280509 NTS Pertimbangkan Ikut Palapa Ring

logo-axisJAKARTA–Natrindo Telepon Seluler (NTS) mempertimbangkan untuk menggantikan posisi XL di konsorsium Palapa Ring untuk mendukung keberadaan infrastruktur teknologi informasi  di Indonesia.

“Kami menyiapkan dana sebesar 1,6 miliar dollar AS untuk pembangunan infrastruktur guna mengembangkan jaringan NTS. Jika ada kesempatan untuk menyediakan infrastruktur murah, kenapa tidak,” ungkap Presiden Komisaris NTS Saud al Daweesh Preskom NTS di Jakarta, Rabu (27/5).

Sebagai pemain baru, pemilik merek dagang Axis itu  terbuka untuk membangun bersama-sama dengan operator lain infrastruktur serat optik di kawasan timur Indonesia  asalkan bisa mendukung pengembangan jaringannya.

“Kami terbuka untuk bekerjasama dengan siapa pun. Justru lebih baik bekerjasama membangun industri,” katanya.

Menanggapai hal itu, juru bicara konsorsium Palapa Ring Rakhmat Junaedi menyambut gembira adanya peserta baru di  Palapa Ring. “NTS tinggal ambil formulir di konsorsium. Kami terbuka sekali,” katanya.

Rakhmat mengatakan, seiring mundurnya XL pada akhir pekan lalu, konsorsium sedang mengaji besaran investasi dan panjangnya serat optik. “Jika ada XL investasi 150 juta dollar AS, sekarang jadi mengerut menjadi 120 juta dollar AS, tentunya ini memperpendek panjang serat optik,” katanya.[Dni]

280509 Laporan Qos Kuartal Pertama : Upaya Memberikan Transparansi

grafik-lontBadan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menunjukkan keseriusannya menjaga performa kualitas layanan dari operator terhadap pelanggan pada tahun ini. Setelah menerbitkan regulasi tentang kualitas layanan melalui  PerMenKominfo No. 10, 11, 12, 13, 14 tahun 2008, mulai tahun ini regulator menginstruksikan  semua operator untuk memberikan laporan kualitas pelayanannya.

Laporan tersebut diberikan secara periodik dan harus diumumkan melalui situs regulator dan   masing-masing operator. Laporan kuartal pertama telah keluar belum lama ini. Secara umum, kinerja dari  operator telekomunikasi memenuhi standar kualitas layanan  milik regulator.

Namun, masih ada catatan kecil yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) dari beberapa operator khususnya pemilik lisensi Fixed Wireless Access (FWA) dan seluler yang memiliki total pelanggan sekitar 90 juta nomor saat ini.

Untuk operator FWA, Telkom dan Indosat dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik karena mampu melewati standar regulator. Sayangnya, hal ini tidak diikuti oleh Bakrie Telecom (BTEL) yang memiliki 8 juta pelanggan.

Berdasarkan laporan, BTEL belum sempurna untuk pemenuhan permohonan aktivasi prabayar dalam waktu 24 jam dan memiliki jumlah laporan gangguan layanan untuk setiap 1.000 pelanggan lumayan tinggi yakni 24,5 persen. Layanan customer service dari BTEL pun tidak sempurna bahkan hanya melewati sedikit dari standar regulator.

Sementara untuk jasa seluler, PR masih menjadi milik bersama baik oleh kaum incumbent ataupun medioker. Indosat memiliki persentase paling rendah untuk penyelesaian keluhan atas akurasi charging prabayar yang diselesaikan dalam 15 hari kerja ketimbang Telkomsel dan XL.

Sedangkan Hutchinson CP Telecommunication Indonesia (HCPT) pemegang standar terendah di kalangan kaum medioker.  Hal itu terlihat dari tingginya persentase keluhan atas akurasi tagihan dalam satu bulan terakhir, penyelesaian keluhan atas akurasi charging prabayar yang diselesaikan dalam 15 hari kerja,  dan jumlah laporan gangguan layanan untuk setiap 1.000 pelanggan.

Berkaitan dengan kinerja jaringan, Telkomsel masih harus memperbaiki tingkat dropped call, sementara Indosat harus memperbaiki kinerja dalam mengirimkan SMS dengan interval waktu antara pengiriman dan penerimaannya tidak lebih dari 3 menit.

Untuk kaum medioker, HCPT kembali harus memperbaiki kinerja jaringannya dimana  memiliki persentase dropped call di atas rata-rata industri dan pengiriman pesan singkat hanya sedikit di atas standar regulator.

