020609 Optimalisasi Frekuensi Satelit

satelitMunculnya teknologi TV digital yang sedang diujicobakan oleh pemerintah untuk beberapa bulan ke depan membuat banyak kalangan mulai menyerukan  penataan ulang   penguasaan frekuensi oleh industri penyiaran.

Teknologi TV digital diyakini akan membuat penggunaan frekuensi oleh industri penyiaran menjadi lebih efektif sehingga penguasaan bisa dibagi untuk teknologi teresterial.

Untuk diketahui, Broadcast Satelite Services (BSS) memang memerlukan frekuensi yang besar apalagi dengan teknologi analog. Berdasarkan catatan, satu transponder memerlukan frekuensi sebesar 40 Mhz. Ironisnya penggunaan frekuensi sebesar itu tidak disertai dengan tarikan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) yang ideal.

Biasanya pola penarikan BHP berbasis transponder dan stasiun bumi  dengan melihat  slot orbit serta frekuensi yang digunakan. Satu transponder tarikan BHP-nya kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Hal yang menjadi masalah adalah di Indonesia terdapat alokasi spektrum dimana seharusnya bisa digunakan oleh teresterial dan penyiaran secara bersamaan, tetapi frekuensinya dimonopoli oleh satu operator penyiaran.

Spektrum tersebut terdapat di 2,5 GHz dimana Media Citra Indostar (MCI) menguasai frekuensi sebesar 150 MHz. Penguasaan sebesar itu dianggap  mubazir meskipun operator ini baru saja meluncurkan satelit Indostar II karena hanya bisa dinikmati oleh pelanggan TV   berbayar dengan maksimal  500 ribu jiwa. Sedangkan jika diberikan untuk akses teresterial bisa dinikmati oleh 10 juta pelanggan.

Pengamat telematika Koesmarihati Koesnowarso mengatakan, merupakan kesalahan  menggunakan spektrum 2,5 GHz untuk alokasi S band satelit. “Sejak World Radio Communication Conference 2000 (WRC)  sudah dialokasikan untuk teristerial baik itu  pengembangan 3G atau WiMAX,” katanya kepada Koran Jakarta belum lama ini.

Ubah Tarikan

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menyadari akan perkembangan teknologi  dan mulai mempertimbangkan untuk mengubah tarikan BHP bagi MCI dari berbasis transponder menjadi pita.

“Memang sedang ada kajian untuk mengubah tarikan frekuensi bagi  BSS. Tetapi tidak semua frekuensi BSS  bisa  berbasis pita. Ini akan dilihat satu-satu,” katanya.

Menurut Basuki, jika pola penarikan BHP diubah akan membuat penguasa frekuensi berfikir ulang untuk menguasai sumber daya alam itu secara eksesif. “Bisa saja pemilik frekuensinya mengembalikan ke negara dan setelah itu dilelang kembali. Ini akan menjadi pemasukan bagi negara,” katanya.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnandi menegaskan, sebagai sumber daya alam terbatas frekuensi dan slot orbit harus dikelola negara secara profesional. “Satu lagi sumber daya alam terbatas itu adalah penomoran. Khusus untuk slot orbit itu harus hati-hati karena di jagat ini maksimal hanya bisa ada 120 satelit dengan pola penguasaan first come, first serve,” katanya.

Dikatakannya, kebijakan frekuensi yang dikeluarkan oleh regulator melalui  tahapan alokasi, allotment, dan assignment. Sedangkan untuk menetapkan satu kebijakan harus melihat kondisi teknologi, pasar, dan regulasi yang ada.

“Kebijakan frekuensi untuk BSS pun nantinya akan melihat skala ekonomis dari pasar. Harus diingat pasar dari BSS ini berbeda dengan teresterial. Jika dipaksakan semua berbasis pita, bisa bangkrut nanti semua operatornya dan berujung Indonesia kehilangan slot orbit,” katanya.

