300409 BTEL Bantah Kualitas SLI 009 Buruk

logo btelJAKARTA—PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) membantah keras tudingan banyak pihak yang mengatakan kualitas Sambungan Langsung Internasional (SLI) dengan kode akses 009 miliknya tidak sesuai dengan janji di iklan alias berkualitas.

“Kami memberikan jasa sesuai dengan janji di iklan. Tidak benar jika ada tudingan BTEL memanipulasi sistem penyaluran suara dengan menggabungkan Voice Internet Protocol (VoiP) dan clear channel,” kata Presiden Direktur Bakrie Telecom Anindya N Bakrie di Jakarta, Rabu (29/4).

Ditegaskannya, BTEL selalu comply dengan regulasi yang berlaku. “Kami memiliki lisensi clear channel. Tentunya digunakan teknologi tersebut untuk kode akses 009. bagi saya jika ada yang melempar hal semacam itu wajar saja di tengah kompetisi yang ketat,” tandasnya.

Sebelumnya, praktisi telematika Ventura Elisawati mempertanyakan kualitas layanan dari SLI 009 karena tidak sesuai dengan janji di iklan BTEL yakni koneksi bening. “Saya mencoba untuk menggunakan kode akses 009 ke Singapura dan Hong Kong. Ternyata kualitas yang didapat tidak sebening janji iklan BTEL,” ungkapnya.

Ventura mengungkapkan, ketika menggunakan kode akses tersebut terasa ada delay untuk pengiriman suara dan parahnya lagi suara krsek-kresek mendominasi selama percakapan. “Jika ada delay itu sama saja seperti menggunakan Voice Internet Protocol (VoIP). Bagi saya ini mengecewakan karena harga yang ditawarkan BTEL adalah untuk teknologi clear channel bukanlah VoIP. Seharusnya BTEL cukup menawarkan harga murah bukan disertai kualitas, kalau begini pelanggan bisa memaklumi,” tuturnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono berjanji akan melakukan klarifikasi ke BTEL terkait keluhan masyarakat tersebut. “Secara teknis itu bisa diketahui karena ini masalah teknologi. Kami akan klarifikasi hal ini ke BTEL,” katanya.

Nonot menegaskan, memang tidak pantas penyelenggara memberikan teknologi VoIP untuk tarif clear channel. “Meski pelanggan tidak mengetahui, audit jaringan tidak akan bisa dibohongi,” katanya.

Untuk diketahui, selama ini untuk menggelar jasa SLI ada dua teknologi yang ditawarkan oleh operator yakni VoIP dan clear channel. Kualitas dari VoIP biasanya di bawah clear channel mengingat menggunakan internet protocol sehingga tidak real time. Penyelenggara clear channel di Indonesia berikut kode aksesnya adalah Telkom (007), Indosat (001), dan Bakrie Telecom (009).[dni]

300409 Pemenang Tender BWA Sebaiknya Penyelenggara Jaringan

wimax-1JAKARTA—Penyelenggara jaringan diharapkan akan keluar sebagai pemenang tender Broadband Wireless Acces (BWA) agar infrastruktur yang dimiliki bisa dioptimalkan.

“Penyelenggara jaringan telah berinvestasi besar di infrastruktur selama ini untuk membuka akses telekomunikasi. Jika tidak menjadi pemenang tender saya khawatir akan banyak dibangun infrastruktur yang condong memboroskan,” ujar Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam, di Jakarta, Rabu (29/4).

Dikatakannya, infrastruktur yang telah banyak dibangun oleh operator misalnya adalah menara atau backbone. “Jika pemenang tender penyedia jasa, mereka akan membangun infrastruktur dasar yang berujung makin crowded satu kota,” katanya.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menambahkan, idealnya pemenang dari tender BWA tak lebih dari dua operator. “Akan sulit jika beberapa blok ada pemenang. Pemakaian frekuensi tidak akan optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar mengatakan peluang bagi penyelenggara jasa akan lebih besar jika maju dalam bentuk konsorsium. “Saya memberikan kesempatan pada semua pemain,” tegasnya.

