JAKARTA–Presiden terpilih nantinya diminta untuk memilih Menkominfo yang memahami teknis dan bisnis industri telematika.
“Sosoknya harus paham dua hal tersebut. Bisa berasal dari Partai Politk (Parpol) atau komunitas telematika,” saran Co-Chairman Indonesia Group Against Digital Divide (Igadd) di Jakarta, Senin (13/7).
Dikatakannya, pemerintah mendatang harus memberikan porsi yang besar untuk pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama broadband. “Selama ini definisi infrastruktur selalu jalan raya atau bandara. Padahal broadband bisa juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Depkominfo butuh sosok yang tepat di tempat yang benar,” katanya.
Ilham mencontohkan, Amerika Serikat yang menggelontorkan dana sebesar 9 miliar dollar AS untuk pembangunan broadband. Hal ini karena Presiden Barrack Obama sudah sadar ekonomi ke depan berbasis broadband.
Menurut Ilham, pengembangan broadband harus mencakup tiga hal yakni useable, afforadable, dan empowering. “Selama ini broadband banyak digunakan untuk hal konsumtif seperti games. Harusnya teknologi ini bisa membuat perubahan transaksional sehingga mendorong perekonomian negara,” katanya.
Co-Chairman Igadd Craig W Smith menambahkan, pihaknya akan beraudiensi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secepatnya untuk mempromosikan broadband. “Kami akan membantu untuk menarik investor asing mendanai proyek infrastruktur broadband di Indonesia seperti Palapa Ring. Bahkan Presiden Obama dalam lawatannya ke Indonesia akan diminta menyertakan juga punggawa silicon valley seperti Mark Zuckerberg, inisiator Face Book,” katanya.
Menurut Craig, belum terealisasinya Palapa Ring tak dapat disalahkan dari model bisnis yang diusung yakni hanya membangun backbone tanpa memikirkan last mile. “Ini membuat pihak swasta berfikir ulang. Sedangkan pemerintah sendiri terkesan tidak memberikan arahan yang jelas. Ke depan dengan pemerintahan baru, kesalahan ini jangan terulang,” tandasnya.[Dni]
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
Tinggalkan Balasan