110609 Jasa Logistik Tidak Perlu Khawatir dengan RUU Pos

JAKARTA—Asosiasi Perusahaan jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) meminta  pengusaha jasa logistik tidak khawatir dengan pembahasan Rancangan Undang-undang Pos (RUU) Pos yang sedang berlangsung di DPR saat ini.

“Tidak ada yang harus ditakutkan oleh pelaku jasa usaha logistik dengan adanya RUU Pos tersebut. Pencantuman kata logistik dalam RUU tersebut karena sesuai dengan Universal Postal Organization (UPO) pos masuk dalam sub logitik,” ujar Ketua Asperindo M.Kadrial di Jakarta, Rabu (10/6).

Kadrial menegaskan, RUU tersebut diperlukan oleh Asperindo untuk memberikan ketegasan hukum bagi usahanya selama ini mengingat UU Pos yang berlaku selama ini merugikan pengusaha kecil dan menyuburkan monopoli oleh PT Pos Indonesia.

Dijelaskan, jika monopoli yang selama ini dinikmati oleh PT Pos dilestarikan, maka harga pengiriman dokumen yang murah tidak dinikmati oleh masyarakat. “Seandainya monopoli dihapuskan  kemungkinan penurunan tarif pengiriman dokumen, misal surat biasa 1.500 rupiah akan menjadi 1.100 rupiah,” katanya.

Disarankannya, penghapusan monopoli tidak harus berlaku saat RUU Pos diundangkan, tetapi diberikan tenggang waktu paling sedikit lima tahun ke depannya. Tenggang waktu tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan PT Pos Indonesia  membenahi diri, sekaligus menyesuaikan diri dengan undang undang pos yang baru.

“Kami mengharapkan RUU itu bisa disahkan pada Agustus nanti. Jika dibiarkan berlarut-larut, kasihan dengan pelaku usaha di sektor ini yang umumnya usaha kecil dan menengah (UKM),” katanya.

Selanjutnya Kadrial mengatakan, hal lain yang harus dimasukkan dalam RUU Pos adalah masuknya pembatasan kepemilikan asing di sektor tersebut. “Sektor ini hanya membutuhkan modal sebesar 10 hingga 15 juta. Apakah ini membutuhkan investor asing.

Seharusnya ini menjadi domain Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” katanya.

Dia meminta, pemerintah dan parlemen untuk tegas menyebutkan masalah kepemilikan asing dan tidak mencampuradukkan dengan referensi dari Kantor Menko Perekonomian yang menyebut perusahaan terdaftar di bursa lokal sebagai perusahaan Indonesia.

“Jangan sampai tafsir ambigu itu terjadi di sektor ini. Harus dicantumkan secara tegas masalah pembatasan kepemilikan saham itu,” katanya.

Sebelumnya, Gabungan Fowarder Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) secara tegas menolak RUU  tentang Pos yang digagas oleh Departemen  Komunikasi dan Informasi (Depkominfo).

Ketua umum Gafeksi Iskandar Zulkarnain menegaskan,  penolakan dan keberatan disampaikan khususnya terhadap frasa “layanan logistik” sebagaimana tercantum dalam pasal 1.1. : pasal 5 (1) c: pasal 5 (4).

Frasa tersebut dinilai  tak berpihak kepada rakyat yang bergerak dalam industri layanan logistik lainnya antara lain, bongkar muat dan pergudangan serta moda angkutan karena tidaka da pembatasan  bagi pelaku usaha layanan logistik yang tidak berada di bawah koordinasi Depkominfo.

Hal itu terjadi karena dalam RUU Pos itu, frasa “layanan logistik”-nya tak dibatasi ruang lingkup pada benda-benda atau barang pos. Padahal, saat ini Gafeksi   bersama sembilan asosiasi terkait layanan logistik di bawah koordinasi Menko Perekonomian sedang menyelesaikan konsep cetak biru logistik nasional.

Untuk diketahui,  saat ini di lapangan  ketentuan logistik dan perposan sudah terjadi tumpang tindih, khususnya implementasi Permenhub No. KM 10/1988 dan KM 5/2005.

