160709 Revisi DNI : Telekomunikasi Tetap Butuh Perlindungan

menara-lagiPemerintah akhirnya menyelesaikan   Rancangan Revisi Peraturan Presiden tentang   Daftar Negatif Investasi (DNI). Sentuhan terakhir hanyalah menunggu  sinkronisasi   di sekretaris kabinet (Setkab) terkait  permasalahan yang melingkupi dalam batang tubuh rancangan perpres.

Aturan mengenai DNI  sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
DNI adalah acuan bagi para pemodal (investor) baik yang berasal dari investor asing maupun investor lokal, guna menentukan pilihan dalam bidang investasi di Indonesia.

Sejak ditetapkan pada 2007 Perpres itu mengatur 25 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan antara lain syarat kepemilikan modal, lokasi investasi, perizinan khusus, dan lainnya. Salah satu bidang usaha yang masuk dalam daftar tersebut adalah sektor telekomunikasi.
Deputi Menko Bidang Perindustrian, Perhubungan dan Perdagangan Edy Putra Irawadi,  mengatakan sinkronisasi rancangan perpres DNI oleh Setkab ditujukan agar tidak bertentangan dengan peraturan lain yang mengatur soal investasi.

“Sinkronisasi di Setkab dilakukan agar tidak ada departemen lain yang menerbitkan aturan yang tidak perlu terkait investasi. Selain itu, akan dilakukan uji kapabilitas rancangan perpres itu dengan berbagai departemen pemerintah terkait investasi,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya,  perubahan yang dilakukan terkait rumusan mengenai seleksi investasi untuk kepentingan nasional tidak boleh terbit melalui peraturan di bawah keputusan presiden.  “Misalnya dalam perpres menyebutkan saham minimal 51 persen , maka peraturan menteri tidak boleh mengeluarkan di bawah itu,” kata dia.
Perubahan berikutnya, tentang   kepastian usaha. Salah satunya, ia mencontohkan investasi melalui pasar modal sudah melalui tahapan yang cukup rumit sehingga sebenarnya sudah ada seleksi atas investasi melalui lembaga itu. “Sehingga usulannya agar pasar modal (investasi portofolio) lepas dari aturan DNI,” kata dia.
Selanjutnya, dalam revisi aturan DNI juga akan mengatur mengenai mekanisme dilusi (pelepasan/pengurangan) saham. Jadi jika investor mempunyai saham melebihi yang ditentukan, akan diatur bagaimana investor tersebut melakukan dilusi atau pelepasan sahamnya.

Perubahan terakhir tentang masa transisi yang menyebutkan  persetujuan penanaman modal yang diberikan sebelum lahirnya Perpres 77/2007 tetap berlaku walaupun bidang usahnya masuk dalam daftar DNI.
Pembatasan

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memberikan usulan ke Kantor Menko Perekonomian terkait pembatasan kepemilikan asing di sektor telekomunikasi.

“Saat ini dalam pembahasan di internal. Setelah dibahas akan dibawa ke Menkominfo, setelah itu diserahkan ke Kantor Menko sebagai usulan,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (15/7).

Diungkapkannya, untuk sementara hasil kajian internal masih berkeinginan adanya pembatasan kepemilikan asing di sektor telekomunikasi seperti yang dicantumkan dalam Perpres 77/2007.

“Keinginannya masih ada pembatasan. Begitu juga untuk persentase. Tetapi semuanya diserahkan kepada Menkominfo,” jelasnya.

Jika mengacu pada Perpres 77/2007 maka    penyelengara  jaringan tetap yang meliputi jaringan lokal berbasis kabel dengan teknologi circuit switched atau packet switched dibatasi kepemilikannya  maksimal 49 persen. Sementara jaringan berbasis radio dengan teknologi circuit switched atau packet switched maksimal 49 persen, serta untuk penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup maksimal 65 persen. Dan penyelenggara Jaringan Bergerak baik   seluler maupun satelit  dibatasi sebesar 65 persen.

Berikutnya, pembatasan kepemilikan asing untuk  penyelenggara  sistem komunikasi data maksimal kepemilikan asing sebesar 95 persen dan jasa interkoneksi internet sebesar 65 persen.  Sedangkan untuk  penyelanggara jasa internet teleponi untuk keperluan publik  asing dan multimedia lainnya.  Terakhir, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi (tes laboratorium) hanya boleh diisi saham asing sebesar 95 persen.

Jika jasa telekomunikasi di atas secara tegas dinyatakan besaran pembatasan  kepemilikan asingnya,  ada juga sektor yang terbuka untuk asing dengan syarat. Sektor itu adalah penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi seperti  . pusat layanan informasi dan konten (ringtone, SMS Premium) serta penyedia jasa internet.

Wajar

Wakil Ketua Komite Tetap Informatika Kadin, Iqbal Farabi menilai wajar dilakukan pembatasan kepemilikan asing di sektor telekomunikasi mengingat telah menjadi salah satu urat nadi perekonomian. “Bahkan seharusnya persentase dikaji, tidak boleh mayoritas asingnya,” katanya.

Menurut Iqbal, idealnya  investasi asing masuk  membawa perpindahan ilmu pengetahuan bagi sumber daya dan rekan lokalnya. “Ini hanya akan terwujud jika yang masuk adalah perusahaan telekomunikasi. Bukan perusahaan pembiayaan yang hanya menempatkan Indonesia sebagai ladang   yang  akan dikeruk,” katanya.

Iqbal juga meminta, dalam usulannya Ditjen Postel memiliki keberanian untuk secara tegas mengatakan bisnis konten tertutup bagi investor asing mengingat sektor ini mengandalkan kreativitas. “Jangan diserahkan ke negosiasi bisnis antar perusahaan. Kalau tidak diproteksi, kapan lagi sumber daya lokal go internasional,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan, untuk sektor telekomunikasi yang telah bisa dikerjakan secara mandiri oleh tenaga lokal seperti menara seharusnya juga tertutup bagi asing kecuali investasi masuk melalui pasar modal.

“Membangun menara dan menciptakan konten itu bisa dilakukan oleh anak bangsa sendiri. Tidak pantas rasanya untuk sektor seperti ini masih terjadi  penjajahan ekonomi di era modern,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)  Heru Sutadi mengingatkan, masalah investor asing harus dilihat secara obyektif. “Sebenarnya harus dikaji  seberapa besar perlunya investasi asing di sektor ini,” katanya.

Dikatakannya, selama ini ada indikasi  investasi semu dilakukan oleh investor asing sehingga yang diuntungkan hanyalah pemilik saham sebelumnya. “Biasanya saham dijual oleh investor lokal, setelah itu investor asingnya berhutang ke bank lokal. Akhirnya belanja modal dan operasional dibiayai oleh bank lokal. Kalau begini mana uang asing yang mengalir ke sektor riil,” katanya.

Heru menyayangkan, dalam membahas pembatasan kepemilikan asing tersebut, para anggota komite yang menjadi perwakilan masyarakat tidak diikutsertakan oleh pemerintah.  “Kami sangat menyayangkan. Padahal kita ingin memberikan masukan bagaimana membangun sektor telematika berbasis kerakyatan secara kongkrit. Kabarnya hanya perwakilan departemen saja yang membahas,” sesalnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s