090609 Menneg BUMN Pertahankan Tanri

logo_telkomJAKARTA —Menneg BUMN Sofyan Djalil masih mempertahankan  Tanri Abeng sebagai Komisaris Utama (Komut) di  PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) hingga usai Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti.

Padahal, sesuai regulasi perseroan, Tanri yang pernah menjadi Menneg BUMN di era Presiden Habibie harus menyerahkan jabatan tersebut ke pengganti yang lebih muda. Hal ini karena   sejak awal  tahun ini masa jabatannya sudah habis dan tidak diperkenankan untuk menjabat selama dua periode sesuai regulasi perseroan.
“Kami memutuskan untuk menunda  pergantian   hingga usai    Pilpres ,” katanya di Jakarta , Senin (8/6).

Dikatakannya,   perpanjangan masa tugas itu tidak hanya  berlaku  bagi dewan komisaris tetapi juga dewan direksi.

Secara terpisah, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengakui   jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telkom akan diselenggarakan pada Jumat (12/6) dengan  agenda  yaitu pengesahan laporan keuangan dan pergantian komisaris.

”Jadwal dari RUPS memang pergantian dekom yang sudah habis masa jabatannya. Sedangkan untuk dewan direksi tidak ada. Jadi, jika ada ius bersiliweran di luar bahwa akan ada pergantian direksi, saya tidak bisa komentar,” katanya.

Sementara Anggota DPR Deddy Djamaluddin meminta pergantian komisaris tetap dilakukan mengingat personil yanga ada sekarang tidak bisa membawa Telkom menuju arah lebih baik. “Sudah saatnya komisaris diisi oleh anak-anak muda. Bukan hanya menjadi tempat istirahat rekanan dari penguasa,” katanya.[dni]

090609 KPPU Bantah Hambat Merger BUMN

JAKARTA —Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membantah menghambat aksi merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan meminta para pemimpin usaha itu untuk mengirim pranotifikasi merger.

“Tidak benar permintaan pranotifikasi merger itu sama dengan menghambat langkah BUMN mengembangkan usaha. Kami hanya ingin regulasi dijalankan,” ujar Komisioner KPPU, Tadjuddin Noersaid kepada Koran Jakarta, Senin (8/6).

Dikatakannya, KPPU memaklumi jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan landasan hukum dari KPPU untuk memaksa pranotifikasi merger mengingat yang digunakan sebagai basis adalah Peraturan Komisi (Perkom).

“Wajar jika para pejabat di Kementrian Negara BUMN mempertanyakan landasan hukum yang dipakai karena hanya Perkom. Idealnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) karena regulasi ini turunan dari pasal 28 UU No 5/99,” katanya.

Tadjuddin balik menuding, terjadinya pembiaran oleh pemerintah terhadap pasal 28 yang membiarkan tidak dibuatnya PP oleh pemerintah. “Sudah 10 tahun UU anti monopoli disahkan, tetapi PP tentang merger tidak ada. Kami berinisiatif membuat Perkom untuk menutup lobang regulasi,” katanya.

Tadjuddin menduga, tidak dibuatnya PP karena pemerintah ingin membiarkan aksi merger yang cendureng memuluskan praktik monopoli dibiarkan. “Dan harus diingat kementrian BUMN itu kan bagian dari pemerintah juga. Padahal esensi yang disorot KPPU itu adalah pencegahan dari praktik monopoli,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekertaris Meneg BUMN Said Didu mengaku tidak tahu landasan hukum yang digunakan oleh KPPU dalam menghimbau dilakukannya pranotifikasi merger.

“Saya terus terang bingung dengan landasan hukum yang digunakan oleh KPPU. Jika dibilang   lembaga tersebut berpijak pada satu undang-undangan(UU), Kantor BUMN malah menggunakan tiga UU yakni UU BUMN, UU Perseroan, dan UU Pasar Modal,” katanya.

Menurut Said Didu, tidak sepantasnya ada satu regulasi saling dipertentangkan dan merasa superior di atas salah satunya. “Karena itu seperti saya bilang tadi, hingga sekarang kita bingungu landasan hukumnya apa,” katanya.