Bab I pasal 1 butir 5 dalam KM 5/2005 tentang paket adalah kemasan yang berisi barang dengan maksimum berat 30 ribu kg. Jadi,  pengusaha jasa titipan dapat mengangkut paket seberat 30.000 kg atau setara dengan 30 ton, sebagaimana yang dilakukan pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi (logistik).[dni]

110609 Thaicom Garap Broadband Berbasis Satelit

JAKARTA —Operator satelit asal Thailand , Thaicom, menawarkan layanan akses broadband internet berbasis satelit di Indonesia  dengan banderol harga 49 dollar AS per 1 MBps per bulan.

Berhasilnya anak usaha Shin Corp itu beraksi di Indonesia tak bisa dilepaskan dari keberhasilan mitra lokalnya, Infracom Telesarana, membangun gateway di Jakarta yang menelan investasi sekitar lima hingga enam juta dollar AS.

“Untuk tahap operator tersebut melalui satelit Thaicom 4 akan menyediakan kapasitas hingga 3,4 GBps yang mampu melayani  350 ribu pelanggan,” ujar Ceo Thaicom Arak Chonlatanon di Jakarta, Rabu (10/6).

Dikatakannya, selain mampu melayani broadband internet, satelit yang dimilikinya juga mampu sebagai backhaul bagi operator seluler dan teknologi Wimax. “Saya dengar Wimax akan masuk ke Indonesia . Ini bisa menjadi peluang bagi Thaicom,” katanya.

Komisaris Infracom Telesarana Sugiono Wiyono mengatakan, bisa beroperasinya satelit milik Thaicom di Indonesia karena perusahaanya telah mengantongi landing right dan memenuhi azaz resiprokal dari regulator.

“Kedua hal itu sudah dikantongi. Beroperasinya Thaicom membuat perusahaan lokal juga memiliki peluang untuk menggarap pasar broadband di Thailand. Sekarang tergantung operator Indonesia ingin menggarap atau tidak,” katanya.

Dijelaskannya, sebagai mitra Ifracom tidak hanya bertanggung jawab menjadi hosting dari stasiun bumi milik Thaicom di Indonesia tetapi juga memasarkan layanan. “Infracom sendiri lebih membidik pasar korporasi atau penyedia jasa internet. Soalnya jika dipasarkan ke ritel tantangannya di perangkat untuk konsumen yang agak mahal,” katanya.[dni]

110609 Smart Geber Jasa Data

JAKARTA—Operator seluler berbasis teknologi CDMA, Smart Telecom, semakin serius menggeber jasa data bagi para pelanggannya.

“Kami menyiapkan  10 ribu unit netbook, 50 ribu USB modem, dan 5 ribu unit wireless router agar pelanggan terpikat menggunakan jasa Smart dalam mengakses data,” ungkap Chief Sales Officer Smart Telecom, Charles Sitorus di Jakarta, Rabu (10/6).

Smart tercatat sebagai operator pertama yang berani membundel jasa data dengan  netbook. Selama ini paket data selalu dibundel dengan modem atau ponsel oleh operator.

Dikatakannya, saat ini dari dua juta pengguna Smart telah aktif menggunakan jasa data milik Smart. “Jika penyediaan perangkat tadi berhasil diserap pasar, maka pada bulan depan akan disediakan untuk  masing-masing varian produk dua kali lipat kapasitasnya,” katanya.

Charles mengatakan, jasa data akan difokuskan di wilayah Jakarta mengingat tenologi  EVDO Rev A telah tersedia di area tersebut. Akses data dengan teknologi ini setara dengan kecepatan broadband yang ditawarkan oleh GSM.