Berdasarkan catatan, nilai bisnis dari jasa satelit sendiri  di Indonesia per tahunnya diperkirakan mencapai enam triliun rupiah. Hal ini berasal dari  penyewaan  transponder, jasa jaringan , teleport,  TV kabel, jasa instalasi, dan lainnya.

Stimulus

Pada kesempatan terpisah, Ketua Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto mengaku baru mendengar tentang kajian tarikan frekuensi berbasis pita bagi BSS. “Saya baru dengar tentang hal ini. kami harus berdiskusi dulu dengan para anggota,” katanya.

Tonda mengingatkan, bisnis satelit berbeda dengan teresterial dimana dibutuhkan biaya yang besar di depan dengan margin keuntungan yang tidaklah besar. “Satu hal lagi yang harus diingat adalah satelit ini identik dengan kedaulatan negara di angkasa. Jika dipaksakan berbasis pita, bisa mengubah hitungan bisnis dari pelaku usaha,” katanya.

Dijelaskannya, teknologi digital sebenarnya sudah diterapkan oleh pelaku usaha BSS sejak 2003. Teknologi itu  membuat satu transponder bagi TV free to air bisa digunakan empat hingga lima kanal. Sedangkan untuk Direct to Home (DTH) atau TV berbayar, satu transponder digunakan untuk 10 hingga 16 kanal.

Diingatkannya, meskipun teknologi digital digunakan, operator BSS tetap saja harus memiliki frekuensi yang besar mengingat kebutuhan kapasitas di masa depan tetap tinggi. “Solusi untuk mengatasi kapasitas itu salah satunya meluncurkan satelit baru. Jika satelit baru, tentunya perlu frekuensi lagi. Jadi, tidak semudah telapak tangan mempermasalahkan penguasaan frekuensi di BSS,” jelasnya.[dni]


020609 Kapal Laut akan Diaudit Layaknya Pesawat Udara

kapal-lautJAKARTA —Regulator berencana akan menerapkan pemeriksaan kelaikan yang ketat ala pesawat udara untuk moda transportasi laut.

“Tidak tertutup kemungkinan metode audit tiga bulanan ala moda udara dilakukan untuk kapal laut. Saya sudah minta Dirjen Perhubungan laut untuk mengaji hal itu,” ujar Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Senin (1/6).

Menhub menjelaskan, meskipun  belum ada audit rutin pada angkutan laut, namun mekanisme pemeriksaan kapal sebelum berlayar terbilang cukup ketat. ” Ada yang namanya  Surat Izin Berlayar (SIB). Surat ini wajib dimiliki setiap kapal yang akan berlayar. Untuk dapat memiliki SIB, kapal wajib memenuhi beragam persyaratan laik laut. Ini prosedur tetap,” paparnya.
Terkait tragedi terbakarnya KMP Mandiri Nusantara tersebut, menurut Menhub, dirinya telah menginstruksikan Dirjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi secara khusus PT Prima Vista selaku operator. Alasannya, kecelakaan dengan penyebab serupa bukan untuk kali pertama terjadi pada kapal milik perusahaan tersebut.

Akhir Desember 2006 lalu, KM Senopati Nusantara yang juga dioperasikan oleh PT Prima Vista, tenggelam dan terbakar di perairan Pulau Mandalika, Jepara, Jawa Tengah, dengan korban ratusan penumpang meninggal dunia. ”Saya minta Dirjen Laut untuk periksa pola kerja PT Prima Vista, kenapa kok masalah yang menjadi penyebabnya sama  yakni kebakaran,”ujarnya.[dni]

020609 Garuda Buka Kembali Rute Jakarta -Pangkalpinang

garudaJAKARTA —Maskapai nasional, Garuda Indonesia , kembali membuka jalur penerbangan dari Jakarta menuju Pangkalpinang, mulai Senin, (1/6) untuk merealisasikan restruktursasi rute domestik miliknya.