Basuki mengatakan, untuk mengantisipasi tidak terjadi pemborosan infrastruktur, regulator tidak akan memberikan alokasi nomor bagi pemenang tender. ‘Jika itu dilakukan pemenang akan membangun banyak menara dan lainnya. Itu baru namanya pemborosan,” tegasnya.

Anggota BRTI Iwan Krisnandi memperkirakan zona yang akan menjadi rebutan peserta tender adalah di kota-kota besar. “Saya yakin seperti Jakarta akan banyak yang menawar. Soalnya teknologi wimax disebut-sebut solusi untuk meningkatkan kualitas layanan,” katanya.

Tender BWA di frekuensi 2,3 GHz sendiri telah resmi dibuka beberapa waktu lalau dan diperkirakan akan selesai pada Juni nanti. Pemerintah membagi spektrum atas 15 zona wilayah tender, yakni Sumatera Bagian Utara, Tengah, dan Selatan, Jabodetabek, Jawa Bagian Barat, Tengah, dan Timur.

Kemudian, Bali Nusa Tenggara, Papua, Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Bagian Selatan dan Utara, Kalimantan Bagian Barat dan Timur, serta Kepulauan Riau. Pemerintah juga sudah memastikan tidak ada masalah untuk guardband atau pita pembatas untuk zona-zona wilayah tersebut. Peserta tender maksimal boleh menawar dua blok frekuensi (30 MHz) di masing-masing zona.[dni]

300409 Target Berikutnya, Tarif Internet

internetSetelah merasa puas melakukan revolusi damai di jasa basic telephony (Suara dan SMS) melalui beleid April 2008, pemerintah ingin melakukan hal yang sama di jasa internet.

Langkah itu sebenarnya telah dilakukan  sebulan setelah beleid April  2008 dikeluarkan. Alasan yang digunakan kala itu telah turunnya sewa leased line dan bandwitdh internasional.

Sayangnya penurunan yang diharapkan layaknya di basic telephony   tidak berjalan. Penyedia Jasa Internet (PJI) menolak keinginan dari regulator karena masih banyak parameter lain yang mempengaruhi tarif akses internet. Akhirnya hingga akhir tahun lalu tarif internet hanya turun 20 persen.

“Tahun ini kita menginginkan tarif internet kembali turun. Saat ini sedang dipersiapkan formulasi pentarifannya,” katanya di Jakarta, Rabu (29/4).

Dituturkannya, pemerintah sedang mengaji kemungkinan menurunkan sewa leased line dan bandwitdh internasional. “Formulanya sama dengan regulasi berbasis interkoneksi di suara. Kita hanya memberikan formula tidak memaksa,” katanya.

Basuki mengatakan, langkah penurunan tarif internet itu sebagai bagian dari road map yang dibuat oleh pemerintah dalam meningkatkan aksesibility jasa telekomunikasi. “Tarif murah akan memicu adanya segmen baru. Ini sudah terbukti di basic telephony dan diharapkan terjadi juga di internet,” jelasnya.

Setelah  aksesibilitas meningkat, Basuki mengharapkan, secara bertahap masyarakat akan mengubah  pola berkomunikasi dari mencari informasi menjadi partisipasi sehingga sektor ini bisa menggerakkan ekonomi secara riil.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Mazwita Idrus mengungkapkan,   tarif internet yang diberikan oleh para operator dari 200 responden yang diteliti melalui media web 2.0 umumnya masih merasakan mahal untuk mengakses internet (81%). Padahal untuk mengakses jasa ini pelanggan mengalokasikan dana lumyan besar yakni 200 hingga 500 ribu perbulan.

“Korelasi ini penting mengingat mayoritas pengguna layanan, merupakan pengguna teknologi 3G dan menggunakan 3G untuk akses internet,” jelasnya.

