160509 Pasar Virtualisasi Server Di Indonesia Menjanjikan

JAKARTA—Pasar virtualisasi server di Indonesia masih besar mengingat hampir 85 persen server membutuhkan virtualisasi untuk meningkatkan kapasitas.

“Hanya 15 persen server di Indonesia yang telah divirtualisasi. Sisanya masih menggunakan sistem lama sehingga perlu peningkatan kapasitas ketimbang mengganti dengan yang baru,” ujar Country Manager VMware Indonesia di Jakarta, Jumat (15/5).

Menurut dia, peningkatan server tidak bisa ditolak oleh pelaku usaha meskipun besaran dari biaya Teknologi Informasi (TI) dari tahun ke tahun masih stagnan di setiap perusahaan.

“Untuk meningkatkan kemampuan server itu tidak bisa ditolak. Karena itu saya yakin pasar virtualisasi server masih besar,” katanya.

Dikatakannya, melalui produk yang ditawarkannya yakni VMware vSphere 4 akan mampu membuat pelaku usaha menekan biaya investasi dan operasional komputasi hingga 70 persen dan memangkan biaya TI secara keseluraha hingga 30 persen. Solusi TI itu sendiri dibanderol dengan harga mulai 100 dollar AS.

Secara terpisah,  Praktisi dan Konsultan TI & Manajemen  Richard Kumaradjaja  mengatakan, melakukan outsourcing akan menjadi solusi dari krisis biaya TI  di setiap perusahaan,

“Jika dulu perusahaan skala UKM sulit memanfaatkan produk ini karena keterbatasan anggaran, sekarang tidak lagi jadi masalah. Mereka bisa menyewa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Dan ini menjadi peluang bagi perusahaan solusi TI,” ujarnya.[dni]

160509 Hak Monopoli PT Pos Dihilangkan

JAKARTA—PT Pos Indonesia (PT Pos) dipastikan akan kehilangan hak monopolinya dalam pengiriman surat jika Undang-undang Pos baru disahkan pada akhir Oktober nanti.

Dalam Rancangan UU Pos yang diusulkan pemerintah sebagai revisi dari UU No 6/84 tentang Pos, pintu liberalisasi dalam bisnis pengiriman surat dibuka lebar. PT Pos tidak berhak lagi untuk melakukan monopoli pengiriman jasa tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya.

”Memang diusulkan hak monopoli itu untuk dicabut. Kecuali untuk pengiriman surat rahasia,” ujar Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, Jumat (15/5).

Dikatakannya, pencabutan monopoli juga akan diikuti adanya kewajiban dari setiap pemain untuk menyumbang dana Public Service Obligation (PSO) kepada negara nantinya. ”Jadi, pelaku usaha masih bisa berkontribusi bagi negara,” katanya.

Menurut Basuki, pencabutan monopoli itu tidak dapat dielakkan karena dalam praktik sehari-hari banyak perusahaan selain PT Pos yang melakukan pengiriman surat. ”Di pasar itu sudah terjadi persaingan. Ketimbang sembunyi-sembunyi, mending dibuka saja secara transparan,” katanya.

Basuki mengharapkan, pembahasan dari RUU Pos tidak akan memakan waktu lama dan bisa dituntaskan menjelang selesainya masa bakti dari anggota dewan 2004-2009. ”Regulasi ini sudah lama dinanti industri. Jika tertunda lebih lama, kasihan para pelaku usaha. Senin (18/5) akan ada pembahasan dengan anggota dewan,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) M. Kadrial menyambut gembira langkah pemerintah memasukkan pencabutan izin monopoli tersebut dalam rancangan UU Pos baru.

”Aturan baru tersebut hanya  menyuburkan praktik monopoli dan cenderung menguntungkan pemodal asing,” katanya.

Akibat dari beleid lama itu, menurut Kadrial,  PT Pos menjalankan bisnis pengiriman dengan praktik jual murah jasa pengiriman untuk layanan yang menggunakan dana PSO.

”Parahnya lagi  yang menikmati tarif murah itu umumnya perbankan dimana pemiliknya umumnya adalah investor asing untuk mengirim surat tagihan ke nasabah,” katanya.

”Kerugian lain dari monopoli yang difasilitasi oleh regulasi itu adalah masyarakat tidak bisa menggunakan jasa alternatif selain milik PT Pos,” tambahnya.[dni]