090609 Harga Frekuensi BWA : Jurang yang Memisahkan Mimpi dan Kenyataan

Setelah menunggu sekian lama yang berujung molornya proses tender frekuensi Broadband Wireless Access (BWA), akhirnya pekan lalu Departemen Keuangan (Depkeu) menyetujui harga dasar penawaran (reserved price) yang diusulkan Depkominfo bagi 15 zona untuk spektrum 2,3GHz.
Depkeu menyetujui angka 52,35 miliar rupiah bagi total 15 zona atau hanya sepertiga dari harga dasar penawaran tambahan frekuensi 3G milik Telkomsel sebesar 160 miliar rupiah.
Hal ini berarti total satu blok (1 x 15 MHz) senilai 26,17 miliar rupiah. Harga frekuensi termahal terdapat di zona 4 yakni Jakarta, Banten , Bogor, Tangerang, dan Bekasi senilai 15,16 miliar per bloknya. Harga termurah terdapat di zona 10 yang meliputi Maluku dan Maluku Utara yakni 45 juta rupiah.
Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnandi menjelaskan, penetapan harga dilakukan di setiap zona berdasarkan skala ekonomis, nilai GDP satu daerah, dan permintaan masyarakat setempat akan akses teknologi broadband.“Jakarta ditetapkan harganya termahal karena di lokasi itu skala ekonominya besar,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (8/6).
“Sudah ada 10 dari sekitar 73 calon peserta yang mengambil dokumen harga hingga akhir pekan lalu. Harga dasar ini akan digunakan untuk menentukan besaran bid bond per blok per zona yang diincar,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto.
Terlalu Mahal
SekJen Indonesia Wireless Broadband (Id-WiBB) Bambang Sumaryo Hadi menilai harga yang ditetapkan oleh pemerintah relatif mahal sehingga tujuan untuk menghadirkan teknologi BWA yang murah bagi rakyat tidak tercapai.
“Tujuan adanya lelang ini untuk meningkatkan densitas pelanggan pita lebar di Indonesia. Jika ditetapkan seperti itu, faktor harga menjadi jurang antara mimpi dan kenyataan,” katanya.
Menurut Bambang, jika harga ditetapkan sebesar itu, skala ekonomi yang ingin dicapai oleh pemenang lisensi tidak akan tercapai. Hal ini karena kapasitas sistem yang bisa dilayansangat terbatas, mengingat standar yang dipilih adalah 802.16d sehingga membutuhkan banyak BTS di suatu zona layanan. “Realitas di lapangan dengan teknologi itu setiap BTS hanya akan mampu melayani 10-15 pelanggan bersamaan (concurent user),” katanya.
Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, harga versi pemerintah bisa melonjak nantinya ketika peserta melakukan penawaran. “Bisa naik dua kali lipat. Apalagi di zona gemuk seperti Jakarta. Jika ini yang terjadi, akan kesusahan layanan BWA untuk dijual mengingat pesaingnya memiliki aksesibilitas dan skala ekonomi lebih besar,” katanya.
Untuk penyelenggaraan BWA, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan minimal kecepatan akses mulai 256 Kbps. Sementara pesaingnya seperti Speedy, Telkomsel Flash atau IM2, menawarkan harga sekitar 100 ribu rupiah dengan kecepatan yang bisa dimainkan alias di bawah standar BWA.
“Para pemenang BWA mengklaim mampu menawarkan harga layanan sekitar 300 ribu rupiah. Tetapi pengguna hanya ingin menikmati hasil akhir. Masalahnya, perangkat konsumen BWA harganya 300 dollar AS atau dua kali lebih mahal ketimbang pesaing. Kalau begini bagaimana layanan itu berkembang,” katanya.
Contohnya, di Jakarta terdapat dua juta pengguna Personal Computer (PC) yang menjadi sasaran pasar BWA. Saat ini Speedy telah memiliki satu juta pengguna, disusul oleh layanan lainnya.
“Kalau sudah begitu, berapa yang tersisa untuk pemenang nantinya. Saya khawatir pemenang hanya akan memenuhi lisensi modern, setelah itu menunggu izin mobile BWA dilelang tahun depan. Jika ini yang terjadi namanya hanya ingin menguasai frekuensi,” tuturnya.
Gunawan menyarankan, harga dipangkas lebih rendah yakni sekitar tiga miliar rupiah untuk satu blok dengan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) per tahun sekitar satu miliar rupiah. “Itu jika kita bicara zona Jakarta. Tentunya untuk zona lain harus lebih rendah karena gerbang internet ada di Jakarta. Untuk membawa trafik diperlukan backbone sehingga ada biaya yang dikeluarkan pemenang, terutama jika yang menang penyelenggara jasa,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto PS menilai penetapan harga tidak benar dan tidak memiliki dasar mengingat belum pernah dijelaskan kepada publik metode perhitungannya,
“Penetapan tarif adalah domain para ekonom sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesi. Jika penetapannya berdasarkan pertimbangan politik ataupun kekuasaan, itu tidak mendidik publik yang dipaksa untuk menerima berapa pun besarnya harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” sesalnya.
Praktisi Telematika Suryatin Setiawan menduga peserta yang akan terus maju adalah pemilik modal besar.”Sedangkan pemodal yang tidak cukup kuat mungkin bisa ikut denga pola virtual network operator (VNO),” katanya.
Pelajari
Pada kesempatan lain, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengatakan akan mempelajari terlebih dulu harga penawaran dasar dibandingkan permintaan pasar dari layanan BWA.
Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengatakan, faktor lain yang harus dipertimbangkan manajemen adalah kemungkinan digelarnya lelang BWA mobile pada tahun depan. “Jika itu terjadi, apa harga yang ditetapkan sekarang masih wajar. Jadi, kami harus cermat berhitung dalam menawarkan harga,” jelasnya.
Sementara Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam mengungkapkan, manajemen belum berani memutuskan akan maju dalam tender sebagai entitas sendiri walaupun sudah ada sinyal positif dimana masalah batas kepemilikan asing tidak berlaku bagi Indosat.
“Kami belum memutuskan. Saat ini anak usaha (IM2) masih terus maju mengikuti proses tender, sementara manajemen masih mereview apakah Indosat maju bersama anak perusahaan atau hanya anak perusahaan saja,” katanya.[dni]

Harga Penawaran Dasar Tender BWA pita frekuensi 2300-2400 Mhz (dlm Rp)
————————–

————————–————————–———-
Zona wilayah blok 13 blok 14
————————–————————–————————–———————–
1 Sumatera bagian Utara 1,3 miliar 1,3 miliar
2 Sumatera bagian Tengah 491 juta 491 juta
3 Sumatera bagian Selatan 426 juta 426 juta
4 Banten dan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi 15,16 miliar 15,16 miliar
5 Jawa Barat kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi 1,9 miliar 1,9 miliar
6 Jawa bagian Tengah 1,25 miliar 1,25 miliar
7 Jawa bagian Timur 3,38 miliar 3,38 miliar
8 Bali dan Nusa Tenggara 444 juta 444 juta
9 Papua 96 juta 96 juta
10 Maluku dan Maluku Utara 45 juta 45 juta
11 Sulawesi bagian Selatan 433 juta 433 juta
12 Sulawesi bagian Utara 191 juta 191 juta
13 Kalimantan bagian Barat 577 juta 577 juta
14 Kalimantan bagian Timur 288 juta 288 juta
15 Kepulauan Riau 232 juta 232 juta
————————–————————–————————–————————-
Total per blok 26,17 miliar 26,17 miliar
————————–————————–————————–————————-
Total keseluruhan 52,35 miliar