070509 Industri Kreatif Butuh Regulasi yang Kondusif

JAKARTA–Industri kreatif di Indonesia membutuhkan regulasi yang kondusif agar dapat mengembangkan bisnisnya.

“Regulasi yang dibutuhkan adalah yang mendukung. Bukannya malah memberangus kreatifitas, seperti Permen SMS Premium yang dikeluarkan Menkominfo Mohammad Nuh, belum lama ini,” ujar kuasa hukum Andreas Tri Suwito Adi Indonesia Mobile And Online Content Provider Association (Imoca) di Jakarta, Rabu (7/5).

Dikatakannya, dalam permen yang mengatur tentang SMS Premium itu sebenarnya tidak hanya penyedia konten yang terpukul tetapi industri kreatif secara keseluruhan seperti animasi, musik, film, dan lainnya.

Keberatan Imoca terhadap Permen SMS Premium adalah adanya tarikan pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan kewajiban mendaftarkan diri pada regulator. Hal ini karena penyedia konten bukanlah penyelenggara jasa telekomunikasi.

“Ini membuat para penyedia konten memiliki potential lost sekitar 35 miliar rupiah karena adanya regulasi itu. Padahal rupiah sebesar itu bisa digunakan untuk mengembangkan industri kreatif turunan. Karena itu kami mengambil langkah Judicial Review ke Mahkamah Agung hari ini,” tegas Ketua Imoca A. Haryawirasma.

Andreas menambahkan, langkah Judicial Review diambil karena dua somasi yang dilayangkan ke regulator teknis tidak ditanggapi. “Tidak tertutup kemungkinan jika kami kalah di MA akan mengambil langkah hukum lainnya,” katanya.

Sekjen Imoca Sapto Anggoro mengatakan, regulasi yang dibutuhkan industri adalah yang membimbing para pelaku ke jalan yang benar, bukan bertujuan mengutip dari industri. “Kalau ini semangatnya seperti nguber setoran,” katanya.

Secara terpisah, Dirjen Aplikasi dan Telematika (Aptel) Cahyana Ahmadjayadi mengungkapkan, nilai bisnis dari industri kreatif di Indonesia pada tahun ini mencapai 140 triliun rupiah. Angka itu berasal dari 2,2 juta pelaku usaha dimana merupakan 15 persen dari total perusahaan di Indonesia.

“Pemerintah selama ini sudah all out mendukung 14 jenis industri kreatif. Kita malah sudah membangun inkubator berbasis industri, univeristas, dan perusahaan,” katanya.

Menurut dia, terhambatnya perkembangan industri kreatif selama ini karena lingkungan yang tidak mendukung dan ekosistem belum ideal.

“Selain itu keterampilan bisnis juga kurang. Mungkin karena inkubasi bisnisnya yang lama,” katanya.[Dni]

070509 Reevaluasi Tender MRT Tidak Salahi Aturan

JAKARTA—Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Tundjung Inderawan menegaskan, reevaluasi proses pelelangan pembuatan desain dasar pada sistem angkut cepat massal atau Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tahap I dengan rute Lebak Bulus-Dukuh Atas, tidak menyalahi aturan.

”Reevaluasi sesuai dengan prosedur, dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada dalam Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa,” jelasnya di Jakarta,  Rabu (6/5).

Tundjung juga menegaskan bahwa reevaluasi yang dilakukan agar para peserta tender senilai 8,5 triliun rupiah  itu, yakni Nippon Koei Co. Ltd. dan Katahira & Engineer International, memperbaiki daftar isian proposal tender proyek desain dasar MRT sesuai aturan yang ada.

Dijelaskannya, reevaluasi tersebut sebagai tanggapan atas komentar Japan International Cooperation Agency (JICA) yang menilai adanya inkonsistensi tentang dokumen peserta dari aturan yang telah disetujui.

Namun, dia meminta agar hal itu tidak dinilai sebagai campur tangan JICA meskipun bantuan pendanaan proyek ini berasal dari agen kerja sama luar negeri Jepang tersebut.

