050509 Regulator Telekomunikasi Sebaiknya Tidak Satu Atap

telepon-teleponJAKARTA—Guna menghilangkan biaya siluman bagi operator telekomunikasi, sebaiknya lembaga negara yang mengurus industri tersebut tidak berada di bawah satu atap yakni Ditjen Postel.

“Biaya-biaya  siluman alias pungli itu ada dimana-mana, baik   di pusat atau  daerah. Pungli selama ini tidak pernah dimasukkan dalam struktur biaya, makanya  tarif telekomunikasi masih tinggi,” ujar pegiat telematika dari lembaga Thinking Out Of The Box Eddy Setiawan kepada Koran Jakarta, Senin (3/5).

Dikatakannya, berada di bawah satu atapnya lembaga telekomunikasi membuat  sangat rentan dengan permainan kekuasaan dan tidak ada mekanisme  check and balance.

Ketua Bidang Kajian Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia Taufik Hasan mengatakan,   lembaga yang mengurus frekuensi  terutama yang menyangkut sistem dengan teknologi yang terus berkembang, sebaiknya bersifat nasional. Hal ini berlaku sama dengan di luar negeri.

Konsultan Dirjen Postel Bidang Regulasi Koesmarihati Koesnowarso menjelaskan, untuk   lembaga yang mengurus  frekuensi  sudah diputuskan dalam satu atap, termasuk untuk penyiaran ditetapkan dalam satu forum yakni Komisi Penyiaran Iindonesia, SKDI, dan  Postel.[dni]

050509 Operator Aktif Urus Menara

menara-lagiJAKARTA—Operator membantah tudingan selama ini tidak aktif mengurusi menara yang dibangunnya dan lebih mempercayakan kepada kontraktor yang ditunjuk.

“Tidak tepat jika ada tudingan yang mengatakan  operator tidak terlibat dalam pengurusan menara,” ujar Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini kepada Koran Jakarta, Senin (3/5).

Diakuinya, untuk membangun satu menara operator menyerahkannya ke   kontraktor sebagai pelaksana karena  tidak mempunyai sumber daya  untuk melakukan hal itu mengingat pembangunan menara bukan merupakan core business atau core activity dari operator selular.

Namun,  untuk hubungan khusus dengan  pemerintah daerah, operator membentuk tim  goverment relation group yang berfungsi secara aktif dan kontinyu menjaga, serta membangun hubungan antara operator dengan Pemda.

“Permintaan ijin bangun per menara walaupun dilakukan oleh kontraktor tapi dalam koridor hubungan yang dibangun tim government relation  operator dengan Pemda. Bahkan Peraturan daerah yang dikeluarkan pemda pun kita dilibatkan untuk masalah menara. Jadi, tidak benar tudingan kita mengabaikan masalah menara,” tepisnya.

Pada kesempatan lain, Chairperson Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Dimitri Mahayana menilai   operator seluler  kurang terlibat dalam pengurusan menara  sehingga konflik sosial terkait hal itu  terus terjadi.

Menurut Dimitri, mayoritas operator sejak awal sangat mengandalkan kontraktor  saat membangun menara. Para kontraktor tersebut  menggunakan pendekatan jalan pintas yakni menara bisa cepat digunakan operator, tanpa mempertimbangkan kesiapan regulasi dari pemda apalagi situasi masyarakat sekitar lokasi BTS.[dni]

050509 Mencari Solusi Bagi Kualitas Layanan

orang-teleponMasalah kualitas layanan yang diberikan oleh operator telekomunikasi kembali mencuat ke permukaan belakangan ini. Hal itu terpampang dari hasil riset  Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) belum lama ini.

Lembaga yang memiliki perhatian terhadap kemajuan industri teknologi informasi itu mengungkapkan setelah setahun penurunan tarif telekomunikasi, pelanggan sering mendapatkan gangguan berupa sulit melakukan panggilan, drop call, SMS tak terkirim, dan susahnya  mengakses internet melalui teknologi 3G.

