120509 Lion Datangkan B 747-400

JAKARTA–Maskapai swasta nasional, Lion Air, pada Minggu (10/5) menerima kedatangan satu unit pesawat jenis Boeing 747-400 dengan kode registrasi PK-LHF.

Direktur Umum Lion Air Edward Sirait, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, pesawat tersebut akan dioperasikan untuk rute Jakarta-Jeddah, Arab Saudi.

“Pesawat ini akan memperkuat rute internasional Lion Air, khususnya ke Timur Tengah,” katanya.

Dijelaskannya, pesawat itu telah menjalani proses pengecatan dan penataan kursi di Kuala Lumpur Malaysia.

Pesawat akan melayani penerbangan Jakarta-Jeddah p.p dengan kapasitas 498 seat yang menyediakan dua kelas yakni bisnis dan ekonomi.

Edward mengklaim pesawat B747-400 merupakan pesawat unggulan di antara pesawat yang berkelas 400 kursi karena dinilai sebagai pesawat angkut yang terbaik (the world’s best frighter) dan pesawat tercepat (the world’s fastest commercial jetliner).

“Pesawat jenis ini juga sudah terbuktikan memiliki high reliability [keterandalan yang tinggi],” ungkap dia.

Berdasarkan catatan, pesawat B747-400 memiliki daya jelajah hingga 13,450 km yang mampu terbang nonstop rute Los Angeles-Hong Kong, Los Angeles-Sydney dan Singapura-London.[Dni]

120509 Pola Pungutan Pita Harus Transparan

sinyal btsJAKARTA—Pemerintah diminta untuk transparan menjalankan pola pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) berbasis pita di frekuensi 2G  agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Perubahan pola pungutan dari berbasis Izin Stasiun Radio (ISR) ke pita  adalah pil pahit yang harus ditelan operator ketimbang terus menjalankan pola pembayaran frekuensi seperti sekarang yakni berbasis ISR untuk 2G dan pita bagi 3G dijalankan bersamaan,” ujar Praktisi Telematika Raherman Rahanan, kepada Koran Jakarta, belum lama ini

Raherman meminta dalam masa transisi nantinya  masalah perhitungan akuntansi untuk  menghitung total pembayaran ISR beberapa tahun lalu serta nilai tukar rupiah kala pola ISR dijalankan dibandingkan dengan pembiayaan operasional haruslah transparan.

“Saya rasa ini akan kompleks. Karena itu dibutuhkan aturan dan transparansi yang jelas,” katanya.

Menurut Raherman   pungutan frekuensi   berbasis ISR tidak relevan di era sekarang karena pengawasannya sulit bagi regulator. Selain itu, konsep ISR  sangat merugikan operator karena penambahan BTS terkadang bukan untuk menambah kapasitas tetapi juga untuk memperluas jangkauan.  Belum lagi  pemasangan repeater di dalam gedung pun bisa menjadi “grey area”, termasuk membayar  BHP atau tidak.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, untuk masalah perubahan tarikan pungutan dari berbasis ISR ke Pita diusahakan tidak merugikan operator. “Kita menggunakan pendekatan infrastruktur yang telah dibangun, pola trafik dan lainnya. Kita usahakan tidak memberatkan para operator,” katanya.

Dikatakannya, dalam menentukan nilai frekuensi 2G nantinya setelah berbasis pita kemungkinan tidak akan ada upfront fee. “Kemungkinan kita lihat pola pembayaran operator selama ini untuk menentukan besaran pungutan selama setahun untuk pita yang dikuasai. Tetapi ini masih dalam kajian. Banyak pola pendekatannya,” katanya. [dni]

120509 SKTT Mulai Diawasi Bulan Depan

telepon-teleponJAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan mulai mengawasi jalannya Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT) versi baru pada Juni nanti.

