120609 Pemerintah Minta Penyedia Perangkat Hindari Monopoli

JAKARTA—Pemerintah meminta para penyedia perangkat lunak (software) untuk menghindari praktik monopoli agar tidak merugikan masyarakat.

“Saya tidak peduli siapa pun penyedia perangkat itu. Praktik monopoli dilarang oleh undang-undang,” ujar Dirjen Aplikasi dan Telematika  Cahyana Ahmadjayadi di Jakarta,  Kamis (11/6).

Cahyana dimintai tanggapannya berkaitan dengan tudingan para pegiat telematika terkait indikasi praktik monopoli oleh Microsoft pada produk netbook.

Cahyana meminta, penyedia perangkat lunak lainnya diberikan kesempatan oleh pemain eksisting
“Penyedia perangkat lunak itu mengandalkan kreatifitas dan banyak hasil anak negeri. Tidak pantas perusahaan raksasa mematikan usahanya dengan praktik monopoli,” katanya.

Ketika ditanya langkah yang akan dilakukan terhadap Microsoft, Cahyana mengatakan, menyerahkan sepenuhnya ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Lembaga itu yang menentukan di negara ini ada monopoli atau tidak. Diserahkan saja keputusan pada mereka,” katanya.

Sebelumnya, pegiat internet Onno W Purbo mengungkapkan, raksasa penyedia piranti lunak dari Amerika Serikat, Microsoft,  diduga telah melakukan praktik monopoli untuk pengadaan sistim operasi perangkat komputer jinjing varian netbook di Indonesia.

Netbook adalah komputer jinjing (laptop0 dalam bentuk mini dengan  ukuran layar   di bawah sepuluh inci, sementara beratnya kurang dari dua kilogram. Perangkat ini  secara khusus diperuntukkan untuk kebutuhan berselancar di dunia Internet dengan  fasilitas wireless fidelity (Wi-Fi). “Microsoft  memaksakan sistim operasi berbasis proprietary (software kode tertutup) untuk Netbook. Padahal ada sistem lainnya (open source) yang juga bisa sebagai pilihan,” katanya.

Onno menjelaskan, “pemaksaan” dilakukan oleh Microsoft dengan  mem-preinstall sistem operasi Microsoft Windows ke dalam Netbook, sehingga pembeli tidak memiliki pilihan lain.  ”Padahal tidak seluruh pembeli membutuhkan sistem Windows. Parahnya pola preinstall itu membuat harga Netbook melambung tinggi,” katanya.

Onno menegaskan, sejak Oktober tahun lalu sudah berteriak tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh Microsoft tersebut. “Jumat lalu (22/5) saya dipanggil Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga tersebut siap membantu. Sekarang bukti-bukti awal dibutuhkan untuk menjadi perkara,” katanya.

Sementara itu pengamat telematika Heru Sutadi mengatakan,   posisi dominan dari Microsoft  membuat raksasa tersebut  bisa menjual produk dengan harga seenaknya. Akibatnya  masyarakat tidak punya posisi tawar karena tak ada kompetisi.

“Selain itu  perlu juga diteliti tentang kerugian masyarakat dengan  patokan harga yang  dibuat oleh Microsoft. Saya dengar Microsoft malah berani jual rugi. Ini harus dicek,” katanya.

Berdasarkan catatan, Microsoft menjual sistem operasi netbook ke pasar seharga 15 dollar AS. Angka inilah yang dianggap sebagai predatory pricing oleh para praktisi.

Secara terpisah, Direktur Komunikasi KPPU A Junaidi mengatakan, jika bukti dari dugaan praktik monopoli sudah kuat, lembaganya tidak segan untuk menjadikan informasi itu sebagai perkara.

“Kami tidak ada keberatan sama sekali untuk menyelidiki Microsoft. Kita tunggu dulu bukti-bukti awal,” katanya.[dni]

120609 Telkom Masih Menjadi Mainan

logo_telkomPT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) pada Jumat (12/6) ini   akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dimana salah satu agendanya adalah penunjukkan dan pengangkatan anggota Dewan komisaris yang telah habis masa jabatannya.

Berdasarkan catatan, Komisaris Utama (Komut), Tanri Abeng telah habis masa jabaatannya pada awal tahun ini, setelah itu disusul  dua komisaris independen yakni   Arief Arryman  dan P. Sartono. Berdasarkan regulasi, jabatan komisaris tidak diperbolehkan dijabat dua kali untuk menjaga regenerasi berjalan.

