300609 PKS ATSI-Pemkot Yogyakarta: Kearifan Lokal yang Patut Ditiru

menara-lagiAsosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pada pekan lalu menandatangani kesepakatan bersama tentang optimalisasi menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

Inti dari  kesepakatan  adalah kedua belah pihak sepakat mengoptimalkan menara yang telah berdiri dan tidak akan menambah menara baru hingga 25 Juni 2011. Penambahan menara baru pada dua tahun mendatang akan memperhatikan pertumbuhan trafik nantinya.

Untuk menara yang sudah berdiri sebelum 30 Maret 2009, tetapi belum mempunyai izin diminta  mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk menara yang telah berdiri sebelum 30 Maret 2009 dan berada di area terlarang seperti cagar alam, diminta untuk ditertibkan. Di Yogyakarta sendiri terdapat 109 menara telekomunikasi yang siap untuk dioptimalkan.

Sementara industri seluler Indonesia dalam lima tahun ke depan diperkirakan membutuhkan sekitar 158.030 menara. Hal ini karena perbandingan jumlah pelanggan per menara di Indonesia belum ideal. Di India sekitar 1.142 pelanggan dilayani satu menara. Sedangkan di Indonesia satu menara melayani 2.318 pelanggan.

Kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh ATSI dan Pemkot Yogyakarta itu adalah yang pertama kali terjadi setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi pada akhir Maret lalu yang ditandatangani oleh tiga menteri dan satu pajabat setingkat menteri.
Ketiga pimpinan departemen itu  adalah Menkominfo Muhammad Nuh, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi.
Peraturan Bersama tersebut dikeluarkan untuk mengharmonisasi Permenkominfo No 2/2008 Tentang Menara Bersama yang sebelumnya dikeluarkan oleh Menkominfo Muhammad Nuh pada Maret 2008.

Yogyakarta sendiri bersama Badung, Makassar, dan Palu adalah wilayah yang pernah bermasalah dalam menata menara telekomunikasi sebelum hadirnya SKB menara bersama. Bahkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sempat memonitor implementasi menara bersama di wilayah itu.

“Kesepakatan yang ditandatangani antara pelaku industri dan pemkot ini adalah bukti adanya kearifan lokal untuk mendukung kemajuan sektor telekomunikasi. Jika tidak ada saling pengertian dan SKB yang menjadi parameter, tentunya masalah menara bersama akan berlarut-larut di Yogyakarta,” jelas Ketua Umum ATSI Merza Fachys di Jakarta, Senin (29/6).

Merza mengatakan, kesepakatan bersama yang dibuat dengan Pemkot Yogyakarta tersebut  akan menjadi role model dengan wilayah lainnya untuk meningkatkan  kualitas layanan. “Sektor telekomunikasi tidak bisa dihambat pertumbuhannya,  antisipasi  yang dibutuhkan adalah regulasi yang harmonis,” katanya.

Realistis

Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Depdagri Made Suwandi mengharapkan, pemerintah daerah lainnya mencoba untuk realistis dalam menata menara telekomunikasi seiring dikeluarkannya SKB.

Made menegaskan, dalam masalah menara pemerintah daerah hanya berperan sebagai regulator murni dan tidak diperbolehkan memungut sesuatu selain retribusi dan menetapkan tarif sewa, serta standar pelayanan infrastruktur.

“Seiring sudah adanya SKB, regulasi terkait menara bersama harus mengacu pada kebijakan tersebut. Jika ada pemerintah daerah yang tidak mengindahkan, regulasi yang mereka buat bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Made mengatakan, tidak ada gunanya pemerintah daerah bersikeras untuk merubuhkan menara jika ternyata masih bisa dioptimalkan. Dia mencontohkan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta yang mencoba realistis karena investasi untuk merubuhkan satu menara memerlukan biaya sebesar 70 juta rupiah, sementara pemasukan dari pengurusan izin hanya 1,25 juta rupiah.

“Dari situ bisa dilihat ketimbang dirubuhkan baiknya dipelihara. Jika memang tidak ada izin, jadikan pemasukan dengan menyuruh pemilik mengurus izin. Tidak perlu adu otot atau urat, jika memang niatnya ingin menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menambahkan, tujuan dikeluarkannya SKB menara bersama  agar  terjadinya efisiensi penggunaan menara, kepastian investasi, transparansi, dan aspek kesetaraan yang berdampak penurunan harga layanan telekomunikasi.

“Kesepakatan bersama antara ATSI dan pemerintah Kota Yogyakarta  diharapkan menjadi pelajaran dan spirit bagi semua pemerintah daerah  melalui dialog agar industri telekomunikasi dapat memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Basuki menjelaskan, selain memberikan perhatian terhadap penataan menara yang dibangun di green field, regulator telekomunikasi juga sedang memonitor keberadaan menara di atas atap gedung (roof). “Memang pemerintah daerah banyak memberikan perhatian kepada menara di green field, tetapi saya mendapat masukan pemilik gedung mulai ‘bertingkah’ untuk menara di atas atap dari asetnya,” jelasnya.

Dikatakannya, meskipun keberadaan menara di atas gedung diserahkan kepada pemiliknya, tetap saja dalam melayani operator yang akan menggunakan asetnya mengacu pada transparansi harga dan melayani dengan konsep first come, first serve. “Tidak bisa pemilik gedung seenaknya jika asetnya akan digunakan. Tetap dalam membuat kesepakatan bisnis harus mengacu pada semangat SKB menara bersama,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, hal lain yang harus diperhatikan adalah pola pemilihan rekanan untuk bisnis menara oleh pemerintah daerah di wilayahnya.

“Pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang sama bagi pemain di penyedia menara untuk berkompetisi. Tidak masanya lagi melakukan praktik monopoli,” katanya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui,  selama melakukan sosialisasi SKB menara bersama masalah pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola bisnis menara menjadi perdebatan hangat.

“Di regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat jelas sekali dicantumkan tidak boleh ada praktik monopoli. Biasanya kisruh terjadi ketika ada konflik kepentingan karena pihak ketiga telah menjalin kesepakatan dengan pemerintah daerah, dan isi dari kesepakatan tersebut tidak mengacu pada SKB menara bersama,” jelasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s