190509 Revisi Regulasi E-Money : Angin Segar Bagi Dompet Digital

Pada pertengahan April lalu Bank Indonesia mengeluarkan regulasi baru terkait  e-money melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/12/PBI/2009. Regulasi tersebut memperketat aturan sebelumnya yang telah tertuang pada PBI No.7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Isi revisi yang menjadi sorotan  adalah masalah  batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan.  Untuk jenis tidak terdaftar paling banyak  satu juta rupiah, sedangkan  jenis terdaftar maksimal lima juta rupiah.

Selanjutnya juga diatur batas nilai transaksi dalam satu  bulan   secara keseluruhan paling banyak 20 juta  rupiah yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit.

Di Indonesia ada dua industri yang getol mengembangkan e-money sejak dua tahun lalu yakni perbankan dan operator seluler. Di perbankan nama Flazz (BCA) dan e-Toll (Bank Mandiri) pantas dikedepankan. Sedangkan di jasa seluler yang muncul adalah T-Cash (Telkomsel) dan Dompetku (Indosat).

Di jasa seluler fitur dari e-money dikenalkan dengan nama dompet digital atau   layanan yang  memungkinkan ponsel  berfungsi layaknya dompet penyimpanan uang  yang bisa digunakan  bertransaksi dengan cara yang mudah, cepat, dan aman.

Layanan ini berbeda dengan SMS Banking atau Mobile Banking dimana ponsel hanya jadi semacam pengganti alat Electronic Device Capture (EDC) atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bahkan juga bukan pulsa yang menjadi pengganti uang.

Dalam dompet digital, setiap transaksi yang dilakukan akan langsung mengurangi saldo yang tersimpan dalam rekening ponsel. Sedangkan untuk proses kliringnya diselesaikan melalui back office bank rekanan operator. Sederhananya, cara kerja dari dompet digital ini mirip dengan kartu bermain di arena video game, dimana pelanggan diwajibkan mengisi saldo di kartu terlebih dulu, baru   bisa bermain.

Angin Segar

Associate Operation officer International Finance Corporation, A Bido Budiman mengatakan, terbitnya regulasi  baru itu  merupakan angin segar bagi perkembangan e-money di Indonesia.

“Berbagai hal yang dinilai menghambat oleh penerbit sudah diakomodasi oleh Bank Indonesia. Misalnya masalah simplifikasi pendaftaran dimana KTP dinilai sudah cukup, izin untuk melaksanakan transaksi antarpelanggan,  dan besarnya transaksi,” katanya kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Diharapkannya, regulasi itu akan mendongkrak nilai dari transaksi menggunakan e-money   karena di Indonesia penggunaan kartu debit hingga Maret lalu memiliki  7,9 juta transaksi  dengan nilai 159 trilliun rupiah. “Pengguna e-money itu adalah irisan dari kartu debit. Saya yakin pengguna e-money akan bertambah tahun ini,” katanya tanpa berani memprediksi angka transaksi e-money.

Bido mengatakan, hal lain yang menjadi keuntungan jika e-money diimplementasikan adalah akan mampu membuat masyarakat yang belum memiliki rekening bank menjadi bankable, serta akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan catatan, di Indonesia jumlah rekening adalah 45 persen dari total populasi. Diharapkan adanya e-money akan mendongkrak jumlah pemilik rekening menjadi 73 persen dari total populasi.

Masih Mencari

Sementara itu, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengatakan, jasa dompet digital masih mencari bentuknya di Indonesia. “Kami sudah mengomersialkannya tetapi untuk kelompok tertentu,” katanya.

Guntur mengatakan, tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan dompet digital  terletak pada cara mendorong  pelanggan menggunakannya, memperluas mitra merchant, dan mempermudah pelanggan mengisi kembali uangnya di dompet digital.

VP Digital Business Telkomsel Bambang Suprayogo mengakui, ternyata tidak mudah mengembangkan dompet digital di Indonesia. “Ternyata tidak semudah prediksi awal. Banyak tantangannya. Walaupun regulasi dari Bank Indonesia bisa mendorong jasa ini, tetapi saya rasa masih butuh waktu untuk diterima masyarakat,” katanya.

