240809 Disayangkan, Pergantian Dua Pejabat Eselon I di Depkominfo

 500px-depkominfoJAKARTA—Pergantian dua pejabat eselon satu di Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) disayangkan oleh banyak pihak mengingat dua pejabat sedang mengerjakan regulasi yang penting untuk kepastian investasi di sektor telekomunikasi, penyiaran, dan perposan.

 

Dua pejabat eselon I yang  dimaksud adalah Dirjen Postel  Basuki YusufIskandar dan Dirjen SKDI  Freddy Tulung. Kedua pejabat tersebut mulai Jumat (21/8)  resmi meninggalkan posnya. Basuki  menduduki  jabatan Sekjen Depkominfo menggantikan pejabat sebelumnya, Ashwin Sasongko.

Sedangkan Freddy mengisi posisi Kepala Badan Informasi Publik, menggantikan Suprawoto yang dipindah menjadi Staf Ahli Menkominfo.
”Saya merasa ada keanehan dengan pergantian kedua pejabat tersebut, mengingat kabinet baru akan disusun pada Oktober nanti. Apalagi kedua pejabat sedang menyusun regulasi penting yang ditunggu pelaku usaha untuk kepastian berinvestasi,” ujar Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto Tjokorsudarmo kepada Koran Jakarta, Minggu (23/8).

 

Regulasi penting yang sedang digodok di Direktorat Postel adalah   peraturan Internet Protocol TV (IP-TV), mobile TV, tender USO internet tingkat kecamatan, draf UU Konvergensi, serta RUU Pos.

 

Sedangkan di direktorat SKDI regulasi yang tengah didiskusikan  adalah peraturan TV Digital dan konten untuk TV berbayar.

 

“Beberapa regulasi seperti IPTV, Mobile TV, dan RUU Pos, sudah masuk ke dalam tingkat finalisasi. Kenapa tiba-tiba diganti pejabatnya. Bisa jadi regulasi yang sudah dibuat menjadi mentah kembali,” sesalnya.

 

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress indonesia (Asperindo) M Kadrial menambahkan, organisasinya menyayangkan pergantian Basuki karena sosok tersebut lumayan sentral dalam menggolkan RUU Pos.

 

“Kami mendapatkan informasi dari Depkominfo, Basuki tetap dilibatkan dalam pembahasan RUU Pos. Semoga itu benar terjadi,” katanya.

 

Kadrial mengharapkan, RUU Pos tetap akan bisa dibawa ke pleno DPR pada September nanti karena regulasi tersebut menyangkut nasib ribuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

 

Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin Malik menduga, digantinya Basuki karena sosok tersebut lebih mengutamakan  profesionalisme dalam bekerja ketimbang kepentingan kelompok.

 

“Sebagai partner membahas regulasi, Basuki memang tidak terlihat membantu kepentingan pihak tertentu. Bahkan saya liihat dia lebih condong mendukung industri lokal. Saya rasa ini yang membuat Basuki diganti, karena banyak menghambat kepentingan pihak-pihak yang ingin bermain di Postel,” katanya.

 

Deddy mengharapkan, pengganti Basuki nantinya mampu melanjutkan pendahulunya khususnya berkaitan dengan mendorong penggunaan industri lokal dalam telekomunikasi atau perposan. “Jika pejabat baru merevisi kebijakan tentang penggunaan perangkat lokal, berarti pergantian ini memang ada apa-apanya,” katanya.

 

Sebelumnya, beredar isu di industri telekomunikasi dan perposan bahwa kebijakan mengganti Basuki karena terkait dengan kebijakannya menetapkan peraturan tentang kandungan lokal dalam teknologi Broadband Wireless Access (BWA) dan pembatasan saham asing di jasa pos.

 

Sementara itu, Menkominfo Muhammad Nuh menegaskan, pergantian dua pejabat eselon I tersebut tidak ada kaitannya dengan tekanan dari para pelaku usaha. “Ini sebenarnya rotasi biasa dan surat keputusan presiden sudah keluar sejak Juni lalu. Namun, karena adanya himbauan selama Pemilu tidak boleh ada pergantian pejabat, maka ditunda hingga Jumat (21/8) ini,” katanya.

 

Nuh mengatakan, dua posisi eselon I yang kosong akan diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) dimana akan dilantik pada Senin (24/8), besok.

 

Menanggapi hal itu, pengamat telematika Ventura Elisawati menilai, keputusan mengangkat seorang PLT akan membuat beban kerja seorang Menkominfo menjadi berat mengingat PLT tidak diperkenankan membuat keputusan strategis.

 

“Jika begini untuk urusan strategis harus menunggu menteri dulu. Sayang sekali, apalagi posisi Dirjen Postel juga menjadi ex officio Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Bisa-bisa BRTI nantinya semakin kehilangan tajinya,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s