050609 Depkeu Setujui Harga Dasar Frekuensi BWA

JAKARTA—Departemen Keuangan (Depkeu) akhirnya menyetujui harga dasar frekuensi Broadband Wireless Access (BWA) yang diajukan oleh Depkominfo

“Depkeu telah menyetujui harga yang diajukan. Tidak ada perubahan. Hanya keluar surat pernyataan bahwa mereka (Depkeu) setuju,” ungkap Ketua Tim Tender BWA Tulus Rahardjo kepada Koran Jakarta, Kamis (4/6).

Tulus mengatakan, setelah keluarnya surat persetujuan dari Depkeu, Menkominfo Muhammad Nuh akan menetapkannya dalam bentuk satu surat keputusan dan menginformasikan ke para peserta tender.

“Besok (Jumat, 5/6) surat akan diberikan ke para peserta. Semua proses berjalan transparan,” katanya.

Sebelumnya, beredar kabar   harga dasar penawaran tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk frekeunsi BWA di sepktrum 2,3 Ghz sebesar  32 miliar rupiah  dan terendah  160 juta juta rupiah. Tender untuk 15 zona tersebut telah memasuki tahapan penjelasan dokumen lelang yang diikuti oleh 73 perusahaan. Masing-masih peserta nantinya maksimal akan menawar dua blok (30 MHz) di setiap zona.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnandi mengatakan, jika harga dasar telah ditetapkan, selanjutnya akan masuk pada tahap prakualifikasi peserta.

“Kuncinya di persetujuan harga dasar tersebut. Jika itu mulus, semua tahapan bisa berjalan lancar,” katanya.

Selanjutnya, Tulus mengungkapkan, telah keluar surat dari kantor Menko Perekonomian tentang aturan kepemilikan saham bagi perusahaan yang mengikuti tender.

“Kantor Menko Perekonomian menyatakan aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah tercatat di bursa Indonesia. DNI hanya berlaku bagi perusahaan tertutup,” katanya.

Tulus mengatakan, langkah konsultasi perlu dilakukan mengingat adanya perusahaan yang tinggi kepemilikan asingnya dan persyaratan tender memasukkan DNI sebagai syarat mendapatkan lisensi packet switched tetap.

Keluarnya putusan dari Menko Perekonomian tersebut diyakini membuat langkah Indosat semakin mulus karena sebelumnya anak usaha Qatar Telecom itu diperkirakan akan tersandung masalah kepemilikan saham. Saat ini saham Indosat dikuasai oleh Qatar Telecom sebesar 65 persen[dni]

050609 Notebook Kuasai Penjualan Komputer

JAKARTA—Perangkat komputer jinjing (Notebook) diperkirakan akan menguasai penjualan komputer tahun ini ketimbang desktop atau Personal Computer (PC).

Tercatat, pada tahun lalu komputer yang terjual sebanyak 2,2 juta unit. Sebanyak 63 persen atau 1,4 juta unit merupakan notebook dan sisanya adalah PC. Sedangkan pada kuartal pertama tahun ini dari total 500 ribu unit penjualan komputer, sekitar 60 persen adalah notebook.

“Diperkirakan pada kuartal kedua nanti penjualan notebook akan meningkat sebesar lima persen atau menjadi 65 persen dari total sekitar 500 ribu unit penjualan komputer,” ungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Merry Harun di Jakarta, Kamis (4/6).

Diungkapkannya, para pelaku usaha tetap berkeyakinan pada akhir tahun nanti penjualan komputer akan tetap sama dengan tahun lalu yakni sebesar 2,2 juta unit. “Kuartal pertama dan kedua akan sama penjualannya sebesar 500 ribu unit. Tantangan yang berat bagaimana menutupi defisit 1,2 juta unit lagi pada sisa semester kedua nanti,” katanya.

Wasekjen Apkomindo Gomulia Oscar menambahkan, pada kuartal pertama lalu penjualan komputer bisa mencapai 500 ribu unit karena adanya stimulus dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah.

“Penjualan komputer untuk anak sekolah sekarang menjadi tren. Pada masa libur sekolah ini akan dimanfaatkan dengan menggelar pameran National IT Expo mulai 11 Juni hingga 12 Juli nanti di 13 kota,” katanya.

Dikatakannya, nilai penjualan di masing-masing kota akan berbeda tergantung skala ekonominya. Misalnya, di Jakarta ditargetkan penjualan selama pameran sebesar 50 miliar rupiah, Suarabaya 10 miliar rupiah, dan Pekanbaru 3 miliar rupiah.

Selanjutnya Gomulia mengatakan, penjualan komputer untuk anak sekolah membuat varian baru dari notebook yakni netbook mengalami pertumbuhan sebesar 100 persen. “Jika pada tahun lalu netbook bisa terjual sebanyak 300 ribu unit, diperkirakan akhir tahun nanti bisa mencapai 600 ribu unit,” katanya.

Netbook adalah komputer jinjing yang memiliki kemampuan akses internet dan fasilitas perangkat lunak perkantoran. Perangkat ini memiliki ciri pada layar yang lebih kecil dan daya tahan baterai lebih lama.

“Di luar negeri produksi netbook lebih besar ketimbang notebook. Di Indonesia akan semakin booming karena operator telekomunikasi akan memanfaatkan perangkat ini sebagai bundling produk dengan jaringannya,” tuturnya.