Tanri Abeng yang pernah menjadi Menneg BUMN pada era Presiden Habibie itu diperpanjang masa jabatannya awal tahun lalu oleh Menneg BUMN Sofian Djalil yang kebetulan pernah menjadi anak buah mantan eksekutif dengan gaji satu miliar rupiah itu di Kantor BUMN.

Alasan yang dipakai oleh Sofian kala itu adalah sosok Tanri masih dibutuhkan untuk membawa Telkom bersaing di kompetisi jasa telekomunikasi. “Pergantian akan dilakukan pertengahan tahun saat RUPS nanti,” ujar Sofian kala itu.

Tetapi, kabar terakhir ternyata Sofian belum bisa menepati janjinya. Hal itu terlihat dari pernyataan Pria Aceh itu pada Senin (8/6) yang masih ingin   mempertahankan posisi   Tanri sebagai  Komut.

“Kami memutuskan untuk menunda  pergantian   hingga usai    Pemilihan Presiden (Pilpres). Perpanjangan masa tugas itu tidak hanya  berlaku  bagi dewan komisaris tetapi juga dewan direksi,” katanya.

Politis

Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin Malik melihat sikap yang diambil oleh Sofian itu sebagai hal yang politis karena Telkom adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) primadona yang memebrikan sumbangan besar bagi negara.

“Sikap yang dipertunjukkan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas itu terkesan politis sekali. Jika mekanisme regenerasi selama ini berjalan baik tentunya tidak keluar pernyataan seperti itu. Kalau begini, Telkom masih menjadi mainan para penguasa,” tegasnya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurut Deddy, pergantian dewan komisaris di Telkom hal yang mendesak dilakukan karena personal yang ada terbukti tidak mampu mengangkat kinerja perseroan.

“Berikanlah pada yang muda dan mengerti industri telekomunikasi. Jangan jadikan posisi komisaris itu sebagai tempat “ucapan terima kasih”, padahal itu sangat strategis. Kalau begini terus, bagaimana Telkom mau maju,” sesalnya.

Berdasarkan catatan, kinerja Telkom selama tahun lalu memang tidak menggembirakan. Tercatat, laba bersih  pada tahun lalu anjlok 19,9 persen menjadi 10,30 triliun rupiah dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya 12,86 triliun rupiah. Pertumbuhan pendapatan pun tidak menggembirakan. Janji manajemen untuk mempertahankan dobel digit tidak terealisasi.

Parahnya lagi, kinerja yang buruk itu berlanjut pada kuartal pertama tahun ini dimana laba bersih hanya berhasil dibukukan sebesar  2,5 triliun rupiah  atau turun 23,4 persen dibanding periode yang sama 2008 sebesar  3,2 triliun rupiah. Pendapatan usaha perseroan juga mencapai 14,7 triliun rupiah  atau turun 2,2 persen dari kuartal I tahun sebelumnya 15 triliun rupiah.

Ketua Serikat Karyawan Telkom Wartono Purwanto mengaku bingung dengan alasan Pilpres sebagai penundaan penyegaran karena sebenarnya kegiatan tersebut sudah masuk dalam agenda nasional.

“Pilpres itu sudah jauh hari direncanakan. Lantas kenapa kala diperpanjang jabatan para komisaris tidak diperhitungkan. Alasannya sungguh tidak masuk akal,” katanya.

Menurut Wartono, selama ini karyawan Telkom sudah all out dalam membantu perusahaan mencapai target. “Sekarang yang dipertanyakan itu komitmen dari manajemen untuk menghadapi tantangan. Karyawan selalu diminta untuk mengalah, sekarang para direksi dan komisaris mau mengalah tidak dengan menghilangkan fasilitas yang berujung pada inefisiensi,” ketusnya.

Wartono mengatakan, penyegaran hal yang wajar dilakukan dengan melihat kinerja dari personal manajemen atau komisaris. “Sudah sewajarnya kinerja direview jika tidak perform. Kalau tidak Telkom bisa tenggelam,” katanya.