Menanggapi hal itu, operator telekomunikasi pun tidak tinggal diam.  Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mengungkapkan, menurunnya kualitas layanan yang diberikan oleh operator karena terjadi anomali di lapangan. Hal ini karena  laju penurunan tarif mengukuti deret hitung, tetapi laju kenaikan trafik mengikuti deret ukur.

“Semua itu berujung pada menurunnya kualitas. Jika dipaksakan untuk meningkatkan kapasitas jaringan, beberapa hal harus diatasi secara bersama-sama terlebih dulu antarstakeholder telekomunikasi. Jika tidak,  solusi untuk meningkatkan kualiatas layanan tidak akan berjalan,” ujar Sekjen ATSI Dian Siswarini di Jakarta, belum lama ini.

Dian mengatakan, hal yang harus diatasi  adalah tentang kemudahan   untuk mendirikan site, pengaturan kembali Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP), dan roadmap alokasi frekuensi baru. Jika masalah itu bisa diselesaikan, anjloknya kualitas layanan dapat diatasi.

“Masyarakat juga harus dididik untuk mengatasi masalah teknis. Kondisi sekarang untuk menempatkan antena di atas gedung saja dipungut bayaran selangit. Kalau mendirikan site saja sudah susah, bagaimana mau meningkatkan kualitas jaringan,” katanya.

Hal lainnya adalah tentang pola pungut BHP  yang cenderung memberatkan operator. Dian mengusulkan regulator  memberikan batas atas untuk BHP berdasarkan jumlah pemancar.  Setelah melewati ambang diberikan BHP Flat (Berdasarkan Pita) dengan harga yang akan men-stimulus peningkatan teledensitas.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengakui masalah pungutan BHP memang menganggu kinerja keuangan dari perseroan. “Pendapatan Telkomsel hanya tumbuh satu digit. Sedangkan pembayaran BHP meningkat 30 persen. Kalau sudah begini, bagaimana caranya mengembangkan jaringan,” katanya.

Terakhir, Dian mengusulkan   menambah frekuensi akibat timbulnya kebutuhan penambahan kapasitas  dan perubahan teknologi dalam rangka natural evolution dari teknologi yang digunakan oleh operator dalam rangka menjamin sustainability dari bisnis masing-masing operator. “Harga frekuensi tentunya harus wajar. Jangan berpatokan kondisi lima tahun lalu dimana industri telekomunikasi masih berjaya dengan margin yang tinggi,” katanya.

Berbasis Pita

Menanggapi hal itu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar memahami kendala yang dihadapi oleh operator untuk meningkatkan kualitas jaringan. “Kita paham industri mengalami kesulitan pada jaringan saat ini. Stimulus yang diminta sedang dipertimbangkan. Salah satunya mengubah tarikan BHP 2G  dari berbasis radio ke lebar pita layaknya di 3G,” katanya.

Konsultan Dirjen Postel Bidang Regulasi Koesmarihati Koesnowarso mengungkapkan, BHP berbasis pita memang ideal dilakukan untuk menyongsong era  Unified Access maupun Unified Service Licensing nantinya.

Menurut Koes, BHP berbasis  Izin Stasiun Radion (ISR) seperti yang berlaku di 2G saat ini  tidak adil. Hal ini karena operator yang membangun BTS lebih banyak dengan kanal yang lebih kecil harus membayar mahal. Padahal, operator itu ingin meningkatkan kualitas jaringannya.

Sementara ada operator yang mengangkangi kanal besar, malas membangun BTS berujung pada  membayar BHP lebih kecil. “Jika berdasarkan ISR atau BTS   tidak mendorong operator memperbaiki jaringannya,” jelasnya.

“Harus ada masa transisi. Kita harapkan dengan adanya informasi ini, operator kecil akan menggenjot pembangunan jaringan, sedangkan yang besar memperbaiki kualitasnya. Selain itu Departemen Keuangan harus diberikan pengertian, pola baru itu bisa mengurangi setoran nagi negara,” katanya.

Memang Ideal

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menyambut gembira jika pemerintah menerapkan pungutan BHP berbasis pita. “Kami ini membayar BHP dua kali lebih mahal ketimbang operator lainnya di lisensi yang sama tahun lalu. Saya merasa skema ISR itu tidak adil sama sekali bagi operator yang serius membangun jaringan,” katanya.