“Kelebihan dari jasa data Smart adalah   memiliki frekuensi yang besar. Smart tidak bermasalah dengan frekuensi karena hanya sendirian di 1.900 MHz. Hal ini berbeda dengan kompetitor yang sedang kesulitan frekuensi sehingga kualitas layananya banyak dikeluhkan pelanggan,” tegasnya.[dni]

110609 Jaminan yang Mematikan

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) telah mengumumkan  harga dasar penawaran (Reserved Price) untuk tender frekuensi Broadband Wireless Access (BWA). Sejauh ini sekitar 10 dari 73 perusahaan yang menyatakan tertarik untuk mengikuti tender telah mengambil dokumen harga.

Keluarnya reserved price dari pemerintah yang mematok harga total  52.35 miliar rupiah untuk 15 zona bagi seluruh blok dipastikan akan membuat sebagian dari  peserta  surut langkahnya.

Faktor pemicunya selain harus menghitung  nilai bisnis  BWA yang harus berkompetisi dengan jasa sejenis, tentu masalah harus memasukkan  uang jaminan (bid bond) sebesar 10 persen dari nilai reserved price zona yang ditawar akan membuat peserta berfikir dua kali dalam mematok harga penawaran.

Hal ini karena jika salah-salah memberikan harga dalam dokumen penawaran, bisa-bisa bid bond melayang bersama lisensi yang tak bisa dikantongi. Bid bond  merupakan uang nyata yang harus ditaruh di perbankan nasional, tidak bisa digantikan dengan insurance bond maupun surety bond dari penyedia layanan asuransi.

Pernyataan ini merujuk pada hasil    anwijzing dimana  panitia lelang tidak mengizinkan  sama sekali  peserta  untuk mundur di tengah jalan ketika menjalani tender. Lelang sendiri diperkirakan akan selesai dalam tiga ronde.

Sebagai contoh, jika ada peminat yang ingin membidik  Zona 7 (Jawa bagian Timur) yang memiliki  reserved price sebesar 3.38 miliar rupiah  per 15 MHz. Penawar  harus menyediakan bidbond senilai 10 persen dari 3.38 miliar rupiah atau sebesar 338 juta rupiah untuk satu blok atau 676 juta rupiah untuk dua blok (30 MHz).

Dimisalkan, berdasarkan perhitungan model bisnis sang calon peminat,  maka perusahaan tersebut   akan mampu mentolerir pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) berkisar antara 3.38 hingga  5 miliar rupiah. Maka pada   tahun pertama si penawar  harus mengalokasikan BHP frekuensi, upfront fee  hampir 10 miliar rupiah   dan tahun-tahun berikutnya sebesar 4.9 miliar per tahun.

Nah, seandainya si penawar ini hanya memiliki modal sebatas lima miliar rupiah, dan di ronde kedua ada kompetitor  menawarkan harga lebih tinggi, maka perusahaan itu harus meladeninya. Jika tidak, maka bid bond hilang. Konsep kuat-kuatan modal ini juga terjadi jika si penawar melewati ronde kedua hingga menjadi pemenang.

Konsep lelang inilah yang dinilai oleh para pegiat broadband sebagai pemicu   mahalnya jasa yang dijual nantinya karena setelah memenangkan alokasi frekuensi pun dalam tahun pertama masih ada  upfront fee, sumbangan USO,dan BHP  yang harus dikeluarkan. Padahal jasa belum dijual sama sekali.

“Mekanisme tersebut bisa diibaratkan monster bagi perusahaan yang memiliki modal cekak. Meskipun dari sisi negara terlihat mendapatkan keuntungan karena setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)  bisa tercapai. Tetap rakyat tidak bisa mendapatkan layanan murah karena pemenang harus mengembalikan modalnya,” jelas  SekJen Indonesia Wireless Broadband (Id-WiBB) Bambang Sumaryo Hadi, kepada Koran Jakarta, Rabu (10/6).

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menyarankan, pemerintah menghilangkan konsep upfront fee untuk pemilik lisensi BWA dan diganti dengan escrow account. “Ini untuk menekan ‘uang hilang’ guna mendapatkan lisensi. Jika tidak dilakukan biaya ekonominya terlalu tinggi bagi calon pemenang yang benar-benar ingin mengembangkan broadband, kecuali kalau perusahaan itu ingin mengangkangi frekuensi,” katanya.

