JAKARTA—Departemen perhubungan menegaskan tidak ada intervensi dari Jepang sebagai negara pemberi bantuan dalam tender Mass Rapid Train (MRT).
“Tidak ada intervensi yang mereka lakukan,” tegas Direktur Keselamatan dan Teknik Perkeretapian Asril Syafei di Jakarta, Jumat (5/6).
Menurut dia, jika sebagai pemberi bantuan, pihak Jepang hanya memberi masukan itu hal yang normal. “Mereka memberikan pendapat. Tetapi tidak semuanya harus diikuti. Kita masih menjaga independensi,” katanya.[dni]
JAKARTA—Direktorat Jemderal Perkeretaapian membekukan sertifikat masinis KA 523 KRL Ekonomi Bogor-Jakarta, Supriyanto, terkait kecelakaan tabrakan di perlintasan antara Stasiun KA Tebet-Manggarai di KM 11+200, Jumat (5/6) pukul 07.45 WIB.
Akibat peristiwa tersebut empat orang mengalami luka ringan dan kereta mengalami kerusakan.
Imbas lainnya, jadwal perjalanan kereta api yang melintasi jalur tersebut tertahan hingga beberapa jam. Bahkan sejumlah penumpang KA lain yang dikonfirmasi mengatakan, keterlambatan perjalanan yang terjadi mencapai hingga sekitar 3 jam.
“Hasil penelitian awal ditemukenali kecelakaan karena kelalaian dari masinis Supriyanto,” ujar Direktur Prasarana Perkeretapian Ditjen Kereta Api Departemen Perhubungan Hermanto Dwiatmoko di Jakarta, Jumat (5/6).
Dijelaskannya, kelalaian yang dilakukan oleh masinis adalah mengabaikan sinyal yang ada di perlintasan sehingga akhirnya KA 265 Depok Ekspress diseruduk oleh KA 523 KRL Ekonomi Bogor-Jakarta.
“Parahnya, masinis melaporkan rem keretanya blong. Tetapi dari oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ditemukan bukti yang memperkuat ucapannya,” ketusnya.
Jika benar rem kereta blong, menurut Hermanto, kereta yang dijalankan oleh Supriyanto akan rusak berat. “Tetapi kenyataannya kereta hanya rusak ringan. Ini menandakan ada usaha pengereman. Dan lebih kacaunya lagi, pengereman darurat tidak dilakukan oleh masinis,” katanya.
Sebelumya, Kepala Humas Daerah Operasi I PT Kereta Api Indonesia Ahmad Sujadi mengatakan, kecelakaan KRL disebabkan adanya gangguan rem pada KA 523 ekonomi Jabodetabek, sehingga kereta ekonomi ini menabrak dari belakang KRL Depok Ekspress yang sedang berhenti.
Hermanto mengatakan, jika merujuk pada UU No 23/2007, masinis dapat dihukum satu tahun karena mengakibatkan terjadinya korban luka ringan dan kerusakan prasarana.
Pada kesempatan sama, Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan menyesali kecelakaan yang dipicu oleh kelalaian masinis tersebut. “Baru beberapa hari lalu disosialisasikan tentang keselamatan bagi masinis. Sekarang ada kejadian ini,” sesalnya.
Dikatakannya, menjalankan kereta api itu tidaklah sesulit pesawat udara atau bis. “Ini masalah perilaku dari masinis. Kami akan menertibkan kembali,” tegasnya.[dni]
JAKARTA—Regulator penerbangan menegaskan pungutan yang berlaku di bandara hanya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) bagi pengguna bandara.
“Para penguna hanya wajib membayar PJP2U, di luar itu tidak wajib,” tegas Dirjen Perhubungan Udara, Dephub, Herry Bhakti S. Gumay di Jakarta, Jumaat, (5/6).
Regulator mengeluarkan penegasan tersebut terkait dengan maraknya permohonan pemerintah daerah (Pemda) pada sejumlah bandara di Indonesia seperti Bandara Hasanudin Makassar dan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta yang memungut ‘pajak’ di luar PJP2U.
“Pungutan ‘pajak’ dari pemda setempat di lingkungan bandara, sebenarnya bukan pajak, sehingga tidak wajib penumpang memenuhinya,” katanya.
Menurut dia, secara perundangan sebenarnya hanya pajak bandara melalui PSC atau PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara) yang wajib dipenuhi oleh penumpang karena ada pelayanan (service) yang diterima para calon penumpang di terminal hingga berangkat.
“Apa pun jenis pungutan atau retribusi pemda di bandara, tidak wajib dipenuhi oleh penumpang, selain karena dasar hukumnya tidak kuat, juga tidak ada layanan yang diterima oleh para calon penumpang,” katanya.