Denda

Anggota Komite BRTI Heru Sutadi menilai, secara keseluruhan kinerja dari operator lumayan memuaskan jika melihat laporan yang diberikan. “Tetapi ini kan masih kuartal pertama dan ada  yang menggunakan data kuartal keempat 2008. Karena itu masih  butuh verifikasi lebih lanjut,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (27/5).

Menurut Heru, masih bisanya dilampaui standar kualitas layanan dari regulator tak bisa dilepaskan dari tidak adanya kejadian luar biasa selama kuartal pertama tahun ini layaknya hari Lebaran. “Jika Lebaran dan puasa itu trafik meningkat dua kali lipat. Nah, saat itu baru pada keleleran tuh operator,” katanya.

Selanjutnya Heru mengatakan, regulator memberikan penilaian terhadap kinerja operator selama satu tahun. Jika tidak memenuhi standar akan terkena sanksi denda per pelanggaran sebesar 200 juta rupiah, sementara untuk tidak memenuhi layaanan minimal yang wajib disediakan per jenis layanan denda yang diberikan adalah 10 juta rupiah.

Secara terpisah, Direktur Jaringan XL Dian Siswarini mengatakan, walaupun menawarkan harga yang sangat terjangkau untuk pelanggannya, XL selalu berusaha agar kualitas jaringan tetap terjaga dan berada di atas rata-rata.

“Titik berat strategi jaringan tahun ini adalah peningkatan kualitas, sehingga walaupun BTS yg dibangun tidak sebanyak tahun lalu, teknologi  dan fitur  jaringan yang diterapkan adalah terkini,” katanya.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro meminta, harus secara adil menilai kinerja jaringan operator besar karena memiliki jumlah pelanggan lebih banyak. “Hal itu karena jumlah trafik yang di-handle lebih besar maka menjadi hal yang biasa drop call agak banyak. Namun, yang penting Indosat masih memenuhi standar kualitas regulator,” katanya.

Sementara itu, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi berkilah rendahnya performa BTEL karena sedang melakukan  upgrade beberapa sistem. “Ini harus dilakukan untuk menjaga  kualitas ke depan menjadi lebih terjamin dan masyarakat bisa dipenuhi ekspektasinya. Lagipula ini masih kuartal pertama,” katanya enteng.

Dipertanyakan

Pada kesempatan lain, Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mempertanyakan laporan yang diberikan oleh operator karena realitas di lapangan kualitas layanan yang diberikan tidak menyenangkan pelanggan.

“Saya sudah baca laporan yang diberikan oleh operator. Menurut saya itu belum detail dan regulator harus memferivikasinya. Jangan mau dibohongi oleh data-data di atas kertas,” katanya.

Berdasarkan riset yang dilakukan LPPMI belum lama ini hanya 59 persen dari total 200 responden yang menyatakan layanan operator berkualitas. Pelanggan  yang  merasa layanan operator menjadi buruk meningkat setelah  tarif ritel dipangkas hingga 70 persen pada April 2008. Padahal sebelumnya 78 persen responden merasa layanan operator berkualitas.[dni]

280509 Perangkat Lokal Siap Layani Teknologi BWA

wimax-1JAKARTA–Penyedia perangkat lokal menyatakan siap melayani operator pengusung teknologi Broadband Wireless Access (BWA) meskipun banyak pihak menyangsikan kualitas produknya.

“Produk lokal mampu melayani pemenang lisensi BWA nantinya. Tidak ada masalah. Berbagai ujicoba telah dilewati untuk mendapatkan sertifikat,” tegas Direktur Utama TRG Sakti Wahyu Trenggono kepada Koran Jakarta, Rabu (27/5).

Dikatakannya, sebelum perangkat lokal mendapatkan kepercayaan dari industri, produknya telah diuji di Risti Telkom dan mendapatkan sertifikat, serta  lolos tes di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Trenggono meminta, pihak-pihak yang tidak percaya akan kemampuan dari produk lokal untuk memberikan kesempatan membuktikan diri dan tidak prematur menjatuhkan prasangka mengerdilkan hasil kreasi anak bangsa.

“Sekarang lagi heboh tentang hidup berdikari. Depkominfo sudah memberikan kesempatan, kenapa tidak didukung? Seharusnya komponen bangsa ini kompak,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Riset dan Teknologi menilai PT Hariff Daya Tunggal Engineering dan PT Teknologi Riset Global (TRG) sebagai perusahaan yang memenuhi ketentuan perangkat lokal dari Depkominfo belum siap menyediakan perangkat BWA di pita 2,3 GHz.