”Kita tidak distir oleh JICA. Panitia lelang bekerja dengan sangat independen. Kita hanya mengikuti prosedur untuk dapatkan persetujuan dari mereka,” tegasnya.

Dia menambahkan, persetujuan dari JICA dibutuhkan mengingat proyek ini adalah jenis proyek yang melibatkan peran pemerintahan dua negara, yang pelaksanaannya wajib mengacu pada aturan yang telah disepakati. Di mana JICA sebagai pemberi bantuan mengeluarkan panduan (guideline), sementara Indonesia mengacu pada ketentuan yang ada dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

”Jadi, ada prosedur-prosedur yang harus kita ikuti dalam loan agreement dengan segala konsekwensinya. Salah satunya adalah harus mengikuti guideline JICA. Bukan hanya aturan, tapi juga prosedurnya. Mulai dari dokumen, kriteria evaluasi dan hasilnya, serta rekomendasi, juga harus kita laporkan dan mendapatkan approval dari mereka. Kita sendiri juga menghitungnya berdasarkan Keppres, dan ini kita usulkan ke mereka. Itu semua prosedur yang harus kita lalui,” paparnya.

Ketika JICA melihat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan prosedur, baik dokumen maupun kriteria evaluasi, lanjut Tundjung, biasanya JICA langsung mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tidak keberatan (objection).

Namun pada proyek ini, JICA memberikan komentar, menanyakan beberapa hal kepada panitia lelang. Salah satunya, jelas dia, adalah adalah mengenai konsistensi panitia terhadap dokumen yang telah disetujui JICA.

”Tentunya, ketika JICA menulis surat ke kita, maka kita harus menanggapi itu. Kita, dalam arti di dalamnya adalah panitia, akan mengevaluasi komentar dari JICA. Ini juga bagian dari prosedur tender yang disepakati itu sendiri,” katanya.

Berdasarkan itulah hingga saat ini panitia lelang belum menentukan siapa pemenang tender tersebut, karena proses reevaluasi yang baru untuk kali pertama dilakukan tersebut belum tuntas.

Dia juga membantah tentang adanya informasi yang menyebutkan bahwa Menhub Jusman Syafii Djamal mengeluarkan surat untuk memenangkan Katahira & Engineer International.

Dijelaskannya, surat yang dikeluarkan Menhub tersebut merupakan bagian dari proses usulan, bukan surat penentuan tentang pemenang tender.

Panitia lelang yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada satuan kerja (satker) harus melaporkan perkembangan proses pelelangan kepada Satker, lalu Dirjen Perkeretaapian, Menhub, kemudian kembali lagi ke Dirjen, Satker dan diteruskan kepada panitia.

”Sampai saat ini belum pernah ada surat menteri yang memenangkan salah satu peserta tender. Jadi, sampai saat ini belum ada nama pemenang yang bisa kita umumkan,” tegasnya.

Selain itu Tundjung juga mengomentari tentang kabar yang menyebutkan bahwa reevaluasi telah dilakukan beberapa kali. Termasuk informasi tentang adanya pengubahan skor nilai peserta tender yang pada akhirnya mendongkrak posisi Nippon Koei Co. Ltd. dari peringkat ketiga menjadi pertama, dan Katahira & Engineer International di posisi kedua.

”Kalau ada data-data lain dari luar, itu belum tentu valid. Selain banyak, juga tidak jelas. Kalau data yang valid itu dari kami. Sekali lagi, yang jelas, secara formal reevaluasi baru sekali dilakukan. Soal Nippon berubah angka, itu kewenangan panitia, saya tidak bisa mempengaruhi keputusan itu.

Tapi panitia telah melaksanakan sesuai atas prosedur yang ditetapkan JICA. Prinsipnya, kita ingin proyek ini bisa terealisasi secepatnya,” tandasnya.[Dni]

060509 Telkom Grup Siap Dukung Pilpres

JAKARTA—Operator telekomunikasi terbesar di tanah air, Telkom Grup, siap mendukung kesuksesan   Pemilu Presiden 2009 dengan menyediakan fasilitas telekomunikasi mumpuni.

