280609 Dampak Pengganda Sektor Telekomunikasi Masih Rendah

orang-teleponJAKARTA—Dampak pengganda (multiplier effect) sektor telekomunikasi bagi perekonomian lokal ternyata masih rendah. Tercatat, untuk satu rupiah nilai investasi di sektor telekomunikasi hanya memiliki kooefisien multiplier effect sebesar 1,83 kali.

“Riset itu dilakukan dua tahun lalu. Tetapi saya yakin sekarang ada kenaikan, meskipun belum besar. Jika pun ada peningkatan masih jauh dari ideal karena di luar negeri koefisiennya mencapai lima kali,” ungkap Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Minggu (28/6).

Basuki menjelaskan, rendahnya tingkat koefisien multiplier effect tak dapat dilepaskan dari sektor telekomunikasi yang masih mengembangkan pasar downstream (ritel) dan meninggalkan upstream (supplier).

“Di luar negeri dua pasar tersebut (downstream dan upstream) bergerak bersamaan dan saling mendukung. Di Indonesia, masih berfikir berjualan ke ritel saja,” katanya.

Akibat dari terlalu fokus ke pasar downstream, menurut Basuki, belanja modal dari operator banyak terserap ke luar negeri untuk membeli peralatan. “Nilai pasar dari industri telekomunikasi rata-rata setiap tahunnnya sekitar 100 triliun rupiah. Memang untuk negara ada sumbangan berupa pungutan dan Universal Service Obligation (USO), tetapi jika pasar upstream digarap, tentu akan membuat roda perekonomian berputar lebih kencang,” jelasnya.

Basuki menjelaskan, pemerintah sudah mendorong industri untuk lebih bermain di manufaktur diantaranya dengan mensyaratkan kandungan lokal dalam pembelanjaan modal. “Dalam tender Broadband Wireless Access (BWA) pemerintah mensyaratkan penggunaan kandungan lokal untuk perangkat ke konsumen dan infrastruktur,” jelasnya.

Secara terpisah, praktisi telematika Suryatin Setiawan mengatakan, pengembangan manufaktur lokal  harus didukung oleh  keputusan Presiden agar semua departemen langkahnya seirama melindungi pemain lokal.

Ruh   dari regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden itu adalah  memberi kesempatan dan kemudahan sumber dana bagi industri manufaktur lokal untuk keperluan modal kerja dan investasi. Memberikan waktu yang reasonable bagi industri lokal untuk melakukan pengembangan prototype , lolos uji , memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan melakukan semua proses industrialisasi lengkap dan stabil.

Berikutnya, menyediakan   anggaran APBN untuk membeli produk pertama dalam jumlah awal yang cukup agar proses industri dan kematangan produk hasil industri lokal itu teruji dan stabil. Terakhir, membuka  tender lisensi yang diharuskan menggunakan produk hasil industri dalam negeri tersebut sehingga pasar langsung menyerap.[dni]

280609 Gelombang Merger Segera Terjadi

pesawatJAKARTA–Gelombang merger dan akuisisi di industri penerbangan diperkirakan mulai terjadi pada semester II 2009 seiring terjadinya penghentian Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) oleh regulator bagi 27 maskapai  pekan lalu.
“Saya perkirakan aksi korporasi itu segera terjadi. Bisa saja dilakukan oleh operator eksisting atau yang dihentikan SIUP-nya pekan lalu,” ungkap Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, Minggu (28/6.
Menurutnya, perusahaan yang dihentikan izinnya bisa saja membuat perusahaan baru dengan maskapai senasib atau menjual asetnya ke pemain eksisting. “Bagaimanapun sebagian sudah berinvestasi, tentu sebagai pengusaha tidak mau rugi,” katanya.

Diharapkannya, jika terbentuk entitas baru nantinya dari hasil perusahaan yang sempat dihentikan SIUP-nya, regulator tetap menerapkan aturan dengan ketat.

“Regulasi yang memaksakan jumlah minimal kepemilikan dan operasional pesawat itu bagus sekali. Ini demi menjaga sustainbility keuangan dan operasional maskapai,” katanya.
Regulasi tersebut, menurut Danang, menghadirkan seleksi alam terhadap operator yang tidak mampu bersaing. “Ini lebih baik ketimbang dilakukan pembatasan operator. Jika langkah itu yang dipilih bisa mengembalikan ke era oligopoli,” jelasnya.
Danang mengharapkan, agar proses merger berjalan mulus pemerintah mau ikut memfasilitasi. “Ini agar prosesnya berjalan lebih cepat,” katanya.
Sebelumnya, terhitung sejak 26 Juni 2009, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tak lagi mengizinkan 27 perusahaan penerbangan nasional untuk menjalankan usahanya kembali. Penghentian ini seiring berakhirnya masa berlaku surat izin usaha maskapai tersebut.

Berakhirnya masa berlaku izin usaha tersebut semata-mata karena perusahaan tidak atau belum melaksanakan operasi penerbangan sesuai dengan tenggat waktu yang diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan KM 25/2008 tentang penyelenggaraan Angkutan Udara, dan UU 1/2009 tentang penerbangan karena berbagai pertimbangan internal perusahaan.

Ke-27 perusahaan itu terdiri dari 16 perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, dan 11 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal.
Regulator memberikan kesempatan bagi maskapai  untuk kembali mendapatkan  izin usaha jika mengajukan kembali permohonan izin usaha  dengan syarat bisa memenuhi seluruh prosedur dan aturan yang disebutkan dalam KM 25/2008 dan UU 1/2009.
Bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, salah satu syarat syarat yang wajib dipenuhi antara lain mengoperasikan minimal 10 pesawat dengan status memiliki paling sedikit lima unit pesawat dan menguasai lima pesawat lainnya dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani.
Sedangkan perusahaan angkutan udara niaga tak berjadwal diwajibkan mengoperasikan tiga, dengan status minimal satu unit dimiliki dan dua lainnya dikuasai.
Persyaratan ini diberlakukan untuk kejelasan status operasional, komitmen, dan kinerja perusahaan.

Selain itu guna menghindari kapasitas faktor muat semu dalam rencana bisnis tahunan dari setiap maskapai yang tidak melaksanakan operasi yang berpengaruh terhadap perusahaan penerbangan yang telah beroperasi.
Pada kesempatan lain, Ketua Umum Inaca Emirsyah Satar mengatakan, industri penerbangan tetap akan mengalami pertumbuhan pada tahun ini meskipun krisis ekonomi secara global.

“Harapan maskapai lokal ada di pasar domestik dan regional. Meskipun tidak sebesar tahun lalu, tetap ada pertumbuhan,” katanya.
Emirsyah yang juga menjadi orang nomor satu di Garuda tersebut mengatakan, maskapai yang dipimpinya telah melakukan sejumlah hal mengantisipasi krisis seperti membeli pesawat yang lebih efisien bahan bakar dan memiliki daya tempuh lebih jauh, serta merestrukturisasi rute.
Garuda sendiri diisukan sedang menjalankan proses untuk membeli Linus Air.[Dni]