060509 Tender BWA : 72 Perusahaan Ambil Dokumen Tender

JAKARTA—Sebanyak 72 perusahaan yang mengantongi lisensi sebagai penyelenggara jaringan dan jasa mengmbil dokumen tender Broadband Wireless Access (BWA) yang pendaftarannya ditutup pada Selasa (5/5).

“Hingga siang menjelang ditutup pendaftaran ada sebanyak 72 perusahaan yang mengambil dokumen tender. Namun, feeling saya akan lebih angkanya dari itu, karena biasanya sejam menjelang ditutup banyak yang mendaftar,” ungkap Ketua Tim Tender BWA Tulus Rahardjo, kepada Koran Jakarta, Selasa (5/5).

Diperkirakannya, jumlah perusahaan yang akan mengikuti tender nantinya akan menyusut setelah adanya tahapan penjelasan dokumen tender Aanweijzing pada Jumat (8/5). “Biasanya akan menyusut jumlahnya setelah mengetahui syarat yang diminta untuk tender,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Staf ahli Menkominfo Suhono Harso Supangkat mengharapkan setiap zona dari tender BWA akan diikuti oleh lima peserta untuk mendapatkan harga penawaran terbaik dan menimbulkan kompetisi dalam pelayanan. Diperkirakannya, zona yang akan menjadi rebutan di kalangan peserta adalah wilayah Pulau Jawa atau area yang pasar internetnya telah terbentuk.

“Dan sudah pasti harga untuk zona yang skala ekonominya tinggi akan lebih tinggi ketimbang area masih rendah penetrasinya. Saya perkirakan di zona Jawa akan ada dua pemenang nantinya,” jelasnya.

Untuk diketahui, tender frekuensi 2,3 GHz itu rencananya dibagi menjadi 15 zona wilayah tender, yakni Sumatera Bagian Utara, Tengah, dan Selatan, Jabodetabek, Jawa Bagian Barat, Tengah, dan Timur. Kemudian, Bali Nusa Tenggara, Papua, Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Bagian Selatan dan Utara, Kalimantan Bagian Barat dan Timur, serta Kepulauan Riau.

Peserta tender maksimal boleh menawar dua blok frekuensi (30 MHz) di masing-masing zona. Perusahaan yang tertarik untuk mengikuti tender sejauh ini diantaranya Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom.

Sedangkan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) rencananya akan membuat dua konsorsium untuk maju dalam tender tersebut. Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengakui sudah mengambil dokumen tender dan sedang mengaji ‘kendaraan’ yang akan digunakan untuk memenangkan tender.

“Pemerintah membuka peluang menggunakan konsorsium. Kami sedang mengaji segala kemungkinannya,” katanya. Tunda Secara terpisah, Senior Business Advisor Talent Source, Suryatin Setiawan meminta pemerintah untuk menunda tender mengingat kesiapan ekosistem lokal untuk mendukung teknologi Wimax belum memadai.

“Penyedia perangkat lokal belum mampu memenuhi permintaan pasar. Jika dipaksakan, walau ada regulasi yang mendukung dikhawatirkan teknologi ini jalan di tempat,” katanya.

Suryatin mengatakan, ketika pemenang tender ditentukan maka otomatis operator akan diikat oleh lisensi modern dimana ada beberapa parameter yang harus dipenuhinya seperti deployment jaringan dan pembayaran biaya frekuensi. “Nah, seandainya dalam membangun jaringan,perangkat lokal tidak mampu mendukung, tentunya operator tidak mau disalahkan. Bisa jadi jalan keluar yang diminta memperlonggar aturan tentang kandungan lokal. Jika sudah begini, grand design yang dibuat pemerintah untuk membangun industri lokal gagal,” katanya.

Sementara Chief Executive Officer Infracom Telesarana Atmadji Soewito menegaskan, industri lokal mampu menjawab tantangan teknologi Wimax karena pemerintah telah melakukan proteksi secara tidak langsung dengan memilih implementasi di frekuensi 2,3 ghz, ketimbang 3,3 ghz .

“Perangkat wimax nomadic untuk frekuensi 2,3 ghz belum banyak dibuat oleh asing. Perusahaan asing lebih banyak membuatnya untuk mobile. Kondisi ini menjadikan entry barrier bagi pemain lokal menjadi sama,” kata Pria yang perusahaannya menjadi konsultan dari salah satu penyedia perangkat lokal, Hariff.

Atmadji mengungkapkan, masalah kandungan lokal harus dilihat dalam perspektif yang benar dan tidak disalahartikan mendirikan pabrik. “Pemain lokal baru bisa sebatas mendesign, planning, dan membuat konsep. Sedangkan perakitan dan perangkat keras itu masih di luar negeri seperti di Taiwan atau Singapura. Di Indonesia untuk membuat semikonduktor saja belum bisa,” katanya.[dni]