250509 Microsoft Diduga Lakukan Praktik Monopoli

JAKARTA—Raksasa penyedia piranti lunak dari Amerika Serikat, Microsoft,  diduga telah melakukan praktik monopoli untuk pengadaan sistim operasi perangkat komputer jinjing varian netbook di Indonesia.

Netbook adalah komputer jinjing (laptop0 dalam bentuk mini dengan  ukuran layar   di bawah sepuluh inci, sementara beratnya kurang dari dua kilogram. Perangkat ini  secara khusus diperuntukkan untuk kebutuhan berselancar di dunia Internet dengan  fasilitas wireless fidelity (Wi-Fi).

“Microsoft  memaksakan sistim operasi berbasis proprietary (software kode tertutup) untuk Netbook. Padahal ada sistem lainnya (open source) yang juga bisa sebagai pilihan,” kata Penggiat teknologi komunikasi informasi, Onno Widodo Purbo kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Onno menjelaskan, “pemaksaan” dilakukan oleh Microsoft dengan  mem-preinstall sistem operasi Microsoft Windows ke dalam Netbook, sehingga pembeli tidak memiliki pilihan lain.  “Padahal tidak seluruh pembeli membutuhkan sistem Windows. Parahnya pola preinstall itu membuat harga Netbook melambung tinggi,” katanya.

Onno menegaskan, sejak Oktober tahun lalu sudah berteriak tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh Microsoft tersebut. “Jumat lalu (22/5) saya dipanggil Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga tersebut siap membantu. Sekarang bukti-bukti awal dibutuhkan untuk menjadi perkara,” katanya.

Sementara itu pengamat telematika Heru Sutadi mengatakan,   posisi dominan dari Microsoft  membuat raksasa tersebut  bisa menjual produk dengan harga seenaknya. Akibatnya  masyarakat tidak punya posisi tawar karena tak ada kompetisi.

“Selain itu  perlu juga diteliti tentang kerugian masyarakat dengan  patokan harga yang  dibuat oleh Microsoft. Saya dengar Microsoft malah berani jual rugi. Ini harus dicek,” katanya.

Berdasarkan catatan, Microsoft menjual sistem operasi netbook ke pasar seharga 15 dollar AS. Angka inilah yang dianggap sebagai predatory pricing oleh para praktisi.

Secara terpisah, Direktur Komunikasi KPPU A Junaidi mengatakan, jika bukti dari dugaan praktik monopoli sudah kuat, lembaganya tidak segan untuk menjadikan informasi itu sebagai perkara. “Kami tidak ada keberatan sama sekali untuk menyelidiki Microsoft. Kita tunggu dulu bukti-bukti awal,” katanya.[dni]

250509 Regulator Diusulkan Ubah Sistem Peringkat Maskapai

JAKARTA—Regulator penerbangan diusulkan untuk mengubah sistem peringkat maskapai agar lebih akuntabel dan menciptakan suasana kompetitif di industri.

“Pemerintah sebaiknya mengubah sistem peringkat maskapai selama ini agar konsumen bisa memilih operator  yang memenuhi standar pelayanan prima. Sedangkan bagi regulator sendiri sebagai latihan untuk menjadi wasit yang  handal dan berani mengambil keputusan,” ujar Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, akhir pekan lalu.

Danang mengingatkan, selama ini pihak luar negeri masih  menganggap regulator penerbangan tidak cukup tegas, mudah dipengaruhi dan seringkali ada moral hazard. “Jika pola pemeringkatan diubah yang lebih ketat tentu akan mengubah pola pikir orang-orang di luar negeri,” katanya.

Danang menyarakan, pola pemeringkatan dengan membagi maskapai pada dua kelompok yakni   comply dan non-compliance. Bagi maskapi yang comply  dibagi 3 atau 5 kategori. Sedangkan maskapai non-comply harus segera d-isuspend selama tiga  bulan. Izin terbang diberikan jika sudah memenuhi semua aspek reguasi dengan monitoring ketat oleh regulator melalui evaluasi bulanan.

“Skema ini mungkin tidak lazim di luar negeri. Tetapi ini bisa mengangkat citra regulator,” katanya.

Selain maskapai, lanjutnya, fasilitas bandara juga harus diberikan peringkat terutama menyangkut land side untuk services. “Bandara di Indonesia banyak yang layanannya tidak sesuai standar internasional. Ada baiknya diberikan peringkat sehingga tercipta kompetisi,” katanya.

Untuk diketahui, selama ini regulator  telah melakukan pemeringkatan secara periodik setiap tiga bulan atas kepatuhan maskapai pada aspek keselamatan (safety) dan keamanan (security) penerbangan. Hasilnya terbagi pada peringkat pertama dan kedua. Sedangkan untuk di luar peringkat tersebut, maskapai tidak diizinkan untuk beroperasi.

Secara terpisah, Direktur Angkutan Udara Dephub, Tri S Sunoko mengatakan,
proses pemeringkatan masih terus dilaksanakan.  “Pada  Juli mendatang sudah bisa diberikan kepada masyarakat untuk mengetahui maskapai yang sering delay dan
pelayanannya kurang memuaskan,” katanya.

