180609 Saatnya Menggarap Area Rural

Center for Knowledge Societies (CKS) beberapa waktu lalu melakukan  penelitian tentang pasar telekomunikasi di pedesaan kawasan Asia dan Asia Tenggara. Beberapa negara yang disasar untuk diteliti adalah Banglades, India, Indonesia, Filipina, dan Vietnam.

Hasil penelitian menunjukkan komunitas pedesaan di Asia Selatan dan Tenggara  dengan pertumbuhan ekonomi tercepat adalah China, India, dan Vietnam.. Pasar telekomunikasi di kawasan pedesaan sebagian besar di Asia Selatan dan Tenggara mencapai antara 50 persen hingga 70 persen dari total populasi.

“Kendala dari masyarakat pedesaan untuk berkembang adalah adanya keterbatasan infrastruktur. Tetapi di sisi lain komunitas ini pasar potensial yang harus digarap mengingat di perkotaan kompetisi mulai saturasi,” jelas Nokia Siemens Network  Business Analis Stephen Martin di Jakarta belum lama ini.

Menurut dia, jika operator bisa masuk ke wilayah rural dengan strategi yang tepat, maka operator akan menstimulus terjadinya ekonomi di pedesaan berbasis telekomunikasi. “Sudah banyak riset yang menyatakan pertumbuhan penetrasi layanan bergerak sebesar 10 persen akan meningkatkan PDB sebesar 1,2 persen,” katanya.

Disarankannya, operator ketika akan masuk ke komunitas pedesaan harus menerapkan strategi promosi yang mengakomodasi budaya setempat, penempatan produk yang tepat, brand positioning, dan penetapan tarif.

“Biasanya operator yang pertama hadir di satu area akan mendominasi pasar. Sedangkan untuk masalah tarif, masyarakat desa cukup mampu membayar akses telekomunikasi. Tetapi seandainya ada subsidi akan lebih baik. Hal terpenting adalah entry barier bagi masyarakat mendapatkan layanan ditekan serendah mungkin,” katanya.

Sedangkan strategi jangka panjang yang disarankan dilakukan  adalah melakukan segmentasi konsumen, pemasaran yang terintegrasi, dan pemberdayaan pedesaan.

“Pemberdayaan ini menjadikan operator sebagai agent of change di wilayah tersebut dengan infrastruktur telekomunikasinya. Jika ini berhasil dampaknya luar biasa. Hal itu sudah terbukti di tiga negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat,” katanya.

Faktor lainnya yang harus diperhatikan adalah membuat biaya kepemilikan untuk menikmati akses telekomunikasi bergerak menjadi terjangkau. Biaya kepemilikan adalah besar biaya yang diperlukan untuk membeli dan menggunakan ponsel. Biaya ini meliputi harga ponsel (7%), harga layanan (79%), serta pajak dan cukai untuk ponsel (14 %).

Menurut riset yang dilakukan Nokia dengan biaya kepemilikan kurang dari lima dollar AS sebagian besar orang di pasar berkembang dapat mengakses dan menggunakan layanan bergerak. Saat ini biaya kepemilikan untuk konsumen berpenghasilan rendah sekitar 10,88 dollar AS.

Kondisi Indonesia

Head of Sub Region Indonesia   Nokia Siemens Network, Arjun Trivedi mengungkapkan, untuk kondisi Indonesia yang menjadi tantangan menerobos rural area terdapat tiga hal yakni Tower, Power, dan Backhaul.

Pendirian menara (Tower Site)  di satu area menyedot biaya lumayan besar dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Di Jawa, Tower Site bisa menyedot 40 persen dari biaya produksi. Sementara di luar Jawa, seperti Kalimantan, kontribusi Tower Site bisa membengkak hingga dua kali lipatnya.

“Ini resiko dari geografis Indonesia yang memiliki kontur kepulauan. Jadi, kisah sukses di India bisa berbeda di Indonesia. India tidak memiliki banyak pulau,” ungkapnya.

Stephen mengatakan, salah satu solusi yang sedang dikembangkan guna membantu operator lokal oleh NSN dengan mengembangkan Flexi Base Station. Perangkat  berbasis Internet Protocol (IP) ini dapat digunakan oleh puluhan pengguna sekaligus dalam cakupan area hingga 100 KM persegi.

