300609 Persyaratan Ketat untuk Tingkatkan Daya Saing Maskapai

JAKARTA–Regulator penerbangan menegaskan persyaratan ketat yang diberlakukan bagi para maskapai bertujuan untuk meningkatkan daya saing dari maskapai lokal guna menghadapi persaingan di pasar lokal dan luar negeri.

“Kami menetapkan persyaratan jumlah pesawat yang dimiliki itu untuk menjamin kelangsungan usaha dan kelancaran operasional dan pelayanan kepada pengguna jasa. Bukan untuk menyulitkan pelaku usaha,” ujar Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Tri S Sunoko di Jakarta, Senin (29/6).

Persyaratan yang dimaksud Tri adalah mengoperasikan minimal 10 pesawat dengan status memiliki paling sedikit lima unit pesawat dan menguasai lima pesawat lainnya dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani bagi maskapai berjadwal.

Sedangkan perusahaan angkutan udara niaga tak berjadwal diwajibkan mengoperasikan tiga, dengan status minimal satu unit dimiliki dan dua lainnya dikuasai. Dampak dari regulasi tersebut, 27 maskapai tidak mampu menjalankan usahanya meskipun sudah mengantongi Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP).

Tri menjelaskan, angka 10 pesawat digunakan karena setiap operasi diperlukan maintenance dan back up pesawat.

Selain itu, juga sebagai upaya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan kapasitas nasional angkutan udara.

“Saat ini dari jumlah pesawat yang ada hanya mampu mengangkut sekitar 39 juta penumpang atau belum mencapai 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 230 juta,” katanya.

Sehingga secara ekonomi, lanjutnya, penambahan jumlah pesawat perlu terus diupayakan karena besarnya potensi pasar Indonesia yang belum tergarap.

“Ini langkah strategis untuk mengantisipasi open sky. Jika tidak ada peningkatan kapasitas nasional maskapai asing bisa mengambil alih,” katanya.

Tri mengingatkan, ketentuan minimal 10 pesawat tidak berarti harus seluruhnya pesawat berbadan besar.” Perlu kejelian dari pengusaha maskapai untuk menentukan pesawat besar atau kecil disesuaikan biaya operasi, geografi Indonesia, dan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya Tri meminta, pelaku usaha penerbangan untuk mengoptimalkan hak angkut penerbangan kelima (The fifth freedom traffic right) dengan tujuan beberapa negara melalui Malaysia.

“Kesepakatan itu infrastruktur yang dipersiapkan regulator untuk mengembangkan maskapai nasional agar memiliki daya saing sebelum terjadinya liberalisasi penerbangan di Asean pada 2015 nanti,” jelasnya.

Hak angkut itu adalah hak penerbangan yang memungkinkan maskapai Indonesia yang terbang ke Malaysia melanjutkan penerbangan ke kota di negara mitra atau sebaliknya dengan mengangkut penumpang dan kargo.

Indonesia memperoleh hak angkut kelima untuk terbang secara fleksibel ke empat benua tanpa ditentukan lagi kota-kotanya yakni Asia (untuk Jepang kecuali Tokyo), Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat. Sebaliknya, Indonesia hanya memberikan Australia untuk hak angkut kelima kepada Malaysia.

Optimis Dibuka
Pada kesempatan lain, Menhub Jusman Syafii Djamal optimistis, larangan terbang ke Uni Eropa bagi maskapai lokal akan dibuka pada sidang Aviation Safety Comitee pada Selasa (30/6) besok.

“Semua permintaan Uni Eropa sudah dipenuhi untuk aspek keselamatan. Pemerintah sudah mengutus Dirjen Hubungan Udara untuk melakukan presentasi di sana,” katanya.

Jusman mengungkapkan, khusus untuk rute ke Belanda, telah terjadi diskusi insentif antara Dirjen Hubungan Udara Indonesia dengan Belanda. “Diskusi itu untuk membahas penerbangan Garuda ke Belanda,” jelasnya. [Dni]

300609 Persyaratan Ketat untuk Tingkatkan Daya Saing Maskapai

JAKARTA–Regulator penerbangan menegaskan persyaratan ketat yang diberlakukan bagi para maskapai bertujuan untuk meningkatkan daya saing dari maskapai lokal guna menghadapi persaingan di pasar lokal dan luar negeri.

