030809 Postel Janji Bantu Komunitas 5,8 GHz

JAKARTA—Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) berjanji akan membantu komunitas yang menggunakan frekuensi 5,8 GHz dalam memanfaatkan spektrum tersebut agar tidak terpinggirkan.

“Saya mendengar komunitas yang menggunakan spektrum tersebut mengeluh kalau selama ini tergusur oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan spektrum itu. Kami akan bantu agar frekuensi digunakan secara bersama,” ujar Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, Senin (3/8).

Dikatakan Basuki, meskipun frekeunsi tersebut menggunakan sistem kelas, namun ada sejumlah regulasi tetap dipatuhi pemakai terutama masalah sertifikasi perangkat. “Nanti kita akan periksa semua enggunanya,” katanya.

Sementara itu, Anggota  Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wisnu Wardhana meragukan efektifitas berjalannya sistem kelas di frekuensi 5,8 GHz mengingat spektrum tersebut banyak dikuasai oleh instituasi pemerintah.

“Penggunaan sistem kelas tersebut sangat menguntungkan komunitas yang menggunakan frekuensi tersebut. Masalahnya, spektrum tersebut sudah banyak ditempati oleh institusi pemerintah yang bertindak layaknya “Raja-raja” kecil,” ungkapnya.  

Diungkapkannya,  “Raja-raja Kecil” telah menguasai hampir   40 persen spektrum tersebut. “Jika ingin diajak berdiskusi untuk mengoptimalkan frekuensi, mereka akan berlindung dibalik aturan dan memojokkan komunitas yang yang ingin menggunakan frekuensi tersebut. Padahal sistem kelas yang memungkinkan tidak ada pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) membuat komunitas telematika bisa memaksimalkan frekuensi tersebut,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan penggunaan pita 5,8 GHz untuk digunakan secara bersama pada waktu, wilayah, dan teknologi yang sama secara harmonis antarpengguna tanpa menimbulkan gangguan yang merugikan.

Pita frekuensi radio 5,8 GHz pada rentang spektrum.725 MHz–5.825 MHz ditetapkan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel dengan moda time division duplex (TDD) tanpa proteksi dari setiap pengguna.

Pemberian izin penggunaan frekuensi radio berdasarkan izin kelas tidak berlaku pada kota di mana terdapat pengguna pita frekuensi radio 5,8 GHz existing untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel. Pengecualian tersebut hanya berlaku sampai dengan 19 Januari 2011, karena sesudahnya pengguna lama tidak bisa memperpanjang izinnya. Kota-kota yang dikecualikan adalah Jabodetabek, Cikarang, bandung, Jogya , Batam, Surabaya, semarang, Denpasar, Balikpapan, tenggarong, Pekan Baru, Bontang Dan Sampang. 

Penggunaan pita frekuensi radio 5,8 Ghz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel yang pemberian izinnya berdasarkan izin kelas wajib mengikuti ketentuan teknis dari pemerintah.

Ketentuan teknis itu antara lain setiap pengguna pita frekuensi radio 5,8 GHz dibatasi penggunaan lebar pita (bandwidth) maksimal sebesar 20 MHz dan dibatasi penggunaan daya pancar (power).[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s