“Belum lama ini sudah dijalankan kick off meeting antara para operator, regulator, dan Pratama Jaring Nusantara (PJN). Bulan depan kita akan awasi jalannya uji coba sistem baru ini,” ungkap Anggota Komite BRTI M. Ridwan Effendi kepada Koran Jakarta belum lama ini.

SKTT merupakan sistem kliring yang telah diagendakan oleh pemerintah sejak 2004 lalu untuk menggantikan sistem otomatisasi kliring interkoneksi (SOKI) milik operator. Dalam skema terbaru SKTT, regulator menjadi   pengawas, sedangkan untuk pelaksanaanya diserahkan pada operator yang meng-outsourcing pekerjaan tersebut pada PJN.

SKTT rencananya akan dijadikan pemerintah sebagai mekanisme check and balance untuk memverifikasi data trafik kliring operator. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan makro telekomunikasi seperti penetapan tarif dan lain sebagainya. Hal ini karena dalam SKTT akan tergambar pola trafik, interest tarif, dan intensitas panggilan di suatu daerah.

Faktor lain yang lebih penting,   data SKTT dapat dimanfaatkan oleh  Ditjen Pajak   sebagai bahan verifikasi pembayaran pajak oleh operator ke negara.

Ridwan mengharapkan operator dalam memberikan data secara konsisten  dan terpenting merupakan Call Data Record (CDR) mentah. “Idealnya yang diberikan haruslah   data mentah bukanlah yang sudah diolah,” tegasnya.

Ridwan mengeluhkan, belakangan ini semacam ada perilaku dari operator yang menahan memberikan data ke regulator karena adanya ketakutan data tersebut dibocorkan. “Mungkin karena sekarang eranya anggota komite baru. Jadi, masih butuh waktu untuk saling percaya,” keluhnya.[dni]

120509 Evaluasi Kinerja Kuartal I : Saatnya Penghapusan Dosa

grafik-lontBelum lama ini dua operator besar telah mengumumkan kinerja keuangannya selama kuartal pertama tahun ini. Kedua operator itu adalah PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dan PT Indosat Tbk (Indosat).

Tercatat, BTEL pada kuartal pertama 2009 membukukan laba bersih sebesar 5,7 miliar rupiah atau anjlok sekitar 79 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan raihan  27,4 miliar rupiah.

Segendang sepenarian dengan BTEL, Indosat pun mengalami pukulan pada laba bersihnya. Pada kuartal pertama tahun ini operator yang sahamnya dikuasai oleh Qatar Telecom itu  hanya mencatat laba bersih  107,9 miliar rupiah atau anjlok sekitar  82,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 613,9 miliar rupiah.

Jika ditarik benang merah dari kinerja kedua operator itu pemicu tergerusnya laba bersih perseroan akibat kerugian kurs yang mereka derita sebagai konsekuensi memiliki belanja modal atau hutang dalam bentuk dollar AS.

Sedangkan PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) memperkirakan akan mengalami hal serupa dengan kedua operator di atas bahkan diperkirakan akan meneruskan kerugian yang dialaminya layaknya tahun lalu.

Pada 2008,  XL mengalami kerugian sebesar 15 miliar rupiah  akibat  kombinasi antara incidental charges dan provisi-provisi, serta juga perkembangan nilai tukar yang kurang menguntungkan  menjelang tutup tahun.

 

Hal yang mengagetkan adalah terungkapnya penghapusan nomor yang dilakukan oleh dua operator besar yakni Indosat dan XL. Indosat menghapus 3,2 juta nomor miliknya sehingga pada kuartal pertama hanya tersisa 33,3 juta pelanggan dari 36,5 juta pelanggan pada akhir 2008.

 

Sementara XL menghapus satu juta pelanggannya yang menjadikan anak usaha Telekom Malaysia itu hanya memiliki  25,1 juta nomor dari sebelumnya 26,1 juta pelanggan. Kebijakan penghapusan nomor juga diambil oleh Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) yang sedang kesulitan keuangan.