“Telkom Grup (Telkom dan Telkomsel) terus berkomitmen mendukung terselenggaranya trafik komunikasi saat Pemilu dengan meningkatkan fasilitas yang sudah disiapkan sebelumnya,” kata Vice President Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia, di Jakarta, kemarin.

Eddy menjelaskan,   Telkom menyiapkan jaringan internet pita lebar (bandwidth), instalasi dan integrasi, penyediaan fasilitas Disaster Recovery Center, Layanan Call Center serta layanan Pemeliharaan Jaringan.

Sedangkan Telkomsel juga memberi fasilitas telekomunikasi layanan seluler dengan menyiapkan berbagai elemen jaringan seperti SMSC (Short Message Service Center), BTS (Base Transceiver Station), MSC (Mobile Switching Center), dan IN (Intelligent Network) dikerahkan demi melayani masyarakat.

Sementara itu, Direktur Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, manajemen baru saja  menjalin kerja sama penggunaan menara bersama (tower sharing) dengan Hutchinson CP Telecom (HCPT)  di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
”Kerjasama  ini  wujud kepatuhan Telkomsel terhadap peraturan pemerintah. Telkomsel sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan seluruh operator dan siap melayani dengan prinsip “first in first serve”. Jadi siapa yang datang duluan pasti kita layani lebih dulu,” tegasnya.[dni]

070509 Pascabayar Mobile-8 Tumbuh 75%

JAKARTA- – PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) menargetkan jumlah pelanggan pascabayar seluler Fren pada akhir tahun nanti berjumlah 250 ribu nomor atau tumbuh 75 persen dibandingkan posisi awal tahun yang meraih 149 ribu pelanggan.

Division Head of Product Management Mobile-8, Sukaca Purwokardjono, mengaku optimistis pihaknya bisa meraih pertumbuhan sebanyak itu karena pasar pascabayar dinilai masih potensial.

“Kami akan mengakuisisi pelanggan operator lain. Karena selama ini terkesan pelanggan pascabayar diabaikan,” katanya di Jakarta, Rabu (7/5). Dia mengklaim, produk pascabayar milik Mobile-8 menawarkan tarif percakapan suara, pesan singkat, dan akses internet 30-50 persen lebih murah dibanding pascabayar operator lain.

Ditambahkan Sukaca, pelanggan pascabayar Fren rata-rata menghabiskan pulsa atau average revenue per user (ARPU) 70-80 ribu rupiah setiap bulannya. Adanya program baru yang ditawarkan, diharapkannya, tingkat ARPU pascabayar akan meningkat jadi 100 ribu rupiah per bulan.

Saat ini pelanggan Mobile-8 (Fren dan Hepi) tercatat sebanyak 3,2 juta pelanggan. Sebanyak 300 ribu pelanggan terpaksa dihanguskan pada kuartal ketiga dan keempat tahun lalu karena dijadikan nomor tidur oleh pemiliknya.[Dni]

070509 The power of digital

Oleh Ventura Elisawati, praktisi komunikasi digital.

Saat ini, kerap kita jumpai di sejumlah milis produk (gadget, kamera, mobil, dan lainnya),  anggota milis minta testimoni tentang sebuah toko, produk baru,  kredibilitas pedagang, sebelum mereka melakukan transaksi.

Memang, tak bisa dipungiri bahwa konsumen sekarang lebih mempercayai apa kata teman (atau komunitas) yang telah memiliki pengalaman terhadap produk atau layanan, ketimbang apa kata iklan produk/layanan  yang mereka cari.

