040609 BRTI Minta NTS Beri Penjelasan

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendesak PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) untuk mengklarifikasi pengiriman “pulsa siluman’ ke pelanggannya pada awal pekan lalu.

“NTS sebagai pemegang merek Axis harus menjelaskan ke pelanggan dan regulatornya terkait kasus tersebut. Jangan hanya berpromosi tetapi tidak memperhatikan kenyamanan pelanggan,” tegas Anggota KRT BRTI Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, Rabu (3/6).

Nonot menyarankan, NTS mengambil langkah-langkah mengembalikan kepercayaan konsumen dengan mengembalikan pulsa dan memperbaiki kinerja jaringannya. “Jika pulsa dikembalikan itu akan menjadi promosi yang baik bagi perusahaan tersebut,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin minggu lalu sebagian dari sekitar dua juta lebih  pelanggan Axis mendapatkan “pulsa siluman”  mulai dari 50 ribu sampai dengan 300 ratus ribu rupiah. Pelanggan yang senang, langsung memanfaatkan pulsa tersebut. Tetapi, kenyataan berbicara lain, bukannya mendapatkan bonus pulsa, tetapi rupiah sendiri yang terpakai.

Pihak NTS  hanya meminta maaf tanpa memberikan penjelasan mengenai kejadian ini. Ironisnya, NTS baru mengetahui   kesalahan tersebut setelah mendapatkan laporan dari para konsumen.

“Kami akui banyak pelanggan Axis yang mendapat pulsa tiba-tiba.  Kami tarik kembali karena ada kesalahan dari sistem,” kata Manager Corporate Communication NTS Ati Kisjanto.

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) meminta BRTI untuk mengaudit jaringan NTS dan memberikan peringatan bagi operator yang sahamnya dikuasai oleh Saudi telecom dan Maxis itu. [dni]

040609 Indosat Capai Kesepakatan dengan BTEL

JAKARTA—PT Indosat Tbk (Indosat) akhirnya mencapai kesepakatan dengan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dalam hal pembukaan interkoneksi bagi jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI) 009 milik BTEL.

“Telah dicapai kesepakatan dengan BTEL untuk pembukaan interkoneksi. Semuanya diselesaikan secara business to business (B2B) tanpa campur tangan regulator. Kesepakatan  diambil berdasarkan aturan interkoneksi,” ujar Direktur Jabotabek & Corporate Sales Indosat Fadzri Sentosa di Jakarta, Rabu (3/6).

Dikatakannya,  penandatanganan Perjanjian Kerja Sama  akan diselenggarakan pada  bulan ini juga. “Ini bukti Indosat tidak takut berkompetisi,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengakui telah tercapai kesepakatan dengan Indosat dan akan melakukan pembukaan interkoneksi pada minggu ketiga bulan ini.

Sebelumnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menilai Indosat takut berkompetisi dengan BTEL dalam menyelenggarakan SLI karena menetapkan syarat melarang BTEL menjalankan tarif promosi setelah interkoneksi dibuka.[dni]

040209 Industri Telekomunikasi Diminta Perhatikan Regulasi Akuisisi

JAKARTA— Industri telekomunikasi diminta untuk memperhatikan Peraturan Komisi (Perkom) tentang merger dan akuisisi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  agar aksi korporasi berkaitan dengan hal tersebut tidak dipermasalahkan dikemudian hari.

“Industri telekomunikasi diperkirakan pada tahun ini akan banyak melakukan merger dan akuisisi. Diharapkan para pelaku usaha  memperhatikan regulasi yang dikeluarkan pada pertengahan Mei lalu itu sebelum melakukan aksi merger. Pelaku usaha wajib melakukan pranotifikasi untuk dinilai sah atau tidak,” ujar Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi kepada Koran Jakarta, Rabu (3/6).

Dijelaskannya, pranotifikasi berlaku bagi BUMN, BUMD, dan pelaku usaha asing yang beroperasi dan berdampak pada pasar domestik jika aset hasil penggabungan melebihi 2,5 triliun rupiah atau omzet lima triliun rupiah atau menguasai pangsa pasar melebihi 50 persen. Hasil penilaian dari pranotifikasi adalah disetujui atau dibatalkan. Jika tidak ada pranotifikasi, KPPU bisa mengaji dan membatalkan suatu akuisisi.