Untuk diketahui, Telkomsel membenamkan  dana sebesar 50 juta dollar AS   guna mengembangkan T-Cash. Sebelumnya Telkomsel  optimistis, dalam waktu dua tahun dana itu akan kembali jika sepanjang tahun lalu ada 5 juta pelanggan yang menggunakan layanan tersebut. Namun, kenyataan berbicara lain. Hingga sekarang T-Cash hanya mampu menggoda 120 ribu  dari 71 juta pelanggan Telkomsel.

Melihat hal itu, Bido menyarankan para pemain secepatnya melakukan konsolidasi dengan menentukan model bisnis terbaik untuk mengembangkan e-money. “Regulasi sudah mendukung. Sekarang tinggal para pemain menanggalkan ego sektoral agar masing-masing infrastruktur bisa dioptimalkan,” katanya.

Untuk diketahui, di luar negeri layanan ini memiliki tiga model bisnis yakni operator telekomunikasi yang menjadi pemimpin (Led by operator), Bank yang menjadi pemimpin (Led by Bank), atau dijalankan oleh pihak ketiga (led byIndependent Service Provider led).

Direktur Teknologi Informasi & Operasional Bank Permata Georgino Godong mengatakan, tidak tepat menggunakan model bisnis dengan saling menentukan industri mana yang menjadi pemimpin di jasa tersebut. “Bagi saya yang tepatnya adalah saling berbagi infrastruktur. Ini sudah kami mulai dengan mengujicoba ponsel pay,” katanya.

Ponsel Pay adalah sistem transaksi berbasis nomor ponsel di jaringan GSM dan CDMA yang digunakan  sebagai basis rekening e-money. Model menggandeng semua operator seperti Bank Permata ini adalah yang pertama diperkenalkan di Indonesia.

Perlu Bandar

Secara terpisah, Praktisi Telematika Mochammad James Falahuddin menilai  kendala terbesar pada pengembangan dompet digital oleh operator seluler karena belum ada   ‘bandar’ atau payment exchange gateway alias kliring house yang menjadi jembatan transaksi antar operator dan bank.
Dikatakannya, syarat eksklusifitas itu membuat  operator    membebankan biaya  ke pelanggan, sehingga ujung-ujungnya biaya transaksi  menjadi mahal jika di relatifkan ke nilai barang yang akan ditransaksikan.
”Posisi perbankan lebih kuat di jasa ini  karena sudah memiliki infrastrukturnya. Dan bagi Bank mengembangkan sendiri akan lebih menguntungkan  karena uang nasabah   tidak keluar dari sistem  dalam bentuk tunai,” katanya.

James mengingatkan, pemerintah juga harus mulai melengkapi jasa ini dengan badan pengawas yang akan bertindak sebagai wasit jika ada masalah dalam rekonsiliasi dan settlement antarprovider. “Dan tentunya  menjadi hakim untuk keluhan pelanggan,” tegasnya.[dni]

190509 Mengadu Peruntungan Melalui si “Badai”

Ketika Indosat meluncurkan BlackBerry (BB) lima  tahun lalu, banyak kalangan yang memandang sebelah mata. Hal ini karena pasar lokal kal itu  dianggap  belum membutuhkan jasa hasil besutan Research In Motion (RIM) dari Kanada itu.

“Indonesia masih butuh suara dan SMS.  Lihat saja, tak lama lagi juga akan hilang,” ujar seorang eksekutif operator papan atas kala itu.

Bahkan, untuk memberikan kesan ke masyarakat masih ada layanan push email selain BB,  Telkomsel  meluncurkan HaloVentus. Layanan ini diklaim lebih liberal ketimbang BB  karena tidak mensyaratkan handset khusus keluaran RIM.

Namun, mulai tahun lalu pasar berubah. Pukulan penurunan biaya interkoneksi membuat operator mengalihkan pandangannya ke jasa data. Dan  BlackBerry merupakan salah satu jasa yang dipilih sebagai mainan oleh operator.

Semua itu dapat dilihat dengan munculnya penawaran BB secara prabayar dan harian. Skema ini tak pelak membuat penggunaan BB di Indonesia melesat hingga tiga kali lipat dari sebelumnya. Tercatat, hingga sekarang terdapat sekitar 280 ribu pengguna BB di Indonesia.