“Pembukaan ini sebagai bagian dari realisasi pengembangan 18 rute domestik Garuda,” ungkap VP Corporate Secretary Pujobroto  melalui keterangan tertulisnya, Senin (1/6).
Pujobroto menambahkan, pembukaan rute ini juga merupakan satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan   memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat pada rute yang menghubungkan kedua kota tersebut.

Penerbangan rute Jakarta – Pangkalpinang ini akan dilayani setiap hari menggunakan pesawat Boeing 737-300 (16 kelas bisnis, 94 kelas ekonomi). Jadwalnya, dari Jakarta (GA-138) pukul 06.45 WIB dan tiba di Pangkalpinang pukul 07.55 WIB, kemudian terbang kembali dari Pangkalpinang (GA 139) pada pukul 08.30 WIB dan tiba di Jakarta pukul 0940 WIB.

Selain itu, lanjut Pujobroto, pembukaan rute ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Garuda Indonesia yang akan melakukan kunjungan keluarga, bisnis, maupun wisata antarkedua kota . ”Kita berharap, ini akan meningkatkan aktivitas perekonomian, wisata, dan sosial dan budaya di Pangkalpinang,” tandasnya.

Menurut dia, perkembangan Pangkalpinang saat ini semakin menggembirakan mengingat semakin banyaknya investor yang menjadikan Pangkalpinang sebagai tempat tujuan investasi. Dengan pertumbuhan investasi sebesar 15 persen, Pangkalpinang berpotensi mengalami peningkatan perekonomian yang sangat besar.

”Khususnya pada sektor jasa perhotelan, industri pengolahan hasil laut, industri hasil tambang, serta potensi alam dan wisata,” ujar Pujobroto.

Sebelumnya, sepanjang tahun 2009 ini, Garuda Indonesia telah membuka rute – rute baru seperti Jakarta – Lampung, Jakarta – Jambi, Jakarta – Malang, Jakarta – Kendari, Jakarta – Kupang, Shanghai-Denpasar, Surabaya-Hongkong dan Denpasar Hongkong untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

Selanjutnya, akan membuka rute-rute lain seperti rute Jakarta-Ambon- Ternate mulai bulan Juli, Jakarta-Palu (Agustus), Jakarta-Sorong- Manokwari dan Jakarta – Tarakan (September), Jakarta – Sydney dan Jakarta – Melbourne mulai (Agustus), serta Denpasar – Adelaide pada (November).[dni]

020609 KPPU Himbau Indosat

kppuJAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghimbau Indosat untuk merujuk ke Undang-undang No 5/99 tentang Anti Monopoli dalam membuat perjanjian pembukaan interkoneksi Sambungan Langsung Internasional (SLI) dengan Bakrie Telecom (BTEL).

“Pelaku usaha sebaiknya merujuk ke pasal-pasal yang ada dalam UU tersebut. Jika tidak mengindahkan, bisa berurusan dengan KPPU nantinya,” ujar Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Junaidi meminta, Indosat sebagai salah satu incumbent dalam menyelenggarakan jasa SLI untuk tidak menyalahgunakan posisinya sebagai pelaku usaha dominan dalam membuka interkoneksi dengan menetapkan syarat yang merugikan pemain lainnya.

“Jika benar Indosat menetapkan pelarangan tarif promosi bagi BTEL, itu melanggar pasal  25 dari UU No5/99. Sebaiknya operator tersebut merevisi syarat itu,” katanya.

Pasal 25 ayat (1) huruf a UU anti monopoli menyebutkan, pelaku usaha dilarang menyalahgunakan  posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

Junaidi mengharapkan, pelaku usaha di industri telekomunikasi  belajar dari kasus yang diputuskan lembaga tersebut  pada tahun lalu baik dalam perkara  kartel tarif SMS atau kepemilikan silang Temasek di Indosat dan Telkomsel.