“Perangkat ini bagian dari Nokia Siemens Network Village Connection. Konsep berbisnis di desa ini bisa menghemat biaya operasional satu operator dalam mengembangkan jaringan ke desa 50 hingga 70 persen. Jika biaya jaringan lebih rendah, operator dalam posisi yang lebih kuat untuk menawarkan layanan dengan standar regulator dan menjaga keuntungan,” katanya.

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengakui membangun  sarana telekomunikasi ke pedesaan  permasalahan terdapat pada  basic infrastructure yang sangat kurang, seperti ketersediaan listrik dan jalur transportasi. Sementara dari sisi properti dan perijinan tidak ada kesulitan berarti.

“Keterbatasan itu memicu  sarana telekomunikasi menjadi mahal, karena operator harus menyediakan catu daya sendiri seperti genset atau solar cell. Belum lagi  jalur transmisi dari titik terakhir jaringan masih jauh, sehingga  kadang-kadang terpaksa mengandalkan  satelit,” katanya.

Stephen menyarankan, untuk meringankan beban dari operator yang ingin melakukan pentrasi ke pedesaan strategi keringanan pajak diterapkan. Pajak untuk barang mewah berupa ponsel dan telekomunikasi bergerak di wilayah negara berkembang telah terbukti menghambat pertumbuhan jasa.

Misalnya di Pakistan, peningkatan pajak telekomunikasi dari 15 persen menjadi 20 persen, cukai impor handset, dan retensi pajak aktivasi per kartu perdana secara signifikan meghambat pertumbuhan jasa seluler di negeri itu. Padahal pendapatan pelanggan per bulan di negara itu hanya tiga dollar AS dengan penetrasi telah mencapai 60 persen dari total populasi 160 juta jiwa.

Secara terpisah, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mendukung jika operator mulai serius menggarap pasar pedesaan.

“Saya orang yang tidak percaya jumlah pelanggan di Indonesia itu mencapai 130 juta nomor. Perkiraan saya hanya sekitar 90 juta nomor. Sisanya satu pelanggan memiliki tiga nomor dan kebanyakan di perkotaan,” katanya.

Menurut Nonot, melebarkan jaringan ke pedesaan tidak dapat dielakkan karena wilayah Indonesia memiliki sebaran penduduk yang luas. “Inti dari telekomunikasi itu berinteraksi dengan manusia di manapun. Dan operator harus bisa memenuhi itu,” katanya.

Sementara Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, masalah insentif bagi operator yang serius untuk membangun akses di wilayah pedesaan bisa saja dipertimbangkan. “Jika serius tinggal buat surat ke saya. Justru saya senang jika operator benar-benar serius karena   membantu program Universal Service Obligation (USO) negara,” tuturnya.[dni]

180609 Anggota KWI Menyusut

JAKARTA—Jumlah anggota Konsorsium Wimax Indonesia (KWI) mengalami penyusutan dari awalnya 30 menjadi 22 perusahaan.

“Konfirmasi terakhir hanya sebanyak 22 perusahaan yang ikut menandatangani kesepakatan ikut dalam konsorsium. Sebanyak 8 perusahaan mundur. Kesepakatan dituangkan di depan notaris,” ungkap juru bicara KWI John Sihar Simanjuntak kepada Koran Jakarta, Rabu (17/6).

KWI adalah konsorsium yang dibentuk Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII)   yang awalnya  terdiri dari 30 penyedia jasa internet (PJI)  guna membidik lisensi pemanfaatan frekuensi Broadband Wireless Access (BWA). Perusahaan yang ditunjuk sebagai leader konsorsium adalah Rahajasa Media Internet (Radnet).

Konsorsium menyediakan dana sebesar 300 juta dollar AS untuk berinvestasi di jaringan BWA selama lima tahun jika menjadi pemenang.
Anggota APJII Teddy Purwadi ketika dikonfirmasi tentang mengerutnya jumlah PJI yang menjadi anggota konsorsium enggan berkomentar banyak. “Saya tidak ikut rapatnya,” katanya

Alih-alih memberikan penjelasan, Teddy justru meminta tender BWA untuk akses mobility secepatnya diselenggarakan agar sama dengan tren yang terjadi di dunia. “Jika dipaksakan standar nomadic, bisa memasung investasi dari peserta tender dan cenderung beresiko,” katanya.

