020609 Tuntutan Perdata Permenkominfo No 1/2009: Jalan Berliku Bagi Penegakkan Regulasi

smsIndonesia Mobile & Online Content Provider Association (Asosiasi Penyedia Konten Nasional/Imoca) menunjukkan keseriusannya melawan Permenkominfo  No 1/2009 tentang SMS/MMS Premium.

Tidak puas melakukan somasi dan judicial review, para penyedia konten melayangkan gugatan perdata terhadap regulator menjelang tutup bulan Mei lalu. Regulator yang dituntut adalah Menkominfo Muhammad Nuh, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, dan Anggota BRTI Heru Sutadi dengan nilai tuntutan sebesar  dua triliun rupiah.

Isi tuntutan masih seputar keberatan dari penyedia konten terhadap diharuskanya membayar  biaya hak  penyelenggaraan (BHP)  jasa telekomunikasi dan kewajiban mendaftarkan diri kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

“Kami sudah putus asa dengan cara persuasif. Untuk menunjukkan keseriusan, gugatan perdata ini perlu dilayangkan,” tegas kuasa hukum Imoca  Andreas Tri Suwito Adi kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurut Andreas, Permenkominfo No 1/2009  dikeluarkan tanpa didasari oleh suatu pertimbangan hukum yang jelas sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Jasa Telekomunikasi.

“Penyusunan regulasi tersebut  sangat terburu-buru dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia sebagaimana tertuang di dalam peraturan yang berhubungan dengannya,” jelasnya.

Dijelaskannya, Permenkominfo N01/2009 melalui  Pasal 1 ayat (11)   telah memberikan suatu definisi baru mengenai klasifikasi usaha penyelenggaraan jasa pesan premium adalah penyelenggaraan jasa SMS atau MMS yang diselenggarakan melalui mekanisme berlangganan dan atau tidak berlangganan, dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif penyelenggaraan jasa sms.

Menurut dia, penyediaan jasa konten secara natural tidak dapat dikategorisasikan sebagai bisnis baru dalam penyelenggaraan jasa dan atau jaringan telekomunikasi. Alasannya, secara bisnis penyelenggara jasa konten sangat bergantung dengan penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi itu sendiri. “Jadi sangat tidak tepat kalau penyelenggara jasa konten dikenakan BHP,” tegas Andreas.

Berkaitan dengan kewajiban mendapatkan izin dari BRTI, Andreas menegaskan,  ketentuan mengenai perizinan di dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menerangkan bahwa perizinan dalam penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi diberikan oleh Menteri yang wajib diajukan secara tertulis, bukan di  BRTI.
Ketua Imoca A. Haryawirasma mengungkapkan, jika pungutan BHP direalisasikan,  membuat para penyedia konten memiliki potential lost sekitar 35 miliar rupiah. “Padahal rupiah sebesar itu bisa digunakan untuk mengembangkan industri kreatif turunan,” keluhnya.

Sebaliknya Dirjen Postel yang juga ketua BRTI Basuki Yusuf Iskandar menegaskan tidak akan mundur sedikitpun dalam menegakkan Permenkominfo No 1/2009. “Ini adalah jalan berliku untuk menegakkan regulasi. Untuk penegakkan regulasi tidak ada kata mundur selangkah pun bagi seorang Basuki. Masalah di bawa ke pengadilan, nanti kita hadapi,” tegasnya.

Basuki merasa hal yang aneh jika SMS Premium tidak membayar BHP sementara pesan singkat person to person (P to P) saja dikenakan pungutan tersebut. Padahal,  harga SMS ritel lebih murah ketimbang SMS Premium.

Ambivalensi

Imoca boleh saja kelihatan sangar di luar, tetapi di mata sebagian praktisi ada ambivalensi yang dipertontonkan oleh asosiasi tersebut. Hal itu terlihat dari langkah Imoca mendaftarkan anggotanya ke BRTI sekitar awal Mei lalu guna memenuhi ketentuan Permenkominfo No 1/2009 dan  dilayangkannya surat ke Menkominfo Muhammad Nuh pada 14 Mei 2009 yang meminta perubahan permen.

Tentu saja langkah ini menjadi membingungkan,  mengingat jika benar Imoca menarik garis tegas menolak kehadiran regulasi tersebut, tidak sepantasnya untuk mendaftarkan diri atau masih berkirim surat untuk korespondensi.

Berkaitan dengan hal itu, Andreas berkilah, Imoca tidak pernah mengenal istilah ambivalensi karena dari sejak awal dan hingga saat ini   selalu terbuka untuk segala bentuk penyelesaian baik di dalam dan di luar pengadilan.

“Upaya hukum yang ditempuh hingga saat ini karena tidak ada respons apapun dari Depkominfo, sedangkan adanya info pengiriman surat,  sebenarnya pihak imoca berkirim surat ke menkominfo yang isinya informasi dan juga usulan yang baik untuk semua pihak,” katanya.

Berkaitan dengan langkah pendaftaran, Andreas mengungkapkan, ada tekanan secara implisit bagi anggota Imoca untuk melakukan hal itu karena operator menanyakan tentang izin dari BRTI. “Semua anggota adalah pebisnis. Tidak mungkin roda bisnis berhenti karena ada kasus hukum,” elaknya.

Sementara Basuki membantah, lembaganya melakukan tekanan terhadap operator untuk memaksa penyedia konten mendaftar ke BRTI. “Alasan yang tidak masuk akal. Ini era reformasi, buat apa saya menekan operator. Harus diingat yang mendaftar banyak juga bukan anggota Imoca,” tegasnya.

Salah Langkah

Pada kesempatan lain, pengamat hukum telematika Kamilov Sagala menilai langkah yang diambil oleh Imoca dengan menuntut perdata regulator salah langkah karena belum ada kerugian yang diderita penyedia konten tersebut.

“Jika digunakan pemikiran terbalik, regulator bisa menuntut balik para penyedia konten mengingat selama ini harusnya ada setoran ke negara tetapi belum dilakukan. Buktinya banyak operator yang merasa tidak membayar BHP penyedia konten,” katanya.

Menurut Kamilov, jika para penyedia konten mau bersabar, BRTI tentunya masih membuka peluang untuk negosiasi. “Masalah di penyedia konten itu sebenarnya pada ketimpangan dalam pembagian keuntungan dengan operator. Kegiatan bisnisnya menjadi makin berat dengan adanya pungutan  BHP. Seharusnya mereka meminta bantuan   mediasi ke regulator untuk mendesak operator  meningkatkan revenue sharing,” katanya.

Ya, mengambil langkah negosiasi sebenarnya lebih elegan ketimbang ketimbang jalur ‘keras’ mengingat  yang dilawan adalah tembok penguasa.  jika pun Imoca nantinya menang,  menjadi arang dan kalah menjadi abu. Ironisnya lagi, pelanggan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari konflik ini karena tarif SMS Premium tetap saja mahal sementara isi layanannya belum premium.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s