Beberapa saat lalu, pernah terjadi di sebuah milis otomotif, dimana sebuah bengkel resmi ATPM dibilang tidak bagus pelayanannya, maka informasi negatif itu kemudian menjadi rujukan anggota milis untuk tidak menggunakan layanan bengkel tersebut. Atau pernah juga sebuah outlet barang gadget  di kawasan bisnis Jakarta kesandung masalah melalui milis, lantaran ketahuan bahwa produk yang dijual tersebut “daur ulang”

Itulah salah satu ciri pelanggan 2.0, seperti yang dipaparkan oleh Don Tapscott, dalam bukunya yang teranyar, “Grown up digital”.  Mereka yang disebut Net Generation (berusia 11  – 32 tahun),  menjadikan internet sebagai urat nadi hidupnya. Salah satu karakter generasi ini  adalah : “I will check it out before I go to the store”, artinya mereka akan bowsing, mencari informasi sebanyak-banyak tentang produk, harga, dan alternatif dari barang/layanan yang diinginkan.

Dan jika kita googling di dunia maya, dengan memasukkan satu kata kunci,  katakanlah sebuah produk A, bisa jadi kita akan menemukan puluhan bahkan ratusan informasi yang terkait dengan kata tersebut. Kalau kita telusuri, info tersebut bisa berasal dari portal resmi perusahaan penjual produk/layanan yag kita cari, atau blog yang pernah memiliki pengalaman terhadap  produk tersebut (user experience), bahkan juga diskusi yang pernah terjadi (negatif maupun positif) tentang layanan itu.

Seorang produsen dari industri komponen otomotif pernah mengeluhkan,  ketika ia googling dengan kata kunci merek produknya, maka 10 besar berita yang muncul terkait merek Z (sebut saja begitu) kebanyakan  negatif. Hanya ada 1 yang nuasanya netral, sayangnya informasi netral tersebut  secara substansi tidak relevan dengan atribut atau positioning produk yang ia jual.

Artinya, jika kebetulan calon peminat produk berselancar dan mendapati info negatif tentang merek  itu, bisa dipastikan ia akan mengurungkan niatnya untuk membeli produk tersebut. Dan lazimnya, ia tak cuma menyimpan info itu untuk dirinya sendiri, tapi membaginya kepada kawan atau komunitas yang kebetulan memerlukan informasi yang sama.

News Group International pernah mengungkapkan bahwa  67%  bisnis/ekonomi dijalankan melalui WOM (Word of Mouth), dari mulut ke mulut atau getok tular. Nah, dengan pertumbuhan pesat media berbasis user/consumer generated content,   maka kekuatan  word of mouse (WoM) – copy paste, forward dan broadcast —   telah membuat budaya  Word of Mouth menjadi lebih powerful. Apalagi, saat ini sekitar 20% pengguna internet membaca media berbasis user generate content, dan  50% dari mereka berusia di bawah 25 tahun

Karenanya untuk melayani generasi Net di era jejaring sosial seperti sekarang ini, produsen setidaknya  harus memahami apa keinginan mereka, bagaimana mereka mencari informasi, dan bagaimana pergaulan  (jaringan)  mereka.

Seperti dipaparkan Don, yang juga penulis buku Wikinomics ini,  ciri-ciri pelanggan 2.0 ini:  mereka, para warga daring (online)  menginginkan kebebasan berekspresi, artinya produsen mesti memberikan banyak pilihan yang lebih baik. Mereka, selain ingin didengar suaranya,  juga ingin dilibatkan, dalam desain produk ataupun program yang disiapkan produsen. Mereka juga menginginkan kecepatan dalam layanan pelanggan. Karenanya, membiarkan mereka menunggu terlalu lama untuk sebuah respon, sama artinya memberi kesempatan mereka untuk menumpahkan kekesalannya melalui WoM.

Oleh sebab itu,  membangun user experience yang positif adalah mutlak  dilakukan  produsen. Apalagi jika sasaran pelanggannya adalah  pengguna internet.  Pengalaman pelanggan yang positif, yang kemudian disebar luaskan via  pelbagai jejaring sosial  di dunia maya, akan  lebih diperhitungkan pelanggan,  ketimbang medium promosi lainnya. Karena, disadari atau tidak, user experience dan WoM telah menjadi kekuatan baru  dalam pemasaran dan komunikasi di era 2.0 ini.

