260609 Pembangunan Bandara Harus Didukung Regulasi

JAKARTA–Pembangunan bandara oleh pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mendapatkan dukungan regulasi yang jelas, khususnya berkaitan dengan tata ruang.

“Pemerintah harus bisa memfasilitasi pembangunan menara sesuai dengan blue print industri penerbangan. Masalahnya di UU 26/2007 tidak ada rencana itu khususnya tentang penataan ruang,” ujar Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, Kamis (25/6).

Disarankannya, bentuk perlindungan regulasi itu bisa saja dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang RTRWN. Jika regulasi tersebut tidak dihadirkan, pemerintah menabrak aturan yang sudah ada sebelumnya.

“Industri penerbangan akan terus tumbuh. Apalagi di daearah gemuk seperti Jakarta, jika Angkasa Pura ingin membangun bandara baru harus jelas perlindungan regulasinya,” katanya.

Sebelumnya, Angkasa Pura II menimbang untuk membangun bandara pendamping Soekarno-Hatta di salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Hal ini karena diprediksi maksimal daya tampung bandara Soekarno-Hatta setelah dikembangkan dengan 4 terminal hanya memiliki kapasitas 60 juta penumpang.

Saat ini daya tampung dari bandara Soekarno-Hatta mencapai 46 juta penumpang dengan pendapatan setiap tahunnya sekitar satu triliun rupiah.

Angkasa Pura II sedang mengaji kemungkinan pembangunan bandara pendamping dan diperkirakan 2020 sudah selesai dibangun.

Berkaitan dengan langkah dari Angkasa Pura II itu, Danang memaklumi langkah yang diambil karena UU Penerbangan memberikan liberalisasi pengelolaan bandara.

“Angkasa Pura II akan bersaing dengan swasta. Jika sudah ada inisiatif seperti itu, berarti BUMN tersebut sudah mulai berubah,” jelasnya.

Departemen Perhubungan sendiri mendukung gagasan Angkasa Pura II untuk menjadikan Kepulauan Seribu sebagai alternatif bandara baru di Ibu Kota.

“Menurut saya itu gagasan bagus, tapi harus dikaji lagi,” kata Juru Bicara Departemen Perhubungan, Bambang S Erfan.

Kajian harus dilakukan mendalam dengan memperhatikan sejumlah aspek seperti analisis dampak lingkungan, aksesibilitas, dan geografis. “Misalnya pulau mana yang dipilih,” ujarnya.

Bambang mengungkapkan, gagasan membangun bandara baru sebagai alternatif bandara Soekarno-Hatta itu belum disampaikan secara formal kepada Departemen Perhubungan. Selama ini gagasan untuk membangun bandara baru masih sekedar wacana.[Dni]

260609 Telkomsel Segera Dapatkan Dana Segar Rp 6 Triliun

JAKARTA–PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) akan mendapatkan dana segar sebesar 6 triliun rupiah dari sindikasi bank lokal yang dipimpin BNI pada Juli nanti.

“Dana itu berupa komitmen hutang dari sindikasi yang dipimpin oleh BNI untuk tahun ini. Rencananya akan digunakan untuk pemenuhan belanja modal sekitar 16 triliun rupiah tahun ini,” ungkap Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, Kamis (25/6).

Diungkapkannya, sindikasi yang dipimpin oleh BNI tersebut terdiri atas Bank Mandiri, Citibank, dan BCA.

Sebelumnya, BNI juga  menjadi pemimpin sindikasi sekaligus agen fasilitas kredit senilai 2,7 triliun rupiah bagi induk usaha Telkomsel yakni PT Telekomunikasi Indonesia. Tbk (Telkom).

Dalam sindikasi tersebut BNI selaku pemimpin sindikasi dan juga kreditur sindikasi memberikan fasilitas kredit sebesar 1,7 triliun rupiah, sementara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai joint arranger memberikan kontribusi sebesar 1 triliun rupiah.

Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu selama 5 tahun dan sudah termasuk grace period selama 1 tahun.

Selain dari pinjaman bank lokal, Sarwoto mengungkapkan, perseroan sedang men jajaki pemenuhan belanja modal melalui pembiayaan vendor (vendor financing) sebesar 900 juta dolar AS dari perusahaan di tiga negara yaitu China, Swedia dan Finlandia.

Masing-masing perusahaan dari tiga negara tersebut akan menyediakan dana sekitar 300 juta dolar AS. Perusahaan dari dua negara Swedia dan Filandia tergabung dalam konsorsium Export Credit Agency (ECA).

Dalam pembiayaan itu akan melibatkan enam penasehat keuangan sebagai arranger yaitu Deutsche Bank, HSBC, ICBC, Bank of China, China  Development bank (CDB), dan BNP Paribas.

“Kita berharap pada pada kuartal III sudah tercapai kesepakatan,” ujarnya.

Selanjutnya Sarwoto menjelaskan, pada tahun ini perseroan  akan membangun sekitar lima ribu BTS baru. “Belum lama ini kami sudah menandatangani kontrak dengan penyedia jaringan asal China, ZTE, untuk membangun sekitar 953 BTS  di Manado dan Sulawesi,”katanya.

Berdasarkan catatan, penyedia jaringan lainnya yang menjadi rekanan Telkomsel adalah Ericsson, Nokia Siemen Network, dan Huawei.

Sarwoto mengharapkan, pembangunan infrastrukturnya juga akan didukung dengan diberikannya tambahan frekuensi 3G sebesar 5 Mhz mengingat pembangunan BTS terus digeber.

“Tambahan frekuensi berguna sekali untuk meningkatkan kapasitas layanan Telkomsel. Perseroan telah menjadi pemenang dalam tender tambahan frekuensi, tetapi hingga sekarang pemerintah belum merealisasikannya,” katanya.[Dni]

240609 Railink Optimistis Jalankan KA Bandara

JAKARTA —PT Railink optimistis mampu menjalankan kereta api bandara mengingat selama ini sudah memiliki kajian bisnis yang mendalam untuk proyek tersebut.

“Pada dasarnya kami mengikuti saja apapun keputusan dari departemen perhubungan (Dephub). Jika ditanya harapan, tentu kami ingin menjadi pemenangnya. Baik itu melalui tunjuk langsung atau tender,” ujar Direktur Utama PT Railink, Masraul Hidayat di Jakarta, Rabu (24/6).

PT Railink adalah perusahaan patungan antara PT Kereta Api dan PT Angkasa Pura (AP) II dengan persentase kepemilikan saham 60:40 persen. PT Railink juga telah menjalin kerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Jasa Marga. Kerja sama dengan PT Jasa Marga untuk menggunakan lahan di samping jalan tol bandara Sedyatmo.

Selain PT Railink, peserta lainnya untuk tender KA bandara adalah  Mitsui. Sedangkan untuk memenuhi ketentuan peraturan tender yakni Perpres 67/2005 dimana harus ada tiga peserta, pemerintah  kemungkinan besar akan melakukan   tender kembali atau menunjuk langsung.

Rendahnya animo investor pada KA bandara disinyalir karena ada jalur tol baru ke bandara Soetta sehingga membuat potensi penumpang seandainya KA dioperasikan menjadi turun.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal jika peserta tender tersisa hanya dua akan dilakukan penunjukkan langsung asalkan tidak melanggar aturan.

“Penunjukkan didasarkan pada yang terbaik. Karena ini menyangkut kemampuan investasi  prasarana  tersebut,” katanya.[dni]