 

Mobile-8 menghapus 300 ribu nomor miliknya sehingga jumlah pelanggan dari operator pemilik merek dagang Fren dan Hepi itu menyusut menjadi 3,2 juta nomor pada kuartal pertama tahun ini.

 

Penambahan pelanggan hanya menjadi milik Telkomsel yang berhasil menambah enam juta pelanggan baru pada kuartal pertama tahun ini. Hal ini membuat jumlah pelanggan Telkomsel melesat menembus 71,3 juta pelanggan pada periode tersebut.

 

Jika Telkomsel berhasil menambah pelanggan secara fenomenal, maka TelkomFlexi dan BTEL  hanya menambah pelanggan secara gradual. Tercatat, pada kuartal pertama tahun ini BTEL dan Flexi hanya berhasil menambah 700 ribu pelanggan baru.

 

Penambahan itu membuat jumlah pelanggan BTEL menjadi  8 juta pelanggan, sedangkan  TelkomFlexi meningkat menjadi 13,4 juta pelanggan.

 

Seleksi Pelanggan

Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi menjelaskan, sebenarnya penghapusan nomor tersebut sebagai bagian dari strategi manajemen untuk menyeleksi pelanggan yang dimilikinya.

 

“Sebenarnya tidak banyak pelanggan lama yang dihanguskan. Nomor yang dihanguskan itu adalah pelanggan tipe calling card yang mendominasi hampir 35 persen dari penjualan kartu perdana XL,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (11/5).

 

Dijelaskannya, pelanggan tipe calling card adalah yang menjadikan kartu perdana layaknya kartu panggil dimana hanya ingin menikmati bonus tanpa ingin melakukan isi ulang pulsa. “Untuk mengurangi tipe pelanggan seperti ini terpaksa XL menurunkan suplai kartu perdana di pasar. Jika suplai berkurang, diharapkan pelanggan calling card berubah menjadi pelanggan setia,” katanya.

 

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S. Siboro mengatakan, tak dapat dipungkiri  jumlah sim card di pasar jauh lebih besar ketimbang jumlah pelanggan. Ketika situasi makro kurang baik maka jumlah sim card cenderung menurun.

 

Menurut Guntur, situasi banjir sim card itu hanya menguntungkan produsennya, sedangkan di sisi operator yang terjadi adalah gali lubang tutup lubang. Kerugian paling parah dialami negara karena nomor diboroskan.

 

“Indosat tidak mau menjalankan strategi itu. Kami sekarang sedang menjalankan strategi   mencari pelanggan aktif bukan penjualan  sim card,” katanya.

 

Berkaitan dengan kinerja industri secara keseluruhan pada kuartal pertama, Guntur mengatakan, kuartal pertama adalah masa penjualan terendah dalam siklus tiga bulanan. Penjualan tertinggi adalah pada Ramadan, diikuti liburan sekolah, dan akhir tahun.

 

“Pada kuartal kedua ini mungkin ada kenaikan karena ada Pemilihan Presiden dan masuk libur sekolah. Sedangkan Pemilu Legislatif kemarin tidak memberikan dampak signifikan,” tegasnya.

 

Sementara Direktur Korporasi Mobile-8 Telecom Merza Fachys menjelaskan, penghapusan nomor dari sistem database operator  dalam rangka efisiensi. Setiap operator mempunyai kebijakan tenggang waktu yang berbeda kapan sebuah nomor yang  tidak aktif boleh dihapus untuk di- recycle,” katanya.

 

Menurut Merza,   recycle sangat riskan terhadap kepuasan pelanggan, maka periode penghapusan dibuat  senyaman mungkin yakni bisa lebih lama dari waktu operator lainnya. “Kita harus yakin nomor itu sudah dilupakan oleh kerabat pemilik lama agar tidak ada panggilan salah sambung ke pemilik baru.  Masalah  recycle  ini lebih penting  di operator FWA karena block number yang tersedia  sudah sangat sempit dan terbatas,” katanya.