Tanggapan ini dikeluarkan Said Didu berkaitan dengan  himbauan KPPU agar  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan melakukan merger untuk mengirimkan pranotifikasi ke lembaga tersebut sesuai Peraturan Komisi (Perkom) yang diterbitkan pada Mei lalu.

Seperti diketahui, Kemenneg BUMN  akan menyelesaikan proses  merger dua BUMN farmasi dan satu perusahaan swasta   pada  awal 2010 nanti.

Dua BUMN tersebut adalah PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Pemerintah saat ini menguasai 90 persen saham Kimia Farma dan 80 persen di Indofarma, sisanya masyarakat. Sedangkan  anak usaha BUMN yang ikut digandeng adalah PT Phapros Indonesia .

BUMN yang menguasai Phapros adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).  RNI menguasai 53 perseb  saham Phapros dan selebihnya berada di tangan publik. Aksi merger jika terealisasi diyakini akan  mampu menghemat biaya operasional sekitar 500 miliar rupiah dan memiliki  total omzet lebih dari 5 triliun rupiah.[dni]

090609 Unsur STT Harus Digusur

JAKARTA —Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI-UI) mendesak unsur Singapore Technologies Telemedia (STT) digusur dari manajemen Indosat untuk meningkatkan kinerja  perseroan.

STT adalah pemilik lama dari Indosat yang menjual sahamnya ke Qatar Telecom (Qtel). Saat ini Qtel menguasai 65 persen saham Indosat, pemerintah Indonesia 14,2 persen, dan sisanya publik.

“Unsur STT jika masih dipertahankan tidak akan membuat kinerja Indosat menjadi lebih baik. Bahkan, sejak ada unsur STT di perusahaan tersebut  penerimaan pajak mengalami penurunan,” tegas Anggota ILUNI UI Marwan Batubara melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (8/6).

Dikatakannya, penerimaan negara mengalami penurunan tak bisa dilepaskan adanya  kasus transaksi derivatif berlangsung pada  2004-2006 dan merugikan perusahaan sekitar  653,43 miliar rupiah.

“Seharusnya pemegang saham menunjukkan tidak ada hubungan lagi dengan pemilik lama (STT) melalui penggusuran unsur STT bukan hanya mengubah AD/ART saat RUPS nanti. Sebaiknya perusahaan itu diserahkan pengelolaannya ke karyawan Indosat. Kompetensi mereka  di sektor telekomunikasi juga mumpuni,” katanya.

Berdasarkan catatan, pejabat eks STT yang masih menduduki posisi direksi, yaitu Kaizad Bomi Heerjee (Wakil Dirut), Wong Heang Tuck (Direktur Keuangan), Raymond Tan Kim Meng (Direktur Network) dan Roy Kannan (Direktur IT). Di posisi komisaris, juga masih bercokol wakil peninggalan Temasek, yaitu Thia Peng Heok George.

Sementara itu, manajemen Indosat tetap melaju menjalankan bisnis meskipun RUPS akan berlangsung tak lama lagi. Belum lama ini jasa StarOne ditambah wilayah jangkauannya di beberapa kota di Jawa Barat dan meluncurkan mobile portal bagi pelaggan seluler.[dni]

090609 Expro Targetkan 100 ribu Ponsel Diasuransi

smsJAKARTA— Penyedia jasa asuransi untuk telepon seluler (ponsel),PT Extra Proteksi Indonesia (Expro), menargetkan 100 ribu unit ponsel di Jakarta masuk dalam program asuransi yang ditawarkannya.

Perlindungan diberikan terhadap  kerusakan nongaransi   di antaranya hancur terlindas kendaraan, hilang karena dirampok, atau alasan lain. Program tersebut hanya dapat diikuti oleh ponsel yang memiliki garansi resmi dari ATPM.

Harga ponsel yang dibidik adalah dengan banderol  2,7 juta rupiah  ke atas. Sementara   premi mulai dari  12 ribu rupiah  untuk varian ponsel seharga 400 ribu   bawah dan di ponsel menengah atas premi mulai dari 75 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah untuk 12 bulan. PT Asuransi Sinar Mas merupakan underwritter dari Expro.