Mazwita mengatakan, meskipun daya beli publik terhadap akses internet tetap terjaga,   namun pelanggan masih menginginkan adanya tarif yang lebih murah   dengan kualitas layanan yang lebih baik.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin,  Johnny Swandi Sjam mengungkapkan, akan ada perubahan  model bisnis di industri telekomunikasi dari era informasi menjadi era partisipasi. “Datangnya perubahan itu akan makin cepat jika tarif internet diturunkan. Hal ini karena interaksi antara pengguna, penyedia konten dan jaringan semakin tinggi akibat mobile 2.0,” katanya.

Johnny menyarankan, regulator secepatnya mengatur model bisnis internet layaknya telekomunikasi. “Di internet itu terbuka sekali dan bagi hasilnya tidak jelas. Kalau begini, operator sebagai penyedia jaringan hanya akan menanggung beban, sementara penyedia konten meraup keuntungan tanpa harus menanggung beban berinvestasi,” katanya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menambahkan, di masa depan operator telekomunikasi harus mengantisipasi datangnya satu era dimana jasa suara hanya menjadi warisan masa lalu.

“Sekarang memang pendapatan operator paling tinggi dari suara. Tetapi jika makin banyak pemain konten yang bisa menawarkan komunikasi gratis ala skype, bagaimana nasib operator?. Bermain di internet merupakan salah satu pilihan. Karena itu harus hati-hati membuat kebijakan pada tarif internet” katanya.

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini meminta, jika regulator ingin menurunkan tarif internet sebisa mungkin memberikan stimulus kepada operator. “Tak dapat dipungkiri sekarang yang mendongkrak penetrasi internet itu adalah mobile broadband. Kondisinya sekarang operator terpaksa mengorbankan jasa data untuk mengakomodasi suara,” katanya.

Melihat kondisi di lapangan, lanjutnya, regulator harus mencari jalan keluar terlebih dulu terhadap masalah yang dihadapi operator dari sisi jaringan. “Kita sudah belajar dari penurunan basic telephony. Jangan sampai kondisi ini kembali terulang di internet,” katanya.

Solusi yang diharapkan Dian adalah pemerintah memberikan tambahan frekuensi bagi penyelenggara 3G dengan harga yang wajar dan menghitung ulang pola penarikan Biaya Hak Penyelenggaraan  (BHP) frekuensi.

Komponen pungutan dari pemerintah itu adalah bagian dari biaya per menit bagi operator.  “Masalahnya, sekarang biaya per menit lebih tinggi ketimbang pendapatan per menit. Jika kondisi ini berjalan terus, bisa ada operator yang gugur. Karena itu kita berharap pengertian dari regulator terkait pemanfaatan frekuensi,” ungkapnya

Menanggapi hal itu Basuki meminta operator untuk mulai transparan ke pemerintah dan masyarakat akan kondisi yang dihadapinya, khususnya dalam masalah keuangan. “Operator berteriak kesusahan, sementara program pemasarannya terlihat mewah. Hal ini memunculkan citra tidak ada high profit di sektor ini,” katanya.

Semua itu berujung, lanjutnya, susahnya regulator teknis untuk mengutak-atik masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena instansi lain beranggapan sektor telekomunikasi masih seksi.

Dicontohkannya, untuk kasus harga frekuensi 3G selebar 5 MHZ yang dibanderol 160 miliar rupiah   malah dipertanyakan oleh departemen keuangan. “Instansi lain masih melihat telekomunikasi sebgai tambang berlian. Karena itu saya himbau untuk operator bijak dalam mengeluarkan belanja modalnya,” jelasnya.[dni]

300409 Evaluasi Beleid April 08 : Kebijakan yang Mengubah Lanskap Industri

teleponTak terasa perjalanan penurunan tarif telekomunikasi di Indonesia melalui  Beleid 1 April 2008 oleh Departemen Komunikasi dan Informatika telah berjalan satu tahun di industri telekomunikasi.

Beleid tersebut berisikan tiga regulasi. Pertama,  Peraturan Menteri (PM) No. 09/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jairngan Bergerak Seluler . kedua, PM.15/2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap Berdasar biaya interkoneksi yang baru. Terakhir, formula tarif retail yang diatur dalam Permen No. 09/2008 dan Permen No. 15/2008.