Dengan  jumlah pengguna layanan telepon selular di Indonesia yang sudah mencapai 150 juta, serta pengguna internet 25 juta, golongan ini  adalah “ujung tombak” pemasaran dan komunikasi produk Anda. Dengan kekuatan yang  dimiliki,  mereka mampu mempengaruhi masyarakat pelanggan, yang bisa jadi adalah   target pasar Anda. Karena, kini, mereka bukan saja sebagai pelanggan, tapi juga “produsen”. Mereka  pembaca media sekaligus pembuat berita.

Dalam melayani pelanggan 2.0 ini, melalukan kampanye yang bisa dipercaya-bertanggung jawab dan transparan menjadi sangat penting. Mengajak mereka berkolaborasi juga perlu dilakukan karena mereka bisa  memberikan nilai tambah  atau gagasan baru bagi produk Anda.

Dan yang pasti memberikan pengalaman positif akan lebih utama.

Maka tak berlebihan jika Don, menyarankan, “Jadikan generasi net, sebagai pusat kampanye marketing Anda,”  Ya, kenapa tidak?

060509 Meretas Jalan Bagi Produk Lokal

Pada awal Mei lalu  di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Puspitek) Serpong, digelar  demo teknologi Worldwide interoperability for  Microwave Access (WiMAX).

Pergelaran teknologi yang disebut-sebut sebagai generasi keempat  dari broadband internet atau 4G itu dilakukan melalui perangkat produksi anak negeri yakni milik PT Hariff dan TRG.  Kemampuan yang dipertunjukan adalah video conference, video multicast dan internet phone (VoIP).

Praktisi Telematika Gunadi Dwi Hantoro menjelaskan, secara teknis saat uji coba lalu perangkat lokal telah mampu menghantarkan data sesuai standar yakni 9-10 Mbps dengan kanal yang digunakan 3,5 MHz.

“Meskipun ada yang bilang seharusnya bisa mencapai 75 Mbps, tetapi itu jika digunakan kanal sebesar 20 MHz dan biasanya di unlicensed band,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Kedua,  kesederhanaan perangkat di sisi konsumen.  Konsumen yang  telah terbiasa  menggunakan perangkat yang sederhana dan mudah untuk dipindah-pindah seperti USB dongle dan PCMCIA untuk layanan 3G saat ini, dengan WiMAX produksi anak bangsa pelanggan   diminta kembali untuk menggunakan perangkat terminal outdoor (antenna) yang besar dan harus dipasang menetap di atap-atap rumah.

Chief Executive Officer Infracom Telesarana Atmadji Soewito menegaskan, uji coba tersebut menunjukkan perangkat lokal mampu menjawab kesempatan yang diberikan oleh pemerintah selama ini melalui aturan yang memproteksi secara tidak langsung pemain lokal di teknologi WiMAX.

Regulasi yang dimaksud oleh Atmadji sebagai upaya meretas jalan bagi produk lokal itu adalah ketentuan  tentang perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk pita 2,3 GHz dan 3,3 GHz wajib memenuhi kandungan lokal sebesar   30 persen untuk (Subscriber Station) dan 40 persen untuk Base Station (BS). Bahkan dalam jangka waktu 5 tahun wajib memenuhi kandungan lokal   minimal 50 persen.

“Pemerintah memilih menggelar tender di 2,3 GHz dan teknologi nomadic itu kan untuk melindungi pemain lokal. Di luar negeri hanya ada 16 negara yang memilih spektrum itu. Tujuan pemerintah agar entry barrier bagi semua pemain, terutama asing, sama untuk membuat perangkat. Hal ini karena selama ini pemain asing berpersepsi spektrum itu untuk mobile,” kata Pria yang ditunjuk menjadi konsultan oleh Hariff itu.

Untuk diketahui, Wimax terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan IEEE 802.16d-2004 untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM).

Kedua, IEEE 802.16e-2005  untuk Mobile Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA).

Atmadji mengatakan, secara ekosistem untuk menggelar satu teknologi baru dibutuhkan equipment, backhaul, access, dan services. Dalam persepsi Atmadji, perangkat lokal bisa bermain di equipment, sedangkan services dan access biasanya jatah dari operator dan penyedia konten.