Di industri telekomunikasi, belum lama ini Telkom membeli saham PT Elnusa sebesar 49 persen melalui anak perusahaan PT Multimedia Nusantara (Metra) di PT Infomedia Nusantara. Akibat aksi korporasi tersebut, Telkom menjadi penguasa di Infomedia. Infomedia adalah perusahaan yang bergerak di jasa informasi dan menguasai 55 persen pangsa pasar.
VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengatakan aksi itu adalah transaksi bisnis biasa dan sudah melalui kajian legal yang matang.

Menanggapi hal itu, Junaidi meminta Telkom untuk membaca kembali regulasi merger versi KPPU dan melakukan pranotifikasi. “Bisa jadi Telkom belum mengetahui adanya regulasi. Kami sendiri baru mendengar dari Koran Jakarta, karena itu ada baiknya dibaca dulu regulasi itu,” katanya.[dni]

040609 Mencari Metode Ukuran kecepatan Akses yang Ideal

Lembaga riset Sharing Vision belum lama ini mengeluarkan hasil penelitian yang lumayan mengejutkan bagi pengguna internet di Indonesia .

Lembaga yang dipimpin oleh Dimitri Mahayana tersebut mengungkapkan bahwa konsep  akses internet menggunakan  pola up to yang ditawarkan oleh Penyelenggara Jasa Internet (PJI) sangat merugikan konsumen karena tidak memberikan jaminan layanan yang  tegas.

Konsep up to adalah akses internet  yang seolah-olah menjanjikan kecepatan tinggi, padahal susah sekali terealisasi. Misalnya, kecepatan yang dijanjikan adalah up to 1 Mbps, tetapi dalam realisasinya, kecepatan itu tidak pernah dirasakan pelanggan.

Jika pelanggan melakukan komplain terhadap kecepatan  yang didapat, PJI akan berkilah,  sedari awal sudah diingatkan akses yang ditawarkan adalah up to bukan from to.

Survai lembaga itu sepanjang periode April 2007-2009 menunjukkan angka perpindahan pelanggan sekaligus nomor hangus (churn) terus naik, dari 14 persen  menjadi 37 persen. Alasan utama naiknya  churn adalah akibat pelanggan merasa terkelabui dan  kecewa dengan persoalan kecepatan akses.

Sebelumnya,  berdasarkan survei yang dilakukan lembaga riset Tenov, tarif akses internet sekitar 128 rupiah per Kbps. Sedangkan rata-rata tarif internet per 20 jam adalah 40 ribu rupiah.

Sementara pada 2008, pelanggan Fix Broadband berkisar 600.000 pengguna dan mobile broadband 10.756.880 pengguna.

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) mengatakan masyarakat  mengalokasikan dana lumayan besar yakni 200 hingga 500 ribu perbulan untuk mengakses internet.

Sharing Vision meminta PJI meninggalkan konsep berjualan up to dan memilih from to layaknya di Australia . Langkah penetapan from to yang berlaku di Broadband Wireless Access (BWA) dengan meminta kecepatan mulai  256 Kbps layak diberlakukan untuk semua akses internet menggunakan teknologi broadband lainnya.

Ketidakberanian

Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Riri Fitri Sari menilai penawaran up to yang dipertahankan oleh para PJI menandakan tidak beraninya operator menyatakan kualitas layanan yang dapat dijanjikan.

“idealnya memang di era Web 2.0 kecepatan yang dibutuhkan minimal 256 Kbps untuk mengakses situs jejaring sosial,” ujarnya kepada Koran Jakarta, Rabu (3/6).

Anggota KRT Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan, regulator sedang menyiapkan aturan tentang kualitas layanan bagi PJI dimulai dari penyelenggara broadband apalagi yang menggunakan jaringan tertutup.

“Masalahnya PJI berkilah  mengatur kecepatan akses  karena tergantung best effort. Bagi saya ini seperti pembangkangan tidak mau diatur,” tegasnya.

Praktisi telematika Heru Nugroho menjelaskan, masyarakat harus memahami bahasa up to adalah sekadar siasat pemasaran dari PJI. “Sebenarnya kecepatan itu bisa dikalkulasi. Jika mau kecepatannya solid, harus dedicated dan ini biasanya untuk pelanggan korporasi. Tetapi jika sharing seperti di pasar ritel, resikonya kecepatan maksimal tidak tercapai,” katanya.

Heru meragukan, konsep  from to ditawarkan oleh PJI   karena kalkulasi teknisnya lebih banyak merugikan secara komersial meskipun tidak ada penambahan investasi utnik menjalankan hal tersebut.

