230609 Kadin Minta TIK Lebih Diperhatikan

anindya_btelJAKARTA–Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah  untuk lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar keberlangsungan ekonomi bisa lebih terjaga.

“Kami mengharapkan siapa pun yang akan memerintah nantinya lebih memperhatikan infrastruktur TIK. Sektor ini telah terbukti mampu bertahan di tengah krisis dan mendorong ekonomi rakyat,” ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Telematika Kadin Anindya N Bakrie di Jakarta, Senin (22/6).

Diharapkannya, bentuk kongkrit dukungan pemerintah itu adalah dengan membentuk ICT Fund yang bisa membantu pembangunan infrastruktur di wilayah yang belum terjamah TIK. “Ide itu sudah digulirkan oleh pejabat Postel. Kita harapkan anggota DPR dan pemerintah di masa mendatang bisa memuluskan,” katanya.

Anindya mengatakan, dana ICT Fund tidak haram digunakan untuk mengembangkan infrastruktur karena sumber dananya adalah sumbangan operator sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor untuk program Universal Service Obligation (USO).

Menurut Anindya, sumbangan dana yang paling dibutuhkan oleh industri saat ini adalah untuk membangun serat optik di kawasan timur Indonesia yang dikenal dengan proyek Palapa Ring. “Anggota konsorsiumnya menyusut terus. Jika mengharapkan anggota tersisa untuk menyumbang lebih, kondisi tidak memungkinkan. Wajar rasanya pemerintah ikut menyuntikkan dana karena ini program untuk rakyat juga,” katanya.[dni]

230609 Tender BWA Gunakan e-Auction

JAKARTA–Pemerintah akan menggunakan sistem e-Auction menggunakan jaringan internet publik dalam tender Broadband Wireless Access (BWA) pada Juli nanti.

Tahapan e-Auction rencananya dilangsungkan selama dua jam setiap harinya sejak tanggal 14, 15, dan 16 Juli 2009 mendatang.

“Pola seperti ini bukan pertama kalinya diterapkan pemerintah. Ini untuk memberikan transparansi dalam lelang,” kata Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika, Ashwin Sasongko di Jakarta, Senin (22/6).

Ashwin menjamin, meskipun menggunakan internet publik tidak akan bisa sistemnya dibobol oleh tangan-tangan nakal untuk mengetahui harga yang ditawarkan.

“Jika tercium ada keanehan harga, lelang akan disetop di tengah jalan. Secara TI forensik, hal ini bisa ditelusuri,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Bakrie Telecom Anindya N Bakrie mengatakan, pihaknya akan menawar satu blok di setiap zona. “Kami menawar satu blok. Masalah zona mana yang akan dibidik, belum bisa dibuka karena nanti diintip oleh pesaing,” jelasnya.

Juru bicara Konsorsium Wimax Indonesia (KWI) Heru Nugroho mengaku khawatir akan terjadinya penawaran harga gila-gilaan oleh dua pemain besar yakni Indosat dan Telkom. “Saya dengar isu dua operator itu mau menawar 10 kali lipat dari harga dasar yang sebesar 52,35 miliar rupiah. Kalau benar terjadi bisa mundur semuanya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menkominfo Suhono Harso Supangkat menegaskan, tidak mungkin terjadi penawaran hingga 10 kali lipat karena akan ada tender berikutnya untuk BWA mobile.[dni]

230609 Teknologi Broadband: Meretas Jalan Bagi Bisnis Masa Depan

global-broadbandBroadband Forum belum lama ini mengumumkan  teknologi broadband internet  di dunia mengalami pertumbuhan pelanggan yang signifikan. Tercatat, selama kuartal pertama tahun ini, teknologi   pipa  lebar untuk koneksi internet dengan kemampuan di atas  10-20 kali lipat  dibandingkan  modem dial-up itu  telah memiliki 16,6 juta pelanggan baru.

Angka itu membuat secara keseluruhan broadband digunakan 429.2 juta pelanggan di seluruh dunia. Pertumbuhan sebesar di atas 10 persen pada kuartal pertama terjadi di 20 negara dan umumnya didominasi oleh negara dari kawasan Asia.