Secara terpisah,  Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, hanya 50 dari 73 perusahaan yang mengambil dokumen harga tender BWA. “Hingga saat ini belum ada yang memasukkan dokumen penawaran, batas waktunya Jumat (19/6). Prediksi saya jumlah yang akan melakukan itu lebih sedikit ketimbang mengambil,” jelasnya.[dni]

180609 Regulator Dinilai Lemah Hadapi RIM

JAKARTA—Regulator telekomunikasi dinilai lemah menghadapi Research In Motion (RIM) dengan hanya   menahan  keluarnya sertifikasi   A untuk varian baru BlackBerry.

“Jika  hanya  itu yang bisa dilakukan  regulator, sama saja mempertontonkan lemahnya daya tawar Indonesia terhadap perusahaan internasional. Seharusnya RIM diberikan batas waktu yang jelas untuk pembukaan layanan purna jual di Indonesia,” ketus Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut Kamilov, masalah RIM dengan model bisnisnya yang cenderung eksklusif seharusnya sudah diantisipasi oleh regulator lebih dini tanpa harus menunggu  meledaknya kasus suspend Personal Identification Number (PIN) oleh perusahaan itu belum lama ini.

Akibat suspend yang dilakukan oleh RIM, pengguna BlackBerry yang membeli perangkat bukan dari mitra perusahaan tersebut di Indonesia tak bisa menikmati akses BlackBerry Internet Service (BIS). Tanpa BIS, perangkat tersebut tak ubahnya ponsel biasa yang hanya memiliki kemampuan suara dan SMS.

Kamilov menduga, lambatnya  Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengantisipasi kasus RIM karena unsur masyarakat di lembaga tersebut   kurang   berinteraksi dengan sektor riil sehingga tidak  tahu kompleksitas layanan ala  RIM.

“Jangan keenakan di “menara gading” dengan mengurusi masalah kebijakan sehingga melupakan layanan publik. Ini buah pola perekrutan yang tidak benar selama ini,” tegasnya.

Kamilov juga meminta, operator sebagai mitra dari RIM ikut bertanggung jawab dari kerugian yang diderita pelanggan akibat PIN BlackBerry di-suspend. “Operator tidak bisa melepaskan semua beban ke RIM. Rasanya enak sekali, jaringan mereka dipakai walau tahu barangnya ilegal, ketika bermasalah lepas tangan. Ini mental yang tidak bagus,” sesalnya.
Sebelumnya, hasil pertemuan regulator dengan RIM, mengeluarkan kesepakatan   menahan sertifikasi A untuk RIM hingga dibukanya layanan purna jual oleh perusahaan itu.

Saat ini layanan purna jual BlackBerry di Indonesia melalui mitra RIM (Telkomsel, Indosat, XL, dan Axis). Layanan purna jual yang diperbolehkan dilakukan  jenis servis level 1 yakni memeriksa.  kerusakan di tingkat aplikasi dan firmware.  Jika ternyata kerusakan bukan di level 1, maka perangkat  harus dikirim ke RIM Singapura.[Dni]

180609 Menunggu Kisah Sukses Pemimpin Pasar

Salah satu strategi untuk berhasil menggarap komunitas pedesaan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat setempat. Jika hal itu berhasil dilakukan, akan tercipta ikatan antara penduduk dengan operator yang menyediakan infrastrukturnya sehingga pelanggan tidak mau beralih ke lain hati kala pesaing masuk ke area tersebut.

Pemberdayaan masyarakat ini diyakini juga bisa menghemat biaya operasional operator misalnya untuk pemeliharaan infrastruktur dan jalur distribusi produk. “Ada bisnis model tersendiri untuk menggarap pasar pedesaan,” ungkap Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini kepada koran Jakarta, Rabu (17/6).

Contohnya, operator memasang  perangkat telekomunikasi dan aplikasi sederhana yang bisa dioperasikan oleh warga desa. Masyarakat setempat nantinya bisa menjadi  operator alat sekaligus penjual kartu perdana atau pulsa bagi warganya. “Ini signifikan menekan biaya operasional,” katanya.