Menurut Rakhmat, pola berbasis ISR memiliki celah berupa adanya azaz ketaatan pelaporan yang disalahgunakan  oleh operator. “Teknologi makin maju, banyak yang melakukan split channel, tetapi klaim bayar satu channel. Kalau begini yang rugi negara. Sudah tepat itu berbasis pita,’ katanya.

Ketua Bidang Kajian Teknologi Masyarakat Telamtika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengakui,

penarikan BHP yang adil adalah berbasis lebar pita dan harus lebih rendah karena operator sudah membayar  upfront fee lebih tinggi di depan.

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, selama ini memang ada keanehan dengan pola pungutan BHP dari regulator yang membatasi berdasarkan teknologi. “Seharusnya jika berdasarkan teknologi netral,  operator akan menggelar jaringan melalui   spektrum yang memberikan efisien  paling tinggi,” katanya.

Gunawan mengusulkan, pola penarikan BHP ke depannya juga menimbang raihan pelanggan agar memberikan rasa keadilan bagi seluruh operator. “Pola BHP yang sekarang ini hanya menguntungkan bagi operator dengan jumlah pelanggan banyak sedangkan bagi operator kecil  cukup memberatkan. Hal ini membuat peta persaingan timpang,” katanya.

Sebelum pola pungutan diubah, Gunawan mengingatkan, regulator harus mengaudit penggunaan  frekuensi seperti  seberapa efisien para operator dalam memanfaatkan spektrum yang ada.

“Operator yang belum optimal didorong untuk memaksimalkan, jika tidak mampu tarik kembali.  Ini untuk menepis anggapan adanya   pemborosan spektrum oleh operator.  Selain itu harus dipertimbangkan pula nantinya dalam pola penarikan berbasis pita jangan main patok harga tinggi. Soalnya yang terkena dampak langsung pelanggan juga karena bebannya dibagi ke mereka,” katanya.[dni]

050509 Solusi Jangka Pendek, Penambahan Frekuensi

Salah satu  solusi yang ditawarkan oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk meningkatkan kualitas layanan adalah penambahan frekuensi bagi teknologi 3G. Hal ini karena pengguna dari mobile broadband yang mengakses internet semakin meningkat di Indonesia.

Temuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) pun menunjukkan, meskipun tarif internet dengan jaringan 3G lumayan mahal, masyarakat masih mau menggunakannya. Tercatat, pelanggan mengalokasikan dana sekitar 200 hingga 500 ribu perbulan hanya untuk mengakses internet. Sedangkan mobile broadband digunakan 10.756.880 pelanggan

“Kami tidak bisa mengoptimalkan frekuensi 3G. Alokasi dari spektrum itu sebagian diberikan untuk suara. Jika dipaksakan semuanya untuk data, jasa suara tidak optimal. Padahal pendapatan masih dipasok oleh suara,” kata Sekjen ATSI Dian Siswarini di Jakarta, belum lama ini.

Berdasarkan catatan, di GSM 900 terdapat  24 kanal (@ 200 Khz), sedangkan di 3G terdapat  12 kanal  (satu kanal 2 x 5 Mhz).  Di Indonesia penyelenggara jasa 3G adalah Telkomsel, Indosat, XL Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT), dan Natrindo Telepon Seluler (NTS) dengan masing-masing memiliki spektrum 3G sebesar 5 Mhz.

Pemerintah belum lama ini sudah menyetujui menambah frekuensi milik Telkomsel sebesar 5 Mhz dan saat ini sedang dalam menunggu persetujuan dari Departemen Keuangan untuk harga yang ditawarkan operator tersebut yakni 160 miliar rupiah.

Dian mengibaratkan, kondisi operator untuk penambahan frekuensi seperti satu area dimana masyarakatnya   sedang kelaparan. Jika diberikan perubahan tarikan pungutan BHP itu berarti yang dilakukan adalah membuat program swasembada beras alias jalannya masih panjang.