Negara Asia yang mencatat pertumbuhan pelanggan fantastis selama kuartal pertama adalah India  Sri Lanka , Philippina, Vietnam, dan Singapura. Sedangkan Indonesia, jika ditilik dari data tahun ke tahun, terjadi  pertumbuhan fantastis yakni 140 persen atau  dari 298.500 pelanggan di kuartal pertama 2008, menjadi 722.500 pelanggan di kuartal pertama 2009.

Namun, jika dilihat angka per kuartalnya, pelanggan broadband di Indonesia justru mengalami penurunan yakni dari 756.500 pelanggan di kuartal terakhir 2008 menjadi 722.500 pelanggan di kuartal pertama 2009. Penurunan yang terjadi  mencapai 4.49 persen.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono memperkirakan

terjadinya penurunan jika dilihat per kuartal bisa saja dipicu akibat penurunan kualitas layanan oleh operator sehingga terjadi perpindahan layanan.

“Secara umum pengguna internet di Indonesia itu meningkat. Kita harus tahu dulu, Broadband Forum melihat data mobile atau fix. Ini harus jelas,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (22/6).

Sebelumnya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Sharing Vision ditemukenali masalah kualitas layanan, terutama konsistensi akses kecepatan  menjadi pemicu utama tingginya pindah layanan akses internet di Indonesia. Lembaga tersebut   mencatat  sepanjang periode April 2007-2009 menunjukkan angka perpindahan pelanggan sekaligus nomor hangus (churn) terus naik, dari 14 persen  menjadi 37 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun saat ini, pelanggan broadband dengan menggunakan ADSL (Fix) memiliki satu juta pelanggan, sementara HSDPA (mobile)  sekitar 10 juta pelanggan. Diperkirakan pada 2012 nanti, tingkat penetrasi dari broadband bisa mencapai 20 persen dari total  populasi.

Masa Depan

Manager Mobile Broadband Services Telkomsel Arief Pradetya mengakui, broadband merupakan masa depan dari bisnis telekomunikasi di masa depan. Hal itu bisa dilihat dari keberhasilan salah satu pemain besar di Asia, NTT DoComo (Jepang), yang diperkirakan  memiliki pertumbuhan pendapatan jasa data  sekitar 17 persen pada tahun ini  atau sebesar 2,560 yen.

”Di Indonesia mungkin belum sebesar itu. Pemain lokal masih meretas jalan untuk menjadikan broadband sebagai bisnis masa depan. Tetapi kenyataan itu tak dapat dielakkan mengingat jasa suara dan SMS sebagai mesin uang akan cenderung menunjukkan penurunan,” katanya.

Dijelaskannya, Telkomsel sebagai pemimpin pasar seluler telah menetapkan roadmap yang akan dilaluinya untuk membuat broadband sebagai bisnis masa depan yakni dengan menjalankan Long Term Evolution (LTE) di perkotaan dan Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) di pedesaan.

Sedangkan untuk kendala infrastruktur mulai diatasi dengan menambah frekuensi 3G sebesar 5 MHZ, penambahan kapasitas dengan menggunakan Metro Ethernet milik induk usaha, Telkom, dan menambah kapasitas link internasional menjadi 3 GBps.

Langkah lain yang dilakukan oleh Telkomsel adalah menyiapkan masyarakat untuk   menyambut datangnya era ekonomi berbasis broadband. “Untuk ini harus mendapatkan bantuan dari semua pihak. Tidak bisa hanya diserahkan pada operator. Harus diingat operator itu adalah penyedia jaringan.  Tetapi sebagai tanggung jawab sosial, kami ingin mendorong pelanggan menggunakannya untuk sesuatu yang berguna,” katanya.

Hal yang dirintis oleh Telkomsel adalah menciptakan komunitas untuk menggunakan jasa data, mengedukasi pengguna awal seperti anak-anak sekolah untuk akrab dengan internet, dan membuat link and match  untuk developer program dengan prinsipal perangkat.

“Saat ini ada tujuh juta pengguna Telkomsel yang aktif menggunakan data, dimana 600 ribu merupakan bagian dari komunitas TelkomselFlash. Melalui komunitas, kami ingin mendorong agar internet digunakan untuk hal lebih bermanfaat seperti e-commerce dan lainnya,” katanya.