Pakem inilah yang coba dikembangkan oleh Telkomsel selaku pemenang  proyek Universal Service Obligation (USO)  dari pemerintah.  Pemimpin pasar seluler itu menargetkan sebanyak 24.056 desa akan dibuka akses telekomunikasinya pada akhir tahun nanti.

Anak usaha Telkom itu   menganggarkan dana  sebesar 600 miliar rupiah atau empat persen dari belanja modal tahun ini yang mencapai 15 triliun rupiah untuk pembangunan di tahun pertama.
Sedangkan untuk pengoperasian selama lima tahun dibutuhkan dana sebesar 2,5 triliun rupiah.

Sebagai pemenang USO, Telkomsel sebenarnya hanya dibebani untuk membuka akses telekomunikasi oleh negara. Namun, menyadari sudah kepalang tanggung berinvestasi di proyek tersebut, berbagai program pemberdayaan desa pun dirancang.

Program itu adalah   Pusat Layanan Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (Pusyantip), Portal Lumbung Desa, serta Desa Pintar yang dilengkapi komputer dan layanan internet.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno menjelaskan, layanan Pusyantip dan Portal Lumbung Desa bertujuan untuk memajukan perekonomian daerah. Caranya dengan mengoneksikan   seluruh nomor Fixed Wireless Terminal  di 24.056 desa USO  berbagi informasi via SMS (misal: kebutuhan pupuk, bibit, hasil panen, hasil laut, dan lain-lain) yang akan diteruskan ke Portal Lumbung Desa dan website internet.

“Ini akan membuat   semua pihak bisa tahu kendala dan potensi suatu daerah. Sehingga bisa menghemat biaya transportasi,” katanya.

Sedangkan Desa Pintar dimaksudkan untuk menghilangkan kesenjangan informasi dan pendidikan. Hal ini  karena  adanya komputer yang dilengkapi akses internet akan membuat  masyarakat dapat mengakses informasi apapun termasuk dunia pendidikan dan pengetahuan lainnya. Untuk saat ini di setiap propinsi, Telkomsel akan menghadirkan 3 desa pintar.

VP Area II Jabotabek-Jabar Telkomsel Irwin Sakti menyakini rancangan  pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh Telkomsel dapat membantu warga desa karena pilot project telah dilakukan di beberapa area.

“Jasa seluler itu  bisa memicu lapangan kerja informal yang sangat massal dan menyentuh semua lapisan. Contoh kongkrit adalah berjualan voucher.  Semua lapisan masyarakat bisa berbisnis vouucher berkat sistem M-kios yang dikembangkan Telkomsel,” katanya.

Saat ini saja, ungkapnya, terdapat   400 ribu tenaga kerja informal yang berjualan pulsa Telkomsel melalui sistem M-kios dengan  menggunakan multi chip melalui media SMS. “Reseller Telkomsel  mulai  mahasiswa hingga buruh pabrik. Adanya Uso tentu jangan kaget kalau ke pedesaan petani juga berjualan Telkomsel. Dan ini uang riil berputar di masyarakat,” katanya.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh menyakini  USO akan  mendukung dua tujuan teknologi informasi dan komunikasi di tanah air, yakni e-education dan e-health

Sedangkan Sarwoto menambahkan, selama ini berkembang   pakem  di kalangan peneliti telekomunikasi di dunia, jika satu persen pertumbuhan penetrasi telekomunikasi akan meningkatkan tiga persen pendapatan kotor satu negara. “Nah, jika ingin membuktikan itu benar, di USO ini adalah pembuktiannya. Tunggu saja kisah sukses Telkomsel di masa mendatang,” katanya.

Pada kesempatan lain, Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengingatkan, kunci sukses rencana Telkomsel adalah pada kemampuan memahami mata pencaharian masyarakat desa dan memberikan edukasi tentang manfaat teknologi komunikasi bagi warga sehingga bisa menumbuhkan pendapatannya.

“Jika hanya menyediakan infrastruktur tanpa adanya pendampingan yang berkesinambungan, program itu bisa sia-sia,” katanya.[dni]