160509 Hak Monopoli PT Pos Dihilangkan

JAKARTA—PT Pos Indonesia (PT Pos) dipastikan akan kehilangan hak monopolinya dalam pengiriman surat jika Undang-undang Pos baru disahkan pada akhir Oktober nanti.

Dalam Rancangan UU Pos yang diusulkan pemerintah sebagai revisi dari UU No 6/84 tentang Pos, pintu liberalisasi dalam bisnis pengiriman surat dibuka lebar. PT Pos tidak berhak lagi untuk melakukan monopoli pengiriman jasa tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya.

”Memang diusulkan hak monopoli itu untuk dicabut. Kecuali untuk pengiriman surat rahasia,” ujar Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, Jumat (15/5).

Dikatakannya, pencabutan monopoli juga akan diikuti adanya kewajiban dari setiap pemain untuk menyumbang dana Public Service Obligation (PSO) kepada negara nantinya. ”Jadi, pelaku usaha masih bisa berkontribusi bagi negara,” katanya.

Menurut Basuki, pencabutan monopoli itu tidak dapat dielakkan karena dalam praktik sehari-hari banyak perusahaan selain PT Pos yang melakukan pengiriman surat. ”Di pasar itu sudah terjadi persaingan. Ketimbang sembunyi-sembunyi, mending dibuka saja secara transparan,” katanya.

Basuki mengharapkan, pembahasan dari RUU Pos tidak akan memakan waktu lama dan bisa dituntaskan menjelang selesainya masa bakti dari anggota dewan 2004-2009. ”Regulasi ini sudah lama dinanti industri. Jika tertunda lebih lama, kasihan para pelaku usaha. Senin (18/5) akan ada pembahasan dengan anggota dewan,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) M. Kadrial menyambut gembira langkah pemerintah memasukkan pencabutan izin monopoli tersebut dalam rancangan UU Pos baru.

”Aturan baru tersebut hanya  menyuburkan praktik monopoli dan cenderung menguntungkan pemodal asing,” katanya.

Akibat dari beleid lama itu, menurut Kadrial,  PT Pos menjalankan bisnis pengiriman dengan praktik jual murah jasa pengiriman untuk layanan yang menggunakan dana PSO.

”Parahnya lagi  yang menikmati tarif murah itu umumnya perbankan dimana pemiliknya umumnya adalah investor asing untuk mengirim surat tagihan ke nasabah,” katanya.

”Kerugian lain dari monopoli yang difasilitasi oleh regulasi itu adalah masyarakat tidak bisa menggunakan jasa alternatif selain milik PT Pos,” tambahnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s