020509 Garuda Kembali Buka Dua Rute Lama

garuda-pesawatJAKARTA–Garuda Indonesia kembali membuka dua rute lama yang dimilikinya untuk bertahan dari krisis ekonomi.

Rute yang kembali dibuka adalah penerbangan ke Jambi dan Kupang. Jalur dari layanan itu adalah
Jakarta – Jambi dan Jakarta – Denpasar – Kupang, mulai tanggal 1 Mei 2009.

Juru bicara Garuda Pudjobroto mengatakan, penerbangan rute Jakarta – Jambi akan dilayani satu kali per hari dengan jadwal keberangkatan dari Jakarta (GA-136) pada pukul 06.30 WIB, tiba di Jambi pukul 07.40 WIB, dan terbang kembali dari Jambi (GA-137) pada pukul 08.15, tiba di Jakarta pukul 09.30 WIB, menggunakan Boeing 737-300 dengan kapasitas 14 kelas bisnis dan 96 kelas ekonomi.

Sementara itu penerbangan ke Kupang juga dilayani satu kali per hari melalui Denpasar dengan jadwal keberangkatan dari Jakarta (GA 438) pukul 10.40, tiba di Denpasar  pukul 13.25 WITA, berangkat menuju Kupang pukul 14.05 WITA, dan tiba di Kupang pukul 15.35 WITA. Penerbangan kembali dari Kupang (GA 439) berangkat pukul 15.45 WITA, tiba di Denpasar pukul 17.20 WITA, dan berangkat kembali ke Jakarta pukul 18.00 WITA, dan mendarat di Jakarta pukul 18.45 WIB.

Dikatakannya, penerbangan ke Kupang dilayani dengan pesawat Boeing 737-300 dengan kapasitas 14 kelas bisnis dan 96 kelas ekonomi.

“Pembukaan kembali kedua rute ini selain akan semakin memperluas ”network” Garuda Indonesia, juga akan memberikan lebih banyak pilihan bagi para penumpang, disamping akan semakin memudahkan para pengguna jasa dalam melakukan perjalanan bisnis, wisata maupun kunjungan keluarga  baik ke Jambi maupun ke Kupang,” katanya melalui keterangan tertulis.

Selain itu, sejalan dengan pertumbuhan penumpang yang terus meningkat, mulai 15 April 2009 lalu  Garuda Indonesia telah meningkatkan penerbangan Jakarta – Malang dan Jakarta – Tanjung Karang dari 1 kali  menjadi 2 kali per hari.

Sementara itu frekuensi rute Jakarta – Kuala Lumpur juga akan ditambah dari 1 kali menjadi 2 kali per hari mulai 1 Mei 2009.

Selanjutnya, Garuda Indonesia juga akan membuka rute-rute lain seperti  Jakarta-Pangkal Pinang mulai bulan Juni, Jakarta-Ambon-Ternate mulai bulan Juli 2009, Jakarta-Palu mulai bulan Agustus 2009, Jakarta-Sorong-Manokwari mulai bulan September 2009, Jakarta-Tarakan mulai bulan September 2009, serta Denpasar – Brisbane mulai November 2009.

Dan  sejalan dengan program pengembangan armada yang dilaksanakan, pada bulan Juli 2009 ini, Garuda Indonesia akan menerima kedatangan pesawat – pesawat baru B 737-800NG dan A-330.[Dni]

020509 Pendapatan Indonesia Ferry Tumbuh 20%

ferryJAKARTA–PT Indonesia Ferry berhasil membukukan pendapatan sebesar 805,2 miliar rupiah atau tumbuh 20 persen selama periode 2008 jika dibandingkan tahun 2007 dengan nilai  642,7 miliar rupiah.

Tidak hanya pendapatan yang mengalami pertumbuhan, laba bersih dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa angkutan penyeberangan, laut, dan pelabuhan penyeberangan itu juga melonjak dua kali lipat pada 2008.

Jika pada 2007  laba bersih Indonesia Ferry hanya  54,8 miliar rupiah, maka pada tahun lalu naik menjadi  103,2 miliar rupiah.

“Semua ini karena transformasi bisnis yang dilakukan manajemen sejak 8 bulan lalu,” ungkap Direktur Utama Indonesia Ferry Bambang Soerjanto di Jakarta, Jumat (1/5).

Dijelaskannya, transformasi yang dilakukan adalah memperkuat sistem teknologi informasi agar Good Corporate Gorvenance (GCG) dapat diterapkan guna menekan kebocoran pendapatan.

“Selama ini di pelabuhan penyeberangan itu terkenal istilah uang setan dimakan hantu. Berkat transformasi yang dilakukan, uang setan bisa menjadi pendapatan bagi perseroan,” jelasnya.

Selanjutnya dikatakan, perseroan sedang  melakukan perbaikan dan menata ulang pelabuhan-pelabuhan yang berada di sabuk selatan Indonesia.

