270509 UU LLAJ Belum Ideal

macet2JAKARTA—Undang-undang  Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dinilai belum ideal karena dalam regulasi tersebut tidak secara tegas menyebutkan peran masing-masing pelaku usaha dalam menyediakan angkutan umum yang terjangkau.

“Dalam regulasi tersebut tidak secara implisit menyebutkan definisi kewajiban pemerintah terhadap usaha angkutan yang dilaksanakan swasta. Begitu juga kewajiban pemerintah menyediakan transportasi terjangkau,” ungkap Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Selasa (26/5).

Danang mengharapkan,  pemerintah secepatnya mengimplementasikan UU LLAJ dalam bentuk Peraturan Pelaksana (PP) dan secara tegas menyebutkan hal yang belum implisit disebutkan dalam regulasi terbaru itu.

“Kuncinya di PP tersebut. Pemerintah harus bisa membuat PP secara tepat waktu.   Jangan lama-lama dan merasa senang dengan isi UU yang melampaui draft hasil pemerintah,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Departemen Angkutan dan Prasarana Organisasi Angkutan Darat (Organda) Rudy Tehamihardja meragukan undang-undang yang baru nanti bakal memberikan dampak positif bagi upaya memperbaiki kondisi angkutan umum.

Dia menjelaskan UU LLAJ tersebut belum mengatur industri jasa angkutan atau pelayanan publik bidang jasa angkutan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. “UU ini tidak menjadikan UU lain sebagai pertimbangan, seperti UU perlindungan konsumen,” katanya.

Sementara itu,  DPR RI  mengesahkan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUU LLAJ) menjadi  UU LLAJ dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (26/5).

Juru bicara 10 fraksi dalam pandangannya secara bulat menyatakan persetujuan RUU dengan 22 bab dan 326 pasal itu untuk disahkan sebagai UU LLAJ atau berkembang jauh dari UU  sebelumnya yang meliputi 16 bab dan 74 pasal.

Wakil Ketua Komisi V, Joseph Umarhadi mengatakan, regulasi baru tersebut  lebih lengkap dan tegas  dalam memberikan aturan dan penertiban kepada pengguna jalan raya.

“Regulasi ini lebih tegas jika terkait hukuman.  Misalnya, jika pengemudi  ketahuan mengemudi secara ugal-ugalan dan terbukti mengakibatkan luka ringan saja tiga tahun penjara,” katanya.

Menurut Joseph, UU tersebut  akan  membantu angkutan jalan   sebagai mesin pembunuh di Indonesia menuju  roadmap to zero accident.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan,  UU itu yang baru semakin memperjelas kewenangan, tanggungjawab dan fungsi Kepolisian, Dephub dan DPU dalam pengaturan jalan raya.

Misalnya saja, untuk urusan surat izin mengemudi (SIM) masyarakat harus berurusan dengan polisi, karena polisi yang menerbitkan. Selain itu, nantinya juga tidak ada lagi nomor polisi tetapi  nomor registrasi kendaraan.

Sementara untuk kendaraan tidak bermotor yang tadinya diusulkan
untuk mendapatkan SIM, tidak dimasukkan ke dalam UU. Masalah kendaraan
tidak bermotor diserahkan kepada kewenangan pemda untuk mengaturnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s