020609 Optimalisasi Frekuensi Satelit

satelitMunculnya teknologi TV digital yang sedang diujicobakan oleh pemerintah untuk beberapa bulan ke depan membuat banyak kalangan mulai menyerukan  penataan ulang   penguasaan frekuensi oleh industri penyiaran.

Teknologi TV digital diyakini akan membuat penggunaan frekuensi oleh industri penyiaran menjadi lebih efektif sehingga penguasaan bisa dibagi untuk teknologi teresterial.

Untuk diketahui, Broadcast Satelite Services (BSS) memang memerlukan frekuensi yang besar apalagi dengan teknologi analog. Berdasarkan catatan, satu transponder memerlukan frekuensi sebesar 40 Mhz. Ironisnya penggunaan frekuensi sebesar itu tidak disertai dengan tarikan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) yang ideal.

Biasanya pola penarikan BHP berbasis transponder dan stasiun bumi  dengan melihat  slot orbit serta frekuensi yang digunakan. Satu transponder tarikan BHP-nya kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Hal yang menjadi masalah adalah di Indonesia terdapat alokasi spektrum dimana seharusnya bisa digunakan oleh teresterial dan penyiaran secara bersamaan, tetapi frekuensinya dimonopoli oleh satu operator penyiaran.

Spektrum tersebut terdapat di 2,5 GHz dimana Media Citra Indostar (MCI) menguasai frekuensi sebesar 150 MHz. Penguasaan sebesar itu dianggap  mubazir meskipun operator ini baru saja meluncurkan satelit Indostar II karena hanya bisa dinikmati oleh pelanggan TV   berbayar dengan maksimal  500 ribu jiwa. Sedangkan jika diberikan untuk akses teresterial bisa dinikmati oleh 10 juta pelanggan.

Pengamat telematika Koesmarihati Koesnowarso mengatakan, merupakan kesalahan  menggunakan spektrum 2,5 GHz untuk alokasi S band satelit. “Sejak World Radio Communication Conference 2000 (WRC)  sudah dialokasikan untuk teristerial baik itu  pengembangan 3G atau WiMAX,” katanya kepada Koran Jakarta belum lama ini.

Ubah Tarikan

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menyadari akan perkembangan teknologi  dan mulai mempertimbangkan untuk mengubah tarikan BHP bagi MCI dari berbasis transponder menjadi pita.

“Memang sedang ada kajian untuk mengubah tarikan frekuensi bagi  BSS. Tetapi tidak semua frekuensi BSS  bisa  berbasis pita. Ini akan dilihat satu-satu,” katanya.

Menurut Basuki, jika pola penarikan BHP diubah akan membuat penguasa frekuensi berfikir ulang untuk menguasai sumber daya alam itu secara eksesif. “Bisa saja pemilik frekuensinya mengembalikan ke negara dan setelah itu dilelang kembali. Ini akan menjadi pemasukan bagi negara,” katanya.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnandi menegaskan, sebagai sumber daya alam terbatas frekuensi dan slot orbit harus dikelola negara secara profesional. “Satu lagi sumber daya alam terbatas itu adalah penomoran. Khusus untuk slot orbit itu harus hati-hati karena di jagat ini maksimal hanya bisa ada 120 satelit dengan pola penguasaan first come, first serve,” katanya.

Dikatakannya, kebijakan frekuensi yang dikeluarkan oleh regulator melalui  tahapan alokasi, allotment, dan assignment. Sedangkan untuk menetapkan satu kebijakan harus melihat kondisi teknologi, pasar, dan regulasi yang ada.

“Kebijakan frekuensi untuk BSS pun nantinya akan melihat skala ekonomis dari pasar. Harus diingat pasar dari BSS ini berbeda dengan teresterial. Jika dipaksakan semua berbasis pita, bisa bangkrut nanti semua operatornya dan berujung Indonesia kehilangan slot orbit,” katanya.

Berdasarkan catatan, nilai bisnis dari jasa satelit sendiri  di Indonesia per tahunnya diperkirakan mencapai enam triliun rupiah. Hal ini berasal dari  penyewaan  transponder, jasa jaringan , teleport,  TV kabel, jasa instalasi, dan lainnya.

Stimulus

Pada kesempatan terpisah, Ketua Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto mengaku baru mendengar tentang kajian tarikan frekuensi berbasis pita bagi BSS. “Saya baru dengar tentang hal ini. kami harus berdiskusi dulu dengan para anggota,” katanya.

Tonda mengingatkan, bisnis satelit berbeda dengan teresterial dimana dibutuhkan biaya yang besar di depan dengan margin keuntungan yang tidaklah besar. “Satu hal lagi yang harus diingat adalah satelit ini identik dengan kedaulatan negara di angkasa. Jika dipaksakan berbasis pita, bisa mengubah hitungan bisnis dari pelaku usaha,” katanya.

Dijelaskannya, teknologi digital sebenarnya sudah diterapkan oleh pelaku usaha BSS sejak 2003. Teknologi itu  membuat satu transponder bagi TV free to air bisa digunakan empat hingga lima kanal. Sedangkan untuk Direct to Home (DTH) atau TV berbayar, satu transponder digunakan untuk 10 hingga 16 kanal.

Diingatkannya, meskipun teknologi digital digunakan, operator BSS tetap saja harus memiliki frekuensi yang besar mengingat kebutuhan kapasitas di masa depan tetap tinggi. “Solusi untuk mengatasi kapasitas itu salah satunya meluncurkan satelit baru. Jika satelit baru, tentunya perlu frekuensi lagi. Jadi, tidak semudah telapak tangan mempermasalahkan penguasaan frekuensi di BSS,” jelasnya.[dni]


Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s