“Sabuk selatan selama ini menyumbang 75 persen bagi pendapatan perusahaan. Tidak hanya itu,  pelabuhan-pelabuhan itu juga menguasai 70 persen pergerakan transportasi,” katanya.

Diungkapkannya, perbaikan dan penataan akan  difokuskan pada  17 pelabuhan, diantaranya adalah pelabuhan Bakauheni (Lampung), Ketapang (Bali), Bajo (Sulawesi), Ambon (Maluku), dan Balikpapan (Kalimantan Timur)

Hingga saat ini proses perbaikan yang menelan dana sekitar  90 miliar rupiah tersebut telah mencapai 56 persen. “Akhir 2009 diperkirakan sudah selesai” ujar Bambang.

Tidak hanya sabuk selatan,  Indonesia Ferry juga  berencana menjadikan 34 pelabuhan di Indonesia bisa semoderen Pelabuhan Merak, Banten, di tahun 2010.

“Di Merak-Bakauheni akan dibangun dermaga 5 yang akan selesai menjelang Lebaran nanti. Nilai investasinya sebesar 80 miliar rupiah patungan dengan Dephub. Jika infrasturktur itu sudah selesai akan meningkatkan trafik,” jelasnya.

Berkaitan dengan akan dioperasikannya jembatan Suramadu tak lama lagi, Bambang memperkirakan akan ada potensial kerugian dialami Indonesia Ferry untuk rute Suarabaya-Madura sekitar 50 persen dari pendapatan saat ini.

“Biasanya tiket terpadu di ujung kamal menyumbang 30 miliar rupiah. Kalau jembatan itu sudah diaktifkan bisa menjadi 16 miliar saja pendapatan dari rute itu berkontribusi,” jelasnya.[Dni]

010509 Tender BWA: Pemerintah Harapkan Setiap Zona Diikuti Lima Peserta

JAKARTA—Pemerintah mengharapkan setiap zona dari tender Broadband Wireless Access (BWA) akan diikuti oleh lima peserta untuk mendapatkan harga penawaran terbaik dan menimbulkan kompetisi dalam pelayanan.

“Kami memang menginginkan peserta sebanyak-banyaknya di setiap zona. Minimal lima perusahaan atau lebih,” ujar Staf Ahli Menkominfo Suhono Harso Supangkat yang juga menjadi tim pengarah BWA, di Jakarta, Kamis (30/4).

Untuk diketahui, tender frekuensi 2,3 GHz itu rencananya dibagi menjadi 15 zona wilayah tender, yakni Sumatera Bagian Utara, Tengah, dan Selatan, Jabodetabek, Jawa Bagian Barat, Tengah, dan Timur.

Kemudian, Bali Nusa Tenggara, Papua, Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Bagian Selatan dan Utara, Kalimantan Bagian Barat dan Timur, serta Kepulauan Riau. Peserta tender maksimal boleh menawar dua blok frekuensi (30 MHz) di masing-masing zona.

Perusahaan yang tertarik untuk mengikuti tender sejauh ini diantaranya Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom. Sedangkan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) rencanya akan membuat dua konsorsium untuk maju dalam tender tersebut.

Diperkirakannya, zona yang akan menjadi rebutan di kalangan peserta adalah wilayah Pulau Jawa atau area yang pasar internetnya telah terbentuk. “Dan sudah pasti harga untuk zona yang skala ekonominya tinggi akan lebih tinggi ketimbang area masih rendah penetrasinya. Saya perkirakan di zona Jawa akan ada dua pemenang nantinya,” jelasnya.

Berkaitan dengan permintaan dari Kadin Indonesia yang menyarankan operator jaringan dipilih sebagai pemenang tender, Suhono menegaskan, pemerintah akan berlaku adil untuk setiap peserta. “Alasan yang dipakai pemborosan infrastruktur itu tidak masuk akal. Pemerintah akan mendorong infrastruktur sharing dan teknologi terus berkembang,” katanya.
Ketika ditanya tentang harga untuk frekuensi yang dilelang, Suhono mengungkapkan, Depkominfi sudah mendiskusikannya dengan   Depkeu. “Harga  dasar  yang ditawarkan Postel akan disesuaikan dengan harga penawaran peserta tender. Depkeu yang akan menentukan harga layak sebagai jalan tengahnya,” katanya sambil menambahkan hingga saat ini belum mengetahui nama peserta tender yang telah mengambil dokumen.

Tender USO

Secara terpisah,  juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, prakualifikasi tender USO untuk paket I pengerjaan  meliputi  Propinsi  Sulawesi Utara,  Gorontalo,   Sulawesi Tengah,   Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan,  Sulawesi Tenggara dan Paket II meliputi Papua dan  Irian Jaya Barat kembali dibuka karena peserta yang lolos hanya dua untuk masing-masing paket.

Peserta yang lolos untuk penyediaan telepon pedesaan itu  adalah Telkom dan Indonesia Comnet Plus.  Sedangkan perusahaan yang tidak lolos di paket I adalah PT. Transnetwork Communication Asia dan di paket II yang gugur adalah  PT Barkatel Utama.