Sedangkan untuk program link and match, Telkomsel memiliki keunggulan karena bekerjasama langsung dengan Apple (iPhone) dan Google (Android). “Kedua prinsipal itu terbuka sekali jika ada aplikasi lokal ingin berjualan di perangkatnya. Ini adalah peluang besar bagi devoloper lokal. Nah, kami berperan sebagai jembatan antara kreatifitas lokal dengan pemain luar negeri,” katanya.

Praktisi telematika Suryatin Setiawan mengatakan, broadband bisa menjadi penyelamat bagi bisnis tradisional operator (Suara dan SMS) jika dari awal sudah mulai dihitung besaran biaya operasional, penyediaan belanja modal, serta peningkatan SDM internal.

Pada kesempatan lain, pengamat telematika Miftadi Sudjai menilai, sudah sepantasnya masyarakat didorong untuk menggunakan  broadband internet untuk  hal yang produktif.

“Jangan sampai kesalahan model persaingan di suara dan SMS terulang di broadband. Jika ujung-ujungnya bermain tarif, maka broadband itu akan digunakan  untuk hal yang tidak produktif, seperti keranjingan mengakses situs sosial,” katanya.

Miftadi menjelaskan, mengakses situs sosial, apalagi dengan link internasional, hanya memboroskan kapasitas bandwitdh dan membuat  devisa  lari ke luar negeri. “Harus digalakkan mengakses situs lokal agar mendorong ekonomi rakyat,” katanya.

Menurut Miftadi, jika perang tarif mulai terjadi di jasa broadband yang dalam tahap mencari model bisnis, bisa berujung pada rendahnya reinvestasi operator untuk mengembangkan  infrastruktur. “Langkah Telkomsel sebagai pemimpin pasar dengan membuat roadmap dan mengedukasi masyarakat sudah tepat. Jika sebagai pemimpin pasar bermain di tarif untuk broadband, bisa layu sebelum berkembang nanti jasa itu,” katanya.

Miftadi menyarankan, jika operator serius ingin  menjadikan broadband sebagai bisnis masa depan, mulai dari sekarang harus rajin membuat inkubasi bisnis berbasis teknologi tersebut. Misalnya, para perajin cindera mata diajarkan untuk membuat situs dan berpromosi di e-bay.

Seandainya  terealisasi, maka pertumbuhan setiap 10 persen dari   broadband akan  mampu memberikan dampak bagi pertumbuhan domestik bruto (PDB)  negara sebesar 6,25 persen. “Di Indonesia, saat ini untuk industri teknologi informasi baru menyumbang 1,8 persen bagi PDB. Ini karena banyak sumber daya digunakan untuk hal konsumtif,” katanya.[dni]

230609 Qtel Dituding Lakukan Pembohongan Publik

indosatJAKARTA–Qatar Telecom (Qtel) sebagai pemegang saham mayoritas PT Indosat Tbk (Indosat) dituding melakukan pembohongan publik saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Juni lalu.

“Hasil RUPS yang menyatakan bahwa Saudara Johnny Swandi Sjam (JSS) tetap sebagai Presiden Direktur Indosat tidak benar. Hal itu bisa dilihat pada surat yang dikirimkan oleh Presiden Komisaris Indosat, Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani pada 17 Juni lalu,” ungkap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara di Jakarta, Senin (22/6).

Dijelaskannya, dalam surat tersebut terungkap bahwa sebenarnya JSS tidak memiliki kekuasaan hingga 11 Agustus layaknya hasil RUPS.

Pejabat yang memiliki otorisasi ternyata adalah Kaizad Bomi Heerje yang bertindak layaknya Wakil Direktur Utama. Padahal sesuai hasil RUPS, jabatan Wadirut ditiadakan.

“Kebijakan yang diambil oleh pemegang saham itu melanggar UU Pasar Modal karena jelas sekali hasil RUPS harus sesuai dengan pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Hal lain yang disorot adalah kebijakan pengangkatan eksekutif untuk menjadi Chief of Marketing (Guntur S Siboro), Chief of Sales (Syakieb Sungkar), dan Chief of Information Officer (Roy Kannan) oleh dewan komisaris. Padahal untuk jabatan teknis sewajarnya dilakukan oleh dewan direksi.