“Di Jakarta jumlah pengguna ponsel itu baru lima hingga 6 juta ponsel. Potensi pasar untuk bisnis ini ada di sekitar 60 hingga 70 persen dari total pengguna itu. Potensi paling besar ada di pasar sekunder, karena itu kami luncurkan  Expro Next yaitu asuransi bagi pengguna ponsel lama.,” ungkap Managing Director Expro  Amir Hamzah, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, tantangan untuk menjalankan bisnis tersebut adalah masih rendahnya kesadaran pengguna untuk mengasuransikan ponselnya. “Di Bali kami memulai bisnis ini sejak tiga tahun lalu, hasilnya  70 ribu nasabah didapat. Hal ini karena masyarakat di sana mulai mengerti manfaaat asuransi bagi ponselnya,” katanya sambil menambahkan jika telah berhasil menggarap asuransi untuk ponsel, perusahaannya akan mulai memproteksi  perangkat gadget portabel  lainnya  seperti laptop dan kamera.[dni]

090609 Pendirian Menara Dominasi Biaya Infrastruktur

menara-lagiJAKARTA—Pendirian menara (Tower Site)  di satu area menyedot biaya lumayan besar dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Di Jawa, Tower Site bisa menyedot 40 persen dari biaya produksi. Sementara di luar Jawa, seperti Kalimantan, kontribusi Tower Site bisa membengkak hingga dua kali lipatnya.

“Ini resiko dari geografis Indonesia yang memiliki kontur kepulauan. Padahal untuk berekspansi di satu daerah, operator harus memperhatikan tiga hal yakni Tower, Power, dan Backhaul,” ungkap Head of Sub Region Indonesia   Nokia Siemens Network, Arjun Trivedi di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Arjun, operator harus mulai mengakali masalah Tower Site dan kelangkaan energi (Power) di satu daerah karena ke depan ekspansi akan banyak di wilayah rural. “Kendala di rural itu selalu dua hal tersebut. Padahal operator dituntut untuk memberikan harga dan kualitas layanan yang sama antara perkotaan dan rural,” jelasnya.

NSN Business Analis Stephen Martin mengatakan, salah satu solusi yang sedang dikembangkan adalah  Flexi Base Station. Perangkat  berbasis Internet Protocol (IP) ini dapat digunakan oleh puluhan pengguna sekaligus dalam cakupan area hingga 100 KM persegi.

“Perangkat ini bagian dari Nokia Siemens Network Village Connection. Konsep berbisnis di desa ini bisa menghemat biaya operasional satu operator dalam mengembangkan jaringan ke desa 50 hingga 70 persen,” kata Arjun.[dni]

090609 Kala Fanatisme Dieksploitasi

manchester_united_logoSiapa yang tidak kenal dengan klub sepakbola Inggris Manchester United (MU). Pemilik tiga gelar Liga Champions UEFA dan sederet tropi Liga Inggris itu tidak hanya digilai oleh penggemar bola di negeri Pangeran Charles, tetapi juga belahan dunia lain, seperti Indonesia.

Hal itu dapat dilihat dari antusiasnya para penggemar MU membeli tiket pertandingan pada 20 Juli nanti guna menyaksikan Cristiano Ronaldo Cs melawan Indonesia All Star.

Penyelenggara pertandingan mengklaim menyediakan  77 ribu tiket untuk tontonan seru tersebut.  Sayangnya dari 77 ribu tiket yang dijual, panitia kini hanya menyisakan 30 ribu tiket, sisanya sudah diborong untuk pihak PSSI dan sponsor. Tiket yang tersedia pun hanya untuk kategori I (400 ribu rupiah), II (250 ribu rupiah) dan III (100 ribu rupiah).

Untuk mendapatkan tiket tersisa ini, ada tiga tahapan penjualan. Tahap pertama 1-12 Juni melalui sponsor. Kedua 8 ribu tiket di Badan Liga Indonesia (BLI) Kuningan setelah 12 Juni dan Aviatour (6.400 tiket) untuk pecinta MU di seluruh Indonesia. Serta sekertariat Panpel.

Kebetulan, salah satu sponsor yang ikut menjual tiket MU adalah operator telekomunikasi Hutchison CPTelecom Indonesia (HCPT). Pemilik merek dagang Three ini  memiliki jatah menjual 11 ribu lembar tiket yakni   kategori I, II,  dan III.

