080509 Tarif Lini II Tanjung Priok: Upaya Menghapus Biaya Siluman

Departemen Perhubungan mulai menunjukkan keseriusannya untuk merevisi tarif lini II di pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu dibuktikan dengan ngototnya regulator memfasilitasi para pengguna dan penyedia jasa kepelabuhanan yang diwakili oleh sejumlah asosiasi pada 29 April 2009 untuk membahas tarif yang menimbulkan kontroversi sejak diterapkan pada pertengahan Mei dua tahun lalu itu.

Tarif lini II adalah pelayanan jasa barang untuk status peti kemas yang barang-barang di dalamnya dimiliki oleh lebih dari satu pemilik barang (Less Than Container Load/ LCL). Tarif ini mengundang kontroversi sejak pertengahan tahun lalu dan dikeluhkan oleh banyak pengguna jasa.

Hasil dari pertemuan itu adalah diberlakukannya tarif lini II hasil revisi mulai 1 Juni nanti dengan pola tarif batas atas dan bawah. Dari hasil pertemuan itu delapan komponen tarif ditetapkan sebagai bagian dari tarif lini II yakni biaya penerimaan barang (delivery), mekanik, cargo shifting, survei, penumpukan, pemeriksaan fisik barang (behandle), biaya tambahan (surcharge), dan administrasi gudang.

Kabar yang beredar mengatakan batas atas tarif Lini II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, lebih rendah 70-300 persen dari tarif liar yang berlaku saat ini. Total tarif untuk pelayanan jasa pergudangan terhadap barang dan peti kemas impor yang akan berlaku pada 1 Juni 2009 adalah sebesar 575 ribu rupiah.

Sedangkan versi lama terdiri atas sembilan komponen yakni biaya pergudangan adalah biaya penumpukan, biaya mekanik, biaya delivery, biaya retribusi kebersihan, biaya surveyor, biaya administrasi pergudangan, biaya behandel, uang dermaga, dan surcharge.

Saat itu enam asosiasi menyepakati pemberlakuan tarif lini II itu. Keenam asosiasi itu adalah DPW Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), BPD Gabungan Importir Nasional (GINSI) DKI Jakarta, DPC Indonesia Ship Owner Asosciation (INSA) Jaya, Asosiasi Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (APTESINDO), Gabungan Forwader dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta, dan DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tanjung Priok.

Sementara untuk versi terbaru ini asosiasi yang terlibat adalah Gabungan Forwarder, Logistik, dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI ), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (Aptesindo), Asosiasi Pengusaha Depo dan Pergudangan (Apdep), dan Indonesian National Shipowner’s Association (Insa).

“Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaporkan kepada saya bahwa penetapan tarif Lini II sudah selesai,” kata Menteri Perhubungan, Jusman Syafii Djamal di Jakarta belum lama ini.

Jusman mengharapkan, kesepakatan skema tarif baru tersebut bisa menghilangkan praktik-praktik liar atau tidak terdefinisi karena tujuan penentuan batas atas ini supaya tarif lini II akuntabel dan transparan.

Dikatakannya, prinsip utama penerapan tarif pelabuhan menggunakan azaz akuntabilitas dalam struktur biaya yang harus dikeluarkan pengguna. “Kalau ada layanan A bayarannya sekian, semuanya jelas. Jika berdasarkan kesepakatan seringkali pengusaha dirugikan dengan tarif liar.,” tuturnya.

Selanjutnya dikatakan, keputusan soal tarif itu akan tertuang dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang akan dikeluarkan tak lama lagi. Dalam surat itu juga akan memuat mengenai sanksi-sanksi apabila ada pihak melanggar.

Juru bicara Dephub Bambang S Ervan mengatakan, sebelum disahkan, skema baru tersbut akan dikonsultasikan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar tidak menjadi masalah dalam implementasinya. “Kita tidak mau seperti dulu lagi. Dibiarkan pengusaha bersepakat, dikatakan ada indikasi kartel,” katanya.

Peneliti dari Senada Sinta Aryani pemicu dari ketidakjelasan dari kesepakatan tarif lini II tidak dapat dilepaskan dari adanya KM No72/2005 yang membuat pelaku usaha melakukan multi tafsir dari regulasi tersebut. “Seharusnya pemerintah turun tangan mengatasi ini. selain itu KPPU juga harus turun tangan mengatasi persaingan tidak sehat ini,” katanya.

Peran pemerintah, lanjut Sinta, bisa dalam bentuk menetapkan jenis, golongan, dan komponen tarif yang dikenakan untuk proses pelayanan peti kemas di lini II, sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar tarif batas atas dari Lini II begitu diimplementasikan. “Kita tidak segan-segan mencabut izin jika masih ada yang bandel,” katanya.

Biaya Tinggi
Untuk diketahui, selama ini bagi para importir tarif lini II yang berlaku di pelabuhan Tanjung Priok sebagai pemicu terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Ketua Ikatan Eksportir dan Importir (IEI) Amalia Achyar menjelaskan, akibat implementasi dari tarif lini II yang melenceng dari kesepakatan awal, maka para importir mengalami kerugian sekitar 1,454 triliun rupiah selama periode Oktober-November 2008.

“Berdasarkan hasil kesepakatan pada pertengahan 2007 telah ditetapkan tarif lini II terdiri atas sembilan komponen. Tetapi praktik di lapangan, ada 14 komponen yang dibebankan ke importir. Ini membuat biaya untuk mengeluarkan barang dari Priok menjadi mahal,” ungkap Amalia.

Menurut Amalia, seharusnya jika benar-benar mengikuti sembilan komponen tersebut importir hanya terkena biaya sekitar 3,3 juta rupiah per 3 Meter kubik. Tetapi akibat tingginya biaya siluman melonjak menjadi 4,5 juta rupiah per 3 meter kubik.

Amelia juga mengungkapkan, faktor lain yang membuat terjadinya biaya tinggi di lini II adalah importir sebagai pengguna jasa tidak diberikan alternatif pemakaian gudang yang akan digunakan akibat para forwarder terlalu menguasai aliran barang. “Kami melihat tidak ada transparansi dalam proses pengeluaran barang LCL. Jadinya kita dipaksa menggunakan gudang tertentu,” katanya.

Sekretaris Jenderal Apdepi, Handy Sucitra, berharap penetapan batas atas akan membuat tarif pergudangan barang dan peti kemas impor di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu bakal lebih realistis. “Tidak membumbung tinggi seperti saat ini,” kata Handy.

Menurutnya, penetapan batas atas tarif Lini II juga bisa memicu penurunan biaya importir, sehingga harga jual barang impor akan ikut terkoreksi. “Sebab itu, kami harapkan bisa membuat harga barang di pasar turun,” ujarnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s