“Kami menetapkan persyaratan jumlah pesawat yang dimiliki itu untuk menjamin kelangsungan usaha dan kelancaran operasional dan pelayanan kepada pengguna jasa. Bukan untuk menyulitkan pelaku usaha,” ujar Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Tri S Sunoko di Jakarta, Senin (29/6).

Persyaratan yang dimaksud Tri adalah mengoperasikan minimal 10 pesawat dengan status memiliki paling sedikit lima unit pesawat dan menguasai lima pesawat lainnya dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani bagi maskapai berjadwal.

Sedangkan perusahaan angkutan udara niaga tak berjadwal diwajibkan mengoperasikan tiga, dengan status minimal satu unit dimiliki dan dua lainnya dikuasai. Dampak dari regulasi tersebut, 27 maskapai tidak mampu menjalankan usahanya meskipun sudah mengantongi Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP).

Tri menjelaskan, angka 10 pesawat digunakan karena setiap operasi diperlukan maintenance dan back up pesawat.

Selain itu, juga sebagai upaya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan kapasitas nasional angkutan udara.

“Saat ini dari jumlah pesawat yang ada hanya mampu mengangkut sekitar 39 juta penumpang atau belum mencapai 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 230 juta,” katanya.

Sehingga secara ekonomi, lanjutnya, penambahan jumlah pesawat perlu terus diupayakan karena besarnya potensi pasar Indonesia yang belum tergarap.

“Ini langkah strategis untuk mengantisipasi open sky. Jika tidak ada peningkatan kapasitas nasional maskapai asing bisa mengambil alih,” katanya.

Tri mengingatkan, ketentuan minimal 10 pesawat tidak berarti harus seluruhnya pesawat berbadan besar.” Perlu kejelian dari pengusaha maskapai untuk menentukan pesawat besar atau kecil disesuaikan biaya operasi, geografi Indonesia, dan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya Tri meminta, pelaku usaha penerbangan untuk mengoptimalkan hak angkut penerbangan kelima (The fifth freedom traffic right) dengan tujuan beberapa negara melalui Malaysia.

“Kesepakatan itu infrastruktur yang dipersiapkan regulator untuk mengembangkan maskapai nasional agar memiliki daya saing sebelum terjadinya liberalisasi penerbangan di Asean pada 2015 nanti,” jelasnya.

Hak angkut itu adalah hak penerbangan yang memungkinkan maskapai Indonesia yang terbang ke Malaysia melanjutkan penerbangan ke kota di negara mitra atau sebaliknya dengan mengangkut penumpang dan kargo.

Indonesia memperoleh hak angkut kelima untuk terbang secara fleksibel ke empat benua tanpa ditentukan lagi kota-kotanya yakni Asia (untuk Jepang kecuali Tokyo), Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat. Sebaliknya, Indonesia hanya memberikan Australia untuk hak angkut kelima kepada Malaysia.

Optimis Dibuka
Pada kesempatan lain, Menhub Jusman Syafii Djamal optimistis, larangan terbang ke Uni Eropa bagi maskapai lokal akan dibuka pada sidang Aviation Safety Comitee pada Selasa (30/6) besok.

“Semua permintaan Uni Eropa sudah dipenuhi untuk aspek keselamatan. Pemerintah sudah mengutus Dirjen Hubungan Udara untuk melakukan presentasi di sana,” katanya.

Jusman mengungkapkan, khusus untuk rute ke Belanda, telah terjadi diskusi insentif antara Dirjen Hubungan Udara Indonesia dengan Belanda. “Diskusi itu untuk membahas penerbangan Garuda ke Belanda,” jelasnya. [Dni]

280609 Dampak Pengganda Sektor Telekomunikasi Masih Rendah

orang-teleponJAKARTA—Dampak pengganda (multiplier effect) sektor telekomunikasi bagi perekonomian lokal ternyata masih rendah. Tercatat, untuk satu rupiah nilai investasi di sektor telekomunikasi hanya memiliki kooefisien multiplier effect sebesar 1,83 kali.