Sebaliknya, Anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) John Sihar Simanjuntak mengatakan, konsep  from to bisa dijalankan, tetapi tidak menjual   secara bahasa pemasaran. “Untuk  retail,  PJI berjualan paket layanan bukan   bandwidth. Dan untuk memikat pelanggan tentu wajar diberikan permainan kata-kata,” tuturnya.

John menegaska, APJII tidak pernah menolak regulasi kualitas layanan yang ditawarkan oleh regulator. Masalahnya, masih wajarkah regulasi itu dikeluarkan ditengah persaingan bebas seperti sekarang.

“Regulator itu harus tahu  kualitas layanan adalah  bagian dari layanan akses internet. Setiap PJI pasti memiliki strategi kualitas layanan masing-masing sesuai dengan target pasar,” katanya.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengatakan, masalah kualitas layanan sebaiknya diserahkan saja pada pasar. “Jika tidak suka,tinggalkan saja. Indosat saja banyak dikomplain pelanggan dan akhirnya ditinggalkan. Tetapi itu memacu kami untuk meningkatkan pelanggan,” katanya.

Tidak Mudah

Pada kesempatan lain, Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini menjelaskan, tidak mudah memberikan kecepatan yang stabil bagi pengguna mobile broadband mengingat  jaringan nirkabel   menggunakan teknologi  sharing resources.

Hal itu membuat   kapasitas yang ada digunakan secara bergantian dengan besarnya kapasitas yang harus di-install ditentukan berdasarkan perhitungan statistik  memakai asumsi jumlah dan distribusi pelanggan tertentu. Hal ini berbeda dengan wireline dimana  jaringan aksesnya dedicated.

Semua itu  menyebabkan jaminan untuk memberikan trhoughput atau kecepatan tertentu untuk data service agak sulit dilakukan, kecuali jika margin kapasitas di semua lokasi cukup besar dan dapat menampung perubahan trafik yang mendadak. Margin kapasitas tersebut memerlukan investasi yang besar yang pada akhirnya bisa membebani pelanggan karena harga lebih tinggi.

“Operator tentu saja selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pengguna. Tetapi ada hal-hal yang membatasi, misalnya harga frekuensi 3G   yang relatif mahal.   Padahal frekuensi  adalah resources utama untuk memberikan kapasitas yang cukup. Regulator harus pahami itu sebelum membuat regulasi kualitas layanan,” katanya.[dni]

030609 Pengiriman Uang dari TKI Turun 10 %

Jakarta — Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)  memperkirakan pengiriman uang (Remitansi) hasil kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Timur Tengah pada tahun ini akan turun sebesar 10 persen ketimbang biasanya.

Berdasarkan catatan, biasanya setiap tahun para tenaga kerja yang berjumlah sekitar 1,7 juta jiwa itu mengirimkan uang sebesar 24 triliun rupiah ke tanah air.

Jumlah terbesar negara yang menyerap TKI adalah Saudi Arabia yakni sekitar 1,05 juta jiwa.
“Penurunan akibat adanya krisis ekonomi di Timur Tengah. Krisis berdampak ke industri penopang ekonomi di negeri-negeri Timur Tengah  yakni manufaktur dan perminyakan,” ungkap Ketua BNP2TKI, Jumhur Hidayat di Jakarta, Selasa (2/6).

Diungkapkannya, akibat krisis yang terjadi, proyek-proyek infrastruktur mulai mengurangi kegiatannya sehingga berujung pada menurunnya pendapatan para TKI.

Dijelaskannya, para TKI mengadu nasib sebagai pekerja di Arab dengan berbagai profesi mulai dari pembantu rumah tangga hingga pekerja di perusahaan pertambangan minyak.

“Gaji mereka juga bervariasi antara  sejuta  hingga 50 juta rupiah tergantung profesinya,” ujarnya.[Dni]

030609 Garuda Targetkan Jumlah Penumpang Meningkat 10%

JAKARTA–Maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia, menargetkan jumlah penumpangnya meningkat sebesar 10 persen pada tahun ini ketimbang tahun lalu.

Pada tahun lalu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berhasil mengangkut sekitar 10 jutaan penumpang.

Direktur Niaga Garuda Agus Prijanto mengatakan, target tersebut dipenuhi dengan pembukaan sejumlah rute baru dan datangnya armada baru.

