250409 Importir Sambut Mekanisme Tarif Lini II

bongkar-muat-kapalJAKARTA—Para Importir yang tergabung dalam Ikatan Eksportir Importir (IEI) menyambut gembira langkah Departemen Perhubungan (Dephub) untuk menetapkan mekanisme tarif batas atas dan bawah di lini II pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami menyambut gembira rencana dari regulator tersebut. Memang sudah saatnya Dephub turun tangan mengatasi tarif Lini II yang memicu ekonomi biaya tinggi bagi para importir. Apalagi aktifitas impor sekarang sedang mengalami penurunan hingga 30 persen,” kata Ketua IEI Amalia Achyar, kepada Koran Jakarta, Jumat (24/4).

Diharapkannya, mekanisme penetapan tarif batas atas dan bawah akan membuat para importir mendapatkan kepastian akan jasa di lini II. “Selama ini tarif yang berlaku tidak sesuai dengan konsensus yang dibuat oleh asosiasi yang terlibat di Lini II. Akibatnya sejak implementasi para importir mengalami kerugian sekitar 1,454 triliun rupiah selama periode Oktober-November 2008,” jelasnya.

Tarif lini II adalah pelayanan jasa barang untuk status peti kemas yang barang-barang di dalamnya dimiliki oleh lebih dari satu pemilik barang (Less Than Container Load/ LCL).

Penetapan tarif tersebut dilakukan pada Mei 2007, dan diimplementasikan dua bulan berikutnya oleh enam asosiasi yang selama ini terlibat dalam akifitas ekspor-impor di Tanjung Priok.

Keenam asosiasi itu adalah DPW Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), BPD Gabungan Importir Nasional (GINSI) DKI Jakarta, DPC Indonesia Ship Owner Asosciation (INSA) Jaya, Asosiasi Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (APTESINDO), Gabungan Forwader dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta, dan DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tanjung Priok.

Sembilan komponen yang ditetapkan dalam biaya pergudangan adalah biaya penumpukan, biaya mekanik, biaya delivery, biaya retribusi kebersihan, biaya surveyor, biaya administrasi pergudangan, biaya behandel, uang dermaga, dan surcharge.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Maret 2008 telah mengeluarkan putusan yang menyatakan tarif lini II melanggar Pasal 5 UU No 5 /99. Akibat dari praktik tidak sehat tersebut dalam jangka panjang terjadi disinsentif bagi pelaku karena tidak adanya elasitas bersaing.

Lembaga tersebut menyarankan pada pemerintah untuk pemerintah menghentikan praktik ini karena asosiasi tersebut menggunakan dasar hukum menjalankan praktiknya.

Aturan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri (KM) No 72/2005 tentang perubahan KM No 50/2003 tentang jenis struktur dan golongan tarif jasa di pelabuhan.

Aturan tersebut membuat lemahnya posisi pengimpor dalam bernegosiasi dengan penyedia jasa penyimpanan karena keterbatasan infrastruktur.

Pada kesempatan lain, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo), Toto Dirgantoro melihat tarif lini II yang berlaku saat ini, sama saja dengan upaya perampokan yang dilegalkan bagi pelaku usaha karena tarif ditentukan seenaknya. “Jika tidak diikuti, pengguna jasa akan dipersulit saat mengambil barang,” katanya.

“Untuk mengeluarkan kargo sebanyak 0,3 meter kubik saja bisa mencapai enam juta rupiah. Belum lagi pemilik barang juga harus membayar sejumlah pungutan yang mencapai 100 dolar AS per meter kubik,” katanya.

Dia menduga, besaran tarif yang diberlakukan saat ini terdapat refund cost yang masuk ke forwarding hampir 100 dolar AS per kubik yang tidak jelas peruntukkannya.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut, Sunaryo menegaskan akan menetapkan ketentuan tarif batas atas dan bawah dalam mata uang rupiah.

“Kami setuju, semuanya dalam rupiah bukan lagi dolar AS karena transaksinya jelas-jelas di dalam negeri,” katanya.

Berdasarkan catatan, komponen tarif lini dua Tanjung Priok adalah sebagai berikut biaya forwarder terdiri atas CFC charge 23 dolar AS/m3/ton, Delivery order (DO) 34 dolar AS/DO, Fee keagenan 45 dolar AS/DO, dan Administrasi forwarder 25 dolar AS/DO

Sedangkan untuk biaya pergudangan adalah penumpukan 2.000 rupiah /m3/ton/hari, mekanik 25.000 rupiah /m3/ton, delivery 25.000 rupiah /m3/ton, retribusi kebersihan 50 rupiah /m3/ton, surveyor (bila diperlukan) 30.000 rupiah per DO, Administrasi CFS 35.000 rupiah per dokumen, behandel (bila diperlukan) 20.000 rupiah perm3/ton, dan surcharge sesuai tarif berlaku

Sesditjen Perhubungan Laut, R. Boby Mamahit menjelaskan, hasil penelitian yang tengah berlangsung di lini dua Priok terhadap perusahaan yang menerapkan tarif tinggi, tidak banyak. “Hanya sekitar 10 perusahaan,” katanya.

Sunaryo mengingatkan, jika tarif batas atas dan bawah sudah diterapkan, maka operator tak bisa lagi bermain-main mematok tarif di luar koridor yang ada.

“Kalau ada yang melanggar, diperingati dulu, kalau belum jera maka kegiatan usahanya di lini dua, bisa dibekukan,” katanya.

Menanggapi hal itu Amalia mengatakan, para importir menyambut gembira jika tarif dikenakan dalammata uang rupiah. “Namun yang terpenting ada komponen yang dihapus seperti kebersihan atau lainnya yang membuat biaya ekonomi tinggi. Satu hal lagi, mekanisme tarif lini II baru ini jangan justru membuat biaya meningkat. Kalau bisa tarifnya menjadi turun,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s