“Nah, menambah frekuensi itu ibaratnya mengimpor langsung beras untuk mengatasi kelaparan. Penambahan   tentunya dengan harga yang wajar. Impor beras saja disubsidi, karena rakyat lapar,” kata Dian beranologi.

Pengamat telematika Miftadi Sudjai    menjelaskan, ada dua cara yang dapat dilakukan operator untuk meningkatkan kualitas layanan data yakni  menambah kanal frekuensi atau peningkatan jumlah BTS sektoral.

Jika menambah kanal yang diambil akan menghemat investasi sehingga meskpiun tarif sedang mengalami penurunan, tingkat margin masih terjaga.  Sementara jika yang diambil adalah menambah jumlah BTS sektoral maka investasi operator akan meningkat.

Hal ini  karena  membangun BTS  berarti menambah belanja modal. Sedangkan BTS yang banyak akan menambah biaya operasional. Padahal banyaknya BTS  hanya memastikan jangkauan lebih baik, belum tentu berimbas pada  kualitas layanan.

Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menjelaskan, spektrum frekuensi yang dimiliki operator 3G saat ini memang sangat terbatas kapasitasnya.  Untuk dapat menjangkau area yang luas maka akan mengurangi kapasitas sedangkan untuk dapat meng-handle pelanggan yang banyak terbatas jangkauannya.

“Sehingga wajar bila operator 3G berharap dapat alokasi frekuensi tambahan. Saya menduga adanya tuntutan operator 3G untuk menghitung ulang harga BHP adalah selisih dana tersebut untuk alokasi backbone jaringan yang makin besar,” katanya.

  1. Kondisi   seperti yang terjadi sekarang adalah  pemerintah seperti “penjual” sedangkan operator 3G hanya sebagai “pembeli”,  sehingga deal hanya terjadi bila “pembeli” mampu membayar sesuai keinginan “penjual”.

“Kondisi ini sudah harus dibuang jauh-jauh. Pemerintah adalah fasilitator, sehingga  yang terbaik bagi rakyat itulah yang diutamakan. Operator 3G pun harus transparan dalam menjalankan operasionalnya, jangan menuntut perubahan di sisi pemerintah untuk melindungi marginnya,”tegasnya.

Ketua Bidang Kajian Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengatakan, solusi memberikan frekuensi memang jalan keluar tercepat ketimbang memaksa operator membangun BTS karena banyaknya nilai finansial yang harus dikompromikan.

“Pemberian frekuensi itu dalam  kendali penuh pemerintah. Pemerintah harus juga mendengar pandangan masyarakat yang menginginkan layanan bagus dan dan tarif murah. Bukankah pelanggan  harus mendapat “pelayanan” dari pemerintah juga?”. tanyanya.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar meminta   operator untuk mulai transparan ke pemerintah dan masyarakat akan kondisi yang dihadapinya, khususnya dalam masalah keuangan. “Operator berteriak kesusahan, sementara  program pemasarannya terlihat mewah. Hal ini memunculkan citra industri telekomunikasi masih  high profit,” katanya.

Semua itu berujung, lanjutnya, susahnya regulator teknis untuk mengutak-atik masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya berkaitan dengan biaya frekuensi,  karena instansi lain beranggapan sektor telekomunikasi masih seksi.

Dikatakannya, untuk kasus harga frekuensi 3G selebar 5 MHZ yang dibanderol 160 miliar rupiah   malah dipertanyakan oleh departemen keuangan. “Instansi lain masih melihat telekomunikasi sebagai tambang berlian. Karena itu saya himbau untuk operator bijak dalam mengeluarkan belanja modalnya,” jelasnya.[dni]

050509 Telkom Bantah Larang Telkomsel Ikut Tender USO

logo_telkomJAKARTA—PT Telekomunikasi  Indonesia Tbk (Telkom) membantah tudingan melarang anak usahanya, Telkomsel, untuk mengikuti tender ulang dua sisa paket pengerjaan telepon desa belum lama ini.