Wartono mengharapkan, meskipun sinyal pergantian meredup dengan adanya pernyataan dari Sofian, tetapi bisa saja saat RUPS akan ada perubahan. “Kami ingin wakil Sekar masuk di dekom agar ada jaminan bagi kesejahteraan karyawan dipertahankan. Selain itu kita juga menuntut dekom diisi oleh orang dalam,” katanya.
Sementara itu, Deddy mengatakan, kriteria personal yang layak menduduki komisaris di Telkom selain memiliki latar belakang telekomunnikasi, haruslah berintegritas tinggi. “Banyak orang luar yang memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu dibutuhkan kriteria tegas, karena perusahaan ini memiliki ribuan karyawan yang beragam maunya,” katanya.

Pada kesempatan lain, Praktisi Telematika Suryatin Setiawan mengingatkan sebagai perusahaan besar Telkom akan memiliki tantangan yang muncul tidak tunggal melainkan sekaligus muncul di beberapa domain kehidupan suatu perusahaan meliputi tantangan teknologi , layanan, regulasi, kompetisi, dan integrasi.  “Bahkan baru-baru  ini datang dan belum hilang adalah krisis ekonomi dan industri keuangan global,” katanya.

Pemegang saham harus bisa melihat tantangan itu secara holistik untuk menuntun perubahan fundamental dan bersifat transformasi. “Bagaimana pun posisi Telkom sebagai incumbent sangat strategis sebagai penyeimbang di industri. Semoga yang terbaik telah dipersiapkan oleh pemerintah agar “Merah Putih” tetap berjaya di dalam dan luar negeri,” katanya.[dni]

120609 Direksi Pun Menjadi Incaran

sofyan djalilJika tidak keluar pernyataan dari Menneg BUMN Sofian Djalil pada awal pekan ini tentang dibatalkannya pergantian dewan komisaris, dapat dipastikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom pada Jumat (12/6) ini akan seru.

Bagaimana tidak, sejumlah nama telah beredar sebagai personal yang akan masuk di jajaran komisaris. Salah satunya adalah Alexander Rusli yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Menneg BUMN.

Alexander selama ini dikenal dekat dengan Sofian. Ketika Sofian menjabat Menkominfo, pria tersebut juga menjadi staf ahli. Dan ketika Sofian di rotasi ke Kementrian BUMN, Alexander ikut boyongan bersama mantan anak buah Tanri Abeng itu.

Di luar rencana pergantian komisaris, isu yang beredar adalah telah dipersiapkan dua skenario untuk jajaran direksi. Skenario pertama adalah menggusur Rinaldi Firmansyah dari posisi Direktur Utama dan digantikan oleh orang asli Telkom.

Nama Direktur Jaringan Ermady Dahlan dan mantan Dirut Telkomsel Kiskenda Suriahardja santer disebut sebagai kandidat dalam skenario pertama ini.

Alasan yang dipakai adalah gejolak di Telkom akibat pergantian Arwin Rasyid dua tahun lalu telah selesai. “Rinaldi dimunculkan pemerintah sebagai jalan tengah untuk meredam konflik kala itu. Sekarang setelah tidak ada gejolak, sudah saatnya posisi T-1 (Dirut) diserahkan ke orang asli Telkom,” kata sumber Koran Jakarta, belum lama ini.

Memang, Rinaldi sebelum menduduki posisi T-1 lebih banyak bermain di industri keuangan bukan telekomunikasi. Posisinya kala Arwin menjabat T-1 adalah direktur keuangan.

Sedangkan skenario kedua adalah Rinaldi tetap dipertahankan, tetapi jajaran direksi di luar Direktur Jaringan Ermady Dahlan tetap dipertahankan. Untuk ini alasan yang muncul adalah buruknya kinerja Telkom di sisi kualitas layanan dan pemasaran. Disebut-sebut beberapa eksekutif setingkat Vice President (VP) telah menjalani fit and proper test di kantor Menneg BUMN.

Berbagai premis untuk membenarkan kedua skenario  itu pun dimunculkan. Salah satunya adalah   pada awal 2008 terjadi rotasi antara direktur jaringan dan pemasaran padahal agenda tersebut tidak masuk dalam RUPS. Agenda kala itu adalah pergantian komisaris.  “Tetapi terjadi rotasi. Bisa saja hal yang sama terjadi saat RUPS nanti,” tutur sumber itu.

Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISET) Sahala Lumban Gaol ketika dikonfirmasi tentang isu pergantian direksi di Telkom membantah keras akan hal tersebut.

“Sejauh ini tidak ada agenda untuk pergantian direksi. Bahkan fit and proper test pun tidak ada kami lakukan. Agendanya adalah pergantian dewan komisaris. Tetapi karena sudah ada pernyataan dari Menneg BUMN dibatalkan, berarti agenda lain yang berjalan,” katanya kepada Koran Jakarta.