Sementara itu, Praktisi Telematika Suryatin Setiawan meminta pemerintah harus berfikir lebih inovatif dalam menggelar lelang. Misalnya dengan menerapkan konsep beli 2 zona, gratis satu zona.

“Zona gemuk seperti Jakarta akan menjadi rebutan. Tetapi bagaimana dengan zona kering seperti Maluku. Nah, ada baiknya jika dilelang dalam bentuk paket yang mensubsidi silang antar zona. ini  agar tujuan pemerataan aksesibilitas broadband tercapai,” katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnandi menegaskan, bid bond adalah upaya untuk menjaga keseriusan perusahaan yang mengikuti tender.

“Tender ini hanya diikuti oleh perusahaan yang serius menggelar BWA. Jika hanya ingin coba-coba, lebih baik tidak usah ikut. Aturan bid bond dibuat untuk memagari keseriusan itu,”katanya.

Berkaitan dengan dampak dari mekanisme tersebut yang bisa membuat harga frekuensi melonjak, Iwan mengatakan, hal itu resiko yang harus diterima dalam konsep lelang dimana penawar dengan harga terbaik yang menjadi pemenang.

Iwan mengatakan, dipilihnya mekanisme tersebut karena   pemerintah tidak ingin membuat kesalahan dengan memberikan lisensi gratis layaknya masa lalu. “Saat itu ada operator yang seperti memperdagangkan lisensi dan  pemerintah diprotes keras. Sekarang dibuat aturan seperti ini, salah lagi. Memang, tidak semuanya bisa happy jika satu regulasi dibuat, tetapi yang penting masyarakat dan negara tidak dirugikan,” tegasnya.

Pada kesempatan lain, juru bicara Konsorsium Wimax Indonesia (KWI) Heru Nugroho menyatakan tidak keberatan dengan adanya bid bond. “Kami hanya kuatir ada pemain besar berani menawar dengan harga gila-gilaan. Jika sudah seperti ini frekuensi akan dikuasai oleh investor asing karena dibalik operator itu adalah investor luar negeri semua,” katanya.

KWI adalah konsorsium bentukan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) yang terdiri atas 30 perusahaan dimana Rahajasa Media Internet (Radnet) ditunjuk sebagai pemimpinnya. Bagi APJII mendapatkan lisensi BWA masalah hidup dan mati mengingat selama ini kesulitan bersaing dengan operator yang memiliki jaringan dan ikut menjual jasa akses internet.[dni]

110609 Menguji Independensi Para Sheikh

PT Indosat Tbk (Indosat) pada Kamis (11/6) ini akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)  dengan agenda utama penetapan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perseroan.

RUPS yang berlangsung setahun setelah  diakuisisinya saham Singapore Technologies Telemedia (STT) oleh Qatar Telecom (Qtel) di operator kedua terbesar  itu memasukkan agenda pergantian dewan komisaris atau direksi.

“Sejauh ini surat yang masuk ke kantor saya adalah agenda perubahan AD/ART. Domain pergantian terdapat di pemegang saham mayoritas. Tetapi sebagai   pemegang saham minoritas, jika memang akan ada pergantian pemerintah harus tahu,” ungkap Menneg BUMN Sofian Djalil di Jakarta, akhir pekan lalu

Dikatakannya, sebagai pemilik saham minoritas pemerintah memiliki hak untuk menempatkan satu direksi dan komisaris, serta mengusulkan komisaris independen. Sedangkan masalah pergantian dewan komisaris dan direksi berada ditangan pemegang saham mayoritas.

Berdasarkan catatan, pemerintah  memiliki 14,2 persen  dan publik dalam/luar negeri 20,8 persen saham Indosat. Sementara Qtel berhasil menguasai 65 persen saham Indosat, setelah sebelumnya mengakuisisi saham STT pada   awal Juni 2008 senilai 16,74 triliun rupiah.

Aksi tersebut membuat Qtel menguasai   40,8 persen saham Indosat, dan setelah itu melalui  tender offer berhasil menaikkan kepemilikan  hingga 65 persen.

