300609 Persyaratan Ketat untuk Tingkatkan Daya Saing Maskapai

JAKARTA–Regulator penerbangan menegaskan persyaratan ketat yang diberlakukan bagi para maskapai bertujuan untuk meningkatkan daya saing dari maskapai lokal guna menghadapi persaingan di pasar lokal dan luar negeri.

“Kami menetapkan persyaratan jumlah pesawat yang dimiliki itu untuk menjamin kelangsungan usaha dan kelancaran operasional dan pelayanan kepada pengguna jasa. Bukan untuk menyulitkan pelaku usaha,” ujar Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Tri S Sunoko di Jakarta, Senin (29/6).

Persyaratan yang dimaksud Tri adalah mengoperasikan minimal 10 pesawat dengan status memiliki paling sedikit lima unit pesawat dan menguasai lima pesawat lainnya dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani bagi maskapai berjadwal.

Sedangkan perusahaan angkutan udara niaga tak berjadwal diwajibkan mengoperasikan tiga, dengan status minimal satu unit dimiliki dan dua lainnya dikuasai. Dampak dari regulasi tersebut, 27 maskapai tidak mampu menjalankan usahanya meskipun sudah mengantongi Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP).

Tri menjelaskan, angka 10 pesawat digunakan karena setiap operasi diperlukan maintenance dan back up pesawat.

Selain itu, juga sebagai upaya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan kapasitas nasional angkutan udara.

“Saat ini dari jumlah pesawat yang ada hanya mampu mengangkut sekitar 39 juta penumpang atau belum mencapai 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 230 juta,” katanya.

Sehingga secara ekonomi, lanjutnya, penambahan jumlah pesawat perlu terus diupayakan karena besarnya potensi pasar Indonesia yang belum tergarap.

“Ini langkah strategis untuk mengantisipasi open sky. Jika tidak ada peningkatan kapasitas nasional maskapai asing bisa mengambil alih,” katanya.

Tri mengingatkan, ketentuan minimal 10 pesawat tidak berarti harus seluruhnya pesawat berbadan besar.” Perlu kejelian dari pengusaha maskapai untuk menentukan pesawat besar atau kecil disesuaikan biaya operasi, geografi Indonesia, dan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya Tri meminta, pelaku usaha penerbangan untuk mengoptimalkan hak angkut penerbangan kelima (The fifth freedom traffic right) dengan tujuan beberapa negara melalui Malaysia.

“Kesepakatan itu infrastruktur yang dipersiapkan regulator untuk mengembangkan maskapai nasional agar memiliki daya saing sebelum terjadinya liberalisasi penerbangan di Asean pada 2015 nanti,” jelasnya.

Hak angkut itu adalah hak penerbangan yang memungkinkan maskapai Indonesia yang terbang ke Malaysia melanjutkan penerbangan ke kota di negara mitra atau sebaliknya dengan mengangkut penumpang dan kargo.

Indonesia memperoleh hak angkut kelima untuk terbang secara fleksibel ke empat benua tanpa ditentukan lagi kota-kotanya yakni Asia (untuk Jepang kecuali Tokyo), Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat. Sebaliknya, Indonesia hanya memberikan Australia untuk hak angkut kelima kepada Malaysia.

Optimis Dibuka
Pada kesempatan lain, Menhub Jusman Syafii Djamal optimistis, larangan terbang ke Uni Eropa bagi maskapai lokal akan dibuka pada sidang Aviation Safety Comitee pada Selasa (30/6) besok.

“Semua permintaan Uni Eropa sudah dipenuhi untuk aspek keselamatan. Pemerintah sudah mengutus Dirjen Hubungan Udara untuk melakukan presentasi di sana,” katanya.

Jusman mengungkapkan, khusus untuk rute ke Belanda, telah terjadi diskusi insentif antara Dirjen Hubungan Udara Indonesia dengan Belanda. “Diskusi itu untuk membahas penerbangan Garuda ke Belanda,” jelasnya. [Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s