Bagi regulator telekomunikasi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, belied tersebut merupakan salah satu kebijakan yang dianggap monumental karena mampu menstimulus penurunan tarif tanpa harus mengeluarkan hard policy.

Langkah itu terbukti dengan secara sadar, penyelenggara telekomunikasi menurunkan  tarif pungut kepada konsumen secara signifikan. Terbukti, harga ritel terpangkas hingga 70 persen dari 15 sen dollar AS menjadi 2 Sen dollar AS

Lantas setelah satu tahun perjalanan dari beleid tersebut bagaimana wajah industri? Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Johnny Swandi mengungkapkan, kebijakan tersebut memunculkan suasana  kompetisi yang semakin ketat dengan lanskap baru berupa bercampurnya medan persaingan lisensi  Fixed Wireless Access (FWA) dan seluler.

Padahal, sebagai pemegang lisensi yang berbeda,  tentunya memiliki hak atau  kewajiban yang tidak sama. Namun, realita memaksa keduanya harus bersaing memperebutkan segmen pasar yang sama. “Ini tidak menguntungkan kedua belah pihak (FWA atau seluler),” katanya di Jakarta, Rabu (29/4).

Dijelaskannya, tarif seluler yang mengalami penurunan sangat tajam membuat diferensiasi dengan FWA menjadi berbeda tipis. Jika dibiarkan terus menerus ini bisa menekan pemain FWA karena seluler lebih unggul pada sisi infrastruktur

Menurut Pengamat Telematika Miftadi Sudjai kalah bersaingnya FWA bukan karena penambahan kanal yang belum jelas dari regulator tetapi  FWA sebenarnya adalah teknologi seluler yang dikerdili  oleh regulasi, terutama dari sisi mobilitas.

“Hal yang lumrah penurunan tarif akan membuat pelanggan  beralih ke seluler karena sifatnya nasional. Sebenarnya memisahkan teknologi dengan lisensi ini sudah tidak relevan karena industri menuju era Fixed Mobile Convergence (FMC),” jelasnya.

Berikutnya Johnny memaparkan,  secara bisnis rate of return dari operator mulai tertekan akibat biaya akuisisi pelanggan meningkat. Hal ini akan memicu adanya operator yang berguguran akibat tidak mampu memenuhi skala ekonomis.

“Memang ada kenaikan trafik, tetapi tarif kan turun. Jadinya kemampuan meningkatkan kapasitas dan coverage mulai berkurang. Hal ini berbeda dengan sebelum beleid dikeluarkan dimana rate of return masih wajar sehingga operator bisa berkespansi,” jelasnya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menambahkan, beleid April tahun lalu hanyalah salah satu pemicu turunnya tarif. Faktor lain adalah bermunculannya pemain baru yang berani memangkas tarif sehingga memaksa incumbent melayaninya. “Telkom saja karena penerapan interkoneksi baru itu mengalami potential lost mencapai satu triliun rupiah,” ungkapnya.

Fakta lain yang dipaparkan Johnny adalah perang harga di pasar memicu pemborosan blok nomor oleh operator sehingga tingkat pindah layanan semakin tinggi. “Jika  dibiarkan blok nomor bisa habis mengingat ini adalah sumber daya alam terbatas,” katanya.

Melihat fenomena itu, Johnny merasa perlu adanya kajian jumlah pemain yang optimal dengan mempertimbangkan terbatasnya sumber daya (frekuensi dan penomoran) agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efisien secara nasional. Selain itu dikaji juga   sistem pentarifan yang tepat sesuai dengan sistem perizinan yang berlaku dan penetapan tarif minimum.

Kualitas Layanan

Direktur  Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Mazwita Idrus mengungkapkan, berdasarkan survei pada 200 responden melalui  media web 2.0 (internet)  responden yang dilakukan organisasinya belum lama ini ditemukenali   pelanggan puas akan adanya belied April 2008 karena membuat tarif menjadi turun.

“Sayangnya dampak dari penurunan tarif adalah menurunnya kualitas layanan dari penyelenggara telekomunikasi,” katanya.