 

Kosmetik Angka

  1. Pada kesempatan lain, Praktisi Telematika Ventura Elisawati mengatakan, bukan rahasia lagi adanya praktik ingin tampil ‘cantik’ pada akhir tahun terjadi di setiap operator. Sejumlah upaya dilakukan untuk mencapai tujuan itu seperti   di akhir tahun melakukan  program promosi agar pelanggan tetap tercatat tetap “aktif”   pada 31 Desember.

 

“Makna dari program itu  memperpanjang masa aktif dan masa tenggang. Setelah memasuki awal tahun, terjadilah seleksi alam.  Yang riil pelanggan bertahan, sedangkan yang semu  berguguran. Ibaratnya pada kuartal pertama ini masanya penghapusan dosa dari program promosi akhir tahun itu,” jelasnya.

 

  1. PHK di sejumlah industri berpengaruh terhadap daya beli layanan telephony.

 

Hal ini membuat tawaran murah tak lagi bisa jadi magnet pemikat. “Masyarakat mulai sadar, murah sana- sini, kualitas yang diberikan sama saja alias tidak memuaskan.  Akhirnya sebagian pelanggan memilih tetap di operator pilihannya atau  tak lagi berpindah layanan hanya untuk mengejar tawaran promosi,” katanya.

 

Menanggapi  tudingan kosmetik angka itu, Wakil Direktur Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer menegaskan,  selama ini tidak pernah menggelembungkan jumlah pelanggan.

 

“Kami tidak pernah menggelembungkan jumlah pelanggan dengan memaksa dealer mengaktifkan nomor. Karena itu raihan pelanggan BTEL tumbuh stabil. Semua sesuai fakta,’ tegasnya.

 

Guntur mengatakan, tudingan itu tidak pantas dialamatkan ke Indosat karena selama ini perusahaan harus mencari pelanggan aktif untuk menumbuhkan pendapatan. “Saya kan sudah bilang Indosat secara reguler menghanguskan nomor yang tidak aktif. Saya justru melihat fenomena itu terjadi di operator kecil dimana nomor tidak dimatikan sehingga jumlah pelanggannya terakumulasi terus,” elaknya.

 

Sementara Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, hal yang wajar Telkomsel mendapatkan tambahan pelanggan yang besar karena masyarakat sekarang lebih mencari layanan yang berkualitas. “Masa perang tarif sudah usai. Sekarang kita bicara kualitas layanan. Dan Telkomsel mampu memberikan layanan yang berkualitas di samping strategi pemasaran fokus pada segmen komunitas,” katanya.[dni]

120509 XL Kaji Keikutsertaan : Palapa Ring, Nasibmu Kini

satelitSebuah pesan singkat tiba-tiba masuk ke ponsel Koran Jakarta pada Jumat, pekan lalu. Isinya lumayan mengagetkan. “XL mundur dari Palapa Ring. Boleh dicek keabsahannya,” ujar si pengirim pesan yang enggan disebutkan namanya.

Penasaran dengan isi dari pesan tersebut, Koran Jakarta langsung mengonfirmasikan isi pesan tersebut pada juru bicara Konsorsium Palapa Ring yang juga  Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi.

Pria yang akrab dipanggil RJ itu tidak berani mengonfirmasikan kebenaran dari isu tersebut. “Satu hal yang pasti, selama ini tim XL selalu mengikuti rapat yang dilakukan oleh konsorsium. Tetapi saya memang mendengar adanya isu tersebut. Sebaiknya dicek langsung ke manajemen XL,” ujar RJ.

Titik terang dari kebenaran isu tersebut baru didapat pada Minggu (11/5),  melalui sambungan telepon dengan Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi. Urang awak itu secara diplomatis mengakui saat ini manajemen sedang mengaji keikutsertaan di konsorsium yang mengerjakan proyek senilai 150 juta dollar AS itu.