Masih Terafiliasi

Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI-UI) menilai jika para Sheikh dari negeri padang pasir itu tidak berani melakukan perubahan di manajemen atau komisaris Indosat  membuktikan selama ini perusahaan itu masih terafiliasi dengan STT.

“Ini adalah ujian bagi independensi para sheikh itu. Akuisisi sudah berjalan satu tahun dan tender offer mulus, jika masih tidak berani mengganti orang-orang STT, berarti memang terafiliasi,” kata anggota ILUNI-UI Marwan Batubara kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Penasaran dengan tudingan Marwan, Koran Jakarta melakukan   penelusuran melalui  situs operator nomor dua terbesar di Singapura, Starhub. Ditemukan STT dan Qtel ternyata memang menguasai saham operator tersebut melalui kendaraan  Asia Mobile Holdings Pte. Ltd (AMH). Saat akuisisi Indosat AMH adalah salah satu kendaraan yang digunakan oleh STT.

Situs tersebut dengan jelas menyebutkan AMH adalah anak usaha milik   STT dan Qtel.  Qtel menjadi partner STT sejak Maret 2007 di AMH yang menguasai Starhub dengan kepemilikan saham sebesar 25 persen. Sedangkan sisanya dimiliki oleh STT.

Qtel sendiri pada Agustus 2008 hanya  berani mengganti jajaran komisaris dengan menjadikan Ketua Qtel Group, H.E Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani, sebagai Presiden Komisaris. Tetapi, masih ada satu unsur STT  dipertahankan di jajaran komisaris. Hal yang sama juga terjadi di jajaran direksi, dimana beberapa unsur  STT yang selama ini tidak menunjukkan performa menyakinkan  masih tenang berkantor di Gedung Pusat Indosat.

Iluni-UI menuding para pejabat STT yang merupakan anak usaha Temasek itu tidak bisa mengangkat kinerja dari perseroan. Hal itu terbukti  dalam laporan tahunan 2008 yang diterbitkan Indosat yang menunjukkan laba bersih sebesar 1,874 triliun rupiah. Angka itu turun   8 persen  dibanding tahun 2007 yang besarnya sebesar  2,042 triliun rupiah.

Padahal dalam penerimaan operasional, Indosat membukukan penerimaan   sebesar 18,66 triliun rupiah atau  naik sekitar 13 persen dibanding penerimaan tahun 2007 yang besarnya  16,46 triliun.rupiah. Hal l ini memicu   penerimaan pajak bagi negara turun  859,51 miliar rupiah  pada tahun 2007, menjadi hanya   419,30 miliar rupiah pada tahun lalu.

Marwan menjelaskan, laporan keuangan di atas  mengindikasikan dua  hal, yakni penerimaan pajak bagi negara menurun sangat signifikan dan penerimaan deviden bagi negara dari pemilikan 14,2 persen saham di Indosat juga menurun secara signifikan.

Marwan mengingatkan, meskipun hanya memiliki  saham sebesar   14,2 persen atau  senilai 3,9 triliun rupiah, pemerintah tetap harus aktif   mengoptimalkan belanja operasi dan  modal bagi kepentingan perusahaan nasional serta  produk dalam negeri.

Kepentingan

Anggota Komisi I DPR-RI Deddy Djamaluddin Malik melihat di Indosat terlalu banyak kepentingan yang bermain terutama jika dikaitkan dengan adanya Pemilihan Umum Presiden tak lama lagi.

“Indosat itu potret kecil bagaimana selama ini perusahaan dipermainkan untuk kepentingan penguasa. Jika seperti itu terus, kepentingan orang banyak dikorbankan demi segelintir penguasa,” katanya.

Deddy meminta, pemerintah harus ikut menunjukkan independensinya dalam pergantian direksi atau komisaris tidak hanya Qtel. “Kinerja Indosat yang terlihat stagnan tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan yang ada saat ini. Kepemimpinan Indosat saat ini tidak mampu mengimbangi kompetisi. Lihat saja dalam masalah pemasaran dan kualitas layanan, secara kualitatif bisa dirasakan tidak ada inovasi,” katanya.