”Setelah ada putusan dari dua kasus itu seharusnya perilaku dari pelaku usaha di industri tersebut berubah. Apalagi, kami masih menanti pembayaran denda 15 miliar rupiah dari perusahaan yang tersangkut kasus Temasek dimana Indosat termasuk salah satu diantaranya,” katanya.

Sebelumnya, Indosat  dituding menghambat pengembangan jasa SLI 009 milik  BTEL dengan mensyaratkan pembukaan interkoneksi yang  melarang penetapan tarif promosi untuk tiga bulan pertama setelah pembukaan.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menilai syarat itu sebagai cermin dari ketakutan Indosat untuk bersaing dengan pemain baru. Sementara Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) menilai anak usaha Qatar Telecom itu menciderai kompetisi sehat yang selama ini dibangun oleh industri telekomunikasi.[dni]

020609 Tuntutan Perdata Permenkominfo No 1/2009: Jalan Berliku Bagi Penegakkan Regulasi

smsIndonesia Mobile & Online Content Provider Association (Asosiasi Penyedia Konten Nasional/Imoca) menunjukkan keseriusannya melawan Permenkominfo  No 1/2009 tentang SMS/MMS Premium.

Tidak puas melakukan somasi dan judicial review, para penyedia konten melayangkan gugatan perdata terhadap regulator menjelang tutup bulan Mei lalu. Regulator yang dituntut adalah Menkominfo Muhammad Nuh, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, dan Anggota BRTI Heru Sutadi dengan nilai tuntutan sebesar  dua triliun rupiah.

Isi tuntutan masih seputar keberatan dari penyedia konten terhadap diharuskanya membayar  biaya hak  penyelenggaraan (BHP)  jasa telekomunikasi dan kewajiban mendaftarkan diri kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

“Kami sudah putus asa dengan cara persuasif. Untuk menunjukkan keseriusan, gugatan perdata ini perlu dilayangkan,” tegas kuasa hukum Imoca  Andreas Tri Suwito Adi kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurut Andreas, Permenkominfo No 1/2009  dikeluarkan tanpa didasari oleh suatu pertimbangan hukum yang jelas sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Jasa Telekomunikasi.

“Penyusunan regulasi tersebut  sangat terburu-buru dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia sebagaimana tertuang di dalam peraturan yang berhubungan dengannya,” jelasnya.

Dijelaskannya, Permenkominfo N01/2009 melalui  Pasal 1 ayat (11)   telah memberikan suatu definisi baru mengenai klasifikasi usaha penyelenggaraan jasa pesan premium adalah penyelenggaraan jasa SMS atau MMS yang diselenggarakan melalui mekanisme berlangganan dan atau tidak berlangganan, dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif penyelenggaraan jasa sms.

Menurut dia, penyediaan jasa konten secara natural tidak dapat dikategorisasikan sebagai bisnis baru dalam penyelenggaraan jasa dan atau jaringan telekomunikasi. Alasannya, secara bisnis penyelenggara jasa konten sangat bergantung dengan penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi itu sendiri. “Jadi sangat tidak tepat kalau penyelenggara jasa konten dikenakan BHP,” tegas Andreas.

Berkaitan dengan kewajiban mendapatkan izin dari BRTI, Andreas menegaskan,  ketentuan mengenai perizinan di dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menerangkan bahwa perizinan dalam penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi diberikan oleh Menteri yang wajib diajukan secara tertulis, bukan di  BRTI.
Ketua Imoca A. Haryawirasma mengungkapkan, jika pungutan BHP direalisasikan,  membuat para penyedia konten memiliki potential lost sekitar 35 miliar rupiah. “Padahal rupiah sebesar itu bisa digunakan untuk mengembangkan industri kreatif turunan,” keluhnya.

Sebaliknya Dirjen Postel yang juga ketua BRTI Basuki Yusuf Iskandar menegaskan tidak akan mundur sedikitpun dalam menegakkan Permenkominfo No 1/2009. “Ini adalah jalan berliku untuk menegakkan regulasi. Untuk penegakkan regulasi tidak ada kata mundur selangkah pun bagi seorang Basuki. Masalah di bawa ke pengadilan, nanti kita hadapi,” tegasnya.

