050509 Solusi Jangka Pendek, Penambahan Frekuensi

Salah satu  solusi yang ditawarkan oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk meningkatkan kualitas layanan adalah penambahan frekuensi bagi teknologi 3G. Hal ini karena pengguna dari mobile broadband yang mengakses internet semakin meningkat di Indonesia.

Temuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) pun menunjukkan, meskipun tarif internet dengan jaringan 3G lumayan mahal, masyarakat masih mau menggunakannya. Tercatat, pelanggan mengalokasikan dana sekitar 200 hingga 500 ribu perbulan hanya untuk mengakses internet. Sedangkan mobile broadband digunakan 10.756.880 pelanggan

“Kami tidak bisa mengoptimalkan frekuensi 3G. Alokasi dari spektrum itu sebagian diberikan untuk suara. Jika dipaksakan semuanya untuk data, jasa suara tidak optimal. Padahal pendapatan masih dipasok oleh suara,” kata Sekjen ATSI Dian Siswarini di Jakarta, belum lama ini.

Berdasarkan catatan, di GSM 900 terdapat  24 kanal (@ 200 Khz), sedangkan di 3G terdapat  12 kanal  (satu kanal 2 x 5 Mhz).  Di Indonesia penyelenggara jasa 3G adalah Telkomsel, Indosat, XL Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT), dan Natrindo Telepon Seluler (NTS) dengan masing-masing memiliki spektrum 3G sebesar 5 Mhz.

Pemerintah belum lama ini sudah menyetujui menambah frekuensi milik Telkomsel sebesar 5 Mhz dan saat ini sedang dalam menunggu persetujuan dari Departemen Keuangan untuk harga yang ditawarkan operator tersebut yakni 160 miliar rupiah.

Dian mengibaratkan, kondisi operator untuk penambahan frekuensi seperti satu area dimana masyarakatnya   sedang kelaparan. Jika diberikan perubahan tarikan pungutan BHP itu berarti yang dilakukan adalah membuat program swasembada beras alias jalannya masih panjang.

“Nah, menambah frekuensi itu ibaratnya mengimpor langsung beras untuk mengatasi kelaparan. Penambahan   tentunya dengan harga yang wajar. Impor beras saja disubsidi, karena rakyat lapar,” kata Dian beranologi.

Pengamat telematika Miftadi Sudjai    menjelaskan, ada dua cara yang dapat dilakukan operator untuk meningkatkan kualitas layanan data yakni  menambah kanal frekuensi atau peningkatan jumlah BTS sektoral.

Jika menambah kanal yang diambil akan menghemat investasi sehingga meskpiun tarif sedang mengalami penurunan, tingkat margin masih terjaga.  Sementara jika yang diambil adalah menambah jumlah BTS sektoral maka investasi operator akan meningkat.

Hal ini  karena  membangun BTS  berarti menambah belanja modal. Sedangkan BTS yang banyak akan menambah biaya operasional. Padahal banyaknya BTS  hanya memastikan jangkauan lebih baik, belum tentu berimbas pada  kualitas layanan.

Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menjelaskan, spektrum frekuensi yang dimiliki operator 3G saat ini memang sangat terbatas kapasitasnya.  Untuk dapat menjangkau area yang luas maka akan mengurangi kapasitas sedangkan untuk dapat meng-handle pelanggan yang banyak terbatas jangkauannya.

“Sehingga wajar bila operator 3G berharap dapat alokasi frekuensi tambahan. Saya menduga adanya tuntutan operator 3G untuk menghitung ulang harga BHP adalah selisih dana tersebut untuk alokasi backbone jaringan yang makin besar,” katanya.

  1. Kondisi   seperti yang terjadi sekarang adalah  pemerintah seperti “penjual” sedangkan operator 3G hanya sebagai “pembeli”,  sehingga deal hanya terjadi bila “pembeli” mampu membayar sesuai keinginan “penjual”.

“Kondisi ini sudah harus dibuang jauh-jauh. Pemerintah adalah fasilitator, sehingga  yang terbaik bagi rakyat itulah yang diutamakan. Operator 3G pun harus transparan dalam menjalankan operasionalnya, jangan menuntut perubahan di sisi pemerintah untuk melindungi marginnya,”tegasnya.

Ketua Bidang Kajian Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengatakan, solusi memberikan frekuensi memang jalan keluar tercepat ketimbang memaksa operator membangun BTS karena banyaknya nilai finansial yang harus dikompromikan.

“Pemberian frekuensi itu dalam  kendali penuh pemerintah. Pemerintah harus juga mendengar pandangan masyarakat yang menginginkan layanan bagus dan dan tarif murah. Bukankah pelanggan  harus mendapat “pelayanan” dari pemerintah juga?”. tanyanya.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar meminta   operator untuk mulai transparan ke pemerintah dan masyarakat akan kondisi yang dihadapinya, khususnya dalam masalah keuangan. “Operator berteriak kesusahan, sementara  program pemasarannya terlihat mewah. Hal ini memunculkan citra industri telekomunikasi masih  high profit,” katanya.

Semua itu berujung, lanjutnya, susahnya regulator teknis untuk mengutak-atik masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya berkaitan dengan biaya frekuensi,  karena instansi lain beranggapan sektor telekomunikasi masih seksi.

Dikatakannya, untuk kasus harga frekuensi 3G selebar 5 MHZ yang dibanderol 160 miliar rupiah   malah dipertanyakan oleh departemen keuangan. “Instansi lain masih melihat telekomunikasi sebagai tambang berlian. Karena itu saya himbau untuk operator bijak dalam mengeluarkan belanja modalnya,” jelasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s