“Riset itu dilakukan dua tahun lalu. Tetapi saya yakin sekarang ada kenaikan, meskipun belum besar. Jika pun ada peningkatan masih jauh dari ideal karena di luar negeri koefisiennya mencapai lima kali,” ungkap Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Minggu (28/6).

Basuki menjelaskan, rendahnya tingkat koefisien multiplier effect tak dapat dilepaskan dari sektor telekomunikasi yang masih mengembangkan pasar downstream (ritel) dan meninggalkan upstream (supplier).

“Di luar negeri dua pasar tersebut (downstream dan upstream) bergerak bersamaan dan saling mendukung. Di Indonesia, masih berfikir berjualan ke ritel saja,” katanya.

Akibat dari terlalu fokus ke pasar downstream, menurut Basuki, belanja modal dari operator banyak terserap ke luar negeri untuk membeli peralatan. “Nilai pasar dari industri telekomunikasi rata-rata setiap tahunnnya sekitar 100 triliun rupiah. Memang untuk negara ada sumbangan berupa pungutan dan Universal Service Obligation (USO), tetapi jika pasar upstream digarap, tentu akan membuat roda perekonomian berputar lebih kencang,” jelasnya.

Basuki menjelaskan, pemerintah sudah mendorong industri untuk lebih bermain di manufaktur diantaranya dengan mensyaratkan kandungan lokal dalam pembelanjaan modal. “Dalam tender Broadband Wireless Access (BWA) pemerintah mensyaratkan penggunaan kandungan lokal untuk perangkat ke konsumen dan infrastruktur,” jelasnya.

Secara terpisah, praktisi telematika Suryatin Setiawan mengatakan, pengembangan manufaktur lokal  harus didukung oleh  keputusan Presiden agar semua departemen langkahnya seirama melindungi pemain lokal.

Ruh   dari regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden itu adalah  memberi kesempatan dan kemudahan sumber dana bagi industri manufaktur lokal untuk keperluan modal kerja dan investasi. Memberikan waktu yang reasonable bagi industri lokal untuk melakukan pengembangan prototype , lolos uji , memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan melakukan semua proses industrialisasi lengkap dan stabil.

Berikutnya, menyediakan   anggaran APBN untuk membeli produk pertama dalam jumlah awal yang cukup agar proses industri dan kematangan produk hasil industri lokal itu teruji dan stabil. Terakhir, membuka  tender lisensi yang diharuskan menggunakan produk hasil industri dalam negeri tersebut sehingga pasar langsung menyerap.[dni]

280609 Gelombang Merger Segera Terjadi

pesawatJAKARTA–Gelombang merger dan akuisisi di industri penerbangan diperkirakan mulai terjadi pada semester II 2009 seiring terjadinya penghentian Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) oleh regulator bagi 27 maskapai  pekan lalu.
“Saya perkirakan aksi korporasi itu segera terjadi. Bisa saja dilakukan oleh operator eksisting atau yang dihentikan SIUP-nya pekan lalu,” ungkap Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, Minggu (28/6.
Menurutnya, perusahaan yang dihentikan izinnya bisa saja membuat perusahaan baru dengan maskapai senasib atau menjual asetnya ke pemain eksisting. “Bagaimanapun sebagian sudah berinvestasi, tentu sebagai pengusaha tidak mau rugi,” katanya.

Diharapkannya, jika terbentuk entitas baru nantinya dari hasil perusahaan yang sempat dihentikan SIUP-nya, regulator tetap menerapkan aturan dengan ketat.

