290509 KPPU Desak PP Merger Direalisasikan

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak pemerintah untuk merealisasikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang merger dan akuisisi untuk mendukung keberadaan pasal 28 dari UU Anti Persaingan tidak Sehat.

“Sejak UU itu disahkan hampir 10 tahun lalu, PP itu hanya menjadi bahan diskusi. Seharusnya pemerintah merealisasikan itu agar sebagai pelaksana UU KPPU memiliki dukungan payung hukum yang lebih kuat,” tegas Direktur Komunikasi KPPU, A.Junaidi, di Jakarta, Kamis (28/5).

Dikatakannya, mengawasi proses merger yang bisa berujung pada penguasaan pasar dominan oleh pelaku usaha merupakan hal yang lumrah bagi lembaga sejenis di luar negeri.”KPPU ini bukan hanya menilai tender. Wewenangnya lebih luas,” katanya.

Diungkapkannya, untuk mengatasi kekosongan hukum akibat tidak adanya PP, KPPU mengakali dengan mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) tentang merger.
“Peraturan ini hanya mengikat KPPU. Jika ada PP tentu bisa menjadi rujukan yang sama oleh lembaga terkait merger,” katanya.

Dijelaskannya, dalam Perkom yang dibuat mengatur tentang pranotifikasi merger dimana sebelum aksi korporasi itu dilakukan pelaku usaha secara sukarela menginformasikan ke KPPU.

KPPU akan menilai nantinya aksi korporasi tersebut melanggar UU Anti persaingan tidak sehat atau tidak. Pranotifikasi berlaku bagi BUMN, BUMD, dan pelaku usaha asing yang beroperasi dan berdampak pada pasar domestik jika aset hasil penggabungan melebihi 2,5 triliun rupiah atau omzet lima triliun rupiah.

Sementara untuk industri keuangan nilai aset mencapai 10 triliun rupiah atau memiliki nilai penjualan melebihi 15 triliun rupiah. “Bisa juga dilihat dari penguasaan pasar melebihi 50 persen,” katanya.

Junaidi mengakui, meskipun Perkom ino bersifat sukarela pelaku usaha sebaiknya mengikuti karena akan memberikan jaminan di kemudian hari aksi korporasinya tidak akan diselidiki oleh KPPU. “Jika tidak dilaporkan bisa saja KPPU menyelidiki dan membatalkan merger,” katanya.

Menurut Junaidi, Perkom ini akan lebih kuat jika ada PP karena payung hukumnya lebih luas. “Tetapi dengan Perkom saja banyak yang mengikuti. Buktinya, sudah ada satu badan usaha yang menginformasikan aksi mergernya ke KPPU,” katanya.[Dni]

290306 Telkom Lebih Serius Garap Jasa Data

logo_telkomJAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan lebih serius menggarap pasar layanan data untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatannya.

“Tren ke depan operator memang harus banyak bermain di data. Kami sudah mempersiapkan beberapa produk. Salah satunya adalah Speedy yang telah siap dengan akses broadband data,” ujar Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata di Jakarta, Kamis (28/5).

Berdasarkan catatan, jasa Speedy telah memiliki  satu juta pelanggan dan berhasil berkontribusi pada pendapatan perseroan melewati angka dua digit atau sekitar 11 persen. Telkom sendiri mencoba realistis dengan mengharapkan pertumbuhan pendapatan perseroan hanya single digit.

Diungkapkan Nyoman, langkah kejutan yang dipersiapkan oleh Telkom untuk meningkatkan penetrasi Speedy adalah dengan menyiapkan program bundling penjualan Speedy bersama netbook. Netbook adalah piranti komputer jinjing yang memiliki berat ringan dan dibekali dengan akses internet melalui WiFi.

“Ini merupakan taktik memudahkan pelanggan mendapatkan perangkat agar jaringan Speedy tetap digunakan. Program ini akan diluncurkan tak lama lagi mengingat kompetitor sedang merancang strategi yang sama,” katanya.

Selain memaksimalkan jasa data, Nyoman mengatakan, Telkom semakin agresif melakukan penggunaan sumber daya jaringan, pemasaran, dan layanan (shared service), secara bersama oleh kelompok usaha Telkom untuk efisiensi.
Langkah ini  diyakini bisa menghemat biaya pembangunan lewat capital expenditure (capex) dan operasional (opex), juga ikut menggenjot pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Sejak dimulai 2006 lalu, total nilai sinergi Telkom Group yang bisa dihitung sampai dengan akhir 2008 mencapai 3,5 triliun rupiah. Jika ditotal sampai saat ini nilainya bahkan bisa mencapai 4 triliun rupiah.

“Salah satu contoh sinergi yang kami lakukan adalah menggandeng Finnet yang juga grup sendiri untuk melakukan penagihan. Ini bisa menghemat biaya operasional perusahaan karena Telkom memiliki banyak kantor layanan,” tuturnya.[dni]

290506 Penjualan Produk Telekomunikasi Perkantoran Turun 30 Persen

telepon meneleponJAKARTA-Penjualan produk telekomunikasi perkantoran diperkirakan turun sebesar 30 persen akibat adanya krisis ekonomi tahun ini.

Produk telekomunikasi penurunan diantaranya diantaranya  digital cordless phone dan mesin fax.

“Penjualan kami akan turun 30 persen selain karena krisis ekonomi juga adanya Pemilu. Ini membuat perkantoran menunda melakukan pembelian,” ujar Product Supervisor Corporate Division ITCOMM Helly Chatalina di Jakarta, Kamis (28/5).

ITCOMM adalah distributor untuk produk merek Sahitel dan Panasonic.

Dikatakannya, penjualan ke segmen korporasi sangat memegang penting karena selama ini produknya dijual ke pasar tersebut. “Untuk pasar ritel hanya 20 persen yang menyerap produk kami,” tuturnya.

Meskipun diprediksi penjualan akan menurun, ITCOMM tetap akan menggenjot peluncuran produk baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”Pasar masih ada yang mencari produk baru,” katanya.

Pada kesempatan sama, Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata mengatakan, sebagai penyelenggara jasa telepon kabel akan tetap mendukung penjualan peralatan telekomunikasi perkantoran karena memiliki pangsa pasar yang sama.

“Pasar telepon kabel meskipun stagnan tetap saja bisa memberikan sumbangan bagi pendapatan,” katanya.

Salah satu cara yang dilakukan Telkom adalah dengan memberikan potongan harga untuk pembelian cordless phone yang didistributori oleh ITCOMM.

“Informasi potongan harga akan diinformasikan melalui SMS bagi pelanggan Flexi atau Speedy,” ujarnya.[Dni]