“Manajemen memang sedang mengaji masalah keikutsertaan di konsorsium tersebut. Tidak benar jika diputuskan XL mundur dari konsorsium. Yang ada kita sedang mengaji pola keikutsertaan,” ujar Hasnul.

Dikatakan Hasnul, kebijakan itu diambil oleh manajemen karena diperkirakan pada kuartal pertama tahun ini anak usaha dari Telekom Malaysia (TM) itu akan kembali mengalami kerugian   setelah pada tahun lalu merasakan  rugi sebesar 15 miliar rupiah.

“Krisis ekonomi membuat manajemen harus berhitung dalam mengeluarkan uang. Ada beberapa pola yang sedang dipersiapkan untuk tetap berpartisipasi dalam Palapa Ring diantaranya ikut setelah pembangunan dimulai atau mengambil sebagian kontribusi milik salah satu peserta nantinya,” jelasnya.

Sebelumnya, pada pertengahan Maret lalu Direktur Keuangan XL Willem Lucas Timmermans menegaskan, perseroan sudah mengalokasikan sebagian dana untuk berkontibusi di Palapa Ring. “Pembayaran di Palapa Ring itu tidak harus dibayar semuanya di depan. Ada term of payment. Kalau polanya seperti itu, XL masih mampu,” katanya.

Namun, kala itu Willem sudah memberikan sinyal tahun ini arus kas dari perseroan akan tetap negatif mengingat kerugian dari selisih kurs masih terjadi. “Prediksinya tahun depan baru arus kas XL positif. Saat itu EBITDA akan lebih besar dari Capex,” tuturnya..

Untuk diketahui, Palapa Ring merupakan megaproyek  membangun tulang punggung (backbone)   serat optik internasional yang terdiri dari 7 cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten di KTI.

Setiap cincin nantinya akan meneruskan akses frekuensi pita lebar dari satu titik ke titik lainnya di setiap kabupaten.  Akses tersebut akan mendukung jaringan serat optik pita  lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 Gbps hingga 1.000 Gbps di daerah tersebut.

Proyek ini sebelumnya  membutuhkan biaya sekitar 225 juta dollar  AS untuk membangun  35.280 kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer serat optik bawah tanah (inland cable). Setelah adanya krisis ekonomi, nilai investasi mengerut menjadi 150 juta dollar AS dan panjang dari serta optik yang dibangun pun tinggal setengahnya.

Awalnya proyek tersebut akan dibangun enam perusahaan yang tergabung dalam suatu konsorsium Palapa Ring. Keenam   perusahaan itu berikut persentasi keikutsertaannya adalah  PT Bakrie Telecom Tbk (13,3 persen), PT Excelcomindo Pratama Tbk (13,3 persen), PT Indosat Tbk (13,3 persen), PT Infokom Elektrindo (termasuk PT Mobile-8 Telecom Tbk sebesar 6,3 persen), PT Powertek Utama Internusa (representasi Linbrooke Worldwide Ltd sebesar 10 persen), dan   porsi sisanya diambil PT Telkom.

Namun, dalam perkembangan terakhir, dua perusahaan (Infokom Elektrindo dan Powertek Utama Internusa) mengundurkan diri sehingga menyisakan empat operator telekomunikasi mengerjakan proyek tersebut. Dan jika manajemen XL mengambil langkah mundur dari  konsorsium, maka Palapa Ring hanya menyisakan tiga operator telekomunikasi.

Hal yang ditakuti adalah jika langkah yang diambil oleh XL diikuti oleh dua operator yakni  Indosat dan Bakrie Telecom. Semua ini bisa terjadi karena  kondisi keuangan keduanya  sedang tertekan akibat kerugian kurs. Jika hal itu benar terjadi, bisa dipastikan Palapa Ring akan menjadi  rencana indah dari pemerintah yang tak kunjung terwujud.