“Ironisnya lagi semua orang Singapore Technologies Telemedia (STT) masih dipertahankan. Ini mencerminkan Qtel masih memiliki afialiasi dengan anak usaha Temasek tersebut,” katanya.

Marwan menegaskan, langkahnya  menyuarakan pembohongan publik oleh Qtel mengingat saham pemerintah dan publik masih ada di perusahaan itu.

“Kami juga akan melaporkan ini ke kepolisian. Jika dibiarkan, devisa bisa lari semua ke luar negeri,” tegasnya.

Marwan juga menyoroti kinerja Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkesan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Indosat karena membiarkan terjadinya pembohongan publik. “Pemerintah masih memiliki saham seri A di perusahaan itu. Jika pembiaran ini dilanjutkan bisa muncul tudingan yang berdampak negatif terhadap penguasa saat ini,” ketusnya.[Dni]

230609 XL Tekan Churn

logo xl baruXL Tekan Churn

JAKARTA–PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) mulai menekan angka pindah layanan (churn) dari pelanggan prabayarnya meskipun besarannya masih di bawah rata- rata industri.

Tercatat, XL memiliki tingkat churn sebesar 10 persen, sementara industri seluler  sekitar  30 persen.

“Memang angka churn kami di bawah industri. Tetapi kita tetap ingin meningkatkan kualitas pelanggan agar pendapatan bisa terus positif,” ujar  Direktur Commerce XL Joy Wahyudi di Jakarta, Senin (22/6).

Dijelaskannya, cara untuk menekan churn adalah menekan penyebaran kartu perdana dan menawarkan program retensi yang bisa menahan pelanggan menggunakan jasa XL lebih lama.

Penyebaran kartu perdana ditekan dengan menurunkan penjualan dari enam juta menjadi empat juta kartu baru. “Biasanya dari enam juta kartu baru yang dilepas ke pasar, hanya satu juta yang menjadi pelanggan. Lamanya pelanggan   menggunakan jasa hanya  dua sampai tiga bulan,  tetapi ini cukup   menambah keuntungan 23 persen dari revenue generating subscriber,” jelasnya

Sedangkan untuk program retensi yang terbaru adalah meluncurkan program isi ulang kartu  selama tiga kali dengan pulsa minimal  10 ribu rupiah sekali isi, akan mendapat bonus pulsa panggil dan SMS ke sesama XL beserta akses internet dengan total bonus setara  66.500 rupiah. “Program ini diharapkan akan memperpanjang masa pelanggan menggunakan jasa XL,” katanya.

XL saat ini memiliki 24,9 juta pelanggan, dimana 98 persen di antaranya menggunakan layanan seluler prabayar yang rata-rata menghabiskan pulsa (average revenue per user/ARPU)  40 ribu rupiah per bulan.[dni]

230609 Kinerja Regulator: 100 Hari Tanpa Sensasi

brtiTak terasa memasuki minggu kedua Juni 2009, lima Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) yang menjadi perwakilan masyarakat telah melewati masa 100 hari berbakti di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Kelima anggota itu adalah Danrivanto Budhyanto, Heru Sutadi, Iwan Krisnadi, Nonot Harsono, dan Ridwan Effendi. Sedangkan wakil pemerintah di lembaga tersebut adalah   sang ketua Basuki Yusuf Iskandar (Dirjen Postel) dan  Abdullah Alkaf (Staf khusus Menkominfo).

Mengingat kelima KRT ditasbihkan oleh pemerintah sebagai perwakilan masyarakat di lembaga tersebut, tentunya hal yang wajar mulai bermunculan suara-suara mempertanyakan kebijakan atau tindakan kongkrit bagi rakyat dan industri oleh para wakilnya.

“Selama 100 hari para KRT berbakti bisa dikatakan semuanya masih di awang-awang. Tidak ada satu sensasi pun yang dihasilkan. Jika begini, kehadiran mereka tak lebih sebagai stempel untuk memperkuat legitimasi pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan bagi industri dan masyarakat telekomunikasi,” tegas Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemeberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala, kepada Koran Jakarta, Senin (22/6).

Kamilov mencatat, sejak dilantik pada awal Maret lalu terdapat beberapa fenomena di industri telekomunikasi yang gagal dimanfaatkan oleh para KRT untuk menunjukkan independensinya.