Dia menyarankan, jika ada pungutan dimasukkan dimasukkan dalam komponen parkir di bandara. “Tetapi ini perlu dikaji dan dikoordinasikan dulu,” katanya.[dni]
JAKARTA – Departemen Perhubungan (Dephub) akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap maskapai swata Linus Air yang berhenti beroperasi sejak sebulan lalu.Regulator memutuskan untuk mencabut izin seluruh rute maskapai Linus Air.
“Sudah ditandatangani beberapa hari lalu. Jika dalam setahun maskapai tersebut tetap tidak beroperasi, Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) bisa ikut dicabut,” tegas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dephub Herry Bakti Singayuda Gumay di Jakarta, Jum’at (5/6).
Dikatakannya, langkah pencabutan izin rute tersebut sudah sesuai dengan regulasi, karena maskapai tersebut selama sebulan belakangan tidak beroperasi. Sedangkan izin operasi maskapai (air operator certificate/AOC) bisa saja dicabut sewaktu-waktu jika pesawat atau personel kuncinya sudah tidak ada.
Secara terpisah, Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, sudah ada dua maskapai yang berminat terhadap rute yang ditinggalkan oleh Linus Air, yaitu Riau Airlines dan Kartika Air. Kedua maskapai sudah mengajukan permohonan, namun sampai saat ini masih dipelajari o0leh regulator.
Berdasarkan catatan, selama ini Linus Air menerbangi rute Batam-Palembang, Batam-Pangkal Pinang, Batam-Pekan Baru, Jakarta-Palembang, Jakarta-Pangkalan Bun, Jakarta-Semarang, Jakarta-Tanjung Pandan, Medan-Pekan Baru, Pangkal Pinang-Tanjung Pandan, dan Semarang-Pangkalan Bun.
Linus Air telah melaporkan berhenti beroperasi pada 27 April 2009. Linus berhenti karena dua pesawatnya menjalani perawatan C-Check dan juga karena masalah internal manajemen yang gagal mendapatkan dukungan dana dari investor strategis.
Megantara Air
Berkaitan dengan nasib dari maskapai carter Megantara dan Mimika Air yang juga telah berhenti beroperasi pada pertengahan April lalu, Tri mengatakan, tidak ada pencabutan izin rute karena maskapai itu tidak punya rute tetap mengingat lisensinya adalah pesawat carter.
Dijelaskan, aturan yang berlaku pada kedua maskapai itu, adalah pencabutan AOC sewaktu-waktu bila jumlah pesawat tidak mencukupi atau karena personel kuncinya pindah atau kosong.
“Tapi, bila dalam setahun tetap tidak beroperasi juga, SIUP-nya tetap dicabut,” katanya.[dni]
JAKARTA–Pergantian manajemen PT Indosat Tbk (Indosat) tergantung pada pemegang saham mayoritas di operator telekomunikasi itu yakni Qatar Telecom (Qtel).
Qtel adalah pemegang saham mayoritas di Indosat sebesar 65 persen, sementara pemerintah hanya minoritas sebesar 14,9 persen.
“Sejauh ini tidak ada usulan dari Qtel untuk melakukan perubahan manajemen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Kamis (11/6) nanti,” ujar Menneg BUMN Sofian Djalil di Jakarta, Jumat (5/6).
Diungkapkannya, sejauh ini surat yang masuk ke kantornya dari Qtel hanya ingin mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari perseroan.
“Tetapi jika benar ada keinginan mengubah komposisi manajemen, Qtel harus mendengar masukan dari pemerintah sebagai pemegang saham minoritas,” katanya.
Dijelaskannya, sebagai pemegang saham minoritas pemerintah memilik hak untuk menempatkan wakilnya di posisi direksi dan komisaris masing-masing satu orang, serta mengusulkan nama untuk komisaris independen.
Sebelumnya, Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISET) Sahala Lumban Gaol mengatakan, Kementerian Negara BUMN akan memanggil jajaran direksi Indosat dan Qtel sebagai pemegang saham mayoritas menjelang RUPS.
Salah seorang direksi Indosat, Guntur Siboro yang menduduki jabatan Direktur Pemasaran menegaskan, dirinya siap mengikuti perintah dari pemegang saham kala RUPS nantinya.
“Masalah mau diganti atau tidak saya siap saja. Saya ini kan hanya anak buah,” katanya.
Kinerja Indosat sendiri selama kuartal pertama 2009 tidak terlalu menggembirakan. Bahkan perseroan terpaksa menghanguskan sekitar 3 jutaan nomor pelanggannya dan laba tergerus akibat rugi kurs. [Dni]