“Regulasi yang memaksakan jumlah minimal kepemilikan dan operasional pesawat itu bagus sekali. Ini demi menjaga sustainbility keuangan dan operasional maskapai,” katanya.
Regulasi tersebut, menurut Danang, menghadirkan seleksi alam terhadap operator yang tidak mampu bersaing. “Ini lebih baik ketimbang dilakukan pembatasan operator. Jika langkah itu yang dipilih bisa mengembalikan ke era oligopoli,” jelasnya.
Danang mengharapkan, agar proses merger berjalan mulus pemerintah mau ikut memfasilitasi. “Ini agar prosesnya berjalan lebih cepat,” katanya.
Sebelumnya, terhitung sejak 26 Juni 2009, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tak lagi mengizinkan 27 perusahaan penerbangan nasional untuk menjalankan usahanya kembali. Penghentian ini seiring berakhirnya masa berlaku surat izin usaha maskapai tersebut.

Berakhirnya masa berlaku izin usaha tersebut semata-mata karena perusahaan tidak atau belum melaksanakan operasi penerbangan sesuai dengan tenggat waktu yang diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan KM 25/2008 tentang penyelenggaraan Angkutan Udara, dan UU 1/2009 tentang penerbangan karena berbagai pertimbangan internal perusahaan.

Ke-27 perusahaan itu terdiri dari 16 perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, dan 11 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal.
Regulator memberikan kesempatan bagi maskapai  untuk kembali mendapatkan  izin usaha jika mengajukan kembali permohonan izin usaha  dengan syarat bisa memenuhi seluruh prosedur dan aturan yang disebutkan dalam KM 25/2008 dan UU 1/2009.
Bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, salah satu syarat syarat yang wajib dipenuhi antara lain mengoperasikan minimal 10 pesawat dengan status memiliki paling sedikit lima unit pesawat dan menguasai lima pesawat lainnya dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani.
Sedangkan perusahaan angkutan udara niaga tak berjadwal diwajibkan mengoperasikan tiga, dengan status minimal satu unit dimiliki dan dua lainnya dikuasai.
Persyaratan ini diberlakukan untuk kejelasan status operasional, komitmen, dan kinerja perusahaan.

Selain itu guna menghindari kapasitas faktor muat semu dalam rencana bisnis tahunan dari setiap maskapai yang tidak melaksanakan operasi yang berpengaruh terhadap perusahaan penerbangan yang telah beroperasi.
Pada kesempatan lain, Ketua Umum Inaca Emirsyah Satar mengatakan, industri penerbangan tetap akan mengalami pertumbuhan pada tahun ini meskipun krisis ekonomi secara global.

“Harapan maskapai lokal ada di pasar domestik dan regional. Meskipun tidak sebesar tahun lalu, tetap ada pertumbuhan,” katanya.
Emirsyah yang juga menjadi orang nomor satu di Garuda tersebut mengatakan, maskapai yang dipimpinya telah melakukan sejumlah hal mengantisipasi krisis seperti membeli pesawat yang lebih efisien bahan bakar dan memiliki daya tempuh lebih jauh, serta merestrukturisasi rute.
Garuda sendiri diisukan sedang menjalankan proses untuk membeli Linus Air.[Dni]

270609 Pemerintah Setop Izin TV Analog

JAKARTA–Pemerintah berencana secara bertahap menghentikan keluarnya izin TV Analog utnuk mendukung penyelenggaraan TV berbasis teknologi digital pada 2015 nanti.

“Secara bertahap lisensi TV analog tidak lagi dikeluarkan. Sedangkan penyelenggaraan TV digital yang sedang diujicoba akan dikaji secara berkala,” ungkap Dirjen SKDI Freddy Tulung di Jakarta, Jumat (26/6).

Kajian untuk TV berbasis digital adalah hal teknis, skala ekonomis, dan regulasi.

Dikatakannya, uji coba untuk TV digital telah dilaksanakan sejak Agustus tahun lalu oleh beberapa pihak swasta diantaranya Konsorsium TV Digital Indonesia (KTDI), konsorsium TV kabel yang dikomandoi MNC, Tren Mobile TV, dan Telkom-TVRI. Anggota KTDI adalah SCTV, TV one, AN TV, Metro TV, dan Trans Corp.

Sementara Tren Mobile TV menggandeng Indosat untuk menggelar  Digital Video Broadcasting – Handheld (DVB-H) hingga Desember nanti. Tujuan dari ujicoba adalah untuk menguji kesiapan teknis, sosialisasi, dan menyiapkan regulasi.