“Beli tiket via Three melalui SMS untuk mendapatkan kode booking. Tapi, yang menjadi masalah, untuk mendapatkan kode booking itu harus melalui sejumlah ‘perjuangan’ dan keberuntungan,” kata salah satu pendukung MU, Haryo saat ditemui Koran Jakarta.

Kenapa bisa begitu? Hal ini karena  Three menetapkan syarat bagi  pelanggan yang ingin membeli tiket MU  harus melakukan registrasi terlebih dulu dengan ketik REG<spasi>TIKET lalu kirim ke 123. Biaya pengiriman per SMS adalah 75 rupiah. Jika berhasil terdaftar, maka pulsa terpotong sebesar lima ribu rupiah.

Syarat lainnya adalah untuk mendapatkan kode booking, pulsa yang tersimpan di ponsel sebesar 100 ribu rupiah dan jika dalam satu hari tidak berhasil mendapatkan kode booking, registrasi diulang kembali esok harinya. Hal ini karena Three menetapkan batas usaha booking setiap hari tak lebih sampai jam 12.00 malam.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Husna Zahir menilai  penjualan tiket  seperti dilakukan Three tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. “Jika acara pertandingan MU memang diperuntukan untuk pihak tertentu semisal pihak sponsor maka boleh saja penjualan dilakukan Three,” katanya kepada Koran Jakarta, belum lama ini

Namun jika pertandingan MU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBK) diperuntukan untuk umum maka akses penjualan seharusnya tidak menyulitkan masyarakat.

“Setiap anggota masyarakat harus memiliki akses. Boleh saja melalui sponsor tapi diperuntukan bagi mereka yang punya akses. Jangan malah memaksa orang untuk mengikuti pesan sponsor,” jelasnya.

Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), Kamilov Sagala, melihat yang dilakukan oleh Three tak lebih sebagai upaya untuk mengeksploitasi fanatisme pendukung MU agar terus menghabiskan pulsa dalam mendapatkan tiket.

Hal ini karena konsep yang diusung Three berbeda dengan sponsor lainnya. Jika sponsor lain meminta menjadi nasabah, sehingga uang konsumen  tidak hilang karena ditabung. “Kalau Three, uang hilang hanya karena SMS gagal dan teknis lainnya. Apalagi harga SMS di luar kewajaran yakni 5 ribu rupiah, SMS Premium saja tidak semahal itu. Ini cara berdagang yang tidak elok,” tegasnya.

Kamilov menduga, terkendalanya para penggemar Three mengakses kode booking tak bisa   dilepaskan dari tidak primanya jaringan milik operator itu. “Hasil laporan kualitas layanan ke regulator belum lama ini, Three tidak begitu bagus. Operator itu hanya mampu melebihi sedikit dari standar milik regulator,” katanya

Berdasarkan catatan, laporan kualitas layanan kuartal pertama dari Three yang memiliki sekitar 4,5 juta pelanggan untuk  persentase jumlah pesan singkat yang berhasil dikirim dengan interval waktu antara pengiriman dan penerimaan tidak lebih dari 3 menit adalah 80 persen.

Angka tersebut kalah jauh dengan  Axis yang memiliki standar 100 persen. Padahal Axis dan Three adalah sama-sama pendatang baru di blantika seluler. Sedangkan standar dari regulator adalah 75 persen.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, sulitnya mengakses untuk mendapatkan kode booking tak seharusnya terjadi karena semua tercatat di server.

“Jika sampai berkali-kali itu namanya ‘nakal’. Seharusnya jika Three memiliki jaringan yang handal, cukup merekap dan mengumumkan secara langsung ke pelanggan, mana yang kebagian tiket atau tidak,” katanya.

Nonot meminta, Three untuk tidak kebablasan memanfaatkan momen  datangnya MU dalam meraih pelanggan baru atau menaikkan pendapatannya. “Kalau saya lihat ini antara mau jualan MU dan Three campur aduk. Baiknya terus terang saja mau ngapain. Jangan bohongi rakyat,” katanya.