“Telkomsel adalah entitas bisnis tersendiri. Tidak benar itu, Telkom melarang operator tersebut untuk mengikuti tender ulang dua paket tersisa,” tegas juru bicara Telkom Eddy Kurnia kepada Koran Jakarta, Senin (3/5).

Telkomsel adalah pemenang lima dari tujuh tender USO awal tahun ini. Dua paket tersisa, yakni paket empat dan lima harus ditender ulang karena peserta tersisa, Telkom, meminta insentif ke pemerintah.

Karena tidak ada kesepakatan harga, akhirnya pemerintah melakukan tender ulang kedua paket tersebut dan mengubahnya menjadi paket I dan II. Nilai total dari paket I sekitar 488 miliar rupiah, sedangkan paket II sekitar  679 miliar rupiah.

Paket I meliputi  Propinsi  Sulawesi Utara,  Gorontalo,   Sulawesi Tengah,   Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan,  Sulawesi Tenggara dan Paket II meliputi Papua dan  Irian Jaya Barat.

Tender ulang telah memasuki tahap prakualifikasi dimana hanya dua peserta yang lolos   untuk masing-masing paket. Peserta yang lolos adalah Telkom dan Indonesia Comnet Plus.  Sedangkan perusahaan yang tidak lolos di paket I adalah PT Transnetwork Communication Asia dan di paket II yang gugur adalah  PT Barkatel Utama.

Secara terpisah, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengatakan, sesuai aturan tender tidak boleh hanya ada dua peserta. “Kami membuka kesempatan untuk perusahaan lain mengikuti prakualifikasi hingga 4 Mei 2009. Sedangkan perusahaan yang telah lulus prakualifikasi otomatis bisa mengikuti tahap berikutnya jika sudah ada tambahan peserta tender,” katanya.[dni]

040509 Laba BTEL Anjlok 79 %

JAKARTA—PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) pada kuartal pertama 2009 membukukan laba bersih sebesar 5,7 miliar rupiah atau anjlok sekitar 79 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan raihan  27,4 miliar rupiah.

Presiden Direktur Bakrie Telecom Anindya N Bakrie mengungkapkan, anjloknya laba perseroan akibat  rugi kurs sebesar 14,2 miliar rupiah  di kuartal pertama tahun ini dibanding laba kurs sebesar  25,9 miliar rupiah di kuartal pertama tahun lalu.

“Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika memukul perseroan. Hal ini karena  belanja modal BTEL dalam US Dollar, mesikupun  untuk hutang sebesar 145 juta dollar AS dalam mata uang asing  telah dilakukan  lindung nilai (hedging),” ujarnya di Jakarta, Minggu (3/5).

Berkaitan dengan kinerja keuangan selain perolehan laba bersih, Anindya mengungkapkan, masih dalam target yang ditetapkan oleh perseroan.

Pendapatan kotor perusahaan tercatat naik sebesar 38% dari Rp 591,6 miliar di kuartal pertama 2008 menjadi Rp 816,1 miliar di kuartal pertama 2009.

Tercatat, pendapatan bersih perusahaan   tumbuh sebesar 49 persen dari  441,8 miliar rupiah di kuartal pertama 2008 menjadi 658,2 miliar di periode yang sama 2009.

Sedangkan laba usaha meningkat 36,5 persen  menjadi  73 miliar rupiah di kuartal pertama 2009 dari  53,5 miliar rupiah di periode sama  tahun lalu. Lonjakan cukup tajam juga terlihat pada catatan Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortizatio (EBITDA) dimana mencatat pertumbuhan sebesar 59,7 persen secara  year on year.

Pada kuartal pertama 2008, EBITDA BTEL tercatat senilai  147,5 miliar rupiah, sedangkan periode yang sama  2009 meningkat menjadi  235,6 miliar rupiah.

“Hal ini menunjukkan bahwa Bakrie Telecom secara fundamental operasional tumbuh sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Anindya

Direktur Keuangan Bakrie Telecom Jastiro Abi menegaskan, meskipun nilai tukar sedang berfluktuatif, manajemen belum berencana untuk mencari sumber pendanaan dari dalam negeri. “Kami masih berpatokan seperti dulu. Jika pun ada alternatif melalui vendor financing. Tetapi itu tetap saja dalam dollar AS,” katanya.