Wilayah ujicoba adalah Jabodetabek dimana sebanyak 7 hingga 8 ribu perangkat setup box dibagi secara gratis. Setup box adalah alat yang mengubah sinyal analog menjadi digital. Harga perangkat ini di pasar sekitar 350 hingga 400 ribu rupiah.

Pemerintah sendiri berencana mengeluarkan lisensi penyelenggaraan TV digital pada Desember nanti.

“Uji coba selesai sekitar September atau Oktober. Setelah itu dipersiapkan regulasinya, sebulan kemudian baru lisensi diberikan,” jelas Freddy.

Dikatakannya, jika TV digital sudah memasyarakat maka beberapa keuntungan bisa dinikmati konsumen seperti mendapat gambar yang berkualitas dan bisa melakukan interaktif komunikasi.

Di sisi pemerintah akan terjadi penghematan penggunaan frekuensi karena satu kanal bisa diisi banyak konten. Sementara industri akan berubah lanskapnya karena penyedia konten dan jaringan bisa terpisah.

“Selama ini terjadi vertikal lisensi dimana penyedia jaringan dan konten satu perusahaan. Jika terpisah akan ada peluang baru,” katanya.

Wakil Ketua KTDI Supeno mengatakan, operator TV tak bisa menolak keberadaan dari era digital. “Karena itu dibentuk konsorsium untuk mencari bentuk bisnis yang ideal. Kami mengharapkan pemerintah mampu menyiapkan regulasi yang adil,” katanya.

Diungkapkannya, selama ini operator sudah mengeluarkan dana lumayan besar untuk berinvestasi di infrastrruktur seperti transmisi, multiplexing, dan encoding. “Sekarang kunci keberhasilan TV digital bagaimana sebanyak 40 juta rumah tangga yang memiliki TV analog mau memakai layanan TV digital,” tuturnya.

Ishadi SK dari Trans Corp mengungkapkan investasi sebesar 100 juta rupiah dikeluarkan oleh konsorsium untuk me-retuning pemancar, sedangkan perangkat analog  lainnya masih bisa digunakan untuk menjalankan TV Digital.”Investasi itu di luar biaya frekuensi karena masih dipinjamkan oleh pemerintah. Sedangkan perangkat lainnya sesama anggota konsorsium saling mendukung, karena itu investasi bisa ditekan,” jelasnya.[Dni]

270609 Dephub Hentikan Izin Usaha 27 Maskapai

JAKARTA—  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan menghentikan izin usaha 27 maskapai penerbangan seiring berakhirnya masa berlaku surat izin usaha milik para maskapai tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti menjelaskan, berakhirnya masa berlaku izin usaha tersebut semata-mata karena perusahaan tidak atau belum melaksanakan operasi penerbangan sesuai dengan tenggat waktu yang diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan KM 25/2008 tentang penyelenggaraan Angkutan Udara, dan UU 1/2009 tentang penerbangan karena berbagai pertimbangan internal perusahaan.

Ke-27 perusahaan itu terdiri dari 16 perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, dan 11 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal.

”Izin usaha mereka berakhir dengan sendirinya tanpa kita cabut, atau sudah berakhir terhitung sejak hari ini, karena mereka tidak melakukan kegiatan usahanya selama 12 bulan berturut-turut jelasnya  di Jakarta,  Jumat (26/6).

Diungkapkannya,  sejak September 2008 dan April 2009 lalu, regulator sudah mengingatkan para maskapai  melalui surat. Tercatat,  38 maskapai yang disurati. Sebelum masa berakhir, 11 perusahaan sudah beroperasi kembali, dengan demikian izin usahanya tidak jadi berakhir.

” Tetapi yang 27 ini yang tidak juga beroperasi lagi hingga sekarang,” katanya.

Penegasan tersebut, menurut Herry Bhakti, dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas industri penerbangan nasional sebagaimana yang diamanatkan UU No.1/2009 tentang Penerbangan.

Dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha tersebut, sebagai konsekwensi, seluruh maskapai tersebut tidak lagi bisa menjalani bisnis penerbangan.

