140809 Pemda Diminta Perhatikan Sektor Telekomunikasi

JAKARTA–Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk lebih memperhatikan industri telekomunikasi terutama dalam memberikan dukungan untuk mengembangkan infrastruktur di wilayahnya.

“Sektor telekomunikasi terbukti memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua, namun sektor ini sebenarnya kurang mendapatkan dukungan dari pemda, khususnya jika ingin mengembangkan infrastruktur,” ungkap Penasihat Hukum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Hinca Panjaitan di Jakarta, Kamis (13/8).

Diungkapkannya, kurangnya dukungan dari pemda terlihat dengan mulai maraknya perubuhan menara milik para operator telekomunikasi seperti yang terjadi pada Senin (10/8) di Kabupaten Badung, Bali.

Dalam aksi tersebut, Pemkab Badung merubuhkan 16 menara telekomunikasi yang berakibat 88 BTS milik 7 operator tidak berfungsi. Aksi tersebut lanjutan dari perubuhan menara pada awal tahun lalu dimana 6 menara dirubuhkan. Total jumlah menara di Badung sebanyak 120 unit.

Aksi sempat berhenti sebentar karena adanya surat himbauan dari pemerintah pusat agar layanan telekomunikasi tidak boleh terganggu mengingat kegiatan Pemilu sedang berlangsung.

Ketujuh operator itu berikut jumlah BTS yang dirubuhkan adalah Telkomsel (22 BTS), Indosat (6 BTS), XL (6 BTS), Mobile-8 (33 BTS), Bakrie Telecom (6 BTS), Hutchinson CP Telecom (6 BTS), dan TelkomFlexi (6 BTS).

“Tindakan dari Pemda itu jelas bertentangan dengan regulasi menara bersama ataupun telekomunikasi. Kami meminta pemerintah pusat turun tangan. Jangan mau terima setoran pajak saja dari operator. Hal ini karena ada indikasi Pemda lainnya seperti Sumatera Utara yang akan melakukan hal sama,” katanya.

Berdasarkan catatan BPS, penyumbang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2009 dibanding kuartal II 2008 sebesar 4,0 persen terdiri dari berbagai sektor. Sektor terbesar dari sektor industri pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 1,4 persen, khususnya sektor komunikasi dan lebih khusus lagi sektor telepon selular.

Ketua ATSI Merza Fachys menambahkan, akibat dari perubuhan yang dilakukan oleh Pemda terhadap infrastruktur yang dimiliki anggotanya terjadi kerugian secara finansial, kualitas layanan, dan citra Indonesia di mata dunia internasional.

“Kabupaten Badung adalah etalase Bali karena disitu ada tempat wisata Kuta dan bandara udara Ngurah Rai. Bagaimana pandangan dunia jika disana kualitas layanan telekomunikasi jelek,” katanya.

Menurut Merza, akibat perubuhan menara, tingkat kualitas layanan menurun hingga 40 persen. “Bahkan potensi devisa dari roaming internasional pun menghilang hingga ratusan miliar rupiah,” katanya.

Sedangkan para pebisnis yang menjalankan sewa menara juga ikut terkena imbasnya karena asetnya ikut dirubuhkan. Biasanya dari satu menara jika diasumsikan terdapat empat penyewa maka didapat pendapatan satu bulan 2,1 miliar rupiah. Sehingga total kehilangan pendapatan untuk 16 menara adalah 33,6 miliar rupiah.

Merza mengatakan, sebenarnya ATSI telah mencoba untuk mengambil langkah dialog dengan Pemda Badung untuk tidak merubuhkan menara milik para operator, namun Pemda sepertinya sejak dua tahun lalu telah memiliki grand design untuk merubuhkan menara yang sudah ada dan memaksa operator untuk menyewa kepada penyedia menara yang ditunjuk Pemda yakni PT Bali Towerindo Sentra (BTS).

“Kebijakan itu jelas sekali bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang menara bersama,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Depdagri Made Suwandi mengharapkan, pemerintah daerah lainnya mencoba untuk realistis dalam menata menara telekomunikasi seiring dikeluarkannya SKB.

Made menegaskan, dalam masalah menara pemda hanya berperan sebagai regulator murni dan tidak diperbolehkan memungut sesuatu selain retribusi dan menetapkan tarif sewa, serta standar pelayanan infrastruktur.

“Seiring sudah adanya SKB, regulasi terkait menara bersama harus mengacu pada kebijakan tersebut. Jika ada pemerintah daerah yang tidak mengindahkan, regulasi yang mereka buat bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Made mengatakan, tidak ada gunanya pemerintah daerah bersikeras untuk merubuhkan menara jika ternyata masih bisa dioptimalkan.

Secara terpisah, Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, akan memperjuangkan untuk memberikan layanan secara baik ke pelanggan meskipun terjadi perubuhan BTS. “Kami akan berusaha berdialog dengan Pemda. Tetapi jika tidak ada titik temu, sengketa regulasi ini bisa dibawa ke ranah hukum,” katanya.

Sementara Hinca mengatakan, XL sudah mengambil langkah yang lebih maju dengan menuntut Bupati Badung dan Satpol PP secara pidana.

“Tindakan aparat daerah sudah bertentangan dengan UU Telekomunikasi Pasal 38 dan bisa diancam kurungan penjara 6 tahun,” tegasnya.

Merza menambahkan, meskipun sudah dizalimi, para operator tetap akan berkomitmen untuk tidak melakukan aksi boikot dan memilih jalur hukum.”Kami juga sudah berkirim surat ke Depkeu dan Depdagri agar Perda Kabupaten Badung tentang menara bersama itu dicabut. Sekarang semuanya ada di tangan pemerintah pusat,” tandasnya.[Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s