250609 Saatnya Memprioritaskan Pembangunan Jalan Raya Informasi

telpondesa2Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sedang menyusun road map infrastruktur  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi pemerintah berikutnya yang berkuasa di negeri ini.
Wakil Ketua Umum Bidang Telematika Kadin Anindya N Bakrie menjelaskan, tujuan dibuatnya road map agar para penguasa menyadari potensi dari TIK yang mampu menyelamatkan ekonomi domestik di tengah krisis.

“Isi dari road map itu nantinya adalah bagaimana idealnya membangun infrastruktur, manufaktur, dan konten lokal di Indonesia. Sekitar Agustus atau September nanti road map sudah selesai dan diserahkan pada pemimpin bangsa berikutnya,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Anindya mengatakan, isi dari road map untuk  jangka pendek adalah mendesak  dibuatnya ICT Fund untuk membantu pembangunan serat optik di Kawasan Timur Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Palapa Ring.

“Ide itu sudah digulirkan oleh para pejabat Postel. Kita harapkan anggota DPR dan pemerintah di masa mendatang bisa memuluskan,” katanya.
Anindya menyarankan, sumber dana yang digunakan untuk ICT Fund  adalah sumbangan operator sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor untuk program Universal Service Obligation (USO).”Dana itu kan sebenarnya titipan operator untuk membantu wilayah tertinggal. Jadi, wajar dikembalikan ke industri,” katanya.
Berdasarkan perhitungan sementara,  Indonesia membutuhkan setidaknya anggaran sebesar 3 hingga 5 miliar dollar AS untuk pengembangan infrastruktur industri teknologi informasi di wilayah timur Indonesia.

“Palapa Ring yang awalnya menelan investasi 220 juta dollar AS saja bisa menyusut menjadi 120 juta dollar AS karena krisis. Jika pemerintah tidak turun tangan, bisa makin lambat pertumbuhan infrastruktur di kawasan timur,” katanya.

Amburadul

Praktisi telematika Michael S Sunggiardi mengakui, infrastruktur TIK di Indonesia  masih amburadul, terutama di Indonesia Timur yang minim sekali ketersediaannya.

“Definisi amburadul yaitu  infrastruktur strategis (kabel atau ADSL) masih dikuasai oleh Telkom, sementara Telkom menjualnya dengan seenaknya. Belum lagi serat optik  yang   dibangun, kebanyakan masih di kota-kota besar saja,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (24/6).

Menurut Michael, infrastruktur yang menjadi prioritas untuk dibangun agar akses internet menjadi murah adalah  local loop untuk menyambung trafik di dalam kota (atau antar kota), dan akses ke global internet. Saat ini, sambungan di dalam kota dengan menggunakan serat optik  masih relatif mahal, sekitar 10 juta rupiah  per 1 Mbps, sementara untuk ke globalnya, mencapai 5 juta rupiah  per 1Mbps.

Praktisi Telematika Suryatin Setiawan menambahkan, negara   harus mulai mengakui  ada infrastuktur layanan publik lain selain jalan raya atau pelabuhan  yang memang sangat diperlukan yaitu  jalan raya informasi.

“Infrastruktur ini  untuk membuka aliran dan pertukaran informasi di seluruh wilayah Indonesia. Dan menjadi tanggung jawab negara menyelenggarakannya dengan memasukkan dalam  APBN. Menyerahkan  sepenuhnya kepada badan usaha komersial tidaklah tepat karena sasaran dan kepentingannya  berbeda dengan pemerintah,” katanya.

Berkaitan dengan pengembangan manufaktur lokal,  Michael menyarankan, industri dalam negeri  harus dilindungi, karena sampai saat ini belum ada pemain lokal yang mampu bersaing dengan negara-negara maju.  Sementara di luaran sudah beredar teknologi yang memungkinkan proses adaptasi terhadap teknologi yang ada berdasar kekuatan pasar dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Suryatin meminta, pengembangan manufaktur lokal ini harus melibatkan keputusan Presiden agar semua departemen langkahnya seirama melindungi pemain lokal.

Ruh   dari regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden itu adalah  memberi kesempatan dan kemudahan sumber dana bagi industri manufaktur lokal untuk keperluan modal kerja dan investasi. Memberikan waktu yang reasonable bagi industri lokal untuk melakukan pengembangan prototype , lolos uji , memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan melakukan semua proses industrialisasi lengkap dan stabil.