Adanya permintaan yang tinggi tentu menjadikan operator semakin bersemangat menjual BB. Lihatlah aksi tiga pemilik hak eksklusif dengan RIM (Telkomsel, Indosat, dan XL) belakangan ini. Para operator terkesan seperti berbalas pantun setiap melepas seri terbaru dari handset BB.

Terbaru adalah aksi dari Indosat dan Telkomsel dalam melepas  BlackBerry Storm. Indosat yang telah cuap-cuap sebelumnya dengan melakukan pre-launch, ternyata disalip oleh Telkomsel dalam menjual handset yang memiliki fitur unggulan layar tekan melalui teknologi  surepress itu.

Padahal, Storm sendiri tidak memiliki nilai penjualan yang luar biasa di luar negeri. Bahkan, ponsel yang digadang-gadang sebagai pesaing iPhone itu tidak mampu berbicara banyak di pasar dunia.

Namun tidak demikian di mata operator lokal. Mereka berkeyakinan si “Badai” akan berubah nasibnya di Indonesia. “Pasar Indonesia ini unik. Dan sebagai mitra dari RIM, kami ingin menyediakan semua jenis perangkat secara lengkap,” ujar GM Pemasaran Telkomsel Nirwan Lesmana, di Jakarta akhir pekan lalu.

Nirwan mengungkapkan,  untuk tahap awal telah  memesan dua ribu unit si Badai ke RIM. Dan ketika dilakukan penjualan komersial pertama pada Jumat (15/5) lalu, sebanyak 100 unit “Badai” terjual.

Menanggapi aksi dari Telkomsel, Indosat seperti kelabakan. Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro menegaskan, anak usaha Qatar Telecom (Qtel) itulah tetap sebagai pembesut pertama si “Badai” di Indonesia. “Kami kan sudah membuka pre order bulan lalu. Dua ribu pelanggan sudah terdaftar. Masalah dijual secara resmi itu kan hanya menunggu momen saja,” katanya.

Indosat tercatat memesan 5 ribu  unit  ke RIM. Sedangkan XL yang sudah melakukan riset di lapangan, mencoba realistis dengan hanya memesan 800 unit dan penjualan tidak seheboh dilakukan Indosat dengan membuka aksi pre order.

Telkomsel menjual si “Badai” dengan banderol   6,99 juta rupiah  dengan bonus satu bulan berlangganan BlackBerry Internet Service (BIS). Sementara Indosat “memaksa” pemilik badai menggunakan jaringannya selama satu tahun dengan mematok harga bundling  8,5 juta rupiah.

Layanan Pelanggan

Secara terpisah, praktisi telematika Ventura Elisawati mengungkapkan, ada pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh operator terkait dengan penjualan BB. PR itu adalah layanan purna jual baik untuk pelanggan yang membeli di operator atau  pasar bebas.

“Pelanggan yang membeli di pasar bebas terlepas itu barang Black Market (BM) atau tidak telah menggunakan jaringan dari operator. Nah, belakangan ini terjadi  suspend Personal Identification Number (PIN) oleh RIM. Jika terjadi hal semacam itu  kemana harus mengadu,” katanya.

Kabar beredar mengatakan suspend PIN dilakukan oleh RIM untuk memberikan pelajaran kepada pengguna barang BM untuk membeli barang dari mitra resmi. Jika BB telah di-suspend, maka BB tidak ubahnya seperti ponsel batangan yang hanya bisa digunakan untuk basic telephony. Sedangkan kemampuan datanya hilang sama sekali.

Berdasarkan catatan, barang BM penjualannya memang dominan di pasar. Hampir 70 persen BB yang beredar di pasar adalah barang BM. Semua ini tak bisa dilepaskan dari adanya layanan BB prabayar dan harian yang membuat pelanggan tidak membutuhkan administrasi rumit seperti pertama kali dijual.

Ventura mendesak, sudah saatnya RIM membuka service center atau kantor perwakilan di Indonesia karena pasar lokal sangat menjanjikan. “Fenomena PIN di-kloning dan barang BM itu banyak terjadi di Indonesia. Permintaan tinggi, operator kewalahan menghadapinya. Tidak bisa Rim ongkang-ongkang kaki alias lepas tangan dengan fenomena ini,” katanya.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, telah membuka komunikasi dengan RIM belum lama ini, khususnya berkaitan fenomena suspend sepihak oleh perusahaan Kanada itu belum lama ini.

