250809 Regulasi yang Masih Diangan-angan

Indonesia dua tahun lalu memiliki pengalaman pahit terkait dengan pengelolaan slot orbit satelit. Kala itu Indonesia divonis   kehilangan slot orbit satelit 150,5 derajat bujur timur (BT) oleh  International Telecommunication Union (ITU)

 

Semula pemerintah telah menyerahkan hak pengelolaan slot satelit tersebut  kepada PT Satelindo yang kemudian bergabung menjadi PT Indosat Tbk. Berdasarkan data Ditjen Postel, slot tersebut sebenarnya telah berakhir pada 2005 lalu. Namun karena adanya komitmen Indosat untuk mengisi slot sebelum 2009, maka Indonesia tetap memiliki slot 150,5 derajat BT.

 

ITU sendiri telah menginformasikan pada Februari 2005 slot tersebut bisa lepas dari Indonesia. Pemerintah Indonesia pun diberikan peluang memperpanjang hingga Agustus 2005. Sayangnya, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan, hingga akhirnya dua tahun lalu jagat telekomunikasi heboh dengan berita lepasnya slot orbit 150,5 derajat BT.

 

Untunglah, berkat keuletan melakukan negosiasi, slot tersebut tidak jadi lepas. Belajar dari kesalahan tersebut, pemerintah menyatakan slot orbit 150,5 derajat BT dikelola secara konsorsium oleh Telkom dan Indosat. Pada kuartal ketiga ini kedua perusahaan akan menandatangani kesepakatan kerjasama untuk mengelola slot tersebut.

 

Saat ini Indonesia memiliki lima operator yang mengoperasikan tujuh satelit, yaitu Indosat (Palapa C1 slot 113 derajat BT dan Palapa C4 slot 150,5 derajat BT), Telkom (Palapa B1 slot 108 derajat  BT dan Palapa B3 slot 118 derajat  BT), PT Media Citra Indostar (Indostar slot 107 derajat BT), PSN (Palapa Pasifik slot 146 derajat BT), dan PT ACeS (Garuda1 slot 123 derajat BT).

 

Kebutuhan transponder satelit sendiri masih tinggi  seiring pertumbuhan bisnis seluler yang pesat. Indonesia diperkirakan  membutuhkan sekitar 120-140 transponder, sedangkan yang tersedia baru sekitar 80 transponder.  Namun hingga 2010 baru tersedia  lima slot orbit.

 

Nilai bisnis dari jasa satelit sendiri  di Indonesia per tahunnya diperkirakan mencapai enam triliun rupiah. Hal ini berasal dari  penyewaan  transponder, jasa jaringan , teleport,  TV kabel, jasa instalasi, dan lainnya.

 

Pelajaran lain yang dipetik oleh pemerintah dari kasus nyaris hilangnya  slot orbit 150,5 derajat BT adalah  harusnya diterbitkan regulasi baru terkait satelit.

 

Ditjen Postel kala itu berjanji akan mengubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 37/2006 tentang penggunaan satelit. Dalam revisi tersebut akan diatur secara tegas tentang proses refilling, pemberian hak kelola, pencabutan hak kelola, dan pengalihan hak kelola

 

Sayangnya, dua tahun setelah niat itu dilontarkan belum ada aksi nyata berupa perubahan regulasi.

 

“Kami terbuka sekali untuk mengubah regulasi tersebut Soalnya pola bisnis satelit makin maju. Sayangnya, hingga sekarang tidak ada kabarnya tentang revisi dari regulasi itu,” ujar Ketua Asosiasi Satelit Indonesia Tonda Priyanto kepada Koran Jakarta, Senin (24/8).

 

Salah satu pola bisnis yang sedang digandrungi adalah condosat dimana satu satelit menggunakan beberapa filling.  Tujuannya untuk mengurangi  harga per transponder terutama di biaya peluncuran. Model bisnis ini hampir mirip dengan penjualan apartemen dimana tanah bisa jadi milik negara, sedangkan ruang apartemen dimiliki secara strata tile.

 

Direktur Kelembagaan Internasional Ditjen Postel Ikhsan Baidirus mengakui, regulasi yang ada sekarang belum mengatur secara ketat tentang bisnis satelit khususnya condosat.

“Kita akui regulasi sekarang banyak celahnya. Masalah pembahasan regulasi itu akan digenjot lagi,” katanya.

Sementara itu Sekjen Indonesia Wireless Broadband (Id-Wibb) Bambang Sumaryo Hadi menambahkan, ada hal lain yang harus dicermati dalam masalah pengelolaan satelit yakni tentang penempatan frekeunsi.

Dicontohkannya, Media Citra Indostar (MCI) yang menempati spektrum 2,5 GHz dengan lebar frekuensi 150 MHz. Spektrum tersebut idealnya digunakan untuk keperluan teresterial ketimbang dihabiskan untuk penyiaran.

 

Menurut Sumaryo, jika digunakan untuk keperluan teresterial akan lebih banyak manfaatnya bagi akses telekomunikasi mengingat spektrum tersebut ideal untuk teknologi wimax mobile. Dan negara pun akan menerima  lebih besar jika diambil acuannya adalah tender frkuensi 2,3 GHz.

 

Berdasarkan perhitungannya, Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP)  tahunan per transponder hanya sekitar 150 juta rupiah  atau 1.5 miliar rupiah untuk 10 transponder.  Sementara jika digunakan untuk teresterial, BHP bisa mencapai dua triliun rupiah

 

Sumaryo menyakini  secara teknis layanan Indovision yang berada di S-Band  bisa dialihkan  ke Ku-Band. Memang,  di sisi pelanggan harus diganti komponen LNB dan feedhornnya untuk dapat menerima sinyal  Ku-Band 10-12 GHz dan menurunkannya ke 950-1450 MHz seperti yang bisa diproses di dekoder.

 

Diperkirakan, jika hal tersebut dilakukan maka investasi yang dikeluarkan adalah   30-40 dollar AS  per pelanggan atau sekitar 20 juta dollar AS untuk 500.000  pelanggan.

 

“Memang perusahaan itu harus mengeluarkan dana, tetapi manfaatnya bagi bangsa ini besar sekali. Jika digunakan untuk teresterial bisa dimanfaatkan 10 juta pelanggan, ketimbang untuk penyiaran yang boros frekuensi tetapi hanya dapat dinikmati oleh ratusan ribu pelanggan,” katanya.[dni]

 

 

 

 

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s