“Kami memperkuat rute domestik dengan membuka kembali rute lama yang ditinggalkan dan beberapa rute internasional yang kembali menjanjikan,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (2/6).

Rute terbaru yang dibuka Garuda untuk rute internasional adalah Jakarta-Riyadh-Dammam sebanyak tiga kali seminggu dengan pesawat Boeing 747-400 yang memiliki kapasitas kursi sekitar 405 penumpang.

“Kami menargetkan tingkat isian penumpang untuk rute ini sebanyak 80 persen. Garuda ingin menggerus pasar penerbangan tidak langsung ke Riyadh yang ditawarkan maskapai lainnya,” katanya.

Dikatakannya, dipilihnya jalur Riyadh dan Dammam karena Garuda ingin membidik segmen pariwisata dan bisnis sekaligus. Riyadh selama ini dikenal sebagai kota industri dan perdagangan utama Arab Saudi. Sedangkan Dammam adalah kota industri dan perdagangan terbesar di Arab Saudi.

“Kami juga ingin membidik mereka yang umroh dan tentunya Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” katanya.

Berdasarkan catatan, setiap harinya arus penumpang untuk rute Riyadh sekitar dua ribu jiwa untuk pergi dan 1.500 jiwa ketika pulang.

Lion Air
Pada kesempatan lain, Dirut Lion Air Rusdi Kirana mengungkapkan, maskapainya selama tahun lalu berhasil mengangkut penumpang dari Jakarta dan Saigon ke Singapura  sebesar 293.529 atau meningkat  sebesar 390 persen  dibanding tahun 2007.

Sedangkan jumlah kargo yang diangkut Lion Air ke Singapura sebesar 440 Ton atau mengalami peningkatan sebesar 59 persen dibanding tahun 2007.

Keberhasilan tersebut membuat Lion Air diganjar penghargaan dari otoritas bandara Changi sebagai salah satu maskapai yang memiliki pertumbuhan penumpang dan kargo menjanjikan.

Saat ini Lion Air menerbangi penerbangan regional (internasional) ke Singapura, Penang, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh (Saigon) dan sebagian besar kota di Indonesia.[Dni]

030609 Indosat Tetap Ikut Palapa Ring

JAKARTA–PT Indosat Tbk (Indosat)tetap berkomitmen untuk ikut dalam proyek Palapa Ring meskipun salah satu anggota konsorsium, XL, mengundurkan diri.

“Indosat tetap berkomitmen untuk mengerjakan proyek tersebut. Para pemegang saham belum berubah sikapnya,” tegas Dirut Indosat Johnny Swandi Sjam di Jakarta, Selasa (2/5).

Dikatakannya, anggaran untuk mengerjakan proyek Palapa Ring diambil dari belanja modal setiap tahunnya. “Belanja modal Indosat tahun ini sebesar 600 juta dollar AS. Nanti jika Palapa Ring berjalan, akan diambil sebagian dari dana itu. Soalnya ini proyek yang dibayar dengan anggaran multiyears,” jelasnya.

Palapa Ring  merupakan proyek pembangunan serat optik di kawasan timur Indonesia. Proyek yang akibat krisis ekonomi nilainya menyusut menjadi 150 juta dollar AS dan dikerjakan oleh konsorsium itu sudah berulangkali molor pengerjaannya karena kesulitan pendanaan.

Anggota konsorsium Palapa Ring adalah Telkom, Indosat, XL, dan Bakrie Telecom. XL mengumumkan mundur dari konsorsium karena sejak akhir tahun lalu kondisi keuangannya merugi akibat selisih kurs.

Sebelumnya, Telkom telah menegaskan tetap ikut dalam Palapa Ring meskipun tahun lalu labanya tergerus. Bahkan, kabar gembira dihembuskan oleh Natrindo Telepon Seluler (NTS) yang sedang mempertimbangkan ikut konsorsium.

Ketua Komite Manajemen Palapa Ring Tonda Priyanto mengungkapkan, konsorsium masih menunggu kepastian mundurnya XL mengingat surat resmi belum dikirimkan oleh anak usaha Telekom Malaysia itu.

Sementara Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menegaskan, pengerjaan Palapa Ring harus mulai dikerjakan pada Agustus nanti.

“Saya mengerti ada kesulitan. Tetapi jika mundur terus kapan proyek ini berjalan. Agustus depan, proyek harus jalan agar 2011 bisa selesai,” katanya.[Dni]