“Saya prediksi dua tahun ke depan perangkat lokal itu hanya kebagian 25 persen dari seluruh ekosistem atau sekitar 2,5 juta dollar AS. Sedangkan operator hampir 50 persen menikmati kue di pasar,” katanya.

Tunda

Sementara itu, Senior Business Advisor Talent Source, Suryatin Setiawan meminta pemerintah untuk menunda tender Broadband Wireless Access (BWA)  mengingat kesiapan ekosistem lokal untuk mendukung teknologi Wimax belum memadai.

“Penyedia perangkat lokal belum mampu memenuhi permintaan pasar. Jika dipaksakan, walau ada regulasi yang mendukung dikhawatirkan teknologi ini jalan di tempat,” katanya.

Dicontohkannya, harga SS yang mencapai 300 dollar AS dan keterbatasan produksi yang tidak mencapai skala ekonomi. Padahal untuk satu tahun pertama dibutuhkan sekitar satu juta unit perangkat agar bisnis berjalan.

Belum lagi penyedia konten lokal yang belum mampu berbicara banyak di dunia maya. Selama ini akses internet kebanyakan untuk konten asing seperti facebook atau Yahoo. “Jika begini apa bedanya dengan 3G dimana kita malah menyediakan jalan untuk menikmati konten asing. Lantas penyedia konten lokal dapa apa?”.

Suryatin menjelaskan, ketika pemenang tender ditentukan maka otomatis operator akan diikat oleh lisensi modern dimana ada beberapa parameter yang harus dipenuhinya seperti deployment jaringan dan pembayaran biaya frekuensi.

“Nah, seandainya dalam membangun jaringan, perangkat lokal tidak mampu mendukung, tentunya operator tidak mau disalahkan. Bisa jadi jalan keluar yang diminta memperlonggar aturan tentang kandungan lokal. Jika sudah begini, grand design yang dibuat pemerintah untuk membangun industri lokal gagal,” katanya.

Suryatin menyarankan, pemerintah membuat laboratorium raksasa dengan memilih beberapa kota satelit untuk dijadikan uji coba ekosistem WiMAX. “Jika diujicaba di laboratorium raksasa itu tidak hanya keluhan teknis yang terdeteksi, tetapi model bisnis bisa dibentuk. Setelah itu baru digelar tender. Jika langkah ini diambil, setahun lagi baru bisa digelar tender seperti yang dilakukan pemerintah saat ini,” katanya.

Suryatin mengingatkan, meskipun secara finansial pemerintah tidak dirugikan jika WiMax gagal, namun nama besar bangsa Indonesia akan runtuh di mata internasional. Sedangkan pihak yang dirugikan secara langsung adalah  operator karena harus membayar frekeunsi dan pemain lokal yang terlanjur telah berinvestasi.

“Tetapi itu tidak seberapa dibanding citra Indonesia. Menunda tender lebih baik, sudah saatnya kita sebagai pemilik pasar keempat terbesar yang mendikte dunia, layaknya China dan India. Bukan sebaliknya malah didikte untuk mempercepat hadirnya WiMAX dan berakhir dengan kegagalan karena lahirnya prematur,” katanya.

Siapkan Skenario

Secara terpisah, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, telah disiapkan skenario jika memang ternyata pemain lokal tidak siap untuk membangun ekosistem WiMAX.

Skenarionya adalah lelang tetap digelar namun hanya untuk menentukan pemenang administratif sedangkan untuk tahap implementasi dilakukan secara terpisah. “Itu skenario terburuknya. Tetapi seharusnya ditanyakan langsung ke para pemain lokal. Benar tidak mereka belum siap. Jangan terjebak dengan kepentingan asing dalam melihat satu masalah,” katanya.

Dikatakan Nonot, masalah kandungan lokal pemerintah bersikap realistis dengan tidak memaksakan perangkat kerasnya dibuat di Indonesia. “Kita realistis sajalah. Manufaktur lokal banyak yang mati suri. Pemerintah itu mendorong software harus dikuasai oleh pemain lokal. Hal ini karena 60 persen dari perangkat nantinya didominasi komponen tersebut,” katanya.