“Kita akan minta RIM mengikuti aturan main di sini. Tidak bisa main jual lepas tanpa ada layanan purna jual. Diskusi intensif akan dilakukan tak lama lagi,” katanya.

Ya, mendesak RIM untuk memperhatikan pasar Indonesia dengan membuka pusat layanan purna jual atau jika perlu pabrik adalah PR yang harus diselesaikan oleh tiga operator yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut. Rasanya aneh sebagai pemilik pasar keempat terbesar di dunia, Indonesia masih saja didikte oleh satu perusahaan dan tidak punya kekuatan apa-apa selain sebatas sebagai “penjual” produk yang baik.[dni]

190509 Harga Dasar Frekuensi BWA Ditolak

JAKARTA—Harga dasar frekuensi Broadband Wireless Access (BWA) yang dikonsultasikan oleh Ditjen Postel dikabarkan ditolak oleh Departemen Keuangan (Depkeu).

“Depkeu tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Postel untuk BWA. Jika penolakan ini berlanjut, tender BWA yang sedang berjalan bisa diundur,” ujar sumber Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Sumber tersebut, tidak hanya harga frekuensi BWA yang menjadi sorotan dari Depkeu, tetapi harga frekuensi 3G senilai 160 miliar rupiah untuk 5 MHz juga dipersoalkan oleh lembaga tersebut. “Petinggi Depkeu beranggapan harga itu terlalu murah,” katanya.

Secara terpisah, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto  membantah keras harga yang ditawarkan oleh Postel ditolak. “Tepatnya kami belum menemukan waktu untuk konsultasi. Belum ada itu yang namanya penolakan,” katanya.

Gatot ketika didesak tentang tidak keluarnya nominal harga frekuensi saat anwijzing kedua pada Jumat lalu mengatakan, nominal harga akan dikeluarkan pada Juma depan. “Memang ada yang bilang harusnya sudah keluar pada anwijzing kedua (Jumat lalu). Tetapi akhirya ditunda jumat depan,” tuturnya.

Sebelumnya,  beredar kabar   harga dasar penawaran tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk frekeunsi BWA di sepktrum 2,3 Ghz sebesar  32 miliar rupiah  dan terendah  160 juta juta rupiah. Tender untuk 15 zona tersebut telah memasuki tahapan penjelasan dokumen lelang yang diikuti oleh 73 perusahaan. Masing-masih peserta nantinya maksimal akan menawar dua blok (30 MHz) di setiap zona.[dni]

190506 Refarming Frekuensi Masih Butuh Waktu

JAKARTA—Pemerintah masih mengaji lebih dalam langkah untuk melakukan refarming frekuensi mengingat kebijakan tersebut terkait dengan perencanaan teknologi operator. Refarming adalah pemanfaatan kembali frekuensi untuk teknologi yang baru.

“Kami tidak mau terlalu fokus di refarming dulu. Sekarang lebih fokus membahas perubahan pungutan frekuensi dari radio ke pita,” ujar Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, dalam melakukan refarming pemerintah akan menggunakan empat pendekatan yakni sumber daya, penyelenggaraan, trafik, dan lainnya. “Ini baru awal. Masih jauhlah,” katanya.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengungkapkan, pembahasan refarming masih menunggu paparan dari operator terkait  umur ekonomi infrastruktur yang dimiliki selama ini dan kepastian penerapan Long Term Evoluition (LTE).

“Refarming itu artinya menata kembali. Karena itu harus sinkron dengan time line investasi dari pemegang lisensi. Sedangkan masalah frekuensi ini akan ada banyak yang menganggur jika TV digital diimplementasikan. Karena itu ini perlu regulasi yang holistik,” katanya.[dni]

190506 PT Pos Akan Direstrukturisasi

JAKARTA—PT Pos Indonesia (PT Pos) akan direstrukturisasi guna menghadapi liberalisasi bisnis pengiriman surat seperti yang akan diamanatkan oleh UU Pos baru.

