190506 PT Pos Akan Direstrukturisasi

posindo1JAKARTA—PT Pos Indonesia (PT Pos) akan direstrukturisasi guna menghadapi liberalisasi bisnis pengiriman surat seperti yang akan diamanatkan oleh UU Pos baru.

”Pemerintah akan menyehatkan PT Pos melalui kementrian Badan Usaha Menteri Negara (BUMN). Nanti pelaksanaannya oleh Deputi Menteri bidang Restrukturisasi,” ungkap Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta di sela-sela Rapat pembahasan RUU Pos, di Jakarta, Senin (18/5).

Dikatakannya, restrukturisasi bisa saja melibatkan penyuntikan modal atau merampingkan organisasi dari perusahaan tersebut. ”Tetapi jika memberikan kompensasi seperti yang diterima Telkom berupa uang tunai saya rasa itu berat untuk diterima,” katanya.

Basuki menjelaskan, pendekatan untuk merestrukturisasi PT Pos akan dilihat dengan investasi yang dilakukan selama ini karena dimanatkan oleh negara dan penyelamatan sebagai perusahaan nasional. ”Sebenarnya liberalisasi itu untuk menyehatkan PT Pos secara tidak langsung. Ini harus dipahami,” jelasnya.

Untuk diketahui, jika RUU Pos diloloskan maka hak monopoli pengiriman surat milik PT Pos akan dicabut. Meskipun bisa menerima keputusan tersebut, PT pos meminta  kompensasi ke pemerintah layaknya Telkom yang diperlakukan sama beberapa tahun lalu.

  1. ”Kami menyambut gembira dilakukannya liberalisasi di bisnis pengiriman surat tersebut. Tetapi, sebagai imbalnya wajar PT Pos meminta kompensasi,” ujar Wakil Dirut PT Pos Indonesia,  I Ketut Mardjana.

Berdasarkan catatan, Telkom ketika dibuka hak monopoli untuk Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) diberikan kompensasi berupa lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI), penggunaan frekuensi 15 MHz, dan uang segar 478 miliar rupiah.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo menegaskan, tidak tepat hak monopoli dari PT Pos dicabut karena perusahaan tersebut mengemban misi melayani seluruh lapisan masyarakat.

”Saya tidak setuju jika hak monopoli iu dicabut. Pemerintah jangan melihat bisnis ini di kota-kota besar saja,” katanya.

Menurut Djoko, infrastruktur PT Pos yang bisa menjangkau hingga seluruh pelosok nusantara belum mampu ditandingi oleh para pemain swasta. ”Jika diliberalisasi dan PT Pos menjadi susah, siapa yang akan melayani pengiriman untuk masyarakat di wilayah terpencil. Ini harus dipertimbangkan. Saya akan perjuangkan agar pasal itu tidak lolos nantinya,” katanya.

Selanjutnya Djoko menegaskan, regulasi baru akan secara transparan meminta semua penyelanggara pengiriman berbadan hukum Indonesia dan bekerjasama dengan perusahaan lokal. ”Kita tidak ingin asing berkuasas di sektor ini. Masalah pembatasan kepemilikan telah menjadi kesepakatan bersama dengan pemerintah. Tinggal menentukan besaran komposisinya saja,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s