240709 Fuel Surcharge Picu Kartel Tiket

JAKARTA—Penerapan biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge)  dinilai memicu munculnya praktik monopoli berupa kartel tarif tiket di industri penerbangan.

“Fuel surcharge pesawat sebaiknya dihapuskan karena diduga adanya praktik kartel akibat biaya tersebut. Apalagi, komponen tersebut tidak termasuk dalam strukur tarif . Ini membebani konsumen,” tegas Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis (23/7).

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi menambahkan, penerapan fuel surcharge yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan peruntukkannnya, sehingga kental sekali aroma merugikan konsumen.

“Dulu tujuan dari penerapan fuel surcharge untuk menutupi harga faktual avtur dengan harga basis maskapai. Sekarang harga avtur sudah melejit jauh, sehingga tidak sesuai lagi,” katanya.

Junaidi menyarankan, untuk menekan kerugian dari konsumen, komponen dari fuel surcharge dimasukkan dalam komponen biaya tetap sehingga dihitung sebagai bagian dari harga tiket. “Ini agar adanya transparansi dan konsumen tidak diugikan. Saat ini masalah ini dalam kajian KPPU,” katanya.

Secara terpisah, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin membantah keras adanya kartel di industri penerbangan terkait harga tiket. “Sudah ada aturan tersendiri tentang harga tiket yakni tarif batas atas dan bawah,” katanya.

Dikatakannya,  regulasi tersebut mengatur mekanisme penerapan tarif dimana maskapai tidak diperkenankan melewati tarif batas atas atau bawah. “Jika dilanggar, tentunya regulator berindak,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko menjelaskan, kebijakan fuel surcharge bersifat sementara karena terjadi perbedaan harga avtur yang fluktuatif.

“Masalah kartel harus dicermati dengan seksama. Karena  kenyataannya fuel surcharge tidak ditetapkan secara bersama-sama oleh maskapai. Sehingga tidak memenuhi unsur kartel,” katanya.

Dijelaskannya, penggunaan fuel surcharge sudah lazim digunakan dan berlaku internasional. “Masalahnya di dunia internasional penerapannya diserahkan pada mekanisme pasar, sedangkan di Indonesia masih ditetapkan melalui mekanisme batas atas,” tuturnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s