”Pemerintah akan menyehatkan PT Pos melalui kementrian Badan Usaha Menteri Negara (BUMN). Nanti pelaksanaannya oleh Deputi Menteri bidang Restrukturisasi,” ungkap Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta di sela-sela Rapat pembahasan RUU Pos, di Jakarta, Senin (18/5).

Dikatakannya, restrukturisasi bisa saja melibatkan penyuntikan modal atau merampingkan organisasi dari perusahaan tersebut. ”Tetapi jika memberikan kompensasi seperti yang diterima Telkom berupa uang tunai saya rasa itu berat untuk diterima,” katanya.

Basuki menjelaskan, pendekatan untuk merestrukturisasi PT Pos akan dilihat dengan investasi yang dilakukan selama ini karena dimanatkan oleh negara dan penyelamatan sebagai perusahaan nasional. ”Sebenarnya liberalisasi itu untuk menyehatkan PT Pos secara tidak langsung. Ini harus dipahami,” jelasnya.

Untuk diketahui, jika RUU Pos diloloskan maka hak monopoli pengiriman surat milik PT Pos akan dicabut. Meskipun bisa menerima keputusan tersebut, PT pos meminta  kompensasi ke pemerintah layaknya Telkom yang diperlakukan sama beberapa tahun lalu.

1. ”Kami menyambut gembira dilakukannya liberalisasi di bisnis pengiriman surat tersebut. Tetapi, sebagai imbalnya wajar PT Pos meminta kompensasi,” ujar Wakil Dirut PT Pos Indonesia,  I Ketut Mardjana.

Berdasarkan catatan, Telkom ketika dibuka hak monopoli untuk Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) diberikan kompensasi berupa lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI), penggunaan frekuensi 15 MHz, dan uang segar 478 miliar rupiah.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo menegaskan, tidak tepat hak monopoli dari PT Pos dicabut karena perusahaan tersebut mengemban misi melayani seluruh lapisan masyarakat.

”Saya tidak setuju jika hak monopoli iu dicabut. Pemerintah jangan melihat bisnis ini di kota-kota besar saja,” katanya.

Menurut Djoko, infrastruktur PT Pos yang bisa menjangkau hingga seluruh pelosok nusantara belum mampu ditandingi oleh para pemain swasta. ”Jika diliberalisasi dan PT Pos menjadi susah, siapa yang akan melayani pengiriman untuk masyarakat di wilayah terpencil. Ini harus dipertimbangkan. Saya akan perjuangkan agar pasal itu tidak lolos nantinya,” katanya.

Selanjutnya Djoko menegaskan, regulasi baru akan secara transparan meminta semua penyelanggara pengiriman berbadan hukum Indonesia dan bekerjasama dengan perusahaan lokal. ”Kita tidak ingin asing berkuasas di sektor ini. Masalah pembatasan kepemilikan telah menjadi kesepakatan bersama dengan pemerintah. Tinggal menentukan besaran komposisinya saja,” katanya.[dni]

180509 Pelaporan Kinerja Keuangan Sesuatu yang Wajar

JAKARTA —Kewajiban pelaporan kinerja keuangan perusahaan angkutan publik ke regulator teknis dinilai merupakan sesuatu yang wajar dan wujud pertanggungjawaban publik kepada pengguna.

“Saya rasa itu hal yang wajar adanya kewajiban pelaporan. Dan untuk ada efektifitasnya, harus dimasukkan dalam konsesi ijin agar menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha,” ujar Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Minggu (17/5).

Seperti diketahui, Sesuai dengan UU Penerbangan No 1/2009, setiap maskapai wajib melaporkan kinerja keuangan setiap enam bulan. Sedangkan untuk sanksinya terdapat  di KM 25/2008 yakni berupa surat peringatan

Danang mengharapkan, upaya meminta pelaporan kepada pelaku usaha itu tidak hanya kepada angkutan udara tetapi juga pada angkutan laut dan darat. “Dari kinerja keuangan itu bisa diketahui mana operator yang masih benefit dan bisa terus menjaga aspek keselamatan,” katanya.

Sebelumnya,  Sekjen Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Tengku Burhanuddin  mempertanyakan kewajiban maskapai melaporkan kinerja keuangannya kepada regulator sesuai UU No. 1/2009 tentang Penerbangan.

