050509 Mencari Solusi Bagi Kualitas Layanan

orang-teleponMasalah kualitas layanan yang diberikan oleh operator telekomunikasi kembali mencuat ke permukaan belakangan ini. Hal itu terpampang dari hasil riset  Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) belum lama ini.

Lembaga yang memiliki perhatian terhadap kemajuan industri teknologi informasi itu mengungkapkan setelah setahun penurunan tarif telekomunikasi, pelanggan sering mendapatkan gangguan berupa sulit melakukan panggilan, drop call, SMS tak terkirim, dan susahnya  mengakses internet melalui teknologi 3G.

Menanggapi hal itu, operator telekomunikasi pun tidak tinggal diam.  Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mengungkapkan, menurunnya kualitas layanan yang diberikan oleh operator karena terjadi anomali di lapangan. Hal ini karena  laju penurunan tarif mengukuti deret hitung, tetapi laju kenaikan trafik mengikuti deret ukur.

“Semua itu berujung pada menurunnya kualitas. Jika dipaksakan untuk meningkatkan kapasitas jaringan, beberapa hal harus diatasi secara bersama-sama terlebih dulu antarstakeholder telekomunikasi. Jika tidak,  solusi untuk meningkatkan kualiatas layanan tidak akan berjalan,” ujar Sekjen ATSI Dian Siswarini di Jakarta, belum lama ini.

Dian mengatakan, hal yang harus diatasi  adalah tentang kemudahan   untuk mendirikan site, pengaturan kembali Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP), dan roadmap alokasi frekuensi baru. Jika masalah itu bisa diselesaikan, anjloknya kualitas layanan dapat diatasi.

“Masyarakat juga harus dididik untuk mengatasi masalah teknis. Kondisi sekarang untuk menempatkan antena di atas gedung saja dipungut bayaran selangit. Kalau mendirikan site saja sudah susah, bagaimana mau meningkatkan kualitas jaringan,” katanya.

Hal lainnya adalah tentang pola pungut BHP  yang cenderung memberatkan operator. Dian mengusulkan regulator  memberikan batas atas untuk BHP berdasarkan jumlah pemancar.  Setelah melewati ambang diberikan BHP Flat (Berdasarkan Pita) dengan harga yang akan men-stimulus peningkatan teledensitas.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengakui masalah pungutan BHP memang menganggu kinerja keuangan dari perseroan. “Pendapatan Telkomsel hanya tumbuh satu digit. Sedangkan pembayaran BHP meningkat 30 persen. Kalau sudah begini, bagaimana caranya mengembangkan jaringan,” katanya.

Terakhir, Dian mengusulkan   menambah frekuensi akibat timbulnya kebutuhan penambahan kapasitas  dan perubahan teknologi dalam rangka natural evolution dari teknologi yang digunakan oleh operator dalam rangka menjamin sustainability dari bisnis masing-masing operator. “Harga frekuensi tentunya harus wajar. Jangan berpatokan kondisi lima tahun lalu dimana industri telekomunikasi masih berjaya dengan margin yang tinggi,” katanya.

Berbasis Pita

Menanggapi hal itu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar memahami kendala yang dihadapi oleh operator untuk meningkatkan kualitas jaringan. “Kita paham industri mengalami kesulitan pada jaringan saat ini. Stimulus yang diminta sedang dipertimbangkan. Salah satunya mengubah tarikan BHP 2G  dari berbasis radio ke lebar pita layaknya di 3G,” katanya.

Konsultan Dirjen Postel Bidang Regulasi Koesmarihati Koesnowarso mengungkapkan, BHP berbasis pita memang ideal dilakukan untuk menyongsong era  Unified Access maupun Unified Service Licensing nantinya.

Menurut Koes, BHP berbasis  Izin Stasiun Radion (ISR) seperti yang berlaku di 2G saat ini  tidak adil. Hal ini karena operator yang membangun BTS lebih banyak dengan kanal yang lebih kecil harus membayar mahal. Padahal, operator itu ingin meningkatkan kualitas jaringannya.

Sementara ada operator yang mengangkangi kanal besar, malas membangun BTS berujung pada  membayar BHP lebih kecil. “Jika berdasarkan ISR atau BTS   tidak mendorong operator memperbaiki jaringannya,” jelasnya.

“Harus ada masa transisi. Kita harapkan dengan adanya informasi ini, operator kecil akan menggenjot pembangunan jaringan, sedangkan yang besar memperbaiki kualitasnya. Selain itu Departemen Keuangan harus diberikan pengertian, pola baru itu bisa mengurangi setoran nagi negara,” katanya.

Memang Ideal

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menyambut gembira jika pemerintah menerapkan pungutan BHP berbasis pita. “Kami ini membayar BHP dua kali lebih mahal ketimbang operator lainnya di lisensi yang sama tahun lalu. Saya merasa skema ISR itu tidak adil sama sekali bagi operator yang serius membangun jaringan,” katanya.

Menurut Rakhmat, pola berbasis ISR memiliki celah berupa adanya azaz ketaatan pelaporan yang disalahgunakan  oleh operator. “Teknologi makin maju, banyak yang melakukan split channel, tetapi klaim bayar satu channel. Kalau begini yang rugi negara. Sudah tepat itu berbasis pita,’ katanya.

Ketua Bidang Kajian Teknologi Masyarakat Telamtika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengakui,

penarikan BHP yang adil adalah berbasis lebar pita dan harus lebih rendah karena operator sudah membayar  upfront fee lebih tinggi di depan.

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, selama ini memang ada keanehan dengan pola pungutan BHP dari regulator yang membatasi berdasarkan teknologi. “Seharusnya jika berdasarkan teknologi netral,  operator akan menggelar jaringan melalui   spektrum yang memberikan efisien  paling tinggi,” katanya.

Gunawan mengusulkan, pola penarikan BHP ke depannya juga menimbang raihan pelanggan agar memberikan rasa keadilan bagi seluruh operator. “Pola BHP yang sekarang ini hanya menguntungkan bagi operator dengan jumlah pelanggan banyak sedangkan bagi operator kecil  cukup memberatkan. Hal ini membuat peta persaingan timpang,” katanya.

Sebelum pola pungutan diubah, Gunawan mengingatkan, regulator harus mengaudit penggunaan  frekuensi seperti  seberapa efisien para operator dalam memanfaatkan spektrum yang ada.

“Operator yang belum optimal didorong untuk memaksimalkan, jika tidak mampu tarik kembali.  Ini untuk menepis anggapan adanya   pemborosan spektrum oleh operator.  Selain itu harus dipertimbangkan pula nantinya dalam pola penarikan berbasis pita jangan main patok harga tinggi. Soalnya yang terkena dampak langsung pelanggan juga karena bebannya dibagi ke mereka,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s