Departemen tersebut meminta kedua perusahaan untuk melakukan riset dan pengembangan lebih mendalam jika ingin berbicara banyak.

Masih menurut departemen tersebut, ketidaksiapan kedua perusahaan lokal itu  terlihat pada saat uji coba perangkat  di Puspitek Serpong, belum lama ini.

Perangkat base station dari Hariff dan TRG hanya bisa menjangkau 15 customer premises equipment (CPE) dengan daya jangkau sampai 6 km.

Sementara  WiMax Forum mensyaratkan dalam satu base station bisa menjangkau minimal 100 CPE.[dni]

280509 Persaingan Usaha : Kala Interkoneksi Dijadikan Senjata

teleponKetika PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) meluncurkan jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI) clear channel dengan kode akses 009 pada pertengahan April lalu, banyak kalangan sudah mewanti-wanti pemilik merek dagang Esia tersebut terkait  penetapan tarif yang kelewat berani.

“Harga yang ditawarkan BTEL terlalu berani. Bisa jadi dua pemain  (Telkom dan Indosat) akan enggan membuka interkoneksi,” ujar seorang praktisi kala itu.

BTEL membanting tarif SLI sebesar 77 persen ketimbang yang ditawarkan oleh kompetitornya. Strategi merusak pasar  ini berhasil dilakukan untuk jasa Fixed Wireless Access (FWA) melalui Esia dan diharapkan 009 mendapatkan hasil yang sama.

Namun, nasib berkata lain. Hal itu dapat dilihat dari molornya peluncuran SLI 009 yang seharusnya hadir pada Februari  2009 menjadi molor dua bulan kemudian. Semua itu tak bisa dilepaskan dari  lamanya pembukaan interkoneksi akibat tarif promosi BTEL.

Interkoneksi secara teknis diartikan sebagai  keterhubungan antarjaringan telekomunikasi originasi dan terminasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Faktor ini menjadi hal yang krusial bagi SLI 009 jika ingin menikmati kue tiga triliun rupiah dari nilai bisnis SLI setiap tahunnya.

Hal ini karena basis pelanggan dari BTEL baru sekitar 8 juta nomor. Sementara Telkomgrup mencapai 93 juta nomor dan Indosat mencapai sekitar 40 juta nomor. Jika interkoneksi  dibuka, BTEL mengharapkan pelanggan pesaing akan mencoba tarif murah SLI 009 meskipun ada pembagian keuntungan dengan pesaing.

Tetapi, negosiasi pembukaan interkoneksi tidaklah mudah. Indosat menetapkan syarat yang berat. Selain meminta bayaran kelewat mahal untuk set up billing sistem, operator tersebut mendesak BTEL tidak menerapkan tarif promosi selama tiga bulan pertama jika interkoneksi dibuka.

“Kenapa BTEL dilarang menerapkan tarif promosi? Ini kan namanya takut bersaing, karena secara implisit Indosat mengaku takut pendapatannya tergerus oleh 009,”ungkap  VP Intercarrier Bakrie Telecom Herry Nugroho, kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengancam, jika Indosat tidak mengubah persyaratannya akan melaporkan hal tersebut ke regulator. “Kita tunggu perkembangan terbaru. Target kami bulan Juni ini sudah selesai. Jika tidak ada perubahan, kami lapor ke regulator,” katanya.

Sementara itu, Direktur Penjualan Korporat dan Jabotabek Indosat Fadzri Sentosa mengatakan, hingga  saat ini   masih berkoordinasi secara intensif dengan  BTEL  mengenai berbagai hal, termasuk soal interkoneksi dan program promosi. “Kami berharap akan segera selesai dan segera ditindaklanjuti dengan PKS dalam waktu dekat ini,” katanya.

Pada kesempatan lain, Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah menegaskan, tidak ada masalah berkompetisi dengan pesaing lainnya dalam penyelenggaraan SLI. “Kami tidak takut dengan kompetitor karena itu interkoneksi dibuka asal memenuhi ketentuan teknis. Harus diingat, basis pelanggan Telkom paling besar dan tidak mudah menggoda mereka ke operator lain,” tuturnya.

Menciderai Kompetisi

Secara terpisah, Direktur Kebijakan & Perlindungan Konsumen, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala, menilai tindakan yang dilakukan Indosat tersebut menciderai kompetisi sehat yang dibangun selama ini oleh industri.