“Maksud dan tujuannya apa? Memang, kalau maskapai diketahui operator lagi susah ada bantuan dari regulator,” katanya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengatakan, kewajiban untuk melapor itu ada di regulasi.

“Tetapi kita tidak menutup mata dengan realitas di lapangan. Perlu penyesuaian pemahaman karena laporan keuangan bagi maskapai merupakan rahasia perusahaan. Wajar ada yang khawatir diketahui oleh pesaing,” katanya.

Tri mengatakan, laporan keuangan itu akan menjadi acuan bagi regulator dalam membina  operator. “Kami akan membina dalam pemberian izin rute. Namun di pihak lain juga tidak mengabaikan pelayanan dan keselamatan operasi penerbangannya,” katanya.

Data Dephub menyebutkan pada 2008, maskapai melaporkan kinerja keuangan yakni Riau Airlines, Travira Air dan Garuda Indonesia

Sedangkan pada 2007, maskapai yang melaporkan kinerja keuangan adalah Pelita Air Service, Travira Air, Batavia Air dan Garuda Indonesia . Sementara pada tahun ini  belum ada laporan yang masuk sama sekali.[dni]

180509 PT Pos Minta Kompensasi

JAKARTA—PT Pos Indonesia (PT Pos) meminta kompensasi ke pemerintah jika hak monopoli pengiriman surat yang selama ini dikelolanya dihilangkan melalui UU Pos baru.

”Kami menyambut gembira dilakukannya liberalisasi di bisnis pengiriman surat tersebut. Tetapi, sebagai imbalnya wajar PT Pos meminta kompensasi,” ujar Wakil Dirut PT Pos Indonesia,  I Ketut Mardjana kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Ketut merasa wajar untuk meminta kompensasi ke pemerintah berupa dana segar karena hal yang sama pernah dilakukan negara terhadap PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) ketika fasilitas monopolinya dicabut.

”Telkom ketika bisnisnya dilebaralisasi juga mendapatkan kompenasi. Karena itu wajar saja permintaan serupa kami lakukan,” katanya.

Berdasarkan catatan, Telkom ketika dibuka hak monopoli untuk Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) diberikan kompensasi berupa lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI), penggunaan frekuensi 15 MHz, dan uang segar 478 miliar rupiah.

Ketut mengatakan, selama ini pelayanan yang dilakukan oleh PT Pos banyak juga karena didorong oleh  tugas negara seperti membangun kantor hingga ke pelosok. ”Adanya liberalisasi tentunya membuat kantor-kantor yang berada di pelosok itu harus diubah dari cost center menjadi business oriented. Dan ini membutuhkan biaya,” tuturnya.

Dicontohkannya, langkah untuk membuat kantor tersebut untuk menjadi business oriented dengan menggelar jaringan online di seluruh kantor. ”Biaya untuk meng-online-kan itu kan tidak murah,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) M. Kadrial mengatakan, pemerintah harus mengatur tentang tarif pengiriman surat jika nantinya dilakukan liberalisasi.

”Selama ini tarif yang ditetapkan oleh PT Pos untuk pengiriman surat kelewat murah. Akhirnya yang menikmati adalah industri besar. Padahal di biaya itu ada subsidi negara,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, masalah penetapan tarif akan diatur nantinya.

”Harus diketahui nantinya jika leberalisasi dilakukan kewajiban pelaku usaha pada negara berupa sumbangan Public Servce Obligation (PSO) tetap ada,” katanya.

Sebelumnya, Basuki mengatakan,  PT Pos akan kehilangan hak monopolinya dalam pengiriman surat jika Undang-undang Pos baru disahkan pada akhir Oktober nanti.

Dalam Rancangan UU Pos yang diusulkan pemerintah sebagai revisi dari UU No 6/84 tentang Pos, pintu liberalisasi dalam bisnis pengiriman surat dibuka lebar. PT Pos tidak berhak lagi untuk melakukan monopoli pengiriman jasa tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya.

Pembahasan dari RUU Pos akan kembali berlangsung pada Senin (18/5)  dan diharapkan  tuntas menjelang selesainya masa bakti dari anggota dewan 2004-2009.[dni]