180509 PT Pos Minta Kompensasi

posindo1JAKARTA—PT Pos Indonesia (PT Pos) meminta kompensasi ke pemerintah jika hak monopoli pengiriman surat yang selama ini dikelolanya dihilangkan melalui UU Pos baru.

”Kami menyambut gembira dilakukannya liberalisasi di bisnis pengiriman surat tersebut. Tetapi, sebagai imbalnya wajar PT Pos meminta kompensasi,” ujar Wakil Dirut PT Pos Indonesia,  I Ketut Mardjana kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Ketut merasa wajar untuk meminta kompensasi ke pemerintah berupa dana segar karena hal yang sama pernah dilakukan negara terhadap PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) ketika fasilitas monopolinya dicabut.

”Telkom ketika bisnisnya dilebaralisasi juga mendapatkan kompenasi. Karena itu wajar saja permintaan serupa kami lakukan,” katanya.

Berdasarkan catatan, Telkom ketika dibuka hak monopoli untuk Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) diberikan kompensasi berupa lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI), penggunaan frekuensi 15 MHz, dan uang segar 478 miliar rupiah.

Ketut mengatakan, selama ini pelayanan yang dilakukan oleh PT Pos banyak juga karena didorong oleh  tugas negara seperti membangun kantor hingga ke pelosok. ”Adanya liberalisasi tentunya membuat kantor-kantor yang berada di pelosok itu harus diubah dari cost center menjadi business oriented. Dan ini membutuhkan biaya,” tuturnya.

Dicontohkannya, langkah untuk membuat kantor tersebut untuk menjadi business oriented dengan menggelar jaringan online di seluruh kantor. ”Biaya untuk meng-online-kan itu kan tidak murah,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) M. Kadrial mengatakan, pemerintah harus mengatur tentang tarif pengiriman surat jika nantinya dilakukan liberalisasi.

”Selama ini tarif yang ditetapkan oleh PT Pos untuk pengiriman surat kelewat murah. Akhirnya yang menikmati adalah industri besar. Padahal di biaya itu ada subsidi negara,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, masalah penetapan tarif akan diatur nantinya.

”Harus diketahui nantinya jika leberalisasi dilakukan kewajiban pelaku usaha pada negara berupa sumbangan Public Servce Obligation (PSO) tetap ada,” katanya.

Sebelumnya, Basuki mengatakan,  PT Pos akan kehilangan hak monopolinya dalam pengiriman surat jika Undang-undang Pos baru disahkan pada akhir Oktober nanti.

Dalam Rancangan UU Pos yang diusulkan pemerintah sebagai revisi dari UU No 6/84 tentang Pos, pintu liberalisasi dalam bisnis pengiriman surat dibuka lebar. PT Pos tidak berhak lagi untuk melakukan monopoli pengiriman jasa tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya.

Pembahasan dari RUU Pos akan kembali berlangsung pada Senin (18/5)  dan diharapkan  tuntas menjelang selesainya masa bakti dari anggota dewan 2004-2009.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s