Beberapa fenomena itu adalah penetapan harga dasar frekuensi Broadband Wireless Access (BWA), evaluasi kualitas layanan, pemblokiran Personal Identification Number (PIN) BlackBerry oleh Research in Motion (RIM), dan implementasi Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT).

“BRTI tidak memberikan sikap yang tegas terhadap evaluasi kualitas layanan dari para operator untuk kuartal pertama. Padahal masalah kualitas layanan yang memburuk banyak dikeluhkan masyarakat. Parahnya lagi, banyak operator yang memberikan data basi, didiamkan saja,” katanya.

Sedangkan dalam penetapan harga frekuensi BWA, para KRT dianggap tidak mendengar suara publik sehingga yang terjadi nilainya melambung tinggi. Sementara untuk kasus RIM, seharusnya BRTI bisa bersikap lebih tegas ketika dilakukan pertemuan dengan perusahaan itu. “Tidak cukup hanya dengan meminta pembukaan layanan purna jual. Kalau begini terkesan para KRT melindungi RIM,” katanya.

Untuk kasus SKTT, lanjutnya, para KRT seharusnya bisa melanjutkan hasil kerja keras dari para pendahulunya dan memaksa operator untuk menjalankannya. “SKTT itu kan tinggal dilanjutkan saja pekerjaannya. Tetapi kenapa baru dimulai kick off meeting. Bahkan, saya dengar para KRT diam saja dengan kebijakan operator memberikan data yang sudah diolah,” katanya.

Pengamat Telematika Gunawan Wibisono menilai, tidak adanya sensasi selama 100 hari  tak bisa dilepaskan dari posisi KRT yang masih menginduk kepada Menkominfo. “Kesannya para KRT jadi ban serep. Apalagi sekarang dalam suasana Pemilu. Menkominfo sibuk Pemilu, para KRT tidak tahu mau mengerjakan apa,” katanya.

Gunawan juga menilai, melempemnya kinerja para KRT tak bisa dilepaskan dari tidak jelasnya skala prioritas dari program kerja yang dibuat. “Banyak kasus yang terjadi para KRT malah mengambil posisi sebagai ahli teknis ketimbang kebijakan. Lihat saja dalam tender BWA. Seharusnya KRT cukup menjadi tim pendamping. Bukan sampai ikut cawe-cawe dalam penjelasan dokumen tender,” katanya.

Pada kesempatan lain, Praktisi Telematika Suryatin Setiawan menyarankan, idealnya para KRT terpilih adalah orang-orang senior di industri dengan rekam jejak yang jelas. Hal ini karena  regulator memiliki   fungsi gabungan dari  hukum, bisnis, dan   mengikuti perkembangan teknologi.

Menurut Suryatin, kelemahan yang dilakukan BRTI sejak pertama hadir adalah kurangnya komunikasi terhadap publik untuk setiap kebijakan yang diambil. “Seharusnya setiap dokumen regulasi ditebar untuk menjaring tanggapan masyarakat,” katanya.

Suryatin mengingatkan,  fungsi dari BRTI  sangat penting, karena itu  negara harus memberikan   modal yang cukup bagi lembaga tersebut. “Ketika dibentuk, BRTI dulu tidak punya kantor. Padahal untuk menciptakan industri yang berkualitas itu memerlukan modal yang banyak,“ katanya.

Menanggapi hal itu,  Heru Sutadi menegaskan, telah bekerja sesuai dengan program yang dipegang. “Jika yang disorot masalah evaluasi kualitas layanan, sekarang tengah menunggu KepDirjen. Sementara untuk kasus RIM, saya telah bersuara keras,” kilahnya.