“Sesuai aturan tender tidak boleh hanya ada dua peserta. Kami membuka kesempatan untuk perusahaan lain mengikuti prakualifikasi hingga 4 Mei 2009. Sedangkan perusahaan yang telah lulus prakualifikasi otomatis bisa mengikuti tahap berikutnya jika sudaha da tambahan peserta tender,” katanya.[dni]

010509 KPPU Pantau Praktik Waralaba

JAKARTA —Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memantau praktik waralaba yang berpotensi melanggar UU No 5/99 tentang praktik persaingan tidak sehat.

“Meskipun dalam pasal 50 huruf b usaha waralaba termasuk hal yang dikecualikan, tetapi itu tidak membuat praktik usaha tersebut menjadi kebal dari pantauan KPPU. Kami akan mengeluarkan pedoman tentang waralaba agar tidak ada penyalahgunaan fasilitas yang diberikan untuk berusaha,” ujar Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi di Jakarta, Kamis (30/4).

Dikatakannya, waralaba selama ini memiliki keunikan karena memiliki ciri khusus dan dalam pasal 7 ayat 1 UU No 20/2008 tentang UMKM memberikan keistimewaan bagi waralaba.

Menurut Junaidi, jika digunakan pengertian secara teori banyak praktiuk dari waralaba berpotensi menyuburkan praktik monopoli seperti penetapan harga jual, persyaratan untuk membeli pasokan dari pemberi waralaba, pembatasan wilayah, persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama dalam jangka waktu terentu.

“Jika digunakan acuannya pasal-pasal di UU No 5/99 itu sudah banyak melanggar. Masalahnya kan ada pasal 50 huruf b. Tetapi itu tidak  membuat pengusaha waralaba menjadi aman. Jika terbukti melanggar aturan akan dihentikan perjanjian waralabanya,” katanya.[dni]

010509 Satu Juta Orang Berlangganan TV Berbayar Secara Ilegal

JAKARTA—Praktik ilegal redistribution atau berlangganan TV berbayar secara ilegal di Indonesia mencapai satu juta pelanggan atau berbanding lurus jumlahnya dengan pelanggan yang berlangganan secara legal yakni satu juta pelanggan.

“Temuan dari salah asosiasi TV Kabel Se-Asia Pasific belum lama ini membuat saya miris. Hampir satu juta orang berlangganan konten TV berbayar secara ilegal. Padahal yang berlangganan secara sah jumlahnya juga sama,” ungkap Dirjen Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informatika Depkominfo Freddy Tulung di Jakarta, Kamis (30/4).

Dijelaskannya, praktik ilegal redistribution dilakukan dengan membagi jaringan TV kabel ke pelanggan lainnya tanpa melalui jalur resmi. “Biasanya satu pelanggan berlangganan resmi. Setelah itu dilakukan multiduplex yang bisa dipakai hingga 200 pelanggan. Praktik semacam ini banyak ditemui di Banjarmasin dan Gorontalo, serta beberapa wilayah di Sumatera,” katanya.

Dikatakannya, praktik semacam ini merugikan negara dari potensi tarikan pajak dan pelanggaran hak cipta. “Citra Indonesia sebagai negara pembajak makin berkibar jika ini dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mengatasi praktik ilegal ini,” katanya.

Secara terpisah, Presiden Direktur TelkomVision Rahardi Arsyad membantah angka fenomenal yang diungkap Freddy tersebut. “Memang ada yang berlangganan secara ilegal, namun jumlahnya tidak sebesar yang diungkapkan regulator. Paling banter hanya 300 hingga 400 ribu orang yang berlangganan secara ilegal,” katanya.

Dikatakan Rahardi, masyarakat yang berlangganan secara ilegal itu umumnya berada di wilayah pinggiran kota malalui kerjasama dengan operator kecil. “Kita tidak bisa menghambat perilaku redistribusi ilegal ini. Yang bisa kita lakukan memperkuat sistem pengamanan dan melegalkan pelanggan yang terlanjur berlangganan dengan cara yang salah melalui penawaran harga lebih renah,” katanya.

Menurut Rahardi langkah tersebut bisa dilakukan oleh TelkomVision karena lima konten yang dipegangnya memperbolehkan hal tersebut. Kelima konten itu diantaranya HBO, ESPN, Star Sport, Cartoon Network.

“Kita terpaksa mengalah dengan para operator itu. Jika harga dari penyedia konten sekitar 100 ribu rupiah, opertaor itu bisa membanting harga hingga 25 ribu rupiah. Kita inginnya harga itu harus naik menjadi sekitar 65 ribu rupiah,” katanya.

Sedangkan secara teknis langkah yang dilakukan adalah memperkuat sistem pengamanan dengan finger print dimana perangkat yang diketahui ilegal dikunci melalui sistem. “Tidak mungkin kita menyita perangkat. Tetapi mengunci melalui satelit itu bisa saja,” katanya.[dni]