040809 Tarik Ulur Alokasi Frekuensi

Paket akses data tak pelak lagi telah berhasil mengangkat teknologi 3G dari keadaan mati suri selama dua tahu pertama di Indonesia.

 

Sayangnya, trafik yang tinggi dalam mengakses data tidak diiringi oleh kualitas layanan yang baik diberikan oleh para operator. Solusi yang dinilai tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah penambahan spektrum frekuensi.

 

Saat ini di spektrum 2,1 GHz masing-masing pemain mendapatkan frekuensi sebesar  5 Mhz untuk menjalankan teknologi 3G. Sesuai dengan janji pemerintah ketika lisensi diberikan tiga tahun lalu, satu blok frekuensi (5 Mhz) akan diberikan bagi masing-masing pemain setelah dinilai memenuhi lisensi modern.  Di spektrum 2,1 GHz sendiri masih terdapat alokasi frekuensi sebesar 35 MHz.

 

“Harga yang menjadi annual base untuk penambahan satu blok telah disetujui oleh Departemen Keuangan satu bulan lalu. Besarnya 160 miliar rupiah dan sejauh ini baru Telkomsel yang menyetujuinya. Kami memberikan batasan waktu hingga 5 Agustus 2009 bagi pemain lainnya untuk menawar harga tersebut,” kata Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Untuk diketahui, jika satu operator akhirnya harus menambah frekuensi sebesar 5 MHz, maka di tahun pertama harus merogoh kocek sebesar 480 miliar. Biaya tersebut digunakan untuk membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan up front fee.

 

Sedangkan saat lelang frekuensi tiga tahun lalu,   negara diperkirakan mendapatkan uang segar sekitar  566 miliar rupiah. Angka itu di luar   BHP  frekuensi yang jumlahnya bervariasi setiap tahunnya.

 

Pada tahun pertama saja tiga operator pemenang, Telkomsel, Indosat, dan XL, harus membayar sebesar 32 miliar rupiah. Jika dihitung secara kasar, ada dana masuk ke negara sekitar 9 triliun rupiah selama dua tahun hanya dari hasil   pemberian frekuensi 3G.

 

Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menilai, harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk penambahan frekuensi tersebut tidaklah mahal  jika  dikaitkan dengan ekosistem mobile data yang sudah berkembang. “Masalahnya adalah kapitalisasi dari kondisi yang sudah menguntungkan diubah  menjadi pendapatan  yang nyata belum terjadi,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (3/8).

 

Praktisi Telematika Suryatin Setiawan mengakui, frekuensi adalah sumberdaya yang penting   bagi layanan wireless. “Sebaiknya alokasi frekuensi diberikan kepada operator dengan mekanisme yang tepat dan adil serta seirama dengan model bisnis yang dikembangkan oleh   para operator,” katanya.

 

Masalahnya di Indonesia, lanjutnya,  kebutuhan   pipa pita lebar ke luar negeri lumayan tinggi karena orientasi trafik layanan data selalu kesana.  “Indonesia belum berhasil meramaikan pasar domestiknya sendiri,” katanya.

 

Suryatin menyarankan, untuk menetapkan harga frekuensi  sebaiknya diukur dari perhitungan bisnis yang obyektif. “Operator di awal operasi harus mengeluarkan investasi besar untuk mendapatkan lisensi frekuensi dan setelah itu dalam operasinya mengeluarkan biaya operasi untuk biaya frekuensi. Jadi, tidak bisa pemerintah hanya berpatok pada harga terendah ketika lelang tiga tahun lalu. Kondisi sudah berubah,” katanya.

 

Sementara pengamat telematika Koesmarihati Koesnowarso menilai hanya Telkomsel yang menyadari penambahan  frekuensi dibutuhkan untuk peningkatan kualitas. “Saya lihat Telkomsel tidak masalah dengan harga. Jika penambahan satu blok itu terjadi, maknanya besar bagi operator itu,” katanya. 

 

Senada dengan Koes, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi  mengakui hanya Telkomsel saat ini yang melihat jasa data sebagai bisnis masa depan. “Operator lainnya masih beranggapan SMS dan suara sebagai mesin keruk keuntungan. Ini sangat disayangkan. Padahal, saya lihat secara keuangan mereka tidak bermasalah,” sesalnya.

 

Menurut Heru, teknologi 3G memang idealnya dijalankan dengan jumlah frekuensi 10 hingga 15 Mhz. “Untuk wimax saja 15 Mhz. Di  Thaliand bahkan bisa    2 x 45 MHz. Karena itu jika alokasi ditambah itu akan meningkatkan kualitas layanan yang berujung pada menguntungkan masyarakat,” tegasnya.

 

Menanggapi hal itu, Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro meminta semua pihak menghormati rencana  bisnis yang dimiliki oleh masing-masing operator dalam mengembangkan bisnis 3G dan memberikan waktu yang cukup bagi manajemen untuk memutuskan mengambil tambahan frekuensi atau tidak.

 

“Jangan dipaksa semua orang membeli mobil sedan jika di lapangan butuhnya Jip. Kami membuat rencana bisnis dengan menggunakan parameter seperti prediksi pasar, pentarifan, kompetisi, dan lainnya. Masalahnya pembobotan masing-masing parameter kan berbeda di setiap operator,” kilahnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s