Dikatakannya,  kriteria-kriteria yang akan dipakai dalam pemeringkatan masih digodok bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), INACA, PT
Angkasa Pura (AP) I dan II.
Kriteria yang sedang dibahas antara lain mengenai on time performance (OTP/ketepatan waktu), pengalihan penerbangan, kesalahan penanganan bagasi dan keluhan pengguna jasa. “Agar hasil penilaian objektif, maka koordinator tim bukan dari Ditjen Perhubungan Udara Dephub. Dephub hanya menjadi fasilitator,” katanya

Tri mengungkapkan, salah satu metode dan mekanisme penilaian akan mengadopsi  SkyTrax yang telah melakukan pemeringkatan airlines asing untuk peringkat dunia.

Skytrax adalah sebuah lembaga internasional yang berbasis di London, Inggris yang memeringkat kualitas pelayanan maskapai di seluruh dunia dengan melibatkan pengguna jasa dari berbagai negara di berbagai bandara. Selain menilai maskapai, Skytrax juga menilai pelayanan bandara-bandara.
Sementara itu, Sekjen Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Tengku Burhanuddin menyatakan keberatan dengan pemeringkatan tersebut. Keberatannya dilandasi oleh karena penyelenggara pemeringkatan tersebut adalah regulator sendiri.
“Harusnya pihak yang independen,” tegasnya.

Audit Keuangan

Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dephub, Herry Bakti Singayudha Gumay menegaskan, proses audit laporan keuangan maskapai akan tetap dijalankan sesuai amanah UU Penerbangan No 1/2009. “Akan ada auditor dari departemen perhubungan nantinya untuk memeriksa laporan keuangan dari setiap maskapai,” katanya.

Menurut Herry, proses pemeriksaan laporan keuangan itu penting dilakukan agar regulator selalu ter-update dengan kondisi internal maskapai. “Jangan seperti kemarin. Tiba-tiba dua maskapai melapor berhenti beroperasi,” katanya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Mandala Airlines Trisia Megawati mengaku tidak khawatir dengan adanya ketentuan pelaporan kinerja keuangan ke regulator. “Jika aturan meminta seperti itu, kami siap comply,” tegasnya.[dni]

250509 Pemerintah Akan Tertibkan TV Berbayar Ilegal

JAKARTA—Pemerintah akan menertibkan pengoperasian TV berbayar ilegal yang makin marak di wilayah Indonesia untuk menegakkan regulasi penyiaran dan telekomunikasi.

“Kami akan mengedepankan pendekatan persuasif untuk menertibkan para penyelenggara ilegal tersebut.  Acuannya Undang-undang penyiaran dan telekomunikasi,” kata Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Minggu (24/5).

Dikatakan  Gatot, langkah persuasif perlu dilakukan karena belakangan muncul kerancuan akan   penyelenggaraan televisi berbayar yang tidak berizin dan berizin di daerah. Semua itu tak bisa dilepaskan dari banyaknya regulasi yang keluar dari  Ditjen Postel dan  Ditjen SKDI.

“Kini konsolidasi antara Depkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah cukup lama sehingga  kondisinya konstruktif. Hal ini membuat tidak pada tempatnya lagi mempertanyakan keabsahan izin tunggal,” jelasnya.

Berdasarkan monitoring Depkominfo saat ini penyebaran kembali (redistributor) oleh penyelenggara televisi berlangganan ilegal   dilakukan oleh sekitar 700 entitas bisnis untuk cakupan sekitar 1,4 juta pelanggan di seluruh Indonesia.Sementara  jumlah pelanggan televisi berlangganan di Indonesia secara legal  adalah sekitar 900 ribu.

Pola operasional redistribusi secara ilegal dilakukan dengan tiga cara. Pertama,  menjadi pelanggan dari penyelenggara televisi berlangganan nasional yang berizin dan kemudian, dilakukan redistribusi program siaran tanpa izin dari penyelenggara televisi berlangganan nasional tersebut.

Kedua, menjadi pelanggan dari penyelenggara televisi berlangganan asing yang secara hukum tidak boleh bersiaran di Indonesia dan kemudian, dilakukan redistribusi. Ketiga, membuat head rnd yang terdiri dari beberapa antenna TV Receive Only (TVRO) dan kemudian, melakukan redistribusi dan komersialisasi tanpa izin pemerintah

Gatot menegaskan, dampak dari perbuatan ilegal tersebut  secara signifikan mengurangi Pendapatan Negara dari sektor Pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti,  Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Penyiaran.

“Selain itu jika tidak ditegakkan ini mengesankan regulasi telekomunikasi dan penyiaran kurang dapat berjalan dengan efektif, karena terbukti mudah dilawan. Lebih parah lagi citra Indonesia makin terpuruk sebagai negeri pembajak,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) mengatakan, fenomena berlangganan konten premium secara ilegal telah terjadi sejak tujuh tahun lalu dengan  rata-rata biaya yang dikenakan operator ilegal kepada pelanggannya sebesar 30.000 rupiah  per bulan. Siaran-siaran premium asing yang diminati masyarakat adalah  HBO, CNN, dan ESPN.

“Jika nilai tersebut dikalikan 1,4 juta pelanggan berarti pendapatan yang diraup dalam sebulan mencapai 49 miliar rupiah,” kata Sekjen APMI Arya Mahendra.

Dia memaparkan pertama kali operator ilegal mulai berdiri di sebagian wilayah Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan dan terus berkembang ke daerah Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan Batam.

“Operator ilegal ini tidak perlu mengeluarkan biaya besar pada investasi awal mereka cukup menyediakan dekoder untuk satu saluran dan ongkos untuk menarik kabel ke rumah-rumah yang akan menjadi pelanggannya,” ujarnya.[dni]