290509 KPPU Desak PP Merger Direalisasikan

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak pemerintah untuk merealisasikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang merger dan akuisisi untuk mendukung keberadaan pasal 28 dari UU Anti Persaingan tidak Sehat.

“Sejak UU itu disahkan hampir 10 tahun lalu, PP itu hanya menjadi bahan diskusi. Seharusnya pemerintah merealisasikan itu agar sebagai pelaksana UU KPPU memiliki dukungan payung hukum yang lebih kuat,” tegas Direktur Komunikasi KPPU, A.Junaidi, di Jakarta, Kamis (28/5).

Dikatakannya, mengawasi proses merger yang bisa berujung pada penguasaan pasar dominan oleh pelaku usaha merupakan hal yang lumrah bagi lembaga sejenis di luar negeri.”KPPU ini bukan hanya menilai tender. Wewenangnya lebih luas,” katanya.

Diungkapkannya, untuk mengatasi kekosongan hukum akibat tidak adanya PP, KPPU mengakali dengan mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) tentang merger.
“Peraturan ini hanya mengikat KPPU. Jika ada PP tentu bisa menjadi rujukan yang sama oleh lembaga terkait merger,” katanya.

Dijelaskannya, dalam Perkom yang dibuat mengatur tentang pranotifikasi merger dimana sebelum aksi korporasi itu dilakukan pelaku usaha secara sukarela menginformasikan ke KPPU.

KPPU akan menilai nantinya aksi korporasi tersebut melanggar UU Anti persaingan tidak sehat atau tidak. Pranotifikasi berlaku bagi BUMN, BUMD, dan pelaku usaha asing yang beroperasi dan berdampak pada pasar domestik jika aset hasil penggabungan melebihi 2,5 triliun rupiah atau omzet lima triliun rupiah.

Sementara untuk industri keuangan nilai aset mencapai 10 triliun rupiah atau memiliki nilai penjualan melebihi 15 triliun rupiah. “Bisa juga dilihat dari penguasaan pasar melebihi 50 persen,” katanya.

Junaidi mengakui, meskipun Perkom ino bersifat sukarela pelaku usaha sebaiknya mengikuti karena akan memberikan jaminan di kemudian hari aksi korporasinya tidak akan diselidiki oleh KPPU. “Jika tidak dilaporkan bisa saja KPPU menyelidiki dan membatalkan merger,” katanya.

Menurut Junaidi, Perkom ini akan lebih kuat jika ada PP karena payung hukumnya lebih luas. “Tetapi dengan Perkom saja banyak yang mengikuti. Buktinya, sudah ada satu badan usaha yang menginformasikan aksi mergernya ke KPPU,” katanya.[Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s