Berikutnya, menyediakan   anggaran APBN untuk membeli produk pertama dalam jumlah awal yang cukup agar proses industri dan kematangan produk hasil industri lokal itu teruji dan stabil. Terakhir, membuka  tender lisensi yang diharuskan menggunakan produk hasil industri DN tersebut sehingga pasar langsung menyerap.

Pola Kemitraan

Michael menyarankan, untuk membangun infrastruktur TIK diperlukan pola kemitraan (Partnership) yang saling menguntungkan antara swasta dan pemerintah.

“Partnership yang ideal adalah membuat satu perusahaan swasta yang di dalamnya termasuk unsur pemerintah dan swasta. Kemudian perusahaan ini ditunjuk sebagai kontraktor penyelenggaraan pemanfaatan dana USO,” katanya.

Sementara Suryatin meminta pemerintah untuk lebih banyak membuka inkubasi bisnis industri TIK gratis di seluruh Indonesia agar infrastruktur yang ada bisa dioptimalkan. “Peran pemerintah menjadi stimulusnya dan masyarakat menjalankan. Ini bentuk kongkrit mendorong ekonomi kerakyatan,” katanya.

Berkaitan dengan  insentif yang dibutuhkan oleh industri, Michael meminta pemerintah memberikan jaminan akan investasi besar yang sudah ditanam. Singkatnya,  keharusan mendapatkan modal kembali dalam waktu yang sudah di prediksi.

Menurut Suryatin, insentif  lainnya yang dibutuhkan adalah keringanan pajak,    biaya lisensi/ penyelenggaraan,  biaya frekuensi, dan perijinan. “Kalau insentif itu bisa diberikan mungkin badan usaha yang modalnya kuat masih bisa bergairah dan tetap akuntable sekalipun membangun infrastruktur jalan raya informasi di wilayah-wilayah perintisan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, jika ICT fund terealisasi  cakupan kegiatannya memang akan luas yakni   mendidik SDM TIK, mendidik masyarakat agar sadar TIK, membiayai R&D aplikasi TIK, membangun infrastruktur, menyediakan perangkat konsumen murah, dan lainnya.

“Bagi negara yang punya dana cukup, bisa saja USO didanai oleh APBN.  Namun bisa saja dengan dana urunan seperti yang kita lakukan,” katanya.

Menurut Nonot, selama ini ada kesalahan melangkah yakni menggunakan   dana USO   hanya untuk  teleponi dan internet pedesaan. “Hal ini makin diperparah dengan ada yang mencoba  memotong pengadaan dengan meghadirkan teknologi  yang justru sulit untuk bisa sustainable karena orang awam sangat sulit mengoperasikan. Contohnya  telepon menggunakan VSAT di desa terpencil,” katanya.[dni]

250609 Pemerintah Setop Impor BlackBerry

blackberry-boldJAKARTA—Pemerintah akhirnya mengambil langkah kongkrit dan tegas kepada prinsipal BlackBerry, Research in Motion (RIM), dengan melarang masuknya perangkat tersebut ke Indonesia hingga  pusat layanan besutan RIM hadir di negeri ini.

“Hasil pleno memutuskan sertifikasi untuk RIM tidak dikeluarkan sementara waktu. Ini artinya tidak boleh ada BlackBerry baru masuk hingga jelas kapan pendirian purna jual dilakukan,” tegas Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (24/6).

Ditegaskannya, masalah purna jual diatur secara tegas dalam regulasi. “Jika ada suara-suara yang menyatakan kami kebablasan, berarti tidak membaca regulasi. Kita jangan lemah dengan kemauan asing. Tunjukkan bahwa bangsa ini punya integritas dan mandiri,” ketusnya.

Kepala Pusat Informasi Depkominfo Gatot S Dewa Broto mengungkapkan, langkah yang diambil pemerintah juga didukung oleh mitra lokal RIM yakni Telkomsel, XL, dan Indosat.

“Kami semua sepakat untuk melakukan permintaan dan tekanan bersama terhadap RIM agar rencana feasibility study bagi pendirian perwakilan di Indonesia dapat dilakukan secepat mungkin. Operator juga tidak mau dipersalahkan jika terjadi pemblokiran PIN, padahal di luar kuasanya,” katanya.