TKDN

Pada kesempatan sama, berkaitan dengan akan keluarnya regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat komputer, Direktur Eksekutif Apkomindo E Bimantoro meminta pemerintah untuk mendengarkan suara industri dengan memahami model bisnis yang terjadi selama ini.

“Pemerintah meminta produsen komputer untuk membangun pabrik di Indonesia. Jika seperti itu, harus berbicara dengan industrinya. Tetapi jika yag diminta adalah melakukan assembling, itu lebih mudah direalisasikan,” tuturnya.

Dijelaskannya, pelaku usaha akan terkendala jika yang diminta adalah harus meminta chip dan software dimasukkan sebagai konten lokal karena chip sudah memiliki paten dan lebih murah dibeli ketimbang produksi. “Begitu juga halnya dengan monitor. Indonesia belum ada pabrik LCD. Kalau ditanya yang dimau oleh pelaku usaha, definisi produk lokal itu adalah menggunakan merek lokal,” katanya.[dni]

040609 Benang Kusut BlackBerry Tak Bertuan

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akhirnya bersuara juga terkait fenomena diedarkannya BlackBerry di luar mitra Research in Motion (RIM), yaitu Telkomsel, XL, dan Indosat.

Pemerintah menegaskan perangkat yang beredar dan dijual itu sah karena importir telah memenuhi persyaratan melakukan importasi alat atau perangkat telekomunikasi. Pemerintah malah balik menuding klaim para mitra RIM yang mengatakan 80 persen BlackBerry yang beredar di pasar adalah barang black market (BM) tidak benar.

“Jika yang dihitung hanya punya tiga operator mungkin saja benar. Tetapi para importir ini juga berhak memasukkan barang tersebut karena telah memenuhi persyaratan dari pemerintah,” kata Juru Bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6).

Berdasarkan catatan, saat ini BlackBerry digunakan sekitar 300 ribu pelanggan. Semua mitra RIM mengakui 80 persen pengguna yang ada menggunakan barang BM karena para operator tersebut minim sekali mengimpor barang.

Di luar mitra RIM, Depkominfo meminta penjualan BlackBerry memperhatikan regulasi yang ada. “Jika tidak diperhatikan, bisa saja dilakukan penghentian sementara waktu importasi atas produk tersebut sampai terpenuhnya persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Gatot menegaskan gertakan itu bukan omong kosong karena pada tiga minggu lalu departemennya telah menerima permohonan baru dari RIM untuk memperoleh sertifikasi. Namun, terpaksa ditolak sampai dengan terpenuhinya persyaratan layanan purnajual.

Keresahan akan keabsahan BlackBerry keluaran nonmitra RIM tentu tak bisa dilepaskan dari aksi perusahaan asal Kanada itu yang men-suspend (Personal Identification Number/PIN) BlackBerry milik pengguna yang membeli bukan dari tiga operator yang ditunjuk.

Akibatnya, perangkat yang memiliki keunikan pada layanan Blackberry Internet Service (BIS) itu tidak bisa digunakan mengakses Internet atau chatting. Padahal tanpa BIS, BlackBerry tak ubahnya ponsel biasa yang hanya bisa digunakan untuk basic telephony (SMS dan Suara).

Prematur
Pengguna BlackBerry dari komunitas id-blackberry@yahoogroups.

com, Faizal Adiputra, menilai pemerintah prematur mengeluarkan pernyataan bahwa beredarnya BlackBerry di luar milik tiga operator adalah sah karena belum memahami model bisnis yang dikembangkan selama ini oleh RIM.
“Saya melihat sikap pemerintah ini prematur. Justru yang ditangkap oleh para pengguna BlackBerry adalah pemerintah melegalkan sesuatu yang ilegal. Sebaiknya memahami dulu model bisnisnya baru berbicara,” katanya, Rabu (3/6).

Berdasarkan keterangan resmi dari para petinggi RIM, selama ini pola kerja sama yang dikembangkan untuk memasarkan perangkat di satu negara adalah selalu menggandeng para operator. Untuk Indonesia, dalam hal ini adalah Telkomsel, Indosat, dan XL. Bahkan tak lama lagi Smart Telecom dan Axis akan menyusul.

Pola ini diyakini banyak pihak sebagai upaya RIM untuk mengamankan BIS berjalan lancar karena operator tentunya memiliki backbone guna terhubung dengan server RIM. Hal ini karena hakikatnya yang dijual RIM adalah layanan BIS, bukan semata perangkat.

Selain memasukkan barang, operator menjadi pick up point apabila handset mengalami masalah dan meneruskannya ke RIM.
Sebagai prinsipal, RIM akan meminta sertifikasi perangkat A pada Depkominfo. Setelah itu diberikan ke operator yang menjadi rekanan agar bisa mengurus izin impor.

“Hal yang aneh adalah RIM seharusnya memberikan izin sertifikasi perangkat yang diperoleh ke importir atau operator yang menjadi rekannya. Lantas kenapa ‘importir sah” menurut Depkominfo itu bisa mendapatkan sertifikasi pula?” kata sumber Koran Jakarta.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan sudah ada komunikasi dengan pihak RIM untuk mengklarifikasi pola bisnisnya.

“Rencananya perwakilan RIM akan datang. Kami akan meminta kepastian tentang layanan purnajual atau masalah suspend PIN seperti yang terjadi belum lama ini. RIM harus bisa mengikuti aturan main di sini,” tegasnya.[dni]