Sementara Ridwan mengatakan, SKTT tetap  dijalankan dan diusahakan data yang didapat oleh regulator adalah data mentah. “Rapat memang baru dimulai dan molor. Tetapi lihat saja nanti hasil akhirnya,” katanya.[dni]

220609 Peserta Tender BWA Menyusut 68%

JAKARTA— Peserta tender Broadband Wireless Access (BWA) yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menyusut hingga 68 persen atau hanya diikuti 23 dari 73 perusahaan telekomunikasi yang sebelumnya mendaftar mengikuti lelang.
“Jumlah penyusutan lumayan besar setelah diumumkan harga penawaran dasar untuk setiap zona oleh pemerintah belum lama ini. jumlah 23 itu adalah yang bersedia mengikuti dengan memasukkan dokumen penawaran hingga batas waktu terakhir Jumat (19/6) lalu,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Minggu (21/6).
Gatot memperkirakan, menyusutnya jumlah perusahaan yang mengikuti tender tersebut di babak penawaran harga tak bisa dilepaskan karena adanya konsolidasi antarpeserta dengan membentuk konsorsium. “Pembentukan konsorsium memang diakomodasi oleh panitia lelang. Syaratnya, jika menjadi pemenang keanggotaan konsorsium tidak boleh berubah,” tegasnya.
Berdasarkan catatan, tender ini diikuti beberapa konsorsium, diantaranya Konsorsium Wimax Indonesia, Konsorsium Moratelindo Teleglobal, dan Konsorsium PT Comtronics Systems
Tender BWA memiliki harga dasar penawaran (reserved price) bagi 15 zona untuk spektrum 2,3GHz sebesar 52,35 miliar rupiah. Harga frekuensi termahal terdapat di zona 4 yakni Jakarta, Banten , Bogor, Tangerang, dan Bekasi senilai 15,16 miliar per bloknya.
Harga termurah terdapat di zona 10 yang meliputi Maluku dan Maluku Utara yakni 45 juta rupiah. Peserta lelang yang memasukkan harga diwajibkan untuk membuka bid bond sebesar 10 persen dari reserved price setiap zona yang ditawarnya.
Secara terpisah, Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam dan Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengakui perusahaannya tertarik untuk mendapatkan frekuensi BWA.
“Indosat maju sebagai entitas korporasi dan anak usaha Indosat Mega Media (IM2). Ini bagian dari strategi memenangkan lelang,” kata Johnny.
Rakhmat mengatakan, sedang mempelajari zona yang akan dibidik secara serius agar bisa dimenangkan.”Kami sudah memasukkan harga. Untuk masalah zonanya belum bisa diungkap,” kata Rakhmat.
Sementara itu, Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menilai, faktor harga dasar penawaran yang realtif mahal membuat banyak perusahaan mundur teratur dari tender BWA. Hal ini karena faktor harga itu menjadi penentu dari harga jual jasa dan nilai infrastruktur yang akan dibangun
“Kebanyakan peserta dari Jakarta, padahal harga untuk zona ini selangit. Sedangkan perusahaan yang berada di zona lain tetap maju, contohnya Internux dari Makassar,” katanya.
Pengamat Telematika Gunawan Wibisono menambahkan, harga dasar penawaran untuk Jakarta dan sekitarnya memang tidak wajar jika dibandingkan dengan frekuensi 3G sebesar 5 MHZ. “Harga 3G itu 160 miliar rupiah tetapi seluruh Indonesia. Sedangkan untuk BWA, hanya Jakarta dan sekitarnya bisa mencapai 15 miliar rupiah. Ini tidak wajar sekali,” katanya.[dni]

Nama Perusahaan yang Mengembalikan Dokumen Tender BWA
1. PT. Telkom.
2. PT. Power Telecom.
3. PT Jasnikom Gemanusa.
4. PT Indosat.
5. PT Internet Maju Abadi Milendo.
6. PT Indosat Mega Media.
7. PT Batam Bintan Telekomunikasi dan PT Cyberindo Aditama.
8. PT Sejahtera Globalindo.
9. PT Internux.
10. PT Matrixindo Global Infotama.
11. PT Centrin Online.
12. Konsorsium Moratelindo Teleglobal.
13. PT Global Komunika Dewata.
14. PT First Media dan PT Broadband Multimedia.
15. PT Bakrie Telecom.
16. PT Jasnita Telekomindo.
17. PT MSH Niaga Telecom Indonesia.
18. PT Berca Hardaya Perkasa.
19. Konsorsium Wimax Indonesia.
20. PT Citra Sari Makmur.
21. Konsorsium PT Comtronics Systems dan PT Adiwarta Pendawa.
22. PT Tigatra Komunikatama. 23. PT Giland Teknikatama.