Rinaldi sendiri ketika dikonfirmasi tentang hal ini mengaku baru mendengar akan dua skenario yang dipersiapkan bagi dirinya. “Wah saya baru dengar dari Anda. Yang tahu agendanya sesuai jadwal. Tidak ada pergantian direksi. Tetapi semua tergantung pemegang saham,” katanya.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin Malik mengatakan sudah pantas terjadi pergantian di jajaran direksi karena kinerjanya   tidak terlalu bagus.

“Tidak usah melihat kinerja keuangan. Lihat saja kualitas layanan dari TelkomFlexi atau Speedy, banyak dikeluhkan pelanggan. Bahkan dari sisi pemasaran di beberapa area bisa dikalahkan oleh Esia dari Bakrie Telecom,” katanya.[dni]

120609 Qtel Rombak Direksi Indosat

Johnny Swandi SjamJAKARTA–Qatar Telecom (Qtel) sebagai pemegang saham mayoritas  PT Indosat Tbk (Indosat) akhirnya merombak susunan direksi dari operator telekomunikasi  kedua terbesar di Indonesia itu.

Qtel hanya menyisakan dua direksi lama yakni Kaizad Bomi Heerjee dan Fadzri Sentosa dalam susunan direksi baru. Sementara Direktur Utama Johnny Swandi Sjam, serta tujuh rekannya digusur dari posisi dewan direksi.

Johnny digantikan oleh Country Manager GE Indonesia Harry Sasongko Tirtijondro. Harry sebelumnya juga pernah berkarir di Lippo Bank.

Selain perombakan direksi, unsur komisaris juga ditambah dengan memasukkan sosok Richard F Seney.

“Langkah pergantian dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan. Meskipun dewan direksi lama sudah menunjukkan kinerja yang lumayan, tetapi pemegang saham masih ingin meningkatkannya,” ujar Komisaris Indosat Nasser Marafih di Jakarta, Kamis (11/6).

Dikatakannya, pergantian tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham minoritas yakni pemerintah Indonesia. Komposisi kepemilikan saham di Indosat adalah  pemerintah RI  sebesar 14,2 persen, Qtel 65 persen, dan sisanya adalah publik.

Deputi Menneg BUMN bidan Pertambangan Industri Strategis, Energi, dan telekomunikasi (Piset) Sahala Lumban Gaol mengakui, nama Harry muncul dari Qtel.

“Pemerintah hanya memiliki hak menempatkan satu direksi dan satu komisaris. Hak itu sudah digunakan dengan memasukkan Saudara Fadzri Sentosa,” katanya.

Pada kesempatan sama, Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam menjelaskan, masa jabatannya berakhir pada Agustus nanti. “Pada 11 Agustus nanti baru Pak Harry masuk. Ini hanya alasan teknis saja,” katanya.

Sementara untuk Direktur Keuangan yang baru Peter Kuncewicz baru akan berkantor pada 11 September nanti menggantikan Wong Heang Tuck.

Selanjutnya Johnny mengatakan, perseroan berencana untuk mengalokasikan laba bersih untuk cadangan, reinvestasi dan dividen sebesar 172,85 rupiah per sahama termasuk waktu, jumlah dan tata cara pembayaran deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Secara terpisah, Anggota Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Marwan Batubara melihat kebijakan yang diambil oleh Qtel menunjukkan perusahaan itu masih memiliki afiliasi dengan pemilik lama yakni Singapore Technologies Telemedia (STT).

Kaizad dulunya mantan Wadirut yang digusur menjadi direktur utama dalam komposisi direksi baru. Eksekutif ini adalah dulunya perwakilan STT.

“Tetap dipertahankannya sosok Kaizad menunjukkan Qtel masih menjadi bagian dari STT. Anehnya kenapa pemerintah diam saja dan tidak memanfaatkan nilai tawarnya,” katanya.

Marwan menduga, melenggangnya Kaizad tak bisa dilepaskan dari kemampuan sosok ini melakukan lobi kepada para penguasa negeri.

“Harus dipertanyakan kinerja dari kementrian BUMN. Mereka tidak memiliki inisiatif apa-apa menghadapi fenomena ini. Rakyat dirugikan akibat praktik itu,” tegasnya.[Dni]