270609 Pemerintah Setop Izin TV Analog

JAKARTA–Pemerintah berencana secara bertahap menghentikan keluarnya izin TV Analog utnuk mendukung penyelenggaraan TV berbasis teknologi digital pada 2015 nanti.

“Secara bertahap lisensi TV analog tidak lagi dikeluarkan. Sedangkan penyelenggaraan TV digital yang sedang diujicoba akan dikaji secara berkala,” ungkap Dirjen SKDI Freddy Tulung di Jakarta, Jumat (26/6).

Kajian untuk TV berbasis digital adalah hal teknis, skala ekonomis, dan regulasi.

Dikatakannya, uji coba untuk TV digital telah dilaksanakan sejak Agustus tahun lalu oleh beberapa pihak swasta diantaranya Konsorsium TV Digital Indonesia (KTDI), konsorsium TV kabel yang dikomandoi MNC, Tren Mobile TV, dan Telkom-TVRI. Anggota KTDI adalah SCTV, TV one, AN TV, Metro TV, dan Trans Corp.

Sementara Tren Mobile TV menggandeng Indosat untuk menggelar  Digital Video Broadcasting – Handheld (DVB-H) hingga Desember nanti. Tujuan dari ujicoba adalah untuk menguji kesiapan teknis, sosialisasi, dan menyiapkan regulasi.

Wilayah ujicoba adalah Jabodetabek dimana sebanyak 7 hingga 8 ribu perangkat setup box dibagi secara gratis. Setup box adalah alat yang mengubah sinyal analog menjadi digital. Harga perangkat ini di pasar sekitar 350 hingga 400 ribu rupiah.

Pemerintah sendiri berencana mengeluarkan lisensi penyelenggaraan TV digital pada Desember nanti.

“Uji coba selesai sekitar September atau Oktober. Setelah itu dipersiapkan regulasinya, sebulan kemudian baru lisensi diberikan,” jelas Freddy.

Dikatakannya, jika TV digital sudah memasyarakat maka beberapa keuntungan bisa dinikmati konsumen seperti mendapat gambar yang berkualitas dan bisa melakukan interaktif komunikasi.

Di sisi pemerintah akan terjadi penghematan penggunaan frekuensi karena satu kanal bisa diisi banyak konten. Sementara industri akan berubah lanskapnya karena penyedia konten dan jaringan bisa terpisah.

“Selama ini terjadi vertikal lisensi dimana penyedia jaringan dan konten satu perusahaan. Jika terpisah akan ada peluang baru,” katanya.

Wakil Ketua KTDI Supeno mengatakan, operator TV tak bisa menolak keberadaan dari era digital. “Karena itu dibentuk konsorsium untuk mencari bentuk bisnis yang ideal. Kami mengharapkan pemerintah mampu menyiapkan regulasi yang adil,” katanya.

Diungkapkannya, selama ini operator sudah mengeluarkan dana lumayan besar untuk berinvestasi di infrastrruktur seperti transmisi, multiplexing, dan encoding. “Sekarang kunci keberhasilan TV digital bagaimana sebanyak 40 juta rumah tangga yang memiliki TV analog mau memakai layanan TV digital,” tuturnya.

Ishadi SK dari Trans Corp mengungkapkan investasi sebesar 100 juta rupiah dikeluarkan oleh konsorsium untuk me-retuning pemancar, sedangkan perangkat analog  lainnya masih bisa digunakan untuk menjalankan TV Digital.”Investasi itu di luar biaya frekuensi karena masih dipinjamkan oleh pemerintah. Sedangkan perangkat lainnya sesama anggota konsorsium saling mendukung, karena itu investasi bisa ditekan,” jelasnya.[Dni]

270609 Dephub Hentikan Izin Usaha 27 Maskapai

JAKARTA—  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan menghentikan izin usaha 27 maskapai penerbangan seiring berakhirnya masa berlaku surat izin usaha milik para maskapai tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti menjelaskan, berakhirnya masa berlaku izin usaha tersebut semata-mata karena perusahaan tidak atau belum melaksanakan operasi penerbangan sesuai dengan tenggat waktu yang diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan KM 25/2008 tentang penyelenggaraan Angkutan Udara, dan UU 1/2009 tentang penerbangan karena berbagai pertimbangan internal perusahaan.

Ke-27 perusahaan itu terdiri dari 16 perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, dan 11 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal.

”Izin usaha mereka berakhir dengan sendirinya tanpa kita cabut, atau sudah berakhir terhitung sejak hari ini, karena mereka tidak melakukan kegiatan usahanya selama 12 bulan berturut-turut jelasnya  di Jakarta,  Jumat (26/6).

Diungkapkannya,  sejak September 2008 dan April 2009 lalu, regulator sudah mengingatkan para maskapai  melalui surat. Tercatat,  38 maskapai yang disurati. Sebelum masa berakhir, 11 perusahaan sudah beroperasi kembali, dengan demikian izin usahanya tidak jadi berakhir.

” Tetapi yang 27 ini yang tidak juga beroperasi lagi hingga sekarang,” katanya.

Penegasan tersebut, menurut Herry Bhakti, dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas industri penerbangan nasional sebagaimana yang diamanatkan UU No.1/2009 tentang Penerbangan.

Dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha tersebut, sebagai konsekwensi, seluruh maskapai tersebut tidak lagi bisa menjalani bisnis penerbangan.

Namun, pemerintah memberikan kesempatan jika para pengusaha memenuhi  seluruh prosedur dan aturan yang disebutkan dalam KM 25/2008 dan UU 1/2009.

” Kalau itu bisa dipenuhi, kami pasti akan pertimbangkan kembali,” jelasnya.[Dni]

Daftar Nama Perusahaan Penerbangan Yang Tak Lagi Memiliki Izin Usaha:

Angkutan Niaga Berjadwal:

1.    PT Adam Sky Connetion Airlines

2.    PT Air Paradise International

3.    PT Asia Avia Megatama

4.    PT Bali International Air Services

5.    PT Bayu Indonesia

6.    PT Bouraq Indonesia

7.    PT Deraya

8.    PT Efata Papua Airlines

9.    PT Indonesia Airlines Avi Patria

10.    PT Jatayu Gelang Sejahtera

11.    PT Seulawah NAD Air

12.    PT Star Air

13.    PT Top Sky International

14.    PT Golden Air

15.    PT Ekasari Lorena Airlines

16.    PT Eagle Transport Service

Angkutan Niaga Tak Berjadwal:

1.    PT Bali International Air Service

2.    PT Nurman Avia Indopura

3.    PD PRodexim

4.    PT Aviasi Upata Raksa Indonesia

5.    PT Daya jasa Transindo Pratama

6.    PT Buay Air Service

7.    PT Adi Wahana Angkasa Nusantara

8.    PT Love Air Service

9.    PT Pegasus Air Charter

10.    PT Janis Air Transport

11.    PT Air Maleo