Sebelumnya, RIM telah menemui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dan  BRTI terkait desakan untuk menunjukan komitmen mendirikan layanan purna jual. Desakan ini muncul akibat adanya pemblokiran Personal Identification Number (PIN) terhadap BlackBerry yang dibeli pengguna bukan dari mitra RIM. Padahal, menurut pemerintah, importir itu sah secara hukum memasukkan BlackBerry ke Indonesia.[dni]

250609 Sisa Tender USO: Anomali Permintaan Industri

telepon-teleponPihak swasta boleh saja berteriak kepada  pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tetapi, seyogianya komitmen dari pihak swasta pun harus ikut dipertanyakan.

Bukti kongrit bisa dilihat pada sisa  tender telepon pedesaan atau Universal Service Obligation (USO) untuk paket I dan II yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.  .

Paket I dan II adalah dua proyek tersisa dari tujuh paket penyedian telepon pedesaan yang diadakan oleh pemerintah untuk tahun ini. Lima paket pengerjaan telah diborong oleh Telkomsel. Sedangkan dua paket tersisa hanya menyisakan dua pemain yakni Indonesia Comnets Plus (Icon+) dan PT Indonusa System Integrator Prima.

Pekerjaan  paket I   meliputi wilayah Sulawesi Utara  (474 desa), Gorontalo (84 desa), Sulawesi Tengah (744 desa), Sulawesi Barat  (236 desa), Sulawesi Selatan (905 desa), Sulawesi Tenggara (929 desa),  Maluku   (710 desa), dan Maluku Utara (576 desa) dengan pagu  sebesar 488,28 miliar rupiah. Untuk paket ini Icon+ dan PT Indonusa System Integrator Prima bersaing keras menjadi pemenang.

Sedangkan pekerjaan  paket 2 dilakukan di Papua (2.247 desa)  dan Irian Jaya Barat (768 desa) dengan pagu anggaran sebesar 679,47 miliar rupiah. Di paket II ini hanya menyisakan Icon+ sebagai peserta tender.

Sisa dari tender  USO   yang ditenderkan tahun ini memang terlihat tidak menarik perhatian operator telekomunikasi sejak awal. Masa prakualifikasi pun harus dilakukan hingga dua kali untuk memeroleh calon peserta minimal dua perusahaan per paket.

Kedua paket ini dinilai operator tidak menarik karena lokasinya yang tidak memiliki potensi pasar, ditambah biaya logistik tinggi untuk melakukan pembangunan di sana. Apalagi, untuk membuka akses di wilayah tersebut sangat bergantung dengan teknologi VSAT yang membuat investasi melejit tinggi.

Inilah yang menjadi pemicu incumbent layaknya Telkomsel dan Telkom terkesan sengaja “mengugurkan” diri di paket ini.

Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno yang mengakui   memang mundur dari tender USO di wilayah timur Indonesia tersebut.”Soal USO, setelah kami pelajari request for proposal [RFP] secara mendalam, kami belum siap proposal komersialnya,” tuturnya di Jakarta belum lama ini

Disesuaikan

Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) Santoso Serad menjelaskan, pihaknya telah mencoba menyesuaikan persyaratan dengan kondisi di lapangan. Misalnya, pagu yang dinaikkan dan masa penyelesaian yang diperpanjang menjadi 2 tahun tiga bulan dari sebelumnya satu tahun.

“Modifikasi persyaratan yang dibuat ternyata tidak membuat jumlah peserta bertambah. Sekarang malah ada yang menawar lebih rendah hingga 80 persen dari harga penawaran sendiri (HPS). Untuk itu kami meminta nilai jaminan dinaikkan,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (24/6).

Meskipun terkesan tidak laku dijual, tahapan dari tender akan dilaksanakan mengacu  pada Kepres 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan lelang dan pengadaan jasa. Pemenang paket 1 dan 2  akan ditentukan dari nilai administrasi teknis dan harga.

“Pada awal Juli nanti akan diumumkan pemenangnya. Jadinya untuk paket I itu terkesan seperti pemilihan langsung, sementara untuk paket II seperti penunjukan langsung. Ini tidak menyalahi regulasi,” tegasnya.

Secara terpisah, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menilai, rendahnya minat perusahaan telekomunikasi menggarap sisa tender USO karena area yang tersisa adalah “kering” secara komersial.

“Pengusaha TIK yg lahir di alam kompetisi pada hakekatnya adalah kapitalis, dimana

nalurinya adalah membangun infrastruktur TIK pada daerah yang berpotensi untung,” tegasnya.