Padahal, konsorsium saat ini sedang bernegosiasi  dengan harga yang ditawarkan oleh tiga vendor kabel optik peserta tender proyek. Ketiga vendor itu adalah   NEC Corporation, NSW Fujitsu, dan Alcatel-Lucent.

Lantas bagaimana sikap dari pemerintah? Menkominfo Mohammad Nuh menegaskan, Palapa Ring tetap berjalan meskipun ada anggota yang berguguran.

“Kita bisa membuka kesempatan bagi peserta baru yang berminat untuk masuk konsorsium. Saya masih yakin proyek ini akan berjalan pada tahun ini, beberapa direktur operator sudah memiliki komitmen. Tidak sejengkal pun ada keinginan untuk mundur dari proyek ini,” tegasnya.

Secara terpisah, Praktisi Telematika dari lembaga Thinking Out Of The Box Eddy Setiawan mengatakan, banyaknya perusahaan yang mundur dari konsorsium Palapa Ring karena  feasiblility bisnisnya banyak dipertanyakan dan   model implementasi yang tidak lazim.

Jika merujuk pada pernyataan tersebut tentunya yang dimaksud adalah ketika membangun  Palapa Ring yang dijadikan backbone dilakukan secara konsorsium, tetapi untuk last mile, diserahkan pada masing-masing anggota. Padahal, membangun  last mile lebih mahal dan susah ketimbang  membangun backbone.

Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto PS mengatakan, melihat perkembangan terakhir dari Palapa Ring, pemerintah  sebaiknya turun tangan langsung sehingga   efektivitasnya lebih terjamin.

Jika diserahkan kepada pelaku usaha tentunya business plan yang dimiliki masing-masing manajemen   akan sangat menentukan. Seandainya   merugikan, bukan hal yang aneh ada yang mengundurkan diri.

“Fungsi pemerintah antara lain  mengambil alih tugas-tugas yang tidak bisa atau tidak sanggup dilaksanakan oleh swasta, seharusnya dana Universal Service Obligaton (USO) dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa telekomunikasi terutama di non profit area seperti KTI,” katanya.

Menurut Setyanto, proyek tersebut tidak akan molor jika pemerintah memiliki komitmen menyelesaikannya. “Dulu saat peluncuran satelit Palapa tida ada nilai ekonomisnya. Tetapi pemerintah kala itu melihat keuntungan kesejahteraanya. Harusnya pemerintah sekarang berpola pikir seperti itu,” tegasnya.[dni]

120509 Telkomsel Siapkan 5 Ribu The Jakphone

logo-telkomselJAKARTA—Telkomsel Area Jabodetabek-Jabar menyiapkan lima ribu unit The Jakphone bagi penggemar klub sepakbola Persija atau lebih dikenal dengan nama  The Jakmania.

The Jakphone adalah ponsel merek D-one  dengan harga khusus (Rp299 ribu) yang dilengkapi menu launcher berupa info bola online, NSP Jakmania, serta dilengkapi kartu perdana simPATI Pede dengan pulsa senilai 10 ribu rupiah.

“Telkomsel memang lebih fokus pada segmen komunitas untuk menggarap pasar perkotaan. Untuk tahap awal disediakan sebanyak lima ribu unit guna melihat animo The Jakmania yang beranggotakan 30 ribu orang. Sedangkan pada kuartal pertama ini di area ini kita berhasil menambah dua juta pelanggan baru sehingga total ada 17 juta pelanggan menggunakan Telkomsel,” ujar VP Area II Jabotadetabek Jabar Irwin Sakti di Jakarta, Senin (11/5)

Irwin menjelaskan, untuk skema berdagang ala The JakPhone, Telkomsel hanya sebagai penyedia trafik dan kartu perdana. “Untuk konten kita menggunakan penyedia konten. Sedangkan Ponsel disediakan oleh distributor. Jadi skema ini semua lini bergerak, tidak hanya Telkomsel yang menanggung,” katanya.[dni]

110509 Rute Denpasar-Darwin: Tim Teknis Dibentuk

JAKARTA—Pemerintah negara bagian Northern Territory (NT) Australia semakin menunjukkan keseriusannya untuk mempertahankan dibukanya rute Denpasar-Darwin oleh maskapai nasional, Garuda Indonesia .

