300409 Target Berikutnya, Tarif Internet

internetSetelah merasa puas melakukan revolusi damai di jasa basic telephony (Suara dan SMS) melalui beleid April 2008, pemerintah ingin melakukan hal yang sama di jasa internet.

Langkah itu sebenarnya telah dilakukan  sebulan setelah beleid April  2008 dikeluarkan. Alasan yang digunakan kala itu telah turunnya sewa leased line dan bandwitdh internasional.

Sayangnya penurunan yang diharapkan layaknya di basic telephony   tidak berjalan. Penyedia Jasa Internet (PJI) menolak keinginan dari regulator karena masih banyak parameter lain yang mempengaruhi tarif akses internet. Akhirnya hingga akhir tahun lalu tarif internet hanya turun 20 persen.

“Tahun ini kita menginginkan tarif internet kembali turun. Saat ini sedang dipersiapkan formulasi pentarifannya,” katanya di Jakarta, Rabu (29/4).

Dituturkannya, pemerintah sedang mengaji kemungkinan menurunkan sewa leased line dan bandwitdh internasional. “Formulanya sama dengan regulasi berbasis interkoneksi di suara. Kita hanya memberikan formula tidak memaksa,” katanya.

Basuki mengatakan, langkah penurunan tarif internet itu sebagai bagian dari road map yang dibuat oleh pemerintah dalam meningkatkan aksesibility jasa telekomunikasi. “Tarif murah akan memicu adanya segmen baru. Ini sudah terbukti di basic telephony dan diharapkan terjadi juga di internet,” jelasnya.

Setelah  aksesibilitas meningkat, Basuki mengharapkan, secara bertahap masyarakat akan mengubah  pola berkomunikasi dari mencari informasi menjadi partisipasi sehingga sektor ini bisa menggerakkan ekonomi secara riil.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Mazwita Idrus mengungkapkan,   tarif internet yang diberikan oleh para operator dari 200 responden yang diteliti melalui media web 2.0 umumnya masih merasakan mahal untuk mengakses internet (81%). Padahal untuk mengakses jasa ini pelanggan mengalokasikan dana lumyan besar yakni 200 hingga 500 ribu perbulan.

“Korelasi ini penting mengingat mayoritas pengguna layanan, merupakan pengguna teknologi 3G dan menggunakan 3G untuk akses internet,” jelasnya.

Mazwita mengatakan, meskipun daya beli publik terhadap akses internet tetap terjaga,   namun pelanggan masih menginginkan adanya tarif yang lebih murah   dengan kualitas layanan yang lebih baik.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin,  Johnny Swandi Sjam mengungkapkan, akan ada perubahan  model bisnis di industri telekomunikasi dari era informasi menjadi era partisipasi. “Datangnya perubahan itu akan makin cepat jika tarif internet diturunkan. Hal ini karena interaksi antara pengguna, penyedia konten dan jaringan semakin tinggi akibat mobile 2.0,” katanya.

Johnny menyarankan, regulator secepatnya mengatur model bisnis internet layaknya telekomunikasi. “Di internet itu terbuka sekali dan bagi hasilnya tidak jelas. Kalau begini, operator sebagai penyedia jaringan hanya akan menanggung beban, sementara penyedia konten meraup keuntungan tanpa harus menanggung beban berinvestasi,” katanya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menambahkan, di masa depan operator telekomunikasi harus mengantisipasi datangnya satu era dimana jasa suara hanya menjadi warisan masa lalu.

“Sekarang memang pendapatan operator paling tinggi dari suara. Tetapi jika makin banyak pemain konten yang bisa menawarkan komunikasi gratis ala skype, bagaimana nasib operator?. Bermain di internet merupakan salah satu pilihan. Karena itu harus hati-hati membuat kebijakan pada tarif internet” katanya.

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini meminta, jika regulator ingin menurunkan tarif internet sebisa mungkin memberikan stimulus kepada operator. “Tak dapat dipungkiri sekarang yang mendongkrak penetrasi internet itu adalah mobile broadband. Kondisinya sekarang operator terpaksa mengorbankan jasa data untuk mengakomodasi suara,” katanya.

Melihat kondisi di lapangan, lanjutnya, regulator harus mencari jalan keluar terlebih dulu terhadap masalah yang dihadapi operator dari sisi jaringan. “Kita sudah belajar dari penurunan basic telephony. Jangan sampai kondisi ini kembali terulang di internet,” katanya.

Solusi yang diharapkan Dian adalah pemerintah memberikan tambahan frekuensi bagi penyelenggara 3G dengan harga yang wajar dan menghitung ulang pola penarikan Biaya Hak Penyelenggaraan  (BHP) frekuensi.

Komponen pungutan dari pemerintah itu adalah bagian dari biaya per menit bagi operator.  “Masalahnya, sekarang biaya per menit lebih tinggi ketimbang pendapatan per menit. Jika kondisi ini berjalan terus, bisa ada operator yang gugur. Karena itu kita berharap pengertian dari regulator terkait pemanfaatan frekuensi,” ungkapnya

Menanggapi hal itu Basuki meminta operator untuk mulai transparan ke pemerintah dan masyarakat akan kondisi yang dihadapinya, khususnya dalam masalah keuangan. “Operator berteriak kesusahan, sementara program pemasarannya terlihat mewah. Hal ini memunculkan citra tidak ada high profit di sektor ini,” katanya.

Semua itu berujung, lanjutnya, susahnya regulator teknis untuk mengutak-atik masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena instansi lain beranggapan sektor telekomunikasi masih seksi.

Dicontohkannya, untuk kasus harga frekuensi 3G selebar 5 MHZ yang dibanderol 160 miliar rupiah   malah dipertanyakan oleh departemen keuangan. “Instansi lain masih melihat telekomunikasi sebgai tambang berlian. Karena itu saya himbau untuk operator bijak dalam mengeluarkan belanja modalnya,” jelasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s