“Indosat bisa dikatakan menggunakan ‘kekerasan’ karena menyalahgunakan alat produksinya terhadap BTEL. Tidak elok perusahaan sebesar itu menetapkan syarat yang tidak masuk akal dalam pembukaan interkoneksi,” tegasnya.

Kamilov mengingatkan, jika syarat pelarangan pemberlakuan tarif promosi dipaksakan, akan merugikan pelanggan Indosat karena tidak bisa merasakan tarif murah BTEL.

Kamilov meminta, regulator sebagai pemberi lisensi untuk turun tangan secara informal menengahi persengketaan tersebut. “Tidak bisa regulator hanya menunggu laporan. Meskipun secara prosedur menunggu laporan sengketa, masalah ini kan bisa diredam sebelum menjadi preseden. Regulator jangan seperti pemadam kebakaran,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, pembukaan interkoneksi merupakan satu kewajiban dan dijamin dalam regulasi yakni Permen No 8/2006.

“Pembukaan itu dilakukan secara transaksi bisnis antarperusahaan dengan berpatokan kepada DPI.” Tidak bisa ditahan-tahan atau dijadikan  alat mematikan pesaing,” katanya.

Nonot melihat tindakan yang diambil oleh Indosat sebagai aksi kelabakan menghadapi pesaing dan tidak adanya kelengkapan mendesain model bisnis. “Sebenarnya pembukaan interkoneksi itu akan memberikan pendapatan karena ketika membangun jaringan sudah diatur untuk disewakan. Ini bukti Indosat kelabakan dalam berkompetisi,” katanya.

Menurut Nonot, munculnya aksi menahan pembukaan interkoneksi sebagai bukti tidak mendalamnya penetrasi telekomunikasi di Indonesia. “Itu buktinya penetrasi masih di situ-situ saja. Tidak ada pasar baru yang dibuka sehingga operator menjadi takut membuka interkoneksi, khawatir pelangganya diambil,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi menyayangkan tindakan dari BTEL yang membuka bahan negosiasi pembukaan interkoneksi  ke media massa. “Para petinggi BTEL jika di forum-forum suka bicara janganlah masalah yang masih ‘mentah’ diumbar di media massa. Kenapa pandangan yang bijaksana itu tidak bisa diterapkan ke diri sendiri?” sesal Heru.[dni]

280509 Imoca Tuntut Regulator

ngetik-smsJAKARTA–Asosiasi Penyedia Konten Nasional (Imoca) mengambil langkah hukum yang lebih berani terhadap Permenkominfo No 1/2009 tentang SMS Premium dengan melayangkan gugatan perdata kepada regulator telekomunikasi.

Regulator yang dituntut adalah Menkominfo Muhammad Nuh, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, dan Anggota BRTI Heru Sutadi senilai dua triliun rupiah ke. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kami sudah putus asa dengan langkah ‘lunak’ yang diambil selama ini seperti somasi dan judicial review yang dianggap seperti angin lalu oleh para tergugat. Karena itu untuk menunjukkan keseriusan kami layangkan gugatan perdata,” ujar kuasa hukum Imoca Andreas Tri Suwito Adi di Jakarta Rabu ( 27/5).

Dijelaskannya, gugatan Imoca terhadap keberadaan Permen No 1/2009 adalah terkait dimasukkannya pemberlakukan biaya hak penggunaan frekuensi (BHP) kepada para penyedia jasa konten.

“Jika memang ingin menarik BHP, seharusnya UU telekomunikasi diganti dulu. Hal ini karena di regulasi itu tidak disebutkan penyedia konten sebagai penyelenggara telekomunikasi. Kesalahan ini yang ingin diperbaiki, tetapi tidak didengar oleh regulator,” ketus Ketua Imoca A. Haryawirasma.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengaku tidak takut terhadap gugatan Imoca. “Nanti kita tanggapi di pengadilan,” ujarnya.[Dni]

280509 Pemangkasan Subsidi BBM : Pelni Siapkan Beberapa Langkah Antisipasi

kapal-lautJAKARTA–PT Pelni menyiapkan beberapa langkah antisipasi jika negara merealisasikan langkah memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 10 persen.

“Kami telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi agar penyediaan transportasi murah bisa terjaga,” ujar Direktur Utama Pelni Jusabella Sahea kepada Koran Jakarta, Rabu (27/5).

Dikatakannya, langkah yang telah dipersiapkan adalah pengurangan produksi untuk memangkas biaya BBM, peningkatan Public Service Obligation (PSO) untuk mempertahankan produksi, serta mengaji besaran tarif ekonomi dan bisnis.