Sementara itu, Direktur TRG Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, tidak ada kata gentar sama sekali untuk membangun ekosistem WiMAX. “Kami sudah investasi puluhan miliar rupiah. Kenapa harus ditunda? Indonesia harus berani mengambil resiko layaknya China dengan Huawei. Jika memikirkan bisnisnya terus, tidak akan ada itu namanya produk lokal berkibar,” tegasnya.

Atmadji mengatakan, selama ini untuk mengembangkan perangkatnya  Hariff telah mengeluarkan dana sebesar 10 miliar rupiah agar bisa menjadi prototipe. “Itu belum sampai produk massal. Penelitiannya yang mahal. Jika memang ada penundaan, kita akan alihkan untuk radio nantinya,” katanya.[dni]

070509 Megantara Air Tidak Mampu Penuhi Aspek Keselamatan

JAKARTA–Maskapai  kargo Megantara Air menghentikan layanannya untuk sementara karena tidak mampu memenuhi aspek keselamatan yang dituntut regulasi penerbangan terbaru.

“Kami memilih untuk berhenti sementara ketimbang memaksakan diri untuk tetap beroperasi. Jika dipaksakan berarti maskapai ini mempertaruhkan keselamatan,” kata Presdir Megantara Air Sofyan Danu di Jakarta, Rabu (7/5).

Ketika ditanya tentang kemampuan dana dari maskapai tersebut, Sofyan mengelak untuk menjawab lebih jauh.

Megantara adalah maskapai kedua yang menutup operasinya menyusul Linus Air menjelang tutup April lalu.

Megantara memperoleh lisensi terbang atau air operator certificate (AOC) 135 pada 8 Mei 2007 dengan mengoperasikan satu pesawat Boeing 727-200F untuk rute Jakarta-Singapura lima kali per minggu.

Lima bulan setelah beroperasi, Megantara menambah satu armada B737-200F dengan kapasitas kargo 14 ton.

Maskapai itu sempat menggandeng 11 maskapai asing untuk mengembangkan bisnis kargo udara regional dan menjadikan Jakarta sebagai hub (pusat distribusi) kargo udara.

Maskapai asing itu, di antaranya Lufthansa, British Airways, South American Airlines, dan ANA (All Nippon Airlines). Megantara juga menggandeng CIAS Singapura dan Unex Indonesia untuk menangani jasa kargo, ground handling, dan pergudangan.

Sedangkan Linus  yang terbang perdana pada 20 Februari 2008 itu mengoperasikan dua pesawat BAe 146-200 dan tutup pada 24 April lalu.

Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengaku sudah mengetahui keputusan yang diambil Megantara.

“Mereka sudah menyampaikan berhenti operasi sejak beberapa hari yang lalu,” katanya.

Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin memperkirakan Megantara berhenti beroperasi akibat ketatnya persaingan dengan maskapai lain di pasar pengiriman kargo udara.

“Megantara kan khusus kargo dan harus bersaing dengan maskapai penumpang yang juga mengangkut kargo. Itu cukup berat, apalagi tarif turun dan barang kiriman juga semakin sedikit,” ujarnya. [Dni]

070509 Lintasarta Bidik Industri Migas

JAKARTA— PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) semakin serius membidik industri migas sebagai salah satu pelanggan korporat yang berkontribusi bagi pendapatan.

General Manager Marketing Lintasarta M. Ma’ruf mengatakan, solusi yang dipersiapkan untuk  mendukung industri migas adalah  Virtual Meeting dan Business Continuity Plan (BCP) yang bertujuan memberikan kemudahan fasilitas komunikasi dan perlindungan kepada sistem teknologi informasi  perusahaan.

”Solusi Virtual Meeting dibuat agar para karyawan yang berada di tengah laut, hutan atau di lokasi offshore manapun dapat berinteraksi dan melepas rindu dengan keluarga di rumah” ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Sedangkan BCP sangat krusial dalam memberikan perlindungan dan backup terhadap data-data perusahaan, jika terjadi suatu bencana atau kerusakan pada sistem  perusahaan.