Selanjutnya Anindya menegaskan,  meskipun krisis ekonomi mengadang, perusahaannya masih tetap fokus untuk mencapai target pertumbuhan   sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Untuk jumlah pelanggan, BTEL telah mentargetkan tumbuh menjadi 10,5 juta pelanggan di tahun 2009 dan 14 juta pelanggan di tahun 2010.

Sedangkan per Maret 2009 Jumlah pelanggan BTEL  tercatat sebesar 8 juta pelanggan, sedangkan di akhir  2008, pelanggan Bakrie Telecom adalah 7,3 juta pelanggan. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 78,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dimana jumlah pelanggannya tercatat sebesar 4,5 juta pelanggan.

Selain itu BTEL juga akan terus mengembangkan daerah layanannya. Setelah kota-kota besar seperti Menado, Balikpapan dan Pontianak, pada kuartal pertama 2009, jangkauan akan  terusdikembangkan  ke kota-kota besar dan kecil seperti Jambi, Pematang Siantar dan Cilacap.

040509 Regulator Dukung Kemandirian Citilink

JAKARTA—Regulator penerbangan mendukung rencana Garuda Indonesia untuk memandirikan unit usaha Citilink menjadi anak usaha dalam bentuk perusahaan.

“Langkah itu wajar dilakukan Garuda untuk memperluas jaringan dan menggapai pasar yang berbeda secara terintegrasi dan sinergi. Kita mendukung sebagai bentuk berkibarnya maskapai lokal di dalam negeri,” kata Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko kepada Koran Jakarta , Minggu (3/5).

Dikatakannya, langkah membuat anak usaha seperti yang dilakukan Garuda sudah banyak dilakukan maskapai asing seperti Qantas dengan Jetstar, Malaysian Airline yang membentuk Firefly, atau Singapore Airline melalui Silk Air. Pemain lokal pun ada yang melakukan hal sama seperti Lion Air dengan Wings Air.

“Pasar LCC juga diramaikan oleh pemain asing. Adanya Citilink semoga bisa membuat maskapai lokal mampu bersaing. Kami akan seceptanya mengurus perizinan dari perusahaan baru ini,” katanya.

Untuk diketahui, belum lama ini  Departemen Hukum dan HAM (Dephukham) telah
memberikan surat izin bagi anak usaha  Garuda Indonesia , Citilink,   menjadi badan hukum yang mandiri dengan nama  PT Citilink Indonesia .

Seiring menjadi badan hukum mandiri, Citilink mendapatkan modal awal dari Garuda sebanyak 70 miliar rupiah  pada awal tahun ini. selain itu  Garuda juga akan menghibahkan sebanyak lima unit pesawat Boeing 737-300 tahun ini. Armada tersebut akan didatangkan mulai Juni mendatang.

Rencananya  ekspansi Citilink akan dimulai  setelah mendapatkan  Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) dan Air Operator Certificate (AOC) . Saat ini Citilink telah menerbagi lima rute yakni Jakarta- Surabaya, Surabaya-Banjarmasin, Surabaya-Balikpapan, Surabaya-Batam, dan Surabaya-Makassar.

Secara terpisah, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, Citilink Indonesia bisa menjadi pesaing ketat Indonesia Air Asia dengan catatan tidak hanya bermain di tarif tiket.

“LCC itu bukan hanya sekadar harga murah. Pesawatnya harus baru dan aspek keselamatan dijaga. Jika ini dilakukan Citilink, akan mampu membuka pasar baru dan mendorong industri penerbangan keluar dari krisis,” katanya.

Dia berharap, nasib dari Citilink tidak berakhir seperti kerjasama Garuda dengan Merpati Nusantara ketika dipaksa bekerjasama menggarap pasar domestik. “Dulu budaya perusahaan keduanya berbeda. Citilink sudah mewarisi budaya Garuda. Saya harap semangat itu di bawa ke pasar LCC,” katanya.[dni]