Hal itu ditunjukkan dengan dibentuknya tim teknis yang terdiri dari kementerian Negara BUMN bersama negara bagian Northern Territory (NT) untuk membuka kembali rute penerbangan Garuda Indonesia rute Denpasar-Darwin yang ditutup Garuda pada 22 April lalu.

“Telah dibentuk tim teknis yang akan membicarakan berbagai keputusan terkait pembukaan rute tersebut,” ungkap  Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sofyan mengungkapkan,  pemerintah NT sendiri bersama dengan Dubes Australia untuk Indonesia Bill Farmer sudah datang ke Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti upaya pembukaan rute tersebut.

“Pembicaraannya tak jauh bagaimana mengajak  Garuda terbang lagi ke sana ( Darwin ). Salah satunya adalah  pihak Australia memberikan penawaran-penawaran seperti upaya pemasaran bersama oleh kedua pihak,” ujarnya.

Sofyan mengatakan, Indonesia memahami keinginan dari pemerintah NT, namun BUMN penerbangan tersebut sendiri juga mendapatkan  kesulitan jika mempertahankan rute tersebut terutama soal rendahnya tingkat isian.

  1. Selain itu   Garuda juga kekurangan pesawat dan pilot. Jadi banyak faktor-faktornya,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar menegaskan, manajemen meminta   meminta jaminan ke pemerintah NT  akan kepastian dari tingkat isian (load factor) jika kembali membuka rute Jakarta-Darwin.
“Jika memang pemerintah setempat bisa memberikan jaminan akan ada load factor yang tinggi tentunya Garuda tidak akan keberatan untuk membuka rute yang baru ditutup belum lama ini,” ujarnya

Dikatakannya, alasan dari Garuda menutup rute yang telah dilayani sejak 1980 tersebut karena selama ini selalu mengalami kerugian. Hal ini karena dari total 200 ribu jiwa penduduk di wilayah tersebut hanya setengahnya yang suka berpergian.
Apalagi banyak penerbangan internasional yang telah menutup rute tersebut seperti Silk Air dan Royal Brunei. Bahkan Australia hanya menggunakan maskapai low cost carrier, Jet Star, untuk melayani rute tersebut.
“Terus terang daripada rugi terus lebih baik ditutup. Ini justru membantu Garuda mengoptimalkan armada ke rute lainnya. Hal ini karena Garuda kekurangan armada,” katanya.

Dikatakannya, selama ini Garuda mengalami masalah dengan minimnya frekuensi rute internasional. “Jika hanya sekali sehari itu tidak menguntungkan. Karena itu yang tidak menguntungkan ditutup untuk dialihkan ke rute internasional yang gemuk seperti Malaysia ,” katanya.[dni]

110509 Trafik Terminasi SLI Diminta Melalui Pemilik Lisensi

JAKARTA— Para pemilik lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI) clear channel meminta trafik yang datang dari luar negeri (terminasi) disalurkan melalui jaringan miliknya agar tidak terjadi manipulasi panggilan yang bisa merugikan negara dari sisi pajak.

“Secara regulasi,  semua trafik terminasi dari luar harus disalurkan melalui penyelenggara SLI, baik itu  Voice Over Internet Protocol (VoIP)  maupun clear channel. Jangan seperti sekarang, terminasi VoIP bisa dibawa non pemilik lisensi SLI yang berujung adanya pasar gelap SLI di masyarakat,” ungkap VP Intercarrier Bakrie Telecom Herry Nugroho kepada Koran Jakarta, Minggu (10/5).

