180709 Gertak Sambal ala Macan Ompong

brtiTiba-tiba pesan singkat pada Selasa (14/7) masuk ke Koran Jakarta. Isinya lumayan mengagetkan, “Postel dan BRTI rapat sore ini bersama Dubes Kanada. Pembekuan sertifikasi A BlackBerry  lama tidak jadi, hanya untuk yang baru saja”, begitulah informasi yang diterima.

Sontak konfirmasi langsung dilakukan. Hasilnya, Juru Bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto dan Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengakui, rapat pleno pada sore itu memang memutuskan pembekuan sertifikasi hanya untuk varian baru sedangkan untuk model lama tidak jadi diberlakukan mulai 17 Juli nanti.

“Esensinya tidak ada perubahan sikap. Kami tetap mendesak pembukaan tempat purnajual dan sertifikasi untuk varian baru dibekukan sejak Juni lalu hingga adanya pembukaan purnajual. Harus dilihat dari persepsi itu,” kilah keduanya pada Selasa tersebut.

Benarkah demikian? Jika melihat perjalanan untuk mendesak pembukaan purnajual BlackBerry oleh RIM, pantas disimak perilaku dari para anggota Komite BRTI yang menjadi perwakilan masyarakat mulai Juni lalu.

Tidak ingin dianggap remeh. Inilah kesan yang ingin dimunculkan oleh para anggota komite di mata para pemain lokal dan internasional. Pertemuan dengan para petinggi RIM digelar awal  Juni, dan menjelang akhir bulan  keluarlah keputusan yang lumayan kontroversial yakni mengancam akan membekukan sertifikasi A milik RIM baik untuk perangkat baru dan lama mulai 17 Juli 2009.

Bahkan untuk menunjukkan keseriusanannya, pada Jumat (10/7), regulator masih mengeluarkan pernyataan tidak akan mengubah kebijakan jika ternyata RIM baru membuka purnajual pada  26 Agustus mendatang. “Jika itu kebijakan yang diambil RIM,  maka untuk periode 17 Juli hingga 26 Agustus sertifikasi A untuk varian lama dan baru dibekukan,” tegas Heru

Pembekuan tersebut berarti menyetop impor BlackBerry secara tidak langsung. Hal ini karena tanpa Sertifikasi A, barang tidak bisa masuk ke Indonesia. Korbannya adalah para mitra eksklusif RIM seperti Axis yang akan menggelar jualan pada akhir Juli nanti.

Hal itu karena barang yang sudah dikapalkan, meskipun varian lama tidak bisa dibongkar. Sedangkan para mitra lama seperti Telkomsel, XL, dan Indosat sudah menghitung kerugian jika penutupan terjadi selama satu bulan. Angka 1,8 juta dollar AS pun dikalkulasi sebagai penderitaan yang harus ditanggung.

Lantas kenapa ada perubahan sikap, sehingga  kesan yang muncul  adalah gertak sambal ala macan ompong? Anggota Komite lainnya, Mohammad Ridwan Effendi kebijakan yang diambil sebagai bentuk kompromi dan tidak ada tekanan dari pemerintah Kanada terhadap regulator. “Kami mencoba realistis juga dengan kondisi di lapangan. Tidak mungkin dalam waktu dua minggu membuka tempat purnajual,” katanya.

Ridwan menegaskan, keputusan yang diambil secara kolegial adalah bulat dan tidak ada yang berbeda dengan wakil dari pemerintah. “Ada diskusi sebelum keputusan dibuat. Tetapi semuanya sepakat dengan keputusan yang telah keluar,” katanya.

Melihat hal tersebut, Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI ) Kamilov Sagala menilai para anggota komite perwakilan masyarakat  tidak mewakili suara rakyat dan justru melemahkan wibawa lembaganya.

Padahal hadirnya lima perwakilan masyarakat di BRTI adalah untuk menyeimbangkan kekuatan dengan dua perwakilan pemerintah, dimana salah satunya menjabat sebagai  ketua dan merangkap menjadi Dirjen Postel yakni Basuki Yusuf Iskandar.

“Para Regulator sendiri yang cuap-cuap pekan lalu karena tersinggung dengan perilaku RIM di media akan membekukan sertifikasi A untuk varian lama dan baru. Kenapa, sekarang berubah? Ini mencerminkan tidak ada konsistensi dari sikap anggota komite,” sesalnya.

Menurut Kamilov, keputusan yang diambil oleh para wakil masyarakat   mencerminkan selama ini BRTI hanyalah menjadi perpanjangan tangan postel atau Depkominfo. “Kalau begini namanya tidak ada independensi sikap. Padahal di periode lalu biasa saja jika ada yang berbeda sikap dan memberikan catatan dalam keputusan yang diambil adanya perbedaan pendapat ,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, BRTI memiliki wewenang untuk mengawasi dan melindungi industri. Sayangnya, wewenang tersebut tidak disertai dengan kekuatan untuk menghukum sehingga lembaga ini diibaratkan macan ompong yang suka berteriak di media massa.

Sayangnya, untuk kasus pembukaan purnajual oleh RIM, anggota komite perwakilan masyarakat  menyia-nyiakan kepercayaan publik terhadap ketegasan yang dibangun melalui opini di media massa dan berubah menjadi politisi dengan   membenarkan langkah kompromi yang diambil.

Padahal, para anggota komite saat ini didominasi oleh unsur akademisi yang seharusnya lebih berwibawa menjaga kehormatan   lembaga yang dinaunginya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s