150509 Kasus Carrefour: Penambahan Dua Pasal Tidak Lemahkan Posisi KPPU

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkeyakinan penambahan dua pasal yang dialamatkan ke Carrefour Indonesia akan menguatkan dugaan praktik monopoli oleh peritel tersebut.

“Tidak benar itu penambahan dua pasal akan melemahkan penyelidikan. Semua berdasarkan fakta temuan baru dari pemeriksaan awal,” ujar Ketua Tim Pemeriksa Kasus Carrefour Dedie S Martadisastra kepada Koran Jakarta Kamis (14/5).

Untuk diketahui, awalnya Carrefour diganjar dengan pasal pasal 17 dan 25 dari UU No 5/99 tentang persaingan tidak sehat.

Pasal 17 berisi tentang pelarangan menguasai alat produksi dan penguasaan barang yang bisa memicu terjadinya praktik monopoli.

Sedangkan  pasal 25 ayat 1 berisi tentang posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

Namun, hasil pleno KPPU pada Rabu (13/5) memutuskan perlunya ada dua pasal tambahan yakni pasal 20 tentang larangan predatory pricing atau menjual rugi dan pasal 28  tentang larangan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Penambahan dua pasal baru itu dinilai sejumlah praktisi justru mudah dimentahkan oleh Carrefour nantinya mengingat dalam menghitung predatory pricing yang digunakan adalah variable cost. Sedangkan KPPU tidak memiliki wewenang untuk masuk hingga biaya produksi satu perusahaan.

Sementara untuk pasal akuisisi dinilai tidak kuat mengingat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur belum diterbitkan. Dan Peraturan komisi pun masih dalam tahap konsultasi publik.

Menanggapi hal itu, Dedie mengatakan masalah predatory pricing ditemukan dari bukti baru dimana terjadi pada pasar hilir. “Carrefour jual rugi menghadapi pesaingnya seperti Giant,” katanya.

Berkaitan tentang belum adanya PP akusisi, Dedie mengatakan, UU No 5/99 sudah cukup untuk menguatkan masalah merger. “Selain itu KPPU sudah ada guideline masalah merger. Jika dipertanyakan PP, sebaiknya ditanya ke pemerintah saja,” katanya.

Dedie menegaskan,  setelah melakukan pemeriksaan awal selama 30 hari dugaan meningkatnya posisi tawar Carrefour pasca akuisisi supermarket Alfa semakin kuat dengan menguasai 50 persen pangsa pasar, terutama di downstream, dan mengakibatkan kerugian di pihak lain.

Secara terpisah, pengamat persaingan usaha Rikrik Rizikyana mengatakan, dimasukkannya tentang predatory pricing tidak akan melemahkan jika KPPU dalam menghitung berhasil masuk hingga mengetahui struktur biaya produksi.

“KPPU jangan membandingkan dengan variabel cost milik perusahaan lain. Itu akan lemah,” katanya.

Berkaitan dengan dimasukkannya masalah merger, Rikrik menilai, secara value sudah diwakili oleh UU.”Yang dipermasalahkan hanya mergernya saja. Tidak perlu sampai teknis menunggu PP,” katanya.[dni]

150509 Regulator Tetap Minta Operator Serius Bangun Telum

JAKARTA–Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tetap mendesak operator untuk serius membangun Telepon Umum (Telum) sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Regulasi tentang kewajiban membangun telepon umum bagi pemegang lisensi tetap masih berlaku. Jadi, operator jangan melakukan kosmetik saja seola-olah ingin membangun Telum,” ujar Anggota Komite BRTI Heru Sutadi di Jakarta, Kamis (14/5).

Seperti diketahui,  pasal 17 Kepmenhub No. 20/2001 dan 21/2001 menyatakan,  pemilik lisensi telepon tetap diwajibkan membangun telum 3 persen dari kapasitas terpasang.

BRTI dua tahun lalu mengeluarkan peringatan pertama bagi Telkom, Bakrie Telecom, Indosat, dan Batam Bintan Telecommunication karena dianggap memenuhi regulasi tersebut.

“Regulasi itu belum dicabut. Jika pun besarannya dikaji ulang, tidak ada alasan untuk menunda pembangunan,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengatakan, penyediaan telum memang dibutuhkan untuk membuka akses telekomunikasi.

“Masalahnya tren sekarang kan lebih ke nirkabel. Karena itu diusulkan ada perubahan besaran pembangunan,” katanya.

Dikatakannya,  dalam memenuhi kewajiban membangun telum Bakrie Telecom juga  akan melibatkan pihak ketiga yakni Harvest Technology.

“Sebanyak  7500 unit sambungan telepon (SST) untuk telum koin akan disediakan di berbagai tempat di Jabodetabek,” katanya.

Berdasarkan catatan, Bakrie Telecom saat ini memiliki 8 juta pelanggan FWA, baik Esia maupun Wifone. Sedangkan  kapasitas jaringan yang terpasang untuk sambungan tentu lebih banyak dari jumlah pelanggan saat ini.

Bakrie sejauh ini mengklaim telah membangun 15 ribu SST untuk kewajiban telum tersebut. Jika diambil hitungan jumlah pelanggan yang dimiliki Bakrie Telecom, operator itu seharusnya membangun sekitar 250 ribu telum.

Melihat hal itu, Heru mengatakan, akan membahas kembali masalah Telum ke pleno BRTI. “Ini kan banyak anggota baru. Langkahnya harus disamakan dulu melihat gerakan setiap operator,” katanya.[Dni]

150509 Bank Permata Alokasikan US$ 15 juta untuk TI

JAKARTA– PT Bank Permata Tbk mengalokasikan dana sebesar 15 juta dollar AS untuk mengembangkan sistem  Teknologi Informasi (TI) pada tahun ini.

“Jumlahnya dari tahun lalu masih sama. Tidak ada lonjakan. Dananya diambil dari belanja modal tahun ini,” ujar  Direktur IT & Operasional Bank Permata J. Giorgino Godong seusai demo Layanan Pembayaran Melalui Ponsel (PonselPay) di Jakarta, Kamis (14/5).

Diungkapkannya,  komposisi penggunaan dana  IT terbesar ditujukan untuk pengadaan mesin dan peralatan berupa server, komputer, termasuk piranti lunak (software).

Belanja alat komunikasi meliputi telepon dan internet serta pengadaan mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Hingga saat ini jumlah ATM Permata mencapai 549 unit, sedangkan jaringan kerjasama ATM dengan perbankan nasional mencapai 17.000 ATM.

Sedangkan jumlah kantor cabang mencapai 277 kantor yang tersebar di 55 kota.

“Setiap periode tertentu komputer sebagai salah satu perangkat utama dalam memberikan layanan terus ditingkatkan kapasitasnya,” jelasnya.

Dijelaskannya, penguatan sistem TI diperlukan karena 300 ribu dari satu juta pemilik rekening  aktif menggunakan layanan mobile banking dengan jumlah trafik transaksi sekitar  300.000 kali per hari.

Diperkirakannya,  jumlah pengguna mobile banking Permata bakal terus meningkat seiring kemudahan transaksi dan efisiensi waktu.

“Layanan lain yang akan bersinar adalah digital money dimana kami bekerjasama dengan semua operator telekomunikasi. Karena itu kerjasama diperkuat hari ini melalui demo Ponsel Pay,” jelasnya.[dni]