Menurut Nonot,  seperti  menentang hukum alam bila  meminta para kapitalis melakukan perbuatan sosialis. Karena itu pemerintah mengambil jalan tengah dengan menarik dana USO dari para pengusaha, lalu menggunakan dana itu untuk memperluas jangkauan sarana TIK di daerah-daerah yang diharapkan bisa menjadi pendorong terjadinya transformasi sosial menuju masyarakat yang memerlukan sarana TIK.

“Bila ini terjadi, maka daerah tersebut akan bisa men-generate trafik baru dan bisa diperlakukan secara komersial,” katanya.[dni]

250609 Komitmen KRT BRTI Dipertanyakan

brtiJAKARTA—Indonesia Wireless Broadband (Id-WiBB) mempertanyakan komitmen dari para anggota Komite Regulasi Telekomuniksi (KRT) yang menjadi perwakilan masyarakat di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Sekjen Id-WiBB   Bambang Sumaryo Hadi mengungkapkan, masih ada beberapa orang dari   KRT yang merupakan perwakilan masyarakat tercatat bekerja di  Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sehingga otomatis  adalah pegawai negeri sipil (PNS).

“Hanya ada dua orang  dari unsur masyarakat yang boleh dikatakan benar-benar dari masyarakat. Karena itu  tidak mengherankan kalau hasilnya selama 100 hari ataupun 1.000 hari nanti kinerja dari lembaga tersebut akan datar-datar saja,” ketusnya kepada Koran Jakarta, Rabu (24/6).

Menurut Sumaryo, praktik menggunakan dua “baju”  oleh para KRT  patut dipertanyakan. Kecuali   satu “baju” sudah dilepas dan mecurahkan  100 persen komitmennya sebagai  KRT.

“Jika  hal-hal yang simpel dan fundamental seperti itu tidak dilaksanakan,  saya makin yakin bahwa lembaga ini sekedar stempel atau    klaim sepihak   keikutsertaan masyarakat saja dalam hal regulasi telekomunikasi,” sesalnya.

Sebelumnya, banyak pegiat telematika mempertanyakan kinerja KRT wakil masyarakat setelah 100 hari berbakti di BRTI. Kebijakan yang dikeluarkan dianggap tidak pro rakyat seperti harga frekuensi Broadband Wireless Access (BWA) yang  melambung tinggi dan evaluasi kualitas layanan per kuartal yang melempem.[dni]

240609 Pemenang Sisa Tender USO Diumumkan Bulan Depan

JAKARTA—Pemerintah akan segera mengumumkan pemenang tender telepon pedesaan untuk paket I dan II pada Juli nanti.

Paket I dan II adalah dua proyek tersisa dari tujuh paket penyedian telepon pedesaan yang diadakan oleh pemerintah untuk tahun ini. Lima paket pengerjaan telah diborong oleh Telkomsel. Sedangkan dua paket tersisa hanya menyisakan pemain Indonesia Comnets Plus (Icon+) dan PT Indonusa System Integrator Prima.

Paket I memiliki wilayah  pembangunan di daerah Sulawesi dan Maluku  dengan besaran pagu  sebesar 488,28 miliar rupiah. Untuk paket ini Icon+ dan PT Indonusa System Integrator Prima bersaing keras.  Sementara paket II   meliputi wilayah Papua  dan  Irian Barat dengan pagu anggaran sebesar 679,47 miliar rupiah. Di paket II ini hanya menyisakan Icon+.

Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) Santoso Serad menjelaskan, mengingat peserta tender untuk masing-masing paket minim sekali, maka yang terjadi di adalah seperti pemilihan langsung dan penunjukkan langsung.

“Kami tidak mungkin lagi membatalkan tender. Ini sudah sesuai dengan Kepres 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan lelang dan pengadaan jasa,” katanya.

Dijelaskannya, pemenang paket 1 dan 2 dalam tender tahun ini akan ditentukan dari nilai administrasi teknis dan harga. Pengumumannya sendiri baru dilakukan setelah ada ketetapan dari Menkominfo.

”Meskipun peserta terbatas, proses negosiasi dan menaikkan nilai jaminan jika menawar harga lebih rendah tetap dilakukan. Karena itu saya prediksi pada awal Juli, kita sudah bisa closing negosiasi dan menentukan pemenang,” jelasnya.[dni]