Jika merujuk ucapan Deddy, Indosat memang terlihat tidak agresif dalam membangun infrastruktur. BTS yang dimiliki berhasil dikalahkan oleh XL dalam setahun belakangan ini. Bahkan  belum lama ini perseroan menghanguskan sekitar tiga jutaan pelanggan akibat tidak berani menawarkan program pemasaran yang inovatif.

Kualitas layanan data seperti mobile broadband pun bermasalah. Bahkan untuk mengembangkan jasa Fixed Wireless Access (FWA) terlihat seperti kosmetik untuk meredam pertanyaan publik.

Ketika hal itu dikonfirmasi pada petinggi Indosat yang bertanggungjawab dalam bidang pemasaran, Guntur S Siboro  mengaku tidak khawatir dirinya diganti. ‘Saya ini kan anak buah. Jika memang harus diganti, siap saja,” kata Pria yang menjabat Direktur Pemasaran Indosat itu.

Terjadi Pergantian

Secara terpisah, Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISET) Sahala Lumban Gaol menegaskan, pemerintah tetap menjaga kepentingan negara di Indosat.

“Kami selalu berkomunikasi dengan wakil yang ada di direksi. Masalah menurunnya kinerja perseroan tak bisa dilepaskan dari krisis ekonomi. Tetapi jika memang harus diganti tentu melewati penilaian profesional,” katanya.

Sumber Koran Jakarta yang mengetahui hasil rapat antara Menneg BUMN Sofian Djalil dan pihak Qtel pada Selasa (9/6) malam mengungkapkan, kemungkinan besar akan ada pergantian di seluruh jajaran direksi.

“Tidak hanya unsur STT, tetapi dirut pun akan diganti. Alasannya sosok yang memimpin sekarang tidak mampu mengangkat kinerja perseroan,” ungkapnya.

Komisaris Indosat Rachmat Gobel, yang mewakili Qtel, tidak membantah informasi tersebut. “Kebijakan pergantian direksi itu dievaluasi lebih kepada adanya harapan dari karyawan Indosat dan pasar modal guna mendorong kinerja perseroan ke depan,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengharapkan jika benar akan terjadi pergantian pimpinan di Indosat, sosok yang terpilih haruslah mengerti   dan mampu mengangkat industri  telekomunikasi. “Jika ditanya harapannya tentu adalah orang lokal. Tetapi masalah itu ada di tangan pemegang saham,” tuturnya. [dni]

Susunan Dewan Direksi dan Komisaris Indosat

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	H.E Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani	Presiden Komisaris	Qatar Telecom
2	Dr. Nasser Marafih	Komisaris	Qatar Telecom (Qtel)
3	Mohammed Bin Suhaim Al Thani	Komisaris	Qatar Telecom
4	Rachmat Gobel	Komisaris	Mitra Lokal Qtel di Indonesia
5	Setyanto P Santosa	Komisaris Independen
6	Rionald Silaban	Komisaris	Pemerintah RI
7	Jarman	Komisaris	Pemerintah RI
8	Soeprapto	Komisaris Independen
9	George Thia Peng Heok	Komisaris Independen	STT
10	Michael latimer	Komisaris Independen
11	Johnny Swandi Sjam	Direktur Utama	Pemerintah RI
12	Kaizad B Heerjee,	Wadirut	Singapore Technologies Telemedia (STT)
13	Wong Heangtuck	Direktur Keunagan	STT
14	Roy Kannan	Direktur TI	STT
15	Raymond Tan	Direktur Jaringan	STT
16	Direktur Pemasaran	Guntur S Siboro	Pemerintah RI
17	Direktur Jabotabek & Corporate Sales	Fadzri Sentosa	Pemerintah RI
18	Direktur Regional Sales	Syakieb Sungkar	Pemerintah RI
19	Direktur Corporate Services	Wahyu Wijayadi	Pemerintah RI