Basuki merasa hal yang aneh jika SMS Premium tidak membayar BHP sementara pesan singkat person to person (P to P) saja dikenakan pungutan tersebut. Padahal,  harga SMS ritel lebih murah ketimbang SMS Premium.

Ambivalensi

Imoca boleh saja kelihatan sangar di luar, tetapi di mata sebagian praktisi ada ambivalensi yang dipertontonkan oleh asosiasi tersebut. Hal itu terlihat dari langkah Imoca mendaftarkan anggotanya ke BRTI sekitar awal Mei lalu guna memenuhi ketentuan Permenkominfo No 1/2009 dan  dilayangkannya surat ke Menkominfo Muhammad Nuh pada 14 Mei 2009 yang meminta perubahan permen.

Tentu saja langkah ini menjadi membingungkan,  mengingat jika benar Imoca menarik garis tegas menolak kehadiran regulasi tersebut, tidak sepantasnya untuk mendaftarkan diri atau masih berkirim surat untuk korespondensi.

Berkaitan dengan hal itu, Andreas berkilah, Imoca tidak pernah mengenal istilah ambivalensi karena dari sejak awal dan hingga saat ini   selalu terbuka untuk segala bentuk penyelesaian baik di dalam dan di luar pengadilan.

“Upaya hukum yang ditempuh hingga saat ini karena tidak ada respons apapun dari Depkominfo, sedangkan adanya info pengiriman surat,  sebenarnya pihak imoca berkirim surat ke menkominfo yang isinya informasi dan juga usulan yang baik untuk semua pihak,” katanya.

Berkaitan dengan langkah pendaftaran, Andreas mengungkapkan, ada tekanan secara implisit bagi anggota Imoca untuk melakukan hal itu karena operator menanyakan tentang izin dari BRTI. “Semua anggota adalah pebisnis. Tidak mungkin roda bisnis berhenti karena ada kasus hukum,” elaknya.

Sementara Basuki membantah, lembaganya melakukan tekanan terhadap operator untuk memaksa penyedia konten mendaftar ke BRTI. “Alasan yang tidak masuk akal. Ini era reformasi, buat apa saya menekan operator. Harus diingat yang mendaftar banyak juga bukan anggota Imoca,” tegasnya.

Salah Langkah

Pada kesempatan lain, pengamat hukum telematika Kamilov Sagala menilai langkah yang diambil oleh Imoca dengan menuntut perdata regulator salah langkah karena belum ada kerugian yang diderita penyedia konten tersebut.

“Jika digunakan pemikiran terbalik, regulator bisa menuntut balik para penyedia konten mengingat selama ini harusnya ada setoran ke negara tetapi belum dilakukan. Buktinya banyak operator yang merasa tidak membayar BHP penyedia konten,” katanya.

Menurut Kamilov, jika para penyedia konten mau bersabar, BRTI tentunya masih membuka peluang untuk negosiasi. “Masalah di penyedia konten itu sebenarnya pada ketimpangan dalam pembagian keuntungan dengan operator. Kegiatan bisnisnya menjadi makin berat dengan adanya pungutan  BHP. Seharusnya mereka meminta bantuan   mediasi ke regulator untuk mendesak operator  meningkatkan revenue sharing,” katanya.

Ya, mengambil langkah negosiasi sebenarnya lebih elegan ketimbang ketimbang jalur ‘keras’ mengingat  yang dilawan adalah tembok penguasa.  jika pun Imoca nantinya menang,  menjadi arang dan kalah menjadi abu. Ironisnya lagi, pelanggan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari konflik ini karena tarif SMS Premium tetap saja mahal sementara isi layanannya belum premium.[dni]

020609 Dana USO Harus Dioptimalkan

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meminta pemerintah untuk mengoptimalkan dana Universal Service Obligation (USO) yang tersimpan dalam rekening negara untuk menyukseskan transformasi sosial.