Untuk mendukung BCP di perusahaan migas, Lintasarta memiliki 3 lokasi Data Center masing-masing di Jakarta, Bandung dan Jatiluhur. Saat ini sudah 38 perusahaan yang menggunakan fasilitas Data Center Lintasarta.

Pada kesempatan lain, induk usaha Lintasarta, Indosat,  mengumumkan  telah menggunakan Oracle Identity Management (IDM) untuk 55 aplikasi bisnis dan telekomunikasi, termasuk pembayaran tagihan, enterprise resource planning, sumber daya manusia, customer relationship management,  dan manajemen produk telekomunikasi.

“Solusi IDM terintegrasi ini memungkinkan Indosat untuk menciptakan alur kerja otomatis yang memungkinkan para pegawai untuk menciptakan user name dan password secara online dan menerima proses persetujuan lewat email,” kata Direktur Informasi Teknologi Indosat  Roy Kannan di Jakarta, belum lama ini.[dni]

060509 Pemerintah Diminta Transparan Menjalankan “Refarming” Frekuensi

JAKARTA—Pemerintah diminta untuk transparan menjalankan refarming frekuensi 2G yang dimiliki operator telekomunikasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Refarming adalah pemanfaatan kembali frekuensi untuk teknologi yang baru. Kebijakan ini diambil untuk memuluskan pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) berbasis pita di 2G.

“Refarming adalah pil pahit yang harus ditelan operator ketimbang menjalankan pola pembayaran frekuensi seperti sekarang dimana pungutan BHP berdasarkan izin stasiun radio (ISR) untuk 2G dan pita bagi 3G dijalankan bersamaan,” ujar Praktisi Telematika Raherman Rahanan, kepada Koran Jakarta, Selasa (5/5).

Hal yang harus diperhatikan ketika menjalankan refarming, lanjut Raherman, dari sisi perhitungan akuntansi untuk menghitung total pembayaran ISR beberapa tahun lalu serta nilai tukar rupiah kala pola ISR dijalankan dibandingkan dengan pembiayaan operasional.

“Saya rasa ini akan kompleks. Karena itu dibutuhkan aturan dan transparansi yang jelas,” katanya.

Menurut Raherman pungutan frekuensi berbasis ISR tidak relevan di era sekarang karena pengawasannya sulit bagi regulator. Selain itu, konsep ISR sangat merugikan operator karena penambahan BTS terkadang bukan untuk menambah kapasitas tetapi juga untuk memperluas jangkauan. Belum lagi pemasangan repeater di dalam gedung pun bisa menjadi “grey area”, termasuk membayar BHP atau tidak.

“Biasanya di “grey area” itu terjadi “sistem damai” di lapangan. Jika berbasis pita, ini tidak akan terjadi,” katanya.

Sebelumnya, Konsultan Dirjen Postel Bidang Regulasi Koesmarihati Koesnowarso mengungkapkan, proses penetapan BHP berbasis bandwitdh akan berjalan secara bertahap.

“Operator tidak akan dikenakan langsung secara gelondongan. Kemungkinan dibayar bertahap selama 10 tahun. Hal ini karena ada operator yang dananya terbatas, sementara kebutuhan frekuensi mendesak,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi Saat ini sedang dibahas kebijakan untuk melakukan refarming. Terutama di 2G dimana pemungutan biaya hak penyelenggaraan (BHP) masih berbasis izin stasiun radio (ISR)

Heru mengatakan, jika proses refarming berjalan lancar maka penarikan BHP dari frekuensi 2G akan berbasis kepada pita yang lebih meringankan beban operator. “Kajian tentang BHP berbasis pita akan selesai tahun ini,” katanya.

Heru menyakini, refarming tidak akan mengubah lisensi yang dimiliki oleh operator karena apapun teknologi yang akan dipakai oleh operator di 2G nantinya seharusnya disetujui oleh pemerintah.[dni]