Meskipun telah menyiapkan berbagai langkah, Jusabella menyakini, negara tidak akan memangkas subsidi BBM karena yang menggunakan sumber daya bersubsidi tersebut bukan hanya Pelni tetapi seluruh perusahaan pelayaran yang melayani rute dalam negeri untuk mengangkut penumpang, kendaraan, dan barang-barang konsumsi.

Berkaitan dengan perhitungan yang dilakukan oleh BP Migas bahwa konsumsi BBM dari Pelni tidak akan sebesar tahun lalu, Jusabella mengakui, penurunan akibat efisiensi yang dilakukan perseroan.

Contohnya, kapal harus menggunakan putaran ekonomis dan kecepatan yang diatur . “Ini bertujuan untuk efisiensi jumlah PSO Pelni,” katanya.

Sebelumnya, Menhub Jusman Syafii Djamal menegaskan, akan menolak usulan BP Migas memangkas subsidi BBM kepada Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro karena bisa mengancam keterjangkauan angkutan transportasi masssal.

“Usulan itu belum masuk ke rapat kabinet. Saya akan minta menteri ESDM untuk menolaknya,” tegasnya.[Dni]

270509 UU LLAJ Belum Ideal

macet2JAKARTA—Undang-undang  Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dinilai belum ideal karena dalam regulasi tersebut tidak secara tegas menyebutkan peran masing-masing pelaku usaha dalam menyediakan angkutan umum yang terjangkau.

“Dalam regulasi tersebut tidak secara implisit menyebutkan definisi kewajiban pemerintah terhadap usaha angkutan yang dilaksanakan swasta. Begitu juga kewajiban pemerintah menyediakan transportasi terjangkau,” ungkap Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Selasa (26/5).

Danang mengharapkan,  pemerintah secepatnya mengimplementasikan UU LLAJ dalam bentuk Peraturan Pelaksana (PP) dan secara tegas menyebutkan hal yang belum implisit disebutkan dalam regulasi terbaru itu.

“Kuncinya di PP tersebut. Pemerintah harus bisa membuat PP secara tepat waktu.   Jangan lama-lama dan merasa senang dengan isi UU yang melampaui draft hasil pemerintah,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Departemen Angkutan dan Prasarana Organisasi Angkutan Darat (Organda) Rudy Tehamihardja meragukan undang-undang yang baru nanti bakal memberikan dampak positif bagi upaya memperbaiki kondisi angkutan umum.

Dia menjelaskan UU LLAJ tersebut belum mengatur industri jasa angkutan atau pelayanan publik bidang jasa angkutan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. “UU ini tidak menjadikan UU lain sebagai pertimbangan, seperti UU perlindungan konsumen,” katanya.

Sementara itu,  DPR RI  mengesahkan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUU LLAJ) menjadi  UU LLAJ dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (26/5).

Juru bicara 10 fraksi dalam pandangannya secara bulat menyatakan persetujuan RUU dengan 22 bab dan 326 pasal itu untuk disahkan sebagai UU LLAJ atau berkembang jauh dari UU  sebelumnya yang meliputi 16 bab dan 74 pasal.

Wakil Ketua Komisi V, Joseph Umarhadi mengatakan, regulasi baru tersebut  lebih lengkap dan tegas  dalam memberikan aturan dan penertiban kepada pengguna jalan raya.

“Regulasi ini lebih tegas jika terkait hukuman.  Misalnya, jika pengemudi  ketahuan mengemudi secara ugal-ugalan dan terbukti mengakibatkan luka ringan saja tiga tahun penjara,” katanya.

Menurut Joseph, UU tersebut  akan  membantu angkutan jalan   sebagai mesin pembunuh di Indonesia menuju  roadmap to zero accident.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan,  UU itu yang baru semakin memperjelas kewenangan, tanggungjawab dan fungsi Kepolisian, Dephub dan DPU dalam pengaturan jalan raya.

Misalnya saja, untuk urusan surat izin mengemudi (SIM) masyarakat harus berurusan dengan polisi, karena polisi yang menerbitkan. Selain itu, nantinya juga tidak ada lagi nomor polisi tetapi  nomor registrasi kendaraan.

Sementara untuk kendaraan tidak bermotor yang tadinya diusulkan
untuk mendapatkan SIM, tidak dimasukkan ke dalam UU. Masalah kendaraan
tidak bermotor diserahkan kepada kewenangan pemda untuk mengaturnya.[dni]