“Harus diingat kutipan USO itu adalah sumbangan industri tidak hanya untuk membuka akses telekomunikasi, tetapi melakukan transformasi sosial. Sebaiknya jika masih ada dana USO dioptimalkan penggunaannya, salah satunya untuk pembangunan Palapa Ring,” ujar Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, Senin (1/6).

Nonot menegaskan, dana yang menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah   pungutan Biaya Penyelenggaraan (BHP)  sebesar    0,50 persen dari pendapatan kotor opeator, sedangkan untuk USO sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor bukanlah murni hak negara.

Dikatakannya, jika dana USO digunakan sebagai alat transformasi maka tidak tepat dana tersebut dikelola oleh Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (BTIP) tetapi oleh Badan Pelaksana (BP) USO.

“Rasanya kalau BTIP itu identik dengan hanya membuka akses telekomunikasi. Jika ingin transformasi sosial dibuat BP USO,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Komite Manajemen Palapa Ring Tonda Priyanto  mengatakan, XL belum secara resmi keluar  dari konsorsium Palapa Ring. “Kami baru mulai rapat minggu ini menentukan sikap terhadap XL. Jika benar XL mundur,  perlu dikaji kembali nilai investasi yang dibutuhkan dan rute yang akan dilaluinya,” katanya.[dni]

020609 NTS Harus Kembalikan Pulsa Konsumen

axisJAKARTA—Natrindo Telepon Seluler (NTS) diminta untuk mengembalikan pulsa yang terpakai oleh pelanggannya akibat adanya kasus pemberian “pulsa siluman” pada Senin (25/5) pekan lalu.

“Operator tersebut harus mengembalikan pulsa yang terpakai oleh pelanggan akibat adanya pulsa siluman yang masuk ke ponselnya. Tidak cukup hanya dengan meminta maaf. Jika ditarik ke undang-undang konsumen, ini bisa dikatakan penipuan,” ujar Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Senin (1/6).

Menurut Kamilov, masuknya pulsa siluman ke dalam nomor ponsel pelanggan pemilik merek dagang Axis tersebut telah menjadi stimulus bagi pengguna untuk melakukan panggilan.

“Ironisya karena pulsa siluman yang terpakai adalah  pulsa milik sendiri dan menjadi habis. Padahal, jika tidak ada pulsa yang masuk tiba-tiba, tentunya pelanggan tidak berubah pola komunikasinya menggunakan nomor Axis. NTS harus membuktikan slogan sebagai GSM yang baik dengan mengganti pulsa konsumennya,” katanya.

Kamilov meminta, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk melakukan audit terhadap jaringan milik NTS mengingat tahun ini ditetapkan sebagai eranya kualitas layanan. “Rasanya aneh, BRTI hanya diam melihat konsumen dianiaya seperti ini. Sudah tidak pantas menunggu laporan masuk baru bertindak,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Senin minggu lalu sebagian dari sekitar dua juta lebih  pelanggan Axis mendapatkan “pulsa siluman”  mulai dari 50 ribu sampai dengan 300 ratus ribu rupiah. Pelanggan yang senang, langsung memanfaatkan pulsa tersebut. Tetapi, kenyataan berbicara lain, bukannya mendapatkan bonus pulsa, tetapi rupiah sendiri yang terpakai.

Pihak NTS  hanya meminta maaf tanpa memberikan penjelasan mengenai kejadian ini. Ironisnya, NTS baru mengetahui   kesalahan tersebut setelah mendapatkan laporan dari para konsumen.

“Kami akui banyak pelanggan Axis yang mendapat pulsa tiba-tiba.  Kami tarik kembali karena ada kesalahan dari sistem,” kata Manager Corporate Communication NTS Ati Kisjanto.[dni]