Untuk diketahui, Selama ini untuk menggelar jasa SLI ada dua teknologi yang ditawarkan oleh operator  yakni Voice Over Internet Protocol (VoIP) dan clear channel. Kualitas dari VoIP biasanya di bawah clear channel mengingat menggunakan internet protocol sehingga tidak real time. Penyelenggara clear channel di Indonesia berikut kode aksesnya adalah Telkom (007), Indosat (001), dan Bakrie Telecom (009).

Diungkapkan Herry, praktik memanipulasi trafik terminasi biasanya dilakukan dengan mengubah panggilan dari luar negeri yang berasal dari VoIP dengan membuatnya seolah-olah panggilan lokal ke sesama pelanggan dari satu operator.

Alat yang digunakan adalah Sim Box yang dijual di Singapura sekitar 7,5 juta rupiah.  Salah satu pemilik kode akses SLI pernah menangkap basah praktik seperti ini di Yogyakarta belum lama ini dimana satu mesin  diisi 30 nomer Fixed Wireless Access (FWA) miliknya untuk mengubah percakapan seolah-olah panggilan lokal.

“Kerugian negara berupa PPN trafik sangat besar dari praktik semacam ini karena di SLI itu yang terbesar adalah trafik terminasi. Pemerintah harus menertibkan praktik gelap ini secepat mungkin. Jika tidak buat apa ada lisensi SLI,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengakui adanya praktik gelap yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab dalam memanipulasi trafik SLI.

“Memang benar ada   terminasi di indonesia dari panggilan  di luarnegeri menggunakan VoIP kemudian di-forward dgn “menggunakan” tarif murah oleh operator FWA atau seluler,” tambahnya.

Guntur mengeluhkan, meskipu terkesan ilegal, namun secara regulasi praktik ini ada perlindungan hukumnya yakni lisensi VoIP. “Kita berbicara jika ini dilakukan oleh operator. Jika perorangan, tentu saja ilegal secara hitam putih,” katanya.

Guntur mengatakan, pihak yang mampu menghentikan praktik merugikan negara itu hanyalah regulator dan kepolisian karena teknolgi  memang susah dibendung. “operator tetap berusaha memonitor.  Walaupun kita hrs hati2 “menangkapnya” karena kadang-kadang sulit tertangkap basah,” katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, masalah praktik gelap yang dikeluhkan oleh Bakrie Telecom dan Indosat itu bisa diketahui dari pola trafik yang dimilikinya.

“Operator itu memiliki alat deteksi jika ada trafik yang anomali. Sebenarnya untuk membedakan teknologi yang digunakan itu clear channel dan VoIP cukup melihat delay atau latency0nya saja,” katanya.

Heru menegaskan, untuk masalah trafik gelap yang dikeluhkan tersebut sudah diurus oleh pihak berwajib karena sudah memenuhi unsur merugikan negara. “Regulasinya jelas. Jika tidak memiliki lisensi VoIP, tentu dianggap ilegal dan berurusan dengan pihak berwajib,” tegasnya.

Heru juga menyoroti perang tarif jasa SLI clear channel yang terjadi di pasar belakangan ini dengan masuknya Bakrie Telecom ke pasar tersebut. “Operator harus memberikan kualitas clear channel setara dengan tarifnya. Jangan ada manipulasi yakni menggunakan teknologi VoIP, tetapi pungutan clear channel,” ujar Heru.

Sebelumnya, hal senada juga dikatakan ujar Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo yang meminta  penyelenggara SLI  harus jujur ke pengguna terkait penawaran teknologi yang digunakannya.

“Jika menggunakan VoIP jangan diklaim pakai clear channel. Soalnya tarif keduanya berbeda jauh. Kalau ini dilakukan pelanggan yang dirugikan,” katanya.[dni]