Namun, pemerintah memberikan kesempatan jika para pengusaha memenuhi  seluruh prosedur dan aturan yang disebutkan dalam KM 25/2008 dan UU 1/2009.

” Kalau itu bisa dipenuhi, kami pasti akan pertimbangkan kembali,” jelasnya.[Dni]

Daftar Nama Perusahaan Penerbangan Yang Tak Lagi Memiliki Izin Usaha:

Angkutan Niaga Berjadwal:

1.    PT Adam Sky Connetion Airlines

2.    PT Air Paradise International

3.    PT Asia Avia Megatama

4.    PT Bali International Air Services

5.    PT Bayu Indonesia

6.    PT Bouraq Indonesia

7.    PT Deraya

8.    PT Efata Papua Airlines

9.    PT Indonesia Airlines Avi Patria

10.    PT Jatayu Gelang Sejahtera

11.    PT Seulawah NAD Air

12.    PT Star Air

13.    PT Top Sky International

14.    PT Golden Air

15.    PT Ekasari Lorena Airlines

16.    PT Eagle Transport Service

Angkutan Niaga Tak Berjadwal:

1.    PT Bali International Air Service

2.    PT Nurman Avia Indopura

3.    PD PRodexim

4.    PT Aviasi Upata Raksa Indonesia

5.    PT Daya jasa Transindo Pratama

6.    PT Buay Air Service

7.    PT Adi Wahana Angkasa Nusantara

8.    PT Love Air Service

9.    PT Pegasus Air Charter

10.    PT Janis Air Transport

11.    PT Air Maleo

270609 Sriwijaya Air Harapkan Diskon Dongkrak Penumpang

JAKARTA —Maskapai penerbangan swasta, Sriwijaya Air, mengharapkan program diskon yang diberikannya mampu mendongkrak jumlah penumpang yang menggunakan jasanya.

Diskon khusus  diberikan  pada   anggota KADIN, HIPMI, para pekerja sosial, Pendeta, tenaga-tenaga sukarelawan dan juga para pendidik.  Sedangkan untuk masa liburan ini, Sriwijaya Air juga memberikan potongan harga bagi anak-anak 3-12 tahun serta para pelajar sebesar 10 persen.. Saat ini setiap harinya Sriwijaya menyediakan 3.700 tempat duduk setiap harinya.

“Kami mengharapkan  dari program diskon bisa meningkatkan jumlah penumpang hingga 25 persen karena yang dibidik   kalangan  yang memang sangat tinggi pergerakannya baik di dalam maupun ke luar negeri,” jelas juru bicara Sriwijaya Air Hanna Simatupang di Jakarta, Jumat (26/6).

Dikatakannya, selain memberikan diskon, maskapainya berencana akan  membuka rute-rute baru, seperti Medan-Padang, Jambi-Batam, Jakarta-Sorong dan Jakarta-Ternate.

“Penambahan rute  merupakan komitmen nyata manajemen Sriwijaya Air dalam memenuhi permintaan para pengguna jasa angkutan udara dan juga untuk merealisasikan program pemerintah khususnya tentang pengembangan dan peningkatan sistem transportasi nasional yang harus dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara,” jelasnya.

Selanjutnya Hanna mengungkapkan, pada 2010 nanti Sriwijaya akan memiliki  simulator  untuk armada yang digunakannya  di wilayah Tangerang.  Alat tersebut  diperuntukkan bagi pendidikan para awak kokpit dan   maskapai atau pihak-pihak yang berminat untuk belajar tentang penerbangan.

“Tujuan utama pengadaan seluruh peralatan penerbangan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan pengetahuan para awak serta sesuai dengan aturan keselamatan penerbangan nasional dan internasional,” jelasnya.

Hanna menjelaskan, dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa para awak harus melakukan pembaruan lisensi dan pengetahuannya melalui alat-alat tersebut minimal 3 bulan sekali. “Selain alasan tersebut, manajemen juga melihat bahwa dengan mengadakan sendiri peralatan penerbangan tersebut, berarti perusahaan telah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional yang ada,” jelasnya.