Hal itu dibuktikan, jika tadinya pelanggan merasa layanan cukup berkualitas (78%) sebelum adanya beleid, angka itu melorot menjadi 59 % setelah beleid dikeluarkan.

Bahkan, pelanggan  yang  merasa layanan operator menjadi buruk meningkat setelah  beleid dikeluarkan. Tercatat, pelanggan merasa kualitas layanan menjadi  buruk setelah beleid diberikan meningkat dari 13 persen  menjadi 34 persen (setelah beleid). Padahal untuk mengakses telekomunikasi responden mengeluarkan biaya sebesar 100 hingga 200 ribu setiap bulannya.

Sedangkan untuk gangguan yang paling tinggi dirasakan pelanggana adalah sulit melakukan panggilan (45%), drop call (27%), dan SMS tak terkirim (15%).

Hasil survei yang dilakukan LPPMI ternyata memperkuat pernyataan Johnny di atas yang mengatakan  pelanggan tidak mempedulikan jenis lisensi yang digunakan oleh operatornya. “Bahkan mayoritas pengguna tidak tahu perbedaan antara lisensi seluler dan FWA,” katanya.

Menanggapi hal itu Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini menjelaskan, menurunnya kualitas layanan yang diberikan oleh operator karena terjadi anomali di lapangan.

“Laju penurunan tarif mengukuti deret hitung, tetapi laju kenaikan trafik mengikuti deret ukur. Apalagi ada faktor-faktor pembatas  dalam penambahan kapasitas seperti akses untuk menempatkan antena dan lebar pita frekuensi yang dimiliki,” jelasnya sambil menambahkan seandainya trafik suara menggunakan kapasitas sampai utilisasi maksimum, trafik data tidak dapat terlayani.

Stimulus

Untuk mengatasi masalah teknis tersebut  Dian meminta pemerintah memberikan stimulus berupa  kemudahan dalam hal pembangunan site, pengaturan kembali Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP), dan roadmap alokasi frekuensi baru,

Pengaturan kembali BHP berupa memberikan batas atas untuk BHP berdasarkan jumlah pemancar.  Setelah melewati ambang diberikan BHP Flat (Berdasarkan Pita) dengan harga yang akan men-stimulus peningkatan teledensiti.

Sedangkan roadmap alokasi frekuensi baru diperlukan untuk penambahan frekuensi akibat timbulnya kebutuhan penambahan kapasitas dan untuk perubahan teknologi dalam rangka natural evolution dari teknologi yang digunakan oleh operator dan dalam rangka menjamin sustainability dari bisnis masing-masing operator. “Misalnya untuk 3G diperlukan alokasi baru untuk Long Term Evolution (LTE),” jelasnya.

Miftadi menjelaskan, ada dua cara yang dapat dilakukan operator untuk meningkatkan kualitas layanan yakni  menambah kanal frekuensi atau peningkatan jumlah BTS sektoral.

Jika menambah kanal yang diambil akan menghemat investasi sehingga meskpiun tarif sedang mengalami penurunan, tingkat margin masih terjaga.  Sementara jika yang diambil adalah menambah jumlah BTS sektoral maka investasi operator akan meningkat. “Ini bisa ditekan dengan menara bersama. Tetapi kenyataan di lapangan implementasi menara bersama banyak mengalami masalah,” katanya.

Menanggapi hal itu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu bersifat kontekstual. “Pemerintah mengeluarkan beleid April 2008 itu untuk mendorong kompetisi dan meningkatkan utilitas jaringan dari operator. Saya rasa tujuannya sudah tercapai saat ini,” katanya.

Masalah adanya pekerjaan rumah yang ditinggalkan berupa menurunnya kualitas layanan pemerintah sudah berusaha menjaga hal itu melalui koridor aturan kualitas layanan. “Kita paham industri mengalami kesulitan pada jaringan saat ini. Stimulus yang diminta sedang dipertimbangkan. Salah satunya mengubah tarikan BHP dari berbasis radio ke lebar pita,” katanya.[dni]