Nonot mengingatkan, jika Three tetap melanjutkan aksinya, seusai MU berlalu maka pelanggan yang merasa ‘terpaksa’ menjadi pengguna Three tidak akan memanfaatkan layanan operator itu di masa depan. “Ini yang dinamakan   balas dendam ala silent majority,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Juru bicara HCPT Ariani Widowati mengakui, Three memang membatasi usaha pemesanan seharinya hingga jam 12.00 malam. “Tetapi itu bisa diulangi lagi besoknya. Dan jika pelanggan masih memiliki sisa pulsa itu bisa diakumulasi,” katanya.

Ariani menegaskan,  siap membantu jika ada pelanggan yang kesulitan dalam melakukan pemesanan via SMS.”Infokan kepada kami, akan segera dibantu. Sedangkan masalah kinerja jaringan, saya rasa Three masih memenuhi standar dari regulator,” katanya.[tya/dni]

090609 Harga Frekuensi BWA : Jurang yang Memisahkan Mimpi dan Kenyataan

Setelah menunggu sekian lama yang berujung molornya proses tender frekuensi Broadband Wireless Access (BWA), akhirnya pekan lalu Departemen Keuangan (Depkeu) menyetujui harga dasar penawaran (reserved price) yang diusulkan Depkominfo bagi 15 zona untuk spektrum 2,3GHz.
Depkeu menyetujui angka 52,35 miliar rupiah bagi total 15 zona atau hanya sepertiga dari harga dasar penawaran tambahan frekuensi 3G milik Telkomsel sebesar 160 miliar rupiah.
Hal ini berarti total satu blok (1 x 15 MHz) senilai 26,17 miliar rupiah. Harga frekuensi termahal terdapat di zona 4 yakni Jakarta, Banten , Bogor, Tangerang, dan Bekasi senilai 15,16 miliar per bloknya. Harga termurah terdapat di zona 10 yang meliputi Maluku dan Maluku Utara yakni 45 juta rupiah.
Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnandi menjelaskan, penetapan harga dilakukan di setiap zona berdasarkan skala ekonomis, nilai GDP satu daerah, dan permintaan masyarakat setempat akan akses teknologi broadband.“Jakarta ditetapkan harganya termahal karena di lokasi itu skala ekonominya besar,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (8/6).
“Sudah ada 10 dari sekitar 73 calon peserta yang mengambil dokumen harga hingga akhir pekan lalu. Harga dasar ini akan digunakan untuk menentukan besaran bid bond per blok per zona yang diincar,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto.
Terlalu Mahal
SekJen Indonesia Wireless Broadband (Id-WiBB) Bambang Sumaryo Hadi menilai harga yang ditetapkan oleh pemerintah relatif mahal sehingga tujuan untuk menghadirkan teknologi BWA yang murah bagi rakyat tidak tercapai.
“Tujuan adanya lelang ini untuk meningkatkan densitas pelanggan pita lebar di Indonesia. Jika ditetapkan seperti itu, faktor harga menjadi jurang antara mimpi dan kenyataan,” katanya.
Menurut Bambang, jika harga ditetapkan sebesar itu, skala ekonomi yang ingin dicapai oleh pemenang lisensi tidak akan tercapai. Hal ini karena kapasitas sistem yang bisa dilayansangat terbatas, mengingat standar yang dipilih adalah 802.16d sehingga membutuhkan banyak BTS di suatu zona layanan. “Realitas di lapangan dengan teknologi itu setiap BTS hanya akan mampu melayani 10-15 pelanggan bersamaan (concurent user),” katanya.
Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, harga versi pemerintah bisa melonjak nantinya ketika peserta melakukan penawaran. “Bisa naik dua kali lipat. Apalagi di zona gemuk seperti Jakarta. Jika ini yang terjadi, akan kesusahan layanan BWA untuk dijual mengingat pesaingnya memiliki aksesibilitas dan skala ekonomi lebih besar,” katanya.
Untuk penyelenggaraan BWA, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan minimal kecepatan akses mulai 256 Kbps. Sementara pesaingnya seperti Speedy, Telkomsel Flash atau IM2, menawarkan harga sekitar 100 ribu rupiah dengan kecepatan yang bisa dimainkan alias di bawah standar BWA.
“Para pemenang BWA mengklaim mampu menawarkan harga layanan sekitar 300 ribu rupiah. Tetapi pengguna hanya ingin menikmati hasil akhir. Masalahnya, perangkat konsumen BWA harganya 300 dollar AS atau dua kali lebih mahal ketimbang pesaing. Kalau begini bagaimana layanan itu berkembang,” katanya.
Contohnya, di Jakarta terdapat dua juta pengguna Personal Computer (PC) yang menjadi sasaran pasar BWA. Saat ini Speedy telah memiliki satu juta pengguna, disusul oleh layanan lainnya.
“Kalau sudah begitu, berapa yang tersisa untuk pemenang nantinya. Saya khawatir pemenang hanya akan memenuhi lisensi modern, setelah itu menunggu izin mobile BWA dilelang tahun depan. Jika ini yang terjadi namanya hanya ingin menguasai frekuensi,” tuturnya.
Gunawan menyarankan, harga dipangkas lebih rendah yakni sekitar tiga miliar rupiah untuk satu blok dengan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) per tahun sekitar satu miliar rupiah. “Itu jika kita bicara zona Jakarta. Tentunya untuk zona lain harus lebih rendah karena gerbang internet ada di Jakarta. Untuk membawa trafik diperlukan backbone sehingga ada biaya yang dikeluarkan pemenang, terutama jika yang menang penyelenggara jasa,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto PS menilai penetapan harga tidak benar dan tidak memiliki dasar mengingat belum pernah dijelaskan kepada publik metode perhitungannya,
“Penetapan tarif adalah domain para ekonom sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesi. Jika penetapannya berdasarkan pertimbangan politik ataupun kekuasaan, itu tidak mendidik publik yang dipaksa untuk menerima berapa pun besarnya harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” sesalnya.
Praktisi Telematika Suryatin Setiawan menduga peserta yang akan terus maju adalah pemilik modal besar.”Sedangkan pemodal yang tidak cukup kuat mungkin bisa ikut denga pola virtual network operator (VNO),” katanya.
Pelajari
Pada kesempatan lain, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengatakan akan mempelajari terlebih dulu harga penawaran dasar dibandingkan permintaan pasar dari layanan BWA.
Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengatakan, faktor lain yang harus dipertimbangkan manajemen adalah kemungkinan digelarnya lelang BWA mobile pada tahun depan. “Jika itu terjadi, apa harga yang ditetapkan sekarang masih wajar. Jadi, kami harus cermat berhitung dalam menawarkan harga,” jelasnya.
Sementara Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam mengungkapkan, manajemen belum berani memutuskan akan maju dalam tender sebagai entitas sendiri walaupun sudah ada sinyal positif dimana masalah batas kepemilikan asing tidak berlaku bagi Indosat.
“Kami belum memutuskan. Saat ini anak usaha (IM2) masih terus maju mengikuti proses tender, sementara manajemen masih mereview apakah Indosat maju bersama anak perusahaan atau hanya anak perusahaan saja,” katanya.[dni]

Harga Penawaran Dasar Tender BWA pita frekuensi 2300-2400 Mhz (dlm Rp)
————————–

————————–————————–———-
Zona wilayah blok 13 blok 14
————————–————————–————————–———————–
1 Sumatera bagian Utara 1,3 miliar 1,3 miliar
2 Sumatera bagian Tengah 491 juta 491 juta
3 Sumatera bagian Selatan 426 juta 426 juta
4 Banten dan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi 15,16 miliar 15,16 miliar
5 Jawa Barat kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi 1,9 miliar 1,9 miliar
6 Jawa bagian Tengah 1,25 miliar 1,25 miliar
7 Jawa bagian Timur 3,38 miliar 3,38 miliar
8 Bali dan Nusa Tenggara 444 juta 444 juta
9 Papua 96 juta 96 juta
10 Maluku dan Maluku Utara 45 juta 45 juta
11 Sulawesi bagian Selatan 433 juta 433 juta
12 Sulawesi bagian Utara 191 juta 191 juta
13 Kalimantan bagian Barat 577 juta 577 juta
14 Kalimantan bagian Timur 288 juta 288 juta
15 Kepulauan Riau 232 juta 232 juta
————————–————————–————————–————————-
Total per blok 26,17 miliar 26,17 miliar